Category: Fajar.co.id Politik

  • Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai munculnya suara-suara atau gerakan ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dalam negara demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dilarang.

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Rabu (12/2/2025).

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” tuturnya.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

    Kembali Rocky menegaskan suara adili Jokowi bukan pidana tapi hanya pelanggaran ketertiban karena mencoret dinding.

    “Tapi suara itu datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suara-suara yang menyerukan agar Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, diadili semakin nyaring terdengar. Desakan ini muncul di tengah berbagai tudingan terhadapnya.

    Mulai dari proyek mangkrak hingga dugaan korupsi yang menyeret namanya ke dalam daftar lima besar pejabat terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Belakangan ini, sejumlah proyek strategis nasional yang digagas di era Jokowi mulai dipertanyakan.

    Salah satunya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang awalnya dijanjikan akan didanai oleh investor, tetapi kini justru bergantung pada APBN.

    Banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menjadi mangkrak, terutama setelah anggaran 2025 untuk IKN dipangkas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Tak hanya itu, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 juga menjadi sorotan.

    Proyek reklamasi yang diklaim sebagai pusat bisnis baru justru memicu polemik terkait penguasaan lahan oleh kelompok tertentu.

    Jokowi dituding memiliki keterlibatan dalam pemberian izin serta kemudahan akses bagi investor yang dekat dengan lingkaran kekuasaannya.

    Di media sosial, tagar #JokowiDiadili mulai ramai digaungkan oleh warganet. Bahkan, di berbagai kota massa aksi menuntut Jokowi diadili.

    Sejumlah aktivis dan tokoh oposisi pun mulai mendesak agar ada audit menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya.

    Meskipun banyak serangan terhadap dirinya, Jokowi terlihat seperti biasa dan menganggap suara-suara tersebut hanya bagian dari demokrasi.

  • Ternyata Jokowi Masih Sering Dikunjungi Menterinya Prabowo

    Ternyata Jokowi Masih Sering Dikunjungi Menterinya Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski tak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi mengakui bahwa dirinya masih sering menerima kunjungan dari sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam wawancara di kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025), Jokowi menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi, bukan untuk membahas politik atau memberi arahan terkait pemerintahan.

    “Ya silaturahmi biasa dan kangen karena belum pernah ke rumah. Dan juga sudah tiga bulan nggak ketemu, ya ingin mengabarkan. Tidak ada pembicaraan politik,” ungkap Jokowi.

    Sejumlah menteri, seperti Budi Arie Setiadi, diketahui beberapa kali mengunjungi Jokowi di Solo.

    Hal ini pun memicu spekulasi bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan saat ini.

    Namun, Jokowi membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam keputusan Prabowo sebagai presiden.

    “Nda, nda (memberikan masukan ke Presiden Prabowo). Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya bicara yang ringan-ringan saja,” ujar Jokowi.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang memiliki pengalaman luas, sehingga tidak perlu ada intervensi dari dirinya.

    “Tidak baik lah saya kira, nanti dikatakan intervensi, dikaitkan dengan cawe-cawe. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo yang juga Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Solo, pada Selasa (28/1/2025).

  • Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    Bantah Lakukan Cawe-cawe, Jokowi: Prabowo Presiden yang Sangat Bagus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan presiden Indonesia, Jokowi, blak-blakan mengenai kepemimpinan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Najwa Shihab bertandang ke rumahnya di Solo baru-baru ini.

    Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini awalnya menanggapi soal video dirinya dan Prabowo sedang bersama di sebuah acara pernikahan.

    Pada video itu, Jokowi diframing sedang melakukan cawe-cawe pada pemerintah Prabowo meskipun ia sudah purna jabatan.

    “Itu guyonan. Malah guyonannya adalah pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo,” ujar Jokowi dikutip dalam channel YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    Kata Jokowi, Prabowo bisa menjalankan roda kepemimpinannya sendiri tanpa harus melibatkan dirinya.

    “Gak ada (cawe-cawe), kalau saya melihat kepemimpinan Presiden Prabowo ini sangat baik dan juga kemarin tercermin di kinerja 80,9 persen,” tukasnya.

    Dibeberkan Jokowi, pencapaian dari suksesornya itu tidak pepas dari dukungan masyarakat, DPR, dan seterusnya.

    “Artinya dukungan masyarakat sangat baik, parlemen, DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat-sangat baik,” Jokowi menuturkan.

    Jokowi bilang, khusus dirinya, ia mengakui bahwa Prabowo sangat bagus dalam memimpin Indonesia. Olehnya itu, pencapaian di tiga bulan pertama Prabowo tidak bisa ia nilai dengan angka.

