Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Masa Jabatan Danny Pomanto Berakhir 20 Februari 2025, Appi Jabat Walkot Makassar hingga 2030

    Masa Jabatan Danny Pomanto Berakhir 20 Februari 2025, Appi Jabat Walkot Makassar hingga 2030

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Masa jabatan Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar akan berakhir per 20 Februari 2025. Bakal diganti Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin.

    Itu diterapkan melalui Paripurna DPRD Kota Makassar tentang Pengumuman Akhir Masa Jabatan Wali Kota Makassar Periode 2021-2025.

    Diikuti Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Masa Kabatan Tahun 2025-2030.

    Digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar. Pada Sabtu, 8 Februari 2025.

    Di dalam rapat tersebut, disebut Munafri Arifuddin atau Appi sebagai wali Kota Makassar. Kemudian Aliyah Mustika Ilham sebagai wakil.

    “Satu, Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar. Dua, Aliyah Mustika Ilham sebagai Wakil Wali Kota Makassar, kata Sekretaris Dewan DPRD Makassar, Muhammad Dahyal membacakan keputusan rapat.

    Dengan diumumkannya pemberhentian Danny Pomanto sebagai wali kota. Kemudian diumumkannya Appi sebagai wali kota, masa jabatan Danny akan berakhir otomatis pada 20 Februari 2025.

    Di hari itu, Appi dan Aliyah akan dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Bersamaan dengan sejumlah kepala daerah terpilih lainnya.
    (Arya/Fajar)

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    Rocky Gerung: Jadikan Istana IKN Pangkalan LPG 3 Kg, Dijaga Langsung oleh Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahwa anggaran untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir memunculkan rumor bahwa proyek calon ibu kota baru itu bakal mangkrak.

    Kementerian PU terkena kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp81,38 triliun sehingga hanya menyisakan anggaran pada tahun ini sebesar Rp29,57 triliun saja.

    Pengamat politik Rocky Gerung menyarankan pemerintah menjadikan IKN Nusantara sebagai pangkalan gas LPG 3 Kg dan dijaga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Apa yang bisa dilakukan Gibran di situ (IKN)? Jadikan istana itu sebagai tempat pangkalan LPG 3 Kg. Dijaga langsung oleh Gibran,” kata Rocky Gerung di acara talkshow ILC, dilansir pada Sabtu (8/2/2025).

    Rocky Gerung juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan presiden (kepres) yang khusus untuk menyenangkan Jokowi.

    “Untuk anaknya itu,” ujar Rocky Gerung.

    Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu juga menyinggung program Lapor Mas Wapres yang pernah diluncurkan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menyarankan Jokowi membuat surat untuk Presiden Prabowo Subianto agar menyediakan tempat bagi Gibran Rakabuming Raka di IKN Nusantara.

    “Supaya dia konsisten, tulis surat kepada Pak Prabowo,” ujar Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, Jokowi bisa meminta kamar untuk Gibran kepada Prabowo Subianto.

    “Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolong ada satu kamar khusus yang dibuat di situ walaupun anggarannya mungkin cuma Rp 10 miliar atau Rp 100 juta untuk anak saya,” kata Rocky Gerung menganalogikan surat dari Jokowi. (Pram/fajar)

  • Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    FAJAR.CO.ID — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kehilangan dukungan Partai Golkar jika berani mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Bila Bahlil ditendang dari kabinet, Prabowo kehilangan dukungan Golkar, Parpol terbesar dalam koalisinya,” kata Gigin dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (8/2/2025).

    “Dia akan mengembalikan Erlangga sebagai Ketum Golkar yang dipaksa lengser oleh Jokowi dkk atau berkoalisi dengan PDIP,” lanjutnya.

    Menurutnya, merombak susunan kabinet tanpa merampingkan lebih tepat disebut sebagai basa-basi.

    “Sebab kabinet yang kegemukan identik dengan birokrasi yang ruwet, rawan korupsi dan boros,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PP Perisai, Chandra Halim, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dari jabatannya.

    Desakan ini muncul setelah kebijakan Bahlil dinilai menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, bahkan berujung pada meninggalnya seorang nenek yang antre untuk mendapatkan gas melon. Selain itu juga seorang ibu rumah tangga kecelakaan saat berburu LPG

    “Bahlil tidak layak dipertahankan sebagai anggota kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo. Bisa-bisanya seorang menteri membuat kebijakan yang tidak diketahui oleh Presiden,” tegas Chandra dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (5/2/2025). (*)

  • Bahlil Nyaris Cium Tangan Gibran dan Hanya Salam Biasa ke Presiden, Gatot: Ada Kuda Troya di Kabinet

    Bahlil Nyaris Cium Tangan Gibran dan Hanya Salam Biasa ke Presiden, Gatot: Ada Kuda Troya di Kabinet

    Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    “Enggak mungkin ada menteri yang berani-beranian atau yang mengarang-mengarang kebijakan itu tanpa ada koordinasi atau instruksi dari Presiden,” tambahnya.

