Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 14 pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan ini akan berlangsung serentak di Ibu Kota Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu.

    Keputusan pelantikan ini diambil dalam rapat Komisi II DPR RI pada Rabu (22/1/2025).

    Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pelantikan serentak akan dilakukan untuk kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan serentak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pelantikan serentak dilaksanakan untuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa PHP di MK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

    Pelantikan pasangan kepala daerah ini meliputi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan seperti Gowa, Bantaeng, Bone, hingga Tana Toraja.

    Di antaranya, Husniah Talerang dan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gowa, serta Muhammad Fathul Fauzy Nurdin dan Sahabuddin yang akan memimpin Bantaeng.

    Beberapa pasangan lainnya termasuk Ratnawati Arief dan Andi Mahyanto Masda untuk Sinjai, serta Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin untuk Bone.

    Namun, tidak semua kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 dapat langsung dilantik.

  • Kembali Bela Jokowi, PSI: Jangan Lupakan Jejak Kerja Keras Pemimpin Bangsa Ini

    Kembali Bela Jokowi, PSI: Jangan Lupakan Jejak Kerja Keras Pemimpin Bangsa Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, mengajak masyarakat untuk bersikap adil dalam menilai seorang tokoh yang telah berkontribusi besar bagi bangsa.

    Dedy meminta masyarakat tidak menutup mata terhadap berbagai capaian positif yang berhasil diwujudkan oleh sang pemimpin.

    “Sebenci-bencinya Anda pada tokoh ini, jangan lupakan bahwa beliau adalah seorang pemimpin bangsa yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan negeri ini,” ujar Dedy dalam keterangannya di X @DedynurPalakka (21/1/2025).

    “Mungkin tidak semua keputusannya sempurna, tetapi jejak kerja kerasnya akan terus terlihat dan dirasakan oleh rakyat Indonesia,” tambahnya.

    Dedy menyoroti berbagai pencapaian yang diraih, seperti pembangunan infrastruktur yang membuka akses dari kota ke desa, meningkatkan konektivitas, dan mendukung perekonomian rakyat.

    “Jembatan-jembatan yang kokoh tidak hanya menghubungkan dua tempat, tetapi juga menyatukan hati dan peluang masyarakat,” ucapnya.

    Dedy mengklaim, pelabuhan yang dibangunnya kini menjadi pintu gerbang ekonomi, menghubungkan Indonesia dengan dunia.

    Ia juga menyoroti modernisasi bandara yang memacu sektor pariwisata dan penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan bendungan yang menjadi sumber kehidupan untuk pertanian dan ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.

    “Fasilitas-fasilitas publik seperti ini tidak hanya menjadi monumen pembangunan, tetapi juga simbol visi besar untuk Indonesia,” kata Dedy.

    Ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin tentu memiliki kekurangan, tetapi hal itu tidak seharusnya mengaburkan berbagai manfaat nyata yang dirasakan rakyat.

  • Jadi Tokoh Terkorup Sedunia Versi OCCRP, Jokowi Malah Senyum dan Santai, Ferdinand Menyindir Tajam

    Jadi Tokoh Terkorup Sedunia Versi OCCRP, Jokowi Malah Senyum dan Santai, Ferdinand Menyindir Tajam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Jokowi tampak tetap ceria dalam sebuah video yang viral.

    Ada pun, ayah dari Kaesang itu kerap menjadi sasaran kritik usai ditetapkan sebagai tokoh terkorup sedunia oleh OCCRP dan dikaitkan dengan pemagaran laut.

    Dalam video yang viral itu, Jokowi terlihat tersenyum lebar dan ikut tertawa melihat video lucu di handphone pribadinya.

    Jokowi tetap menunjukkan sikap santai dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan miring yang mengkritiknya.

    Video viral itu sontak mendapat sorotan dari politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean. Melalui akun Twitter-nya, dia memberikan sindiran tajam.

    “Bahasa tak terucap dan tak tersurat adalah, apapun yang kalian ucapkan dan lakukan terhadap saya, saya tak perduli dan saya tetap Happy ketawa-ketawa,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (22/1/2025).

    Menurut Ferdinand, sikap tersebut menunjukkan kekebalan hati Jokowi yang tak mudah terpengaruh oleh protes atau kritik.

    Ia menambahkan, bagi mereka yang tidak punya rasa malu, hal ini bisa dianggap sebagai hal biasa.

    “Ya bagi yang tak punya rasa malu,” sentilnya.

    Namun, Ferdinand tidak segan menyindir dengan mengatakan bahwa sikap seperti ini justru membawa Jokowi ke dalam daftar nominasi pemimpin dunia yang paling korup.

    “Masuk dalam deretan nominator pemimpin dunia paling korup itu biasa saja,” tandasnya.

    Di sisi lain, video yang beredar menunjukkan mantan Presiden Jokowi duduk dengan senyum lebar.

