Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Muzani: Prabowo Pemimpin dan Inspirasi Kader

    Muzani: Prabowo Pemimpin dan Inspirasi Kader

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan sosok inspirasi bagi kader partai tersebut.

    Hal itu disampaikan Muzani ketika memberikan sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    “Bagi kami, kader Partai Gerindra, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina (Prabowo Subianto) adalah semangat kami, inspirasi kami, perjuangan kami, dan bagi kami, beliau adalah pemimpin,” ucapnya.

    Dirinya yang mewakili kader Gerindra dari Sabang sampai Merauke menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo karena telah memimpin partai tersebut selama 17 tahun lamanya.

    “Selama 17 tahun beliau memimpin Partai Gerindra sampai dalam kondisi sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih. Doa kami semua, mudah-mudahan beliau dikaruniai umur panjang dan sehat walafiat,” ujarnya.

    Diketahui, pada Sabtu ini Partai Gerindra merayakan HUT Ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pemimpin partai dan para pejabat tinggi Kabinet Merah Putih. Beberapa sosok yang hadir di antaranya adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Adapun sehari sebelum perayaan HUT, tepatnya pada Jumat (14/2), diadakan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. (*)

  • Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    Ultimatum Prabowo, Rocky Gerung Bongkar Peran Raja Jawa yang Pernah Diungkap Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya raja-raja kecil yang berupaya melawan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Prabowo bahkan tak segan menyebut oknum-oknum yang tidak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran merasa dirinya kebal hukum dan berusaha menjegal keputusannya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    Menanggapi pernyataan Kepala Negara, Pengamat politik Rocky Gerung menyebut justru raja Jawa yang pernah diungkapkan Bahlil Lahadalia yang justru harus diwaspadai.

    “Bukan raja-raja kecil yang bermasalah, melainkan raja yang pernah disebut Bahlil sebagai raja Jawa,” kata Rocky Gerung dalam YouTube Rocky Gerung Official, dikutip pada Kamis (13/2/2025).

    Rocky Gerung secara blak-blakan menyebut nama Mulyono alias Jokowi sebagai raja besar yang merupakan masalah utama di Indonesia.

    “Netizen akan bilang bukan raja kecil, melainkan raja besar dan cuma satu. Siapa namanya? Mulyono,” ucap Rocky Gerung.

    Rocky Gerung juga menilai pernyataan Prabowo tentang raja-raja kecil merupakan bentuk protes.

    “Kalau Pak Prabowo mengucapkan sedikit sindiran ada raja kecil yang menjadi persoalan di bangsa ini karena ingin menghalangi janji kampanye yang sudah dia buatkan, itu juga semacam protes dari Prabowo terhadap kepatuhan bupati-bupati,” ucap Rocky Gerung.

    “Itu pandangan netizen, pandangan warga negara, dan harus dihormati,” kata Rocky Gerung.

    Dosen Universitas Indonesia itu menganggap permintaan dari netizen dan masyarakat sangat wajar.

    “Banyak warga negara yang menganggap zaman Pak Jokowi, Indonesia berantakan,” tegasnya. (Pram/fajar)

  • Andalan Hati Cetak Lima Sejarah Baru di Pilgub Sulsel 2024

    Andalan Hati Cetak Lima Sejarah Baru di Pilgub Sulsel 2024

    FAJAR.CO.ID – Pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) kini menunggu hari pelantikan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2025-2030. Prosesi pelantikan dijadwalkan pada 20 Februari di Jakarta.

    Keterpilihan Andalan Hati di Pilgub Sulsel, bisa dikata tergolong mulus. Gugatan yang diajukan lawan politik Andalan Hati, yakni pasangan M Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad, berakhir kandas di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK menolak seluruh dalil dalam permohonan Danny-Azhar.

    Putusan MK ini menyempurnakan kemenangan Andalan Hati. KPU Sulsel pun menetapkan pasangan Andalan Hati sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih pada 5 Februari. “Ini semua kemenangan bukan dari kita tapi ini sudah qadarullah dan takdir dari Allah,” ucap Andi Sudirman Sulaiman usai rapat pleno KPU Sulsel.

