Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Islah Bahrawi: Saya Dulu Menganggapnya Wanita Biasa

    Islah Bahrawi: Saya Dulu Menganggapnya Wanita Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, mengungkapkan kekagumannya terhadap Megawati Soekarnoputri dan kiprahnya dalam membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    “Saya dulu menganggapnya wanita biasa,” ujar Islah dalam keterangannya di X @islah_bahrawi (10/1/2025).

    Dikatakan Islah, anggapannya sebagai wanita biasa itu perlahan berubah. Apalagi setelah Megawati menjadi Presiden Indonesia.

    “Politisi, anak mantan presiden yang pernah menjadi presiden,” tukasnya.

    “Itu saja. Semakin sering berdiskusi, semakin saya mengenalnya,” sambung dia.

    Ia menilai, Megawati menjadi sosok kuat bukan karena berlindung dari ancaman, melainkan keberanian dan ketangguhan yang terbangun dari perlawanan berlapis-lapis.

    “Benar, wanita menjadi kuat bukan karena berlindung dari ancaman,” Islah menuturkan.

    Menurut Islah, keberanian Megawati merupakan faktor penting yang menjadikan PDIP partai besar dan kuat hingga kini.

    “Karena keberanian dan ketangguhan yang terbangun dari perlawanan berlapis-lapis PDIP menjadi kuat dan besar,” tambahnya.

    Meskipun mengaku bukan kader PDIP, Islah mengakui dirinya tetap mengagumi sosok Megawati dan perjuangannya.

    “Ini menjadi salah satu catatan dari berbagai literatur yang saya baca. Saya bukan kader PDIP, tapi saya mengaguminya,” tandasnya.

    Islah pu memberikan dorongan kepada partai berlogo kepala banteng itu karena belakangan ini diterpa serangan bertubi-tubi. Apalagi setelah berposisi sebagai oposisi.

    “Selamat hari lahir Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke 52. Satyam Eva Jayate (Hanya Kebenaran yang Berjaya),” kuncinya.

  • Difitnah Tokoh Terkorup Hingga Terlibat Kasus Hasto, Arief Poyuono: Salah Apa Jokowi Selama Ini?

    Difitnah Tokoh Terkorup Hingga Terlibat Kasus Hasto, Arief Poyuono: Salah Apa Jokowi Selama Ini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, kembali memberikan pembelaan terhadap Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang belakangan ini menjadi sorotan publik akibat berbagai tuduhan.

    “Udah difitnah OCRRP jadi tokoh terkorup, sekarang dituduh melindungi orang yang jadi tersangka oleh KPK,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (9/1/2025).

    Arief merujuk pada laporan dari sebuah organisasi internasional OCRRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang sebelumnya memuat tuduhan kontroversial terhadap Jokowi, meski tidak disertai bukti jelas.

    Kini, Jokowi kembali disudutkan dengan tuduhan Effendi Simbolon yang menyebut dirinya melindungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Arief menyayangkan berbagai tudingan yang dianggapnya tidak berdasar dan hanya bertujuan menjatuhkan nama baik Jokowi

    “Kasian banget mantan presiden kita Jokowi,” imbuhnya.

    Melihat tudingan dan serangan yang terus mengalir deras, Arief mempertanyakan kesalahan Jokowi selama menjabat Presiden hingga terus mendapatkan perlakuan negatif.

    “Salah apa dia selama ini sih,” tandasnya.

    Setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

  • Jokowi Disebut Lindungi Hasto Sebelum Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Pernyataan yang Menjerumuskan Jokowi

    Jokowi Disebut Lindungi Hasto Sebelum Jadi Tersangka, Arief Poyuono: Pernyataan yang Menjerumuskan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Elite Partai Gerindra, Arief Poyuono, menanggapi pernyataan kontroversial Effendi Simbolon (ES) mengenai Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Seperti diketahui, Effendi menyebut Jokowi melindungi Hasto sebelum menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menanggapi hal tersebut, Arief mengatakan bahwa tudingan itu berpotensi menjerumuskan Jokowi.

    “Ini pernyataan yang menjerumuskan Jokowi dan bisa kena pasal Obstruction of justice loh,” ujar Arief dalam keterangannya di X @bumnbersatu (9/1/2025).

    Ia menyatakan bahwa dirinya tidak mempercayai tuduhan tersebut. Arief masih meyakini integritas yang dimiliki Jokowi.

    “Aku sih engga percaya tuh omongan Effendi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi tudingan Effendi Simbolon, yang menyebut dirinya melindungi Hasto sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

    Hasto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku.

    Namun, Effendi menyebut bahwa proses hukum terhadap Hasto sempat terhambat karena adanya perlindungan dari Presiden Jokowi.