    “Kalau dari saya tidak perlu angka (untuk Prabowo), tapi sangat baik. Saya melihat di tingkat rakyat sangat bagus,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • Said Didu Pertanyakan Tafsiran Berfikir Presiden Prabowo yang Menganggap Ingin Dipecah Bela dengan Jokowi

    Said Didu Pertanyakan Tafsiran Berfikir Presiden Prabowo yang Menganggap Ingin Dipecah Bela dengan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menganggap ada pihak yang ingin membuat hubungannya dengan Mantan Presiden Joko Widodo retak.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Said Didu berpesan bahwa rakyat hanya ingin agar Jokowi bertanggung dengan semua kebohongan, keculasan, korupsi dan nepotisme yang dilakukan di Pemerintahan sebelumnya.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, rakyat ingin minta pertanggungjawaban,” tulisnya dikutip Selasa (11/2/2025).

    “Semua kebohongan, keculasan, korupsi, nepotisme dan lain-lain yang dilakukan selama Jokowi jadi pejabat negara,” tambahnya.

    Ulah Jokowi selama dua periode jabatannya ini dianggap merusak negara dan menyesarakan rakyat.

    “Karena telah merusak negara dan menyengsarakan rakyat,” sebutnya.

    Said Didu pun mempertanyakan dengan tegas apakah ini yang dianggap sebagai keinginan rakyat untuk memisahkannya dengan Jokowi.

    “Apakah keinginan rakyat tersebut yang Bapak anggap ingin pisahkan Bapak dengan Jokowi ?,” terangnya.

    Sebelumnya, pernyataan Prabowo Subianto saat berbicara di hadapan peserta Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo, Surabaya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memisahkannya dari Jokowi, namun ia menganggapnya sebagai hal yang tidak perlu ditanggapi secara serius.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

  • Warga Adat Serawai Dipolisikan Usai Dituduh Curi Kelapa Sawit di Kebun Sendiri, Anas Urbaningrum Beri Sindiran Keras

    Warga Adat Serawai Dipolisikan Usai Dituduh Curi Kelapa Sawit di Kebun Sendiri, Anas Urbaningrum Beri Sindiran Keras

    Anton dituduh mencuri buah kelapa sawit, meskipun ia mengklaim bahwa lahan dan tanaman sawit tersebut merupakan miliknya.

    Peristiwa ini terjadi pada Minggu (9/2/2025) di Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

    Menurut keterangan dari Biro Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu, Rendi, Anton ditangkap dan mengalami tindak kekerasan saat sedang memanen buah sawit di lahannya sendiri.

    “Anton dituduh mencuri buah sawit perusahaan, padahal itu adalah miliknya. Saat ditangkap, Anton sempat dipukul,” ungkap Rendi dalam rilis yang diterima awak media.

    Ia menjelaskan bahwa saat kejadian, Anton bersama Jusmani tengah memanen sawit milik keluarganya.

    Sekitar pukul 12.30 WIB, tiga pekerja dari PTPN VII bersama dua petugas keamanan datang dan meminta mereka menghentikan aktivitas panen.

    “Sempat terjadi perdebatan. Namun, karena ini lahan pribadi Anton, keluarga ini tetap melanjutkan panen. Melihat itu, dua petugas keamanan dan pegawai PTPN VII Unit Talo-Pino pun memaksa Anton dan memukulinya di bagian perut,” jelas Rendi.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Seluma, AKP Prengki Sirait, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan Anton setelah diserahkan oleh petugas keamanan PTPN VII.

    Menurut Prengki, terdapat klaim kepemilikan lahan dari kedua belah pihak.

    Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak, terutama dalam konteks konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan.

    Banyak pihak mendesak agar penyelesaian dilakukan secara adil dan transparan demi melindungi hak-hak masyarakat adat.

  • Amien Rais: Jokowi Harus Diseret ke Pengadilan!

    Amien Rais: Jokowi Harus Diseret ke Pengadilan!

    Sebelumnya, wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami penundaan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Stefan Antonio menyebut bahwa keterlambatan tersebut semakin menunjukkan potensi kemangkrakan proyek IKN.

    “Tanda-tanda kemangkrakkan IKN semakin di depan mata,” ujar Stefan di X @StefanAntonio_ (1/2/2025).

    Dikatakan Stefan, proyek yang diinisiasi mantan Presiden Jokowi ini terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.

    Ia menilai berbagai indikasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pembangunan IKN, yang jika tidak segera ditangani, berpotensi membuat proyek ini terbengkalai.

    Lebih lanjut, Stefan menyoroti jadwal pemindahan ASN yang terus mengalami perubahan.

    “Jadwal pemindahan ASN ke IKN, awalnya rencana pindah bukan September 2024, karena belum siap diundur ke Januari 2025. Setelah Januari, sekarang bahkan mereka menunda sampai waktu tak ditentukan,” ungkapnya.

    Ia menilai pemerintah sudah kehilangan kepastian terkait pelaksanaan pemindahan ini.

    “Mereka bahkan udah capek kasih deadline, karena mereka sudah pusing dan nggak tahu lagi kapan itu rencana bakal bisa dilaksanakan,” tambahnya.

    Dalam unggahannya, Stefan juga memberikan saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek IKN dan mengembalikan kawasan tersebut kepada habitat aslinya.

