Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Said Didu: Jokowi Diam-diam Kudeta PDIP Sejak 2016

    Said Didu: Jokowi Diam-diam Kudeta PDIP Sejak 2016

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berkaca pada 2016 lalu, ternyata Jokowi memiliki rencana menyerahkan kewenangannya kepada oligarki untuk sebuah kesuksesan politik.

    Hal ini blak-blakan diungkapkan eks Staf Khusus Kementerian SDM Muhammad Said Didu saat hadir di acara podcast Keadilan TV.

    Dikatakan Said Didu, Jokowi dengan segala kekuatannya sebagai Presiden saat itu secara tidak kasat mata melakukan kudeta terhadap PDIP.

    “Sebenarnya Partai (PDIP) sudah dikudeta Jokowi 2016, Megawati itu sudah dikudeta. Cuma saya gak tahu mereka paham apa nggak, tapi saya paham ini sedang dikudeta,” ujar Said Didu, dikutip pada Kamis (16/1/2025).

    Pria kelahiran Pinrang ini membawa publik untuk merenungkan bagaimana upaya Jokowi memberhentikan para Menteri yang pro rakyat.

    “Menteri-menteri yang berpihak ke rakyat diberhentikan. Rizal Ramli, Sudirman Said, apa segala, terus Menteri ecek-ecek dikasih ke PDIP,” sebutnya.

    Setelah itu, kata Said Didu, Menteri yang telah melakukan segala macam kesepakatan dengan Jokowi, dimasukkan ke jajaran pemerintahan.

    “Di situlah bergabung oligarki dan dibuanglah PDIP partai yang membesarkan (Jokowi),” cetusnya.

    Saat ditanya soal Menteri oligarki yang dimaksud Said Didu, ia membocorkan satu posisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Oligarki yang dimasukkan, kita tahu lah siapa Menko Perekonomian, kan coba Ignasius Jonan dikeluarkan, iya (termasuk Anies Baswedan), Menteri yang ada integritasnya,” Said Didu menuturkan.

    Sementara, Said Didu mengatakan bahwa orang-orang PDIP hanya diberikan jabatan Menteri yang tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan.

  • Jokowi di Tengah Wacana Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati

    Jokowi di Tengah Wacana Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut membuat Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) panik .

    “Kabar Prabowo ingin bertemu bu Mega memang sangat mengganggu raja jawa yang rakus kekuasaan,” kata Pegiat Media Sosial, Yusuf Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Yusuf Dumdum, di Akun X, pribadinya, Rabu, (15/1/2025).

    Hal itulah kata dia yang membuat Jokowi menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

    Jokowi berkunjung ke Keraton Kilen, Kompleks Kraton Yogyakarta kemarin.

    Yusuf menyebut Jokowi menemui Raja Kraton Yogyakarta agar bisa jadi penghubung untuk bertemu dengan Megawati.

    “Ia pun segera bergegas menemui Raja sesungguhnya di Jogja dengan tujuan minta bantuan untuk jadi penghubung agar bisa bertemu dengan bu Mega,” tuturnya.

    “Dulu waktu masih bisa kontak bertemu bu Mega tanpa perantara disia-siakan. Malah nekat berkhianat halalkan segala cara. Sekarang sibuk cari jembatan supaya bisa bertemu bu Mega. Lihat saja nanti waktu yang akan menjawab,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Raja Kraton hanyalah silaturahmi biasa. “Enggak, enggak. Silaturahmi biasa. Karena lama saya nggak berjumpa dengan beliau,” ujar Jokowi di kediamannya.

    Sementara itu, wacana pertemuan Prabowo dan Megawati mencuat usai peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat (10/1/2025) lalu.

    Megawati menyinggung hubungannya dengan Prabowo saat berpidato pada peringatan hari ulang tahun PDI-P.

  • Selain Hina Prabowo, Rudi Valinka yang Dijadikan Stafsus Menkomdigi Juga Kedapatan Pernah Sebar Hoaks

    Selain Hina Prabowo, Rudi Valinka yang Dijadikan Stafsus Menkomdigi Juga Kedapatan Pernah Sebar Hoaks

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelantikan Rudi Sutanto yang dikenal warganet dengan nama Rudi Valinka di media sosial X masih jadi pembahasan hangat di media sosial.

    Bahkan, nama Rudi Valinka dan Kominfo masih jadi trending topik. Sejumlah pegiat media sosial bahkan masih heboh membahasnya.

    Selain menyebarnya tangkapan layar cuitan pria tersebut yang menghina Prabowo, juga ada cuitan hoaks yang cukup menggemparkan.

    Temuan warganet dengan nama akun Lambe Waras membagikan angkapan layar cuitan Rudi Valinka jelang Pilpres 2024 lalu.

    Isi cuitannya membahas tentang mantan gubernur Anies Baswedan yang ditudingnya telah memusnahkan 1449 gereja. Cuitan itu pun dipastikan hoaks,

    “Kemenkomdigi itu salah satu tugasnya adalah memberantas Hoax, tapi kalau Staffsusnya Raja Hoax Nasional begini, gimana nanti moralnya Netizen? Banyak pejabat ‘jaka sembung bawa golok’ sekarang ya…?,” tulis akun @abu_waras, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital ( Menkomdigi ) Meutya Hafid buka suara terkait pelantikan Rudi Sutanto sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi.