    Effendi, yang juga telah dipecat dari PDIP, mengeluarkan pernyataan tersebut ketika dimintai pendapat mengenai dugaan politisasi di balik penetapan Hasto sebagai tersangka.

    Ia bahkan menyebut kasus ini merupakan petaka besar bagi PDIP, mengingat posisi strategis yang dipegang Hasto dalam partai.

    (Muhsin/fajar)

  • Mensos Gus Ipul Minta DNIKS Maksimalkan Peran untuk Zero Kemiskinan

    Mensos Gus Ipul Minta DNIKS Maksimalkan Peran untuk Zero Kemiskinan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sosial Syaifullah Yusuf meminta Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) berperan aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah terkait kesejahteraan sosial. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat.

    “Pesan dari Gus Men Saifullah Yusuf adalah agar DNIKS bisa benar-benar maksimal sebagai mitra Kemensos untuk mewujudkan zero kemiskinan,” ujar Syaifullah Yusuf setelah menerima kunjungan Ketua Umum DNIKS, A Effendi Choirie, terkait persiapan pelantikan Badan Pengurus DNIKS 2024-2029 di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Mensos Agus Jabo Priyono, Ketua DNIKS Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Zarman Syah, dan Wakil Sekjen DNIKS Syamsuddin M Pay. Syaifullah Yusuf menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, program pemberdayaan sosial harus tepat sasaran dan berdampak nyata.

    “Presiden memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem. Jadi, pemberdayaan sosial harus dilakukan dengan data yang valid, terukur, dan terpadu,” tegas Gus Ipul, sapaan akrabnya.

    Sementara itu, Ketua Umum DNIKS, A Effendi Choirie, menegaskan bahwa DNIKS siap bersinergi penuh dengan Kemensos untuk mengurangi angka kemiskinan di berbagai sektor. “Sebagai mitra strategis Kemensos, DNIKS akan terus mendukung kebijakan pemerintah guna memperjuangkan kesejahteraan sosial,” ujarnya.

  • Tom Lembong Sebut Anies Kunjungi Dirinya Tiap Pekan Selama Ditahan, Sampai Diberi Kado Berisi Buku Menarik

    Tom Lembong Sebut Anies Kunjungi Dirinya Tiap Pekan Selama Ditahan, Sampai Diberi Kado Berisi Buku Menarik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong berterima kasih kepada Anies Baswedan. Ia menyebut Anies rutin mengunjunginya tiap pekan.

    Tom diketahui ditahan di Rutan Salemba. Setelah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung.

    “Terima kasih yang dalam pada sahabat dekat-ku Pak Anies Baswedan, atas kunjungannya minggu lalu, dan atas kado buku yang super-menarik,” kata Tom dikutip dari unggahannya di X, Jumat (10/1/2025).

    Meski ditahan, akun media sosial Tom saat ini dikelola kuasa hukumnya. Atas arahan dari Tom sendiri.

    Ia mengungkapkan, selama dua bulan ditahan hanya keluarga inti dan kuasa hukum yang boleh mengunjunginya.

    “Kami sudah menghormati selama 2 bulan saya dalam tahanan, prinsip hukum bahwa di masa penyidikan hanya keluarga inti dan penasihat hukum yang boleh berkunjung,” ujarnya.

    Kini, ia menyebut penahanannya tidak sensitif lagi. Meski tiap pihak yang berkunjung mesti direkam pembicaraannya.

    “Sekarang harusnya sudah tidak sensitif lagi untuk kawan dekat juga berkunjung, toh kami tidak akan membicarakan substansi perkara (dan tentunya semua kunjungan direkam CCTV),” ucap Tom.

    Tom pun berterima kasih kepada Kejaksaan Agung. Karena mengizinkan Anjes Baswedan mengunjunginya.

    “Terima kasih Kejaksaan Agung telah memberikan izin untuk Pak Anies mengunjungi saya. Saya titipkan sama Pak Anies, salam semangat dan salam cinta kasih saya untuk segenap teman, pendukung, dan simpatisan kita,” imbuhnya.

    “Saya terus mencintai Indonesia, dan tekad saya makin bulat untuk terus mengabdi pada Indonesia,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sebut Pimpinan KPK Perpanjangan Tangan Jokowi, Tim Hukum PDIP: Hasto Ditarget Masuk Penjara Sebelum Kongres

    Sebut Pimpinan KPK Perpanjangan Tangan Jokowi, Tim Hukum PDIP: Hasto Ditarget Masuk Penjara Sebelum Kongres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto disebut sudah ditarget untuk ditahan sebelum pelaksanaan Kongres DPP PDIP. Kongres partai tersebut rencananya akan digelar tahun ini.