    Penetapan ini menorehkan lima sejarah baru yang diraih Andalan Hati di kontestasi Pilgub Sulsel 2024. Apa saja?

    Perolehan Suara Tertinggi
    Pasangan Andalan Hati meraih perolehan suara tertinggi dalam Pilgub Sulsel sejak penerapan pemilihan langsung di Sulsel. Andalan Hati berhasil mengumpulkan 3.014.255 suara atau setara dengan 65,32% dari total suara yang sah. Angka ini memecahkan rekor sebelumnya yang dimiliki oleh pasangan lain.

    Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, pada Pilgub 2007, pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) meraih 1.432.572 suara atau 39,53%. Pada Pilgub 2013, pasangan Sayang kembali memimpin dengan raihan 2.251.407 suara (52,42%). Di Pilgub 2018, pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman meraih kemenangan dengan memperoleh 1.867.303 suara (43,87%).

  • Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan tidak memanas-manasi hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal ini merujuk dari pernyataan Presiden Prabowo bahwa ada pihak yang mencoba merusak hubungan dirinya dengan Jokowi.

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling jaga kekompakan dan keberlanjutan,” terang Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Menanggapi tudingan Jazilul, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menekankan bahwa partainya tak ada urusannya untuk merusak hubungan Prabowo dan Jokowi. Deddy kemudian menyindir bahwa Jazilul bangun kesiangan.

    “Mungkin dia bangun kesiangan, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau memisah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Menurut Deddy, tidak ada yang bisa memisahkan dua tokoh tersebut sepanjang mereka memiliki kepentingan yang sama.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun enggak bisa memisahkan,” ungkapnya.

    Ia pun meminta Jazilul tidak mencampuri dapur partai lain dan fokus mengurusi internal partainya sendiri.

    “Jadi silakan saja, tapi mohon Bung Jazilul enggak usah urusin orang lain, urus saja partai sendiri,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tergelitik ada pihak tertentu yang ingin merusak hubungan baiknya dengan Jokowi.

  • Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    Hasto Minta Kepala Daerah Ikuti Visi Prabowo, Hensat: PDIP Mengutamakan Kepentingan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang meminta kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk mengikuti visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hensa, langkah tersebut merupakan sikap yang tepat demi menjaga sinergi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

    “Kita apresiasi dukungan PDI Perjuangan itu, karena kalau menurut saya, sudah seharusnya kepala daerah satu visi dengan presiden,” ujar Hensa. Ia menilai bahwa keselarasan antara kepala daerah dan pemerintah pusat sangat penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Hensa menyoroti bahwa pernyataan Hasto mencerminkan sikap PDI Perjuangan yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan pertimbangan politik semata. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa partai berlambang banteng tersebut tetap berkomitmen terhadap kepentingan nasional.

    “Ini harus disorot, kalau PDI Perjuangan ini adalah partai yang lagi-lagi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan politik,” tambahnya.

    Hensa juga menegaskan bahwa kepala daerah yang terpilih harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia berharap, dalam menjalankan tugasnya, para pemimpin daerah dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    “Kepala daerah dan partai-partai politik diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya. (zak/fajar)

  • Prof Jimly: Banyak Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

    Prof Jimly: Banyak Anggaran Tak Berguna untuk Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyoroti langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Jimly, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan relevansi penggunaan APBN maupun APBD di seluruh Indonesia.

    “Baik untuk dimanfaatkan evaluasi total kualitas dan relevansi anggaran APBN dan APBD seluruh Indonesia dengan tujuan dan sasaran pembangunan,” ujar Jimly di X @JimlyAs (13/2/2025).

    Jimly mengungkapkan bahwa sejak era reformasi, sekitar 50 persen anggaran negara dinilai mubazir dan tidak benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

    “Sejak reformasi, terdapat setidaknya sekitar 50 persen anggaran mubazir yang tidak berguna untuk rakyat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan memangkas anggaran belanja negara 2025 sebesar Rp306,7 triliun.