    “Saran saya Pak Presiden Prabowo, lebih baik hentikan saja proyek ini dan biarkan IKN kembali lagi jadi rumah bagi pemilik aslinya, orang utan,” tandasnya.

  • Faizal Assegaf: Jokowi Jebak Prabowo ke Arah Otoritarianisme

    Faizal Assegaf: Jokowi Jebak Prabowo ke Arah Otoritarianisme

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti dinamika politik antara mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Faizal, kompromi politik yang terjadi antara keduanya telah melanggar etika, aturan, dan konstitusi bernegara.

    “Ihwal kompromi politik Prabowo dan Jokowi secara ekstrem dengan menabrak etika, aturan dan konstitusi bernegara,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (10/2/2025).

    Dia bahkan menyebut bahwa pemerintahan Jokowi yang awalnya berbasis sipil, kini semakin bergeser ke arah kekuasaan militeristik.

    “Mulai dari rezim sipil yang korup dan ugal-ugalan dan kini mengarah pada kekuasaan militeristik,” ucapnya.

    Faizal melihat, tujuan dari permainan tersebut tidak lain adalah untuk menjebak Prabowo dalam kepanikan dan akhirnya memilih pendekatan kekuasaan otoriter.

    “Pelan-pelan Jokowi menggiring Prabowo terkepung oleh aneka problem krusial dan ancaman destabilitas,” tambahnya.

    Ia menilai, langkah Prabowo yang merekrut banyak figur militer ke dalam lingkaran strategisnya merupakan tanda kembalinya model kekuasaan Orde Baru.

    “Makin banyaknya figur militer yang direkrut oleh Prabowo di berbagai posisi strategis, memberi gambaran kebangkitan watak kekuasan Orde Baru,” Faizal menuturkan.

    Jika dibiarkan, lanjutnya, sistem demokrasi dan supremasi sipil bisa semakin terpinggirkan.

    “Di mana sumber daya militer menjadi mitra strategis di lingkar inti kekuasaan. Jika hal itu dibiarkan, maka sistem demokrasi dan supremasi sipil termarginal,” terangnya.

    Faizal bilang, saat ini Prabowo sedang dalam proses konsolidasi kekuasaan dengan pendekatan militerisme.

  • Presiden Prabowo Takut Hubungannya dengan Jokowi Retak, Said Didu: Itu Adalah Pilihan Bapak

    Presiden Prabowo Takut Hubungannya dengan Jokowi Retak, Said Didu: Itu Adalah Pilihan Bapak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku ada yang ingin memisahkannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Pernyataan itu menuai respons beragam dari publik.

    Salah satunya dari eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Menurutnya, hal tersebut pilihan Prabowo sendiri.

    “Itu adalah pilihan Bapak,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (11/2/2025).

    Maksud Didu, pilihan Prabowo untuk terus bersama dengan Jokowi. Tapi menurut Didu, keinginan Jokowi terus merusak bangsa.

    “Kalau Bapak Presiden ingin terus bersama dan melaksanakan keinginan Jokowi yang jelas-jelas sudah merusak bangsa,” terangnya.

    Adapun pernyataan Prabowo disampaikan di acara Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” kata Prabowo.

    Menurutnya, orang yang telah berkuasa tidak boleh diejek. Mesti dihormati.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” tutur Presiden Prabowo di JIExpo Surabaya.
    (Arya/Fajar)

  • Faizal Assegaf Ingatkan Prabowo: Semakin Gelap Mata Membela Kejahatan Jokowi akan Berakibat Fatal

    Faizal Assegaf Ingatkan Prabowo: Semakin Gelap Mata Membela Kejahatan Jokowi akan Berakibat Fatal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memantik perhatian sejumlah kalangan.

    Kritikus Politik Indonesia, Faizal Assegaf mengingatkan Prabowo akibatnya akan fatal jika semakin nekat pamer kemesraan dengan Jokowi.

    “Jangan bermain api pak! Semakin nekat pamer kemesraan dan gelap mata membela kejahatan Jokowi akan berakibat fatal,” kata Faizal melalui cuitannya di X, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa ini adalah sebuah bangsa bukan persekutuan jahat antar dinasti atau jaringan mafia yang saling berkolusi demi melanggengkan kejahatan berjamaah.

    “Jokowi adalah wabah ganas kejahatan dalam bernegara yang telah terbukti 10 tahun berkuasa secara semena-mena,” tegasnya.

    Menurutnya sangat tidak etis dan tidak bermartabat karena bersikap licik untuk melindungi Jokowi adalah perilaku hipokrit.

    Ia menegaskan, modus kompromi politik busuk tersebut jelas melecehkan rasa keadilan rakyat.

    “Stop bicara omon-omon seolah menjaga persatuan, tapi hakikinya membodohi rakyat dengan sikap yang sangat labil, norak dan merusak tatanan bernegara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tergelitik ada pihak tertentu yang ingin merusak hubungan baiknya dengan Jokowi.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” kata Prabowo pada acara Kongres Ke-18 Muslimat NU yang berlangsung di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).