    Doli juga menekankan bahwa kebijakan Bahlil bertujuan baik, yakni mengatur tata niaga distribusi LPG 3 kg agar lebih tertata.

    “Dan yang dilakukan kemarin itu kan sebetulnya baik ya. Artinya, itu yang mau diatur kan tata niaga soal gas elpiji 3 kg. Bahwa kemudian kebijakan-kebijakan itu ada dinamika, ada tanggapan segala macam, ya menurut kami biasa saja,” sebutnya.

    Namun, di balik perdebatan ini, muncul spekulasi bahwa perselisihan ini bisa menjadi ancaman bagi stabilitas koalisi.

    Sinyal ini semakin kuat mengingat Prabowo ingin kabinetnya berjalan dengan harmonis dan loyal.

    Jika perbedaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Partai Golkar yang memiliki posisi strategis di kabinet akan mendapat tekanan lebih besar dari Presiden.

    Sementara itu, Dasco memastikan bahwa stok LPG 3 kg tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan.

    “Stok tidak langka, stok ada, stok terkonfirmasi tidak langka,” tutupnya.

    Muncul pertanyaan di publik, apakah pernyataan ini cukup untuk meredam konflik di antara dua partai besar dalam koalisi? Ataukah ini justru menjadi awal dari ketegangan politik yang lebih besar di kabinet Prabowo-Gibran?

  • Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    Bahlil Disudutkan, Partai Golkar Pasang Badan: Semua Kebijakan Harus Seizin Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Golkar dan Gerindra di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai mengalami gesekan.

    Polemik kebijakan larangan pengecer menjual LPG 3 kg menjadi pemantik perbedaan pandangan antara dua partai besar yang berada dalam satu koalisi.

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari Presiden Prabowo.

    Ia menekankan bahwa kebijakan itu dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

    “Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Sejumlah pihak menilai, pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo ingin menjaga citranya dengan melepaskan tanggung jawab dari kebijakan yang menuai kritik publik tersebut.

    Dasco juga menegaskan bahwa saat ini Prabowo telah memerintahkan agar kebijakan itu dibatalkan dan pengecer bisa kembali berjualan seperti biasa.

    Namun, pernyataan Gerindra tersebut tidak diterima begitu saja oleh Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menilai tidak mungkin ada kebijakan yang diambil seorang menteri tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Semua menteri-menteri, bukan hanya menteri dari Golkar, saya rasa tidak ada kebijakannya yang tidak sepengetahuan Presiden. Tidak mungkin,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

  • Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Lebih lanjut, Jhon juga mengaitkan kemungkinan adanya campur tangan pihak lain dalam dinamika kabinet, termasuk peran Jokowi dari Istana Solo.

    “Apa mungkin atas perintah Jokowi dari Istana Solo seperti analisa yang populer saat ini?” tanya Jhon.

    Ia menegaskan bahwa kekuatan Partai Golkar dalam kabinet tak bisa diremehkan.

    Bahkan, kata dia, posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM bukan karena telunjuk Prabowo, melainkan karena pengaruh Golkar.

    “Maka, jabatan ESDM untuk Bahlil itu bukan karena telunjuk Prabowo, tapi karena telunjuk Bahlil,” terangnya.

    Tidak lupa, Jhon mempertanyakan adakah keberanian Prabowo untuk mencopot Bahlil dari jabatannya.

    Ia yakin Prabowo tidak akan berani melakukannya karena Bahlil memegang banyak informasi penting terkait Pilpres 2024.

    “Lalu, beranikah Prabowo memecat Bahlil? Saya yakin 99 persen tidak akan berani karena semua aib Prabowo di Pilpres 2024 dipegang oleh Bahlil,” pungkasnya.

    Terpisah, Elite Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya bukan sekadar wacana.

    Dahnil menegaskan bahwa itu merupakan bentuk ketegasan dalam menjalankan pemerintahan.

    Dikatakan Dahnil, beberapa peringatan yang sebelumnya hanya bersifat internal kini mulai disampaikan secara terbuka kepada publik.

