Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung – Rano Karno resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Proses penetapan itu dilakukan melalui paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/1). Paripurna dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan yang sebelumnya dilakukan oleh KPU DKI Jakarta.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait teknis pelantikan.

    “Selanjutnya kita mengikuti tahapan proses yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara, di Jakarta pastinya, kita tunggu informasi dari pemerintah pusat,” ujar Pj Gubernur Teguh.

    Ia juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan mengawal masa transisi kepemimpinan baru di DKI Jakarta. Sehingga, tidak terjadi pergejolakan nantinya.

    “Pastinya kami siap support Pak Pramono, dalam hal ini melalui tim transisi untuk hal-hal yang memang diperlukan agar nanti setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik bisa berjalan lebih optimal,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, rapat paripurna yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait penetapan hasil pemilu 2024. Pihaknya akan bersurat ke Presiden Prabowo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Setelah ini kami akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” katanya. (fajar)

  • Menteri Komdigi Tak Tahu Rudi Sutanto, Jhon Sitorus Termehek-mehek: Apakah Ini Orang Titipan?

    Menteri Komdigi Tak Tahu Rudi Sutanto, Jhon Sitorus Termehek-mehek: Apakah Ini Orang Titipan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus termehek-mehek membaca pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid belum lama ini.

    Bagaimana tidak, Meutya Hafid mengaku tidak mengetahui latar belakang pejabat yang baru dilantiknya, Rudi Sutanto.

    Jhon Sitorus kemudian mempertanyakan apakah Rudi Sutanto adalah orang titipan dan siapa yang menitipkannya.

    “Seorang Menteri Prabowo, Meutya Hafid bahkan gak tau siapa yang dilantiknya sendiri,” ujar Jhon dalam keterangannya di X @JhonSotorus_18 (14/1/2025).

    Ia juga menyayangkan seorang menteri yang tidak mengetahui pejabat yang diangkatnya sendiri.

    “Apakah Rudi Sutanto ini orang titipan? Titipan siapa? Mengapa seorang Menteri tidak tahu latar belakang pejabatnya sendiri?,” cetusnya.

    Ia menilai hal ini sebagai indikasi lemahnya proses rekrutmen pejabat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pengangkatan pejabat tanpa seleksi dan uji kelayakan hanya akan membawa negara pada kekacauan.

    “Mau dibawa kemana negara ini jika pejabat-pejabatnya diisi oleh manusia titipan dan diangkat tanpa tes kelayakan?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Meutya Hafid, mengaku tidak mengetahui detail latar belakang Rudi Sutanto, Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi yang baru dilantik pada Senin (13/1/2025).

    Pernyataan ini memicu sorotan publik, terutama terkait dugaan bahwa Rudi adalah seorang pendengung (buzzer) pendukung Jokowi di media sosial.

    “Saya enggak tahu ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai apa atau siapa Rudi Sutanto,” ungkap Meutya.

  • Yusril Beri Bocoran, Mahkamah Konstitusi Bakal Hapus Parliamentary Threshold Empat Persen

    Yusril Beri Bocoran, Mahkamah Konstitusi Bakal Hapus Parliamentary Threshold Empat Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi membatalkan aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen dari suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan terkait presidential threshold, kemungkinan besar MK juga akan membatalkan parliamentary threshold yang selama ini kerap dipersoalkan oleh partai-partai politik,” ujar Yusril di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

    Menurut Yusril, putusan MK yang menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden memberikan dampak signifikan pada aturan ambang batas parlemen. Keputusan tersebut, menurutnya, membuka peluang bagi partai politik untuk berkembang dalam iklim demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.

    “Ini memberikan secercah harapan, khususnya bagi partai-partai politik seperti PBB,” tambahnya.

    Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah nantinya akan menyusun norma hukum baru di bidang politik yang sesuai dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Aturan baru ini akan diterapkan untuk pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa adanya lagi ambang batas pencalonan.

    “Kami akan merumuskan constitutional engineering yang harus diterapkan ke depan. Pemerintah tentu harus menerima putusan MK dengan sikap yang terbuka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yusril menyarankan agar partai politik yang memperoleh sedikit kursi di parlemen dapat membentuk fraksi gabungan. “Pendapat saya, lebih baik jumlah fraksi di DPR dibatasi menjadi 10 fraksi. Jika partai tidak mencapai 10 persen, mereka dapat bergabung membentuk fraksi bersama,” tuturnya. (bs-zak/fajar)

  • Yakin PDIP Tidak Bisa Diobrak-abrik, Bambang Pacul: Enggak Ada!