    Pemangkasan ini mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta dana transfer ke daerah senilai Rp50,6 triliun.

    Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan.

    “Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Senin (10/2/2025).

    Dikatakan Anthony, langkah Presiden Prabowo seolah-olah bahwa akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan.

    “Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya,” ucapnya.

  • ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ kian menjalar ke sejumlah daerah di tanah air. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menilai gerakan itu merupakan bentuk ungkapan ekspresi kekecewaan. Ayah Gibran Rakabuming Raka itu menduga, aksi tersebut adalah ekspresi karena kalah di pemilihan presiden.

    Pengamat Politik Rocky Gerung punya penilaiannya sendiri. Ia memandang munculnya aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dan keinginan kuat untu membersihkan bangsa ini dari kekaburan hukum.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” jelas Rocky dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Kamis (13/2/2025).

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung.

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

  • Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Fajar.co.id, Jakarta — Isu soal raja kecil yang berupaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo kembali dipertegas oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra itu, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Melalui cuitannya di media Sosial X, @Dahnilanzar, kader Gerindra itu membenarkan adanya raja kecil yang disebutkan Prabowo.

    “Upaya menjegal kebijakan Presiden
    @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” tulis Dahnil, dikutip dari cuitannya, Rabu (12/2/2025).

    “Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dll,” sambungnya.

    “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” tandasnya.

    Pernyataan Dahnil yang telah dilihat lebih dari 486 ribu kali itu pun ramai disorot warganet.

    “PS itu Presiden bukan oposan. Pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Besar wewenangnya. Kerja cepat, tegas, lugas. Sikat yg gak sejalan. Jgn dikit2 curcol kek emak2 kehabisan sembako ke warung tetangga. Nyerocos, menye2 bibirnya, ghibah kemana2. Teges gitu loh. Lakik kok,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Presiden @prabowo adalah Kepala Negara & Kepala Pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi TNI yg dipilih 58,6% masyarakat Indonesia.Berhenti berkeluh kesah & segera ambil tindakan hukum utk “raja-raja kecil” yg menjegal kebijakan Presiden Mudah bukan?,” saran lainnya.

  • Jokowi Sebut Tipikal Gibran Tak Pernah Meminta Masukan Sama Sekali

    Jokowi Sebut Tipikal Gibran Tak Pernah Meminta Masukan Sama Sekali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun anaknya saat ini telah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Jokowi mengaku tidak pernah memberikan masukan.

    Seperti diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden. Ia mendampingi Presiden Prabowo sebagai nakhoda Indonesia.

    “Nda pernah (memberikan masukan),” ujar Jokowi dalam kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    Bahkan, kata Jokowi, Gibran pun tidak pernah meminta saran kepada dirinya meskipun ia merupakan mantan orang nomor satu di Indonesia.

    “(Gibran tidak meminta masukan) sama sekali, itu tipikal mas Wapres kan seperti itu,” sebutnya.

    Hanya saja, Jokowi memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak berlebihan. Mengingat, ia hanya seorang Wakil Presiden.

    “Kalau orang bilang, Ojo kemajon. (Jangan berlebih-lebihan) Iya, itu aja. Karena secara konstitusi memang Wakil Presiden itu mendampingi atau membantu Presiden apabila diminta, itu udah,” tandasnya.

    Saat ditanya mengenai kinerja Gibran Rakabuming sejauh ini, Jokowi emoh memberikan jawaban. Ia merasa tidak bisa memberikan penilaian.

    “Kinerjanya, itu masyarakat lah yang menilai, jangan saya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi, blak-blakan mengenai kepemimpinan Presiden ke-8, Prabowo Subianto.

    Ayah Wakil Presiden ini awalnya menanggapi soal video dirinya dan Prabowo sedang bersama di sebuah acara pernikahan.

    Pada video itu, Jokowi dituding sedang melakukan cawe-cawe pada pemerintah Prabowo meskipun ia sudah purna jabatan.

    “Itu guyonan. Malah guyonannya adalah pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo,” ucap Jokowi.

  • Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.