    “Beberapa peringatan Pak Prabowo terkait yang disampaikan di ruang publik, tadinya adalah konsumsi terbatas,” ujar Dahnil di akun X pribadinya, @dahnilanzar, Jumat (7/2/2025).

    Karena dirasa bahwa publik harus mengetahuinya, maka ketegasan Prabowo dalam menjalankan roda kepemimpinannya diperlihatkan.

  • Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    Reshuffle Kabinet di Depan Mata? Golkar dan Gerindra Beda Sikap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan komitmennya untuk menindak tegas menteri yang dinilai tidak bekerja demi kepentingan rakyat. 

    Ancaman ini menuai respons berbeda dari dua partai koalisinya, Golkar dan Gerindra, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri terkait kebijakan tersebut.  

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. 

    Ia menyatakan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, banyak kader Golkar termasuk Ketum Bahlil Lahadalia berada di Kabinet Merah Putih.

    “Ketum itu adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, dipilih jadi ketua umum,” kata Doli

    Selain itu, Doli menyebut bahwa reshuffle kabinet adalah kewenangan mutlak Presiden, dan partai politik koalisi pemerintah tidak bisa menekan atau memberikan desakan apapun terkait hal tersebut

    “Masing-masing partai tentu memberikan kader terbaiknya, apalagi Golkar. Kami punya delapan kader terbaik, termasuk Ketua Umum kami,” ujar Doli.

    Di sisi lain, Partai Gerindra, yang dipimpin langsung oleh Prabowo, lebih menekankan pentingnya kerja keras dan kesungguhan para menteri dalam mendukung kebijakan presiden. 

    Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Gerindra, menegaskan bahwa terdapat setidaknya satu menteri yang dianggap kurang mendukung agenda presiden.

    “Kita harus siap dengan kemungkinan adanya pergantian menteri yang tidak mampu mendukung agenda presiden secara konsisten,” ujar Sufmi Dasco.

  • Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar dan Partai Gerindra disebut saling sikut. Isu itu mencuat setelah ribut-ribut gas elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Kabinet ricuh, Golkar vs Gerindra saling sikut?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Jhon mengatakan, kabinet Prabowo baru jalan tiga bulan. Tapi persoalan internalnya sudah segunung.

    “Masalah internal Kabinet Prabowo Gibran sudah segunung. Prabowo terlihat mulai tidak berdaya mengontrol menteri-menterinya,” ujar Jhon.

    Persoalan Golkar dan Gerindra, kata Jhon bermula saat Gerindra menyebut kebijakan Ketua Umum Golkar, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut tidak berkoordinasi dengan Prabowo oleh Gerindra.

    Hal itu diungkapkan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco. Namun hal tersebut dibantah sejumlah kader Golkar.

    “Golkar ga kuat juga jadi babu, akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra,” ucap Jhon.

    Seharusnya, ia mengatakan kasus LPG 3 Kg sudah selesai begitu perintah ke Bahlil diberikan untuk membatalkan kebijakan larangan LPG 3 dijual di pengecer.

    “Ternyata masalah tidak selesai disana. Bagi Golkar, perintah Prabowo seolah-olah merendahkan Ketum Bahlul…(eh maaf lagi-lagi salah ucap) Bahlil maksud saya,” imbuhnya.

    Sementara kader Golkar, tak mau pemimpinnya disalahkan. Sekalipun yang dilawan adalah orang nomor satu di Indonesia.

    “Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam, sekalipun lawannya Prabowo. Marwahnya harus dijaga, harga diri partai harus diperjuangkan,” ujarnya.

  • Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan berani mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    Hal itu kata dia selama Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Presiden tidak mungkin berani mencopot Bahlil sepanjang Bahlil masih sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Jumat, (7/2/2025).

    Ferdinand juga menyatakan bahwa Bahlil bukan pilihan presiden tapi pilihan Ketua Umum Partai Golkar yang juga dijabat Bahlil.

    Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo – Gibran saat Pilpres 2024.

    “Menteri dari Partai Koalisi itu bukan pilihan Presiden tapi pilihan Ketua Umum,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Bahlil akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kebijakannya soal LPG 3 Kg menuai kontroversi.

    Bahlil meniadakan pengecer LPG 3 Kg yang mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu. Namun karena banyak yang menolak, Presiden Prabowo lalu mencabut kebijakan itu.

    Bahkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco menyebut kebijakan tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

    Hal ini pun membuat publik menduga ada miskomunikasi antara Presiden dengan menteri. Nama Bahlil pun kini terseret dalam deretan menteri yang disebut terancam di reshuffle. (*)