    Tim Hukum DPP PDI Perjuangan mengaku mendapatkan informasi bahwa penahanan itu untuk mengganggu jalannya Kongres PDIP.

    “Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Ia menduga, penahanan Hasto Kristiyanto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. Penahanan itu juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi, yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” urai Ronny.

    Ronny pun menyebut, kepemimpinan KPK saat ini merupakan perpanjangan tangan dari Jokowi. Sebab, proses seleksi pimpinan KPK yang kini dikomandoi Setyo Budiyanto berlangsung pada era Jokowi.

    “Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” ujar Ronny.

  • Pramono Anung Umumkan Tim Transisi untuk Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta

    Pramono Anung Umumkan Tim Transisi untuk Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Terpilih Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Pramono Anung mengumumkan nama 14 orang yang masuk ke dalam tim transisi untuk mempersiapkan proses peralihan pemerintahan sebelum resmi dilantik.

    “Tim transisi ini akan menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.

    Langkah tersebut kata dia, merupakan upaya untuk menyiapkan semua yang diperlukan ketika resmi dilantik sebagai gubernur nanti, namun yang pasti tim ini bukan untuk memutuskan, tetapi hanya menyiapkan.

    “Supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Doel bisa langsung bekerja,” kata dia.

    Pramono menjelaskan nama-nama tersebut adalah yang selama ini membantu dirinya dan Rano Karno atau Si Doel, dan  dipastikan profesional.

    “Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya,” ucapnya.

    Pram lantas menyebutkan ke-14 nama yang masuk dalam tim transisi terdiri atas:

    Tim Inti

    1. Ketua Tim: Ima Mahdiah
    2. Koordinator Operasional: Emir Kresna
    3. Koordinator Komunikasi: Chiko Hakim
    4. Sekretaris: Beno Mohamad Ibnu

    Tim Bidang Teknis

    1. Bidang Sumber Daya Manusia: M. Syafrudin
    2. Bidang Perencanaan: Mangatta Toding Allo
    3. Bidang Keuangan: Yustinus Prastowo
    4. Bidang Infrastruktur:John Oddius
    5. Bidang Teknologi Informasi: Yunarto Wijaya

    Tim Bidang Kebijakan

    1. Bidang Kebijakan Publik: Nirwono Joga
    2. Bidang Kebijakan Ekonomi: Agus Haryadi
    3. Bidang Kebijakan Sosial & Budaya: Dedi Wijaya
    4. Bidang Kebijakan Lingkungan Hidup: Prof. Firdaus Ali
    5. Bidang Kebijakan Kesehatan: Charles Honoris

  • Di Sidang Sengketa Pilkada, OC Kaligis Sebut Ada Kecurangan TSM di Pilkada Muara Enim

    Di Sidang Sengketa Pilkada, OC Kaligis Sebut Ada Kecurangan TSM di Pilkada Muara Enim

    OC Kaligis juga menjelaskan bentuk pelanggaran lain, yakni kesengajaan tidak mengundang pemilih pada wilayah-wilayah partai pengusung pasangan HNU-LIA. Pelanggaran yang disengaja tersebut, ungkap dia, mempengaruhi dan menguntungkan perolehan suara pasangan Edison-Sumarni.

    “KPU Muara Enim sengaja tidak mengundang pemilih pada wilayah-wilayah di mana partai pengusung paslon 3 menang pada pemilu presiden dan legisatif 2024. Terdapat puluhan ribu pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan tidak terdaftar. Sementara di TPS 01 Kelurahan Aur (Kecamatan Rambai), jumlah pemilih tetap pada TPS tersebut sebesar 583 akan tetapi jumlah surat suara yang diterima (termasuk suara cadangan dua setengah persen) yakni sebesar 549,” ujarnya.

    Apalagi, bagi Kaligis, figur Ketua KPUD Muara Enim Rohani merupakan sosok yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu dan dijatuhi sanksi peringatan keras dan terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga, tak heran, jika Rohani secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon di pilkada Muara Enim. Kondisi demikian akhirnya membuat penyelenggaraan pilkada Muara Enim berjalan tidak dengan jujur dan adil (Jurdil).

    “Bagaimana mungkin mengharapkan keseluruhan proses Pilkada Muara Enim dapat berlangsung secara jujur dan adil, bila Ketua penyelenggara pemilukada tersebut saja (KPUD Muara Enim) merupakan seorang terhukum karena telah melanggar kode etik,” tutur dia.