    Yakin PDIP Tidak Bisa Diobrak-abrik, Bambang Pacul: Enggak Ada!

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPD Jawa Tengah, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan PDIP tak bisa diobrak-abrik. Itu ia ungkapkan menanggapi isu beredar.

    “Pak nanti ini diubrak-abrik’, enggak ada. Kami orang lama ini meyakini enggak mungkin bisa ngubrak-ngabrik PDI Perjuangan. Lone wolf-nya terlalu banyak,” kata Bambang Pacul di Kantor DPD PDIP Jateng di Kota Semarang, Jumat (10/1/2025). 

    Ia membantah adanya pihak yang ingin mengambil alih PDIP. Menurutnya, itu tidak mungkin.

    “PDI Perjuangan diambil alih tanpa izin ketua umum, enggak mungkin. Karena Ibu Mega ini resminya ketua umum, tapi di banyak orang (anggota PDIP) sudah menganggap ini ibu kita,” ucapnya.

    Bagi kader PDIP, ia mengagakan Megawati bagikan ibu. Karenanya tidak bisa salah.

    “Kalau ibu itu apa? Enggak bisa salah. Jadi jangan coba-coba mengejek Ibu,” terang Pacul. 

    Di sisi lain, ia juga mengatakan banyaknya serigala di sekeliling Megawati. Serigala itu, selalu setia pada Megawati.

    “Kalau urusannya dengan Ibu Ketua Umum, lone wolf-nya banyak. Lone wolf itu semacam serigala-serigala yang sangat setia. Nah itu banyak sekali,” imbuh Pacul.
    (Arya/Fajar)

  • Islah Bahrawi Semprot Raffi Ahmad Soal Mobil Dinas RI 36: Pejabat Jalur Mujur Ini Cuci Tangan, Menyudutkan Polisi

    Islah Bahrawi Semprot Raffi Ahmad Soal Mobil Dinas RI 36: Pejabat Jalur Mujur Ini Cuci Tangan, Menyudutkan Polisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, mendadak menyemprot Raffi Ahmad terkait insiden mobil dinas RI 36 yang menjadi sorotan publik.

    Menurut Islah, respons Raffi terkesan cuci tangan dan menyudutkan pihak lain, khususnya Kepolisian.

    “Yaelah, pejabat jalur mujur ini malah menyudutkan Kepolisian. Dia cuci tangan, bahwa Patwal yang heboh itu hanya ngawal mobil kosong,” ujar Islah dalam keterangannya di X @islah_bahrawi (11/1/2025).

    Islah menilai Raffi seharusnya bersikap lebih bertanggung jawab tanpa memojokkan pihak manapun.

    “Harusnya dia bertanggung jawab tanpa harus memojokkan siapapun,” cetusnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa seorang figur publik perlu menunjukkan sikap yang lebih tegas dan jujur dalam menghadapi kritik.

    “Tidak usah menjelaskan ada atau tidak ada saya di mobil saya. Itu baru jantan!,” tandasnya.

    Sebelumnya, pemilik mobil dengan plat RI 36 akhirnya terjawab. Ia adalah utusan khusus presiden sekaligus selebriti, Raffi Ahmad.

    Hal tersebut dikonfirmasi Raffi sendiri. Ia mengakui mobil tersebut miliknya.

    “Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan,” kata Raffi dalam siaran persnya, Sabtu (11/1/2025).

    Meski begitu, Raffi membela diri. Ia mengatakan tidak ada dalam mobil tersebut, saat mobil itu tertangkap video dan viral di media sosial.

    “Namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” jelas Raffi.

    (Muhsin/fajar)

  • DPRD Tetapkan Husniah Talenrang Bupati Gowa Terpilih Periode 2025-2030

    DPRD Tetapkan Husniah Talenrang Bupati Gowa Terpilih Periode 2025-2030

    FAJAR.CO.ID, GOWA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Gowa menetapkan Hj. Sitti. Husniah Talenrang SE,M.M dan H. Ir. Darmawangsah Muin Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gowa periode 2025-2030.

    Paripurna DPRD Kabupaten Gowa dalam rangka pengumuman hasil penetapan bupati dan wakil bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, berlangsung di ruang rapat paripurna. Sabtu 11 Januari 2025

    Rapat dipimpin ketua paripurna penetapan ini dipimpin Muhammad Ramli Rewa (ketua DPRD Gowa)

    Hadir dalam rapat penetapan ini Bupati Gowa
    Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo bersama Wakil Bupati Abdul Rauf Malagani Karaeng Kio.