    Rudi Sutanto ramai dikaitkan dengan seorang selebtweet bernama Rudi Valinka, pemilik akun Twitter @kurawa yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.

    “Saya nggak tahu ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto, jadi saya tidak tidak mau berspekulasi mengenai apa siapa Rudy Sutanto,” kata Meutya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Meutya menjelaskan, berdasarkan CV yang pihaknya terima, Rudi Suranto bekerja sebagai strategi komunikasi.

  • Basarah: Faktor Bung Karno Akan Pertemukan Megawati dan Prabowo

    Basarah: Faktor Bung Karno Akan Pertemukan Megawati dan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut sosok Presiden pertama RI Soekarno menjadi faktor utama yang akan mempertemukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Menurut Basarah, rencana pertemuan tersebut telah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui komunikasi antara kader PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ujar Basarah dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/1).

    Basarah mengungkapkan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet, dengan pesan kuat bahwa hubungan baik di antara keduanya akan terus terjaga.

    Pemulihan Nama Baik Bung Karno

    Basarah menambahkan, kedekatan antara Megawati dan Prabowo semakin menguat setelah Prabowo memberikan respons positif terhadap surat Pimpinan MPR 2019-2024 terkait pemulihan nama baik Bung Karno.

    Pada 30 September 2024, dalam pertemuan antara Pimpinan MPR dan Prabowo di ruang kerja Menteri Pertahanan, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memulihkan hak-hak Bung Karno.

    Basarah juga mengungkapkan bahwa Prabowo adalah pengagum berat Bung Karno, bahkan di ruang kerja Menteri Pertahanan terdapat lukisan besar Bung Karno menunggang kuda.

    Persahabatan dan Kepedulian terhadap Krisis Global

    Selain faktor Bung Karno, Basarah menyebut persahabatan yang terjalin sejak lama antara Megawati dan Prabowo menjadi alasan kuat terjadinya pertemuan tersebut.

  • Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

    Syahganda Nainggolan: Menteri Titipan Jokowi Pemalas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tatak Ujiyati, menyoroti pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang berencana membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk proyek food estate.

    Ia menganggap kebijakan tersebut mengabaikan isu deforestasi yang sudah parah di Indonesia.

    “Deforestasi hutan Indonesia (sudah) parah,” ujar Tatak dalam keterangannya di X @tatakujiyati (14/1/2025).

    Ia pun terheran-heran melihat kebijakan yang direncanakan Raja Juli untuk program food estate.

    “Lalu Menhut bikin pernyataan mau buka lahan 20 juta hektar untuk food estate dari lahan hutan yang ada,” cetusnya.

    Dikatakan Tatak, pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak memprioritaskan pelestarian hutan.

    “Kenapa Menhut nggak justru mikir pelestarian hutannya. Statementnya mengkhawatirkan,” imbuhnya.

    Tatak memberikan apresiasi kepada politikus NasDem, Arif Rahman, yang secara terbuka meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dievaluasi.

    “Good job Pak Arif Rahman dari NasDem telah menyuarakan kritik,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mengkritik rencana Menhut Raja Juli Antoni yang akan membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Ia menilai rencana ini berisiko tinggi jika tidak direncanakan dengan matang.

    “Dengan deforestasi yang terjadi saat ini, mengambil lahan dari cadangan hutan bisa menjadi bencana bagi bangsa. Jangan terjemahkan niat baik Presiden secara instan tanpa kajian mendalam,” Arif menuturkan.

  • Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kota Palopo

    Dugaan Ijazah Palsu Trisal Tahir, DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kota Palopo

    “Ini membuktikan bahwa Bawaslu Kota Palopo tidak melakukan pengawasan aktif pada tahapan pendaftaran Paslon dengan tidak meneliti kesesuaian salinan dokumen persyaratan,” tutur Dahyar.

    Sementara itu Irwandi Djumadin selaku Ketua KPU Kota Palopo menyebutkan bahwa pihaknya telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

    Ia membenarkan bahwa sebelumnya KPU Kota Palopo menetapkan status Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

    Namun, terdapat gugatan dari yang bersangkutan ke Bawaslu Kota Palopo terkait keputusan tersebut yang selanjutnya dilakukan mediasi dan klarifikasi.

    “Para Teradu pada akhirnya beranggapan bahwa selama Ijazah belum terbutkti palsu maka dianggap sah, ini untuk menghindari hilangnya hak seseorang untuk ikut dalam proses pencalonan kepala daerah,” jelas Irwandi.

    Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kota Palopo Khaerana menerangkan, Bawalsu Kota Palopo telah melakukan pengawasan aktif terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Palopo.

    Ia menjelaskan, proses penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil walikota Palopo Tahun 2024 itu berdasar dari Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin yang keberatan terhadap keputusan KPU Kota Palopo.