    Berdasarkan bukti yang diajukan, OC Kaligis bersama tim hukum HNU-LIA akhirnya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon Edison-Sumarni dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di empat (4) kecamatan (Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas dan Empat Petulai Dangku). Gugatan ini, ungkap OC, diharapkan dapat mengungkap pelanggaran pemilu dan memulihkan keadilan pada suara rakyat dan proses penyelenggaraan pilkada Muara Enim.

  • Tim Hukum Danny-Azhar Bawa Temuan Dugaan Tanda Tangan Palsu ke MK

    Tim Hukum Danny-Azhar Bawa Temuan Dugaan Tanda Tangan Palsu ke MK

    Fakta lainnya adalah, total pemilih yang mendapatkan undangan tetapi kemudian tidak datang ke TPS karena persoalan jarak.

    “Kami temukan rata-rata ada 9 orang per TPS yang tidak datang mencoblos karena persoalan jarak. Jadi itu sekitar 1,96% dari total DPT,” bebernya.

    Dari kedua fakta ini, terlihat bahwa total realisasi pemilih di Pilgub Sulsel adalah 100% – 50% – 1,96% = 48,04%. Sementara hasil rekap akhir KPU Sulsel disebutkan partisipasi pemilih mencapai 71,8%.

    “Jika angka partisipasi versi KPU Sulsel ini dikurangi dengan realisasi pemilih temuan kami, maka ada 23,76% suara tak bertuan, atau sekitar 1.587.360 suara dari total 6.680.807 DPT di Sulsel,” jelas Asri.

    Pendekatan kedua, lanjut Asri adalah dari dugaan tanda tangan palsu. Tim Hukum DIA menemukan sekitar 90 hingga 130 tanda tangan yang diduga palsu di setiap TPS se-Sulawesi Selatan.

    “Nah, kalau dirata-rataka, maka ada sekitar 110 tanda tangan palsu di setiap TPS. Jumlah TPS di Sulsel ada 14.548, artinya ada sekitar 1.600.280 tandatangan palsu pada Pilgub lalu,” imbuhnya.

    Kedua pendekatan ini memberikan hasil yang tidak jauh berbeda, dimana pada pendekatan selisih jumlah partisipasi pemilih sebanyak 1.587.360, sedangkan dari dugaan tanda tangan palsu mencapai 1.600.280.

    Karena itu, dari temuan tim hukum DIA ini, maka disimpulkan bahwa pasangan Danny – Azhar adalah pemenang sesungguhnya dari Pilgub Sulsel.

    “Saya kira logis. Versi KPU, Paslon DIA dapat 1.600.029 suara, sedangkan Andalan Hati dapat 3.014.255 suara. Nah, suara Paslon 02 ini harus dikurangi dengan jumlah suara siluman yang ditemukan tim hukum DIA. Sehingga hanya dapat 1.587.360 suara saja. Inilah yang tengah kami perjuangkan di MK,” pungkas Asri.

  • Effendi Simbolon Minta Mega Mundur dari PDIP, Ruhut Sitompul: Kau Sudah Dipecat dari PDIP Tidak Usah Banyak Bacot

    Effendi Simbolon Minta Mega Mundur dari PDIP, Ruhut Sitompul: Kau Sudah Dipecat dari PDIP Tidak Usah Banyak Bacot

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Kader PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarn mundur dari jabatannya. Pernyataan itu menuai sorotan.

    Terutama dari para kader PDIP. Salah satunya dari Ruhut Sitompul, ia meminta Effendy tidak banyak bicara.

    “Eh E Simbolon kau sudah dipecat dari PDI Perjuangan jadi tolong tidak usah banyak bacot,” kata Ruhut dikutip dari unggahannya di X, Kamis (9/1/2025).

    Ruhut menilai Effendy telah menyerang Mega. Berdasar dari pernyataan Effendy meminta Mega mundur.

    “Nyerang-nyerang Ketua Umum PDI Perjuangan Prof DR HC Hajah Megawati Soekarnoputri Presiden RI ke 5,” ucapnya.

    Ruhut meminta Effendy lebih baik diam saja. Apalagi, kata dia, Effendy tidak lagi berstatus kader PDIP.

    “Kalau bukan Kader lagi baik-baik saja duduk diboncengan Kader lain yang sudah dipecat. Waspada. Waspada waspadalah,” pungkasnya.

    Permintaan mundur Effendy itu disampaikan saat menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1).

    Ia mulanya menyamlaikan keprihatinannya. Setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diterapkan tersangka KPK.

    “Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya,” ucapnya.

    Menurut Effendy, perlu ada pembaruan di struktur PDIP. Termasuk Ketua Umum.

    “Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya,” terangnya.
    (Arya/Fajar)