    Meski dikelilingi oleh isu-isu negatif, Jokowi tetap mempertahankan sikap cerianya, yang mungkin dianggap sebagai bentuk ketabahan dalam menghadapi tekanan yang datang dari berbagai pihak.

  • Sengketa Pilkada Muara Enim, Kuasa Hukum KPU Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan

    Sengketa Pilkada Muara Enim, Kuasa Hukum KPU Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang sengketa Pilkada Muara Enim kembali bergulir dengan perdebatan mengenai batas waktu pengajuan permohonan sengketa oleh pasangan calon H. Nasrudin Umar-Lia Anggraeni (HNU-LIA).

    Kuasa Hukum KPUD Muara Enim yang diwakili oleh kantor hukum Khoiruzi menilai bahwa permohonan tersebut telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan. Menurut mereka, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, batas akhir pengajuan gugatan adalah 3×24 jam sejak pengumuman hasil pemilihan.

    “Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama tiga hari kerja sejak diumumkan. Berdasarkan perhitungan kami, hari pertama jatuh pada Selasa, 3 Desember 2024 pukul 24.00 WIB, hari kedua pada 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB, dan hari ketiga pada Kamis, 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Namun, permohonan pemohon baru diajukan pada Jumat, 6 Desember 2024 pukul 17.29 WIB,” ujar Khoiruzi dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Muara Enim, Selasa (21/1/2025).

    Atas dasar itu, Khoiruzi meyakini bahwa pengajuan gugatan dari pasangan HNU-LIA telah melewati tenggat waktu. “Permohonan pemohon sudah terlambat satu hari kerja. Dengan demikian, semestinya Mahkamah Konstitusi tidak menerima dan menggelar sidang sengketa ini,” tegasnya.

    Namun, tim Kuasa Hukum HNU-LIA, Desyana, membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pengajuan gugatan kliennya masih dalam batas waktu yang ditetapkan. Menurutnya, pengumuman hasil Pilkada Muara Enim oleh KPUD baru dilakukan pada 3 Desember 2024 malam hari, sehingga perhitungan batas waktu berbeda dengan yang dikemukakan oleh pihak KPUD.

  • Rudi Valinka Tanggapi Hujat Netizen: Sudah Selesai Belum?

    Rudi Valinka Tanggapi Hujat Netizen: Sudah Selesai Belum?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rudi Sutanto, yang lebih dikenal dengan nama Rudi Valinka, akhirnya angkat bicara setelah menjadi sorotan netizen dan pegiat media sosial.

    Dalam sebuah pernyataan singkat, Rudi menyampaikan rasa terima kasihnya, meski disertai sindiran terhadap berbagai kritik dan hujatan yang diterimanya.

    “Terima kasih atas ucapan dan bulllyan,” ujar Rudi dalam keterangannya di X @kurawa (18/1/2025).

    Rudi, yang memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa semester 1 di jurusa yang disebutnya dengan istilah CorComm.

    “Sudah selesai belum? Tertanda Mahasiswa semester 1 CorComm,” cetusnya.

    Rudi juga menegaskan niatnya untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Mematahkan asumsi yang telah digiring netizen belakangan ini.

    “Kita buktikan pengabdian buat bangsa semoga menghasilkan sesuatu yang berguna buat warga,” tandasnya.

    Pengangkatan Rudi Valenka sebagai Staf Khusus di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menuai berbagai reaksi, terutama di media sosial.

    Monica, seorang pengguna X dengan akun @NenkMonica, mengkritik langkah pemerintah tersebut dan menyebut Rudi sebagai “Ahli Hujat Menghujat.”

    Monica menilai bahwa pengangkatan ini seolah memberikan pesan yang tidak baik kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

    “Pengangkatan ahli hujat Menghujat ini seolah memberi pesan kepada anak bangsa bahwa jika ingin menjadi Pejabat Negara jadilah penghujat yang radikal dan brutal,’” tulisnya (15/1/2025).

    Cuitan Monica tersebut disertai tangkapan layar jejak digital Rudi Valenka yang dinilai kontroversial.

  • FIXPOLL Indonesia Buktikan Kredibilitas, Hasil Survei Selaras dengan Real Count KPU

    FIXPOLL Indonesia Buktikan Kredibilitas, Hasil Survei Selaras dengan Real Count KPU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — FIXPOLL Indonesia kembali menunjukkan keandalan dalam Pilkada Musi Banyuasin (Muba) 2024. Hasil survei yang dirilis lembaga ini sehari sebelum masa tenang Pilkada ternyata hampir sama dengan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Dalam survei yang dilakukan FIXPOLL Indonesia, pasangan calon nomor urut 2, Toha-Rohman, tercatat unggul dengan elektabilitas mencapai 55,1 persen. Sementara itu, pesaingnya, pasangan nomor urut 1, Lucianty-Syafaruddin, memperoleh dukungan sebesar 42,2 persen.

    Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh LSI Denny JA. Dalam surveinya, LSI mencatat