    Yang selanjutnya dilakukan mediasi atau musyawarah tertutup sesuai dengan Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya telah mencapai kesepakatan bahwa Trisal Tahir harus membut pernyataan terkait kebeneran ijazah yang dimiliki dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas kebeneran dokumen tersebut.

  • Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    Pramono Anung-Rano Karno Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov Siap Kawal Masa Transisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung – Rano Karno resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

    Proses penetapan itu dilakukan melalui paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/1). Paripurna dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan yang sebelumnya dilakukan oleh KPU DKI Jakarta.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait teknis pelantikan.

    “Selanjutnya kita mengikuti tahapan proses yang sesuai dengan ketentuan. Lokasi pelantikan pastinya di Ibu Kota Negara, di Jakarta pastinya, kita tunggu informasi dari pemerintah pusat,” ujar Pj Gubernur Teguh.

    Ia juga memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan mengawal masa transisi kepemimpinan baru di DKI Jakarta. Sehingga, tidak terjadi pergejolakan nantinya.

    “Pastinya kami siap support Pak Pramono, dalam hal ini melalui tim transisi untuk hal-hal yang memang diperlukan agar nanti setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik bisa berjalan lebih optimal,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menjelaskan, rapat paripurna yang digelar ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pleno terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta terkait penetapan hasil pemilu 2024. Pihaknya akan bersurat ke Presiden Prabowo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Setelah ini kami akan bersurat ke presiden melalui menteri dalam negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikan rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru,” katanya. (fajar)

  • Menteri Komdigi Tak Tahu Rudi Sutanto, Jhon Sitorus Termehek-mehek: Apakah Ini Orang Titipan?

    Menteri Komdigi Tak Tahu Rudi Sutanto, Jhon Sitorus Termehek-mehek: Apakah Ini Orang Titipan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus termehek-mehek membaca pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid belum lama ini.

    Bagaimana tidak, Meutya Hafid mengaku tidak mengetahui latar belakang pejabat yang baru dilantiknya, Rudi Sutanto.

    Jhon Sitorus kemudian mempertanyakan apakah Rudi Sutanto adalah orang titipan dan siapa yang menitipkannya.

    “Seorang Menteri Prabowo, Meutya Hafid bahkan gak tau siapa yang dilantiknya sendiri,” ujar Jhon dalam keterangannya di X @JhonSotorus_18 (14/1/2025).

    Ia juga menyayangkan seorang menteri yang tidak mengetahui pejabat yang diangkatnya sendiri.

    “Apakah Rudi Sutanto ini orang titipan? Titipan siapa? Mengapa seorang Menteri tidak tahu latar belakang pejabatnya sendiri?,” cetusnya.

    Ia menilai hal ini sebagai indikasi lemahnya proses rekrutmen pejabat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pengangkatan pejabat tanpa seleksi dan uji kelayakan hanya akan membawa negara pada kekacauan.

    “Mau dibawa kemana negara ini jika pejabat-pejabatnya diisi oleh manusia titipan dan diangkat tanpa tes kelayakan?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Meutya Hafid, mengaku tidak mengetahui detail latar belakang Rudi Sutanto, Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi yang baru dilantik pada Senin (13/1/2025).

    Pernyataan ini memicu sorotan publik, terutama terkait dugaan bahwa Rudi adalah seorang pendengung (buzzer) pendukung Jokowi di media sosial.

    “Saya enggak tahu ya. Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai apa atau siapa Rudi Sutanto,” ungkap Meutya.

  • Yusril Beri Bocoran, Mahkamah Konstitusi Bakal Hapus Parliamentary Threshold Empat Persen

    Yusril Beri Bocoran, Mahkamah Konstitusi Bakal Hapus Parliamentary Threshold Empat Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi membatalkan aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen dari suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan terkait presidential threshold, kemungkinan besar MK juga akan membatalkan parliamentary threshold yang selama ini kerap dipersoalkan oleh partai-partai politik,” ujar Yusril di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

    Menurut Yusril, putusan MK yang menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen untuk pencalonan presiden dan wakil presiden memberikan dampak signifikan pada aturan ambang batas parlemen. Keputusan tersebut, menurutnya, membuka peluang bagi partai politik untuk berkembang dalam iklim demokrasi yang lebih sehat di Indonesia.

    “Ini memberikan secercah harapan, khususnya bagi partai-partai politik seperti PBB,” tambahnya.

    Yusril juga menjelaskan bahwa pemerintah nantinya akan menyusun norma hukum baru di bidang politik yang sesuai dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Aturan baru ini akan diterapkan untuk pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa adanya lagi ambang batas pencalonan.

    “Kami akan merumuskan constitutional engineering yang harus diterapkan ke depan. Pemerintah tentu harus menerima putusan MK dengan sikap yang terbuka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yusril menyarankan agar partai politik yang memperoleh sedikit kursi di parlemen dapat membentuk fraksi gabungan. “Pendapat saya, lebih baik jumlah fraksi di DPR dibatasi menjadi 10 fraksi. Jika partai tidak mencapai 10 persen, mereka dapat bergabung membentuk fraksi bersama,” tuturnya. (bs-zak/fajar)