    Dalam sambutannya, bupati Adnan berharap agar keberlangsungan pembangunan tetap berjalan demi kemajuan kabupaten Gowa kedepan.

    Sementara itu, Bupati Gowa terpilih Hj. Sitti. Husniah Talenrang mengungkapkan jika kepemimpinannya kedepan fokus pada percepatan pembangunan disegala sektor, peningkatan SDM, dan wujudkan program unggulan yang telah dirumuskan dalam visi misi Hati Damai. (*)

    Liputan: Uchenk Husain

  • Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak henti-hentinya mengingatkan kadernya untuk memilih mundur jika merasa sudah tidak sejalan dengan perjuangan PDIP.

    Bahkan dia menyebut, kader PDIP yang tidak setia dan disiplin mewujudkan cita-cita partai agar mengundurkan diri.

    Sebab, kata Megawati, mundur dari PDIP lebih terhormat dibandingkan kader dipecat setelah tidak sejalan dengan cita-cita partai. Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pidatonya di perayaan HUT ke-52 PDIP, pada Jumat (10/1).

    “Sekarang sudah, bagi yang enggak senang di sini mundur, wae, begitu, lo, jadi paling tidak ada kehormatan begitu, lo, daripada dipecat,” kata Megawati, dilansir jpnn, Jumat.

    Diketahui, Megawati berbicara soal mundur lebih terhormat daripada dipecat hanya kurang dari sebulan sejak PDIP mengumumkan pemecatan mantan Presiden Joko Widodo.

    Selain Jokowi, PDIP juga mengumumkan pemecatan ke anak dan menantu eks Gubernur Jakarta itu, yakni Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming hingga Gubernur terpilih Sumatera Utara Bobby Nasution dari PDIP.

    Megawati mengaku sering berbicara soal mundur yang lebih terhormat ketimbang dipecat jika sudah tidak satu cita-cita dengan PDIP.

    “Saya makanya sekarang setiap kali ngomong begitu, ya, enggak apa-apa, orang sudah enggak senang lagi, kok, disuruh nongkrong (di PDIP, red),” lanjut Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu.

    Megawati melanjutkan cita-cita di PDIP selama ini berjuang untuk rakyat. Bagi kader yang tidak suka silakan keluar dari partai berlambang Banteng moncong putih.

  • PDIP Sulsel Jadikan HUT ke-52 sebagai Momentum Evaluasi Besar-besaran Menuju Kongres 2025

    PDIP Sulsel Jadikan HUT ke-52 sebagai Momentum Evaluasi Besar-besaran Menuju Kongres 2025

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perayaan HUT ke-52 tahun PDI Perjuangan dilaksanakan secara hibryd bersama kader seluruh Indonesia, Jumat, (10/1/2025). 

    Ada yang dilaksanakan di pusat, 38 DPD dan 400an DPC. Bahkan dilaksanakan di seluruh kecamatan hingga kelurahan/desa.

    Begitu pun di Kantor DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan.

    Sekretaris Fraksi PDIP Sulsel, Alimuddin menyampaikan makna dari tema HUT ke-52 PDIP kali ini yakni “Satyam Eva Jayate,” yang berarti “Hanya Kebenaran yang Menang”.

    “Terkait kami mengambil tema ini, bahwa kami pasti menang. Api tak kunjung padam. 

    Tadi sudah kami mendengar juga sepintas arahan dari ibu ketua umum, senantiasa untuk mendorong dan memberi spirit kita. Bahwa kita harus bekerja keras, berjuang, sehingga kemenangan kita capai ke depan,” jelasnya. 

    Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel, Rudy Pieter Goni menyatakan, di momen HUT PDIP ini, pihaknya betul-betul ingin menghidupkan kinerja partai bersama masyarakat.

    “Kita PDI Perjuangan pasti selalu melakukan evaluasi. Melihat HUT ke-52 ini juga, sekaligus kami mempersiapkan diri untuk kongres,” kata RPG, singkatan nama Rudy Pieter Goni.

    Kongres ini nantinya akan dimulai dari kongres cabang. Menurutnya, siklus kepemimpinan adalah keniscayaan. Sehingga setiap lima tahun selalu ada siklus kepemimpinan. 

    Di sini akan dilihat DPC mana yang gagal misalnya. Adapun yang berhasil akan mendapat award. PDIP kata dia berkomitmen untuk tidak sekadar ikut dalam pileg tapi memang menyiapkan kader untuk bisa bersama rakyat.

  • Belum Lama Pecat Jokowi, Megawati Soekarnoputri: Mundur Wae, Jadi Paling Tidak Ada Kehormatan, Daripada Dipecat

    Megawati Soekarnoputri: dengan Bonding, Partai akan Terus Setia pada Jalan Ideologi dan Konstitusi

    FAJAR.CO.DI, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan HUT-nya yang ke-52, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

    Pada momen penting ini, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memerintahkan kader partainya bisa bonding atau menyatu dengan rakyat seperti yang diajarkan Proklamator RI, Soekarno atau Bung Karno.

    “Melalui peringatan HUT ke-52 ini, sengaja saya sampaikan tentang pentingnya bonding,” kata Megawati, Jumat.

    Presiden kelima RI itu mengatakan bonding menjadi suatu ikatan lahir dan batin yang bisa menyatukan rakyat dengan pemimpin.

    Menurut dia, rakyat bakal memberikan topangan kekuatan kepada pemimpin yang memberikan arah perjuangan menuju masa depan setelah bonding terbentuk. “Bonding menggambarkan ikatan senasip sepenanggungan,” lanjut Megawati.

    Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengatakan cita-cita Indonesia Raya bisa terwujud melalui bersatunya ide, gagasan, dan siap berkorban setelah terjadinya bounding. “Mereka yang bounded juga memiliki insisiatif, dan prakarsa baru untuk terus berjuang hingga tercapailah seluruh cita-cita bangsa,” kata dia.

    Megawati juga mengatakan setiap kader PDIP juga perlu bonding satu dengan yang lain, karena bakal membangun spiritualitas juang melalui kerja-kerja ideologis partai.

    “Dengan bonding, maka partai akan terus setia pada jalan ideologi, dan konstitusi. Dengan bonding, partai menganalisis setiap realitas politik dengan saksama, hingga merumuskan jalan solusi masa depan dengan cara yang benar pula,” lanjutnya.

  • Kader PDIP Teriakkan Nama Bahlil di Depan Megawati, Usai Singgung Gelar Doktor Batal

    Kader PDIP Teriakkan Nama Bahlil di Depan Megawati, Usai Singgung Gelar Doktor Batal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Umum Partai Golkar, terdengar ramai saat Megawati menyampaikan pidato politik dalam acara HUT ke-52 PDIP. Acara tersebut berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Saat itu, Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut menyinggung gelar doktoral yang batal diberikan Universitas Indonesia (UI) kepada Bahlil.

    Megawati mengaku heran dengan batalnya pemberian gelar dari universitas ternama tersebut.

    “Tradisi intelektual itu opo? Supaya jadi orang pintar. Jangan munggu mawon, munggu mawon, opo neh? Nah, betul, planga plongo. Padahal pura-pura ngerti, tapi ga ngerti. Loh, banyak orang kayak begitu sekarang. Aku saja suka jadi gagap-gagap, iki pintar opo ora iki? Ngambil doktornya opo, iku sopo yang doktornya ga jadi, itu sopo yo?” katanya.

    Pertanyaan Megawati soal sosok yang batal mendapatkan gelar doktor itu dijawab kompak oleh para kader PDIP yang hadir. “Bahlil!” jawab para kader PDIP.

    Megawati merasa lucu dengan kejadian pembatalan pemberian gelar itu. Sebab, ia merasa Universitas Indonesia bukan kampus abal-abal.

    “Profesor wae telu, bingung dewek aku. Itu bukannya universitas elek-elek loh,” tegas Megawati.

    Presiden Ke-5 RI itu juga bercerita soal dirinya diminta menjadi pengajar pada salah satu universitas di Rusia. Namun yang menjadi lucu, ia mengaku diminta berbicara soal kecerdasan buatan alias artificial intelligent (AI).

    “Lucu deh, kemarin ini ke Rusia, suruh kasih lecture. Tapi lecture-nya lucu dan yang hadir seluruh rektor se-Rusia dan negara bagian. Yang lucunya, kok saya suruh kasih kuliah urusan AI, artificial Intelligence. Wih keren toh, yo? Tapi kan aku mikir, loh ngopo nggak yang lain? Tapi mintanya itu,” pungkas Megawati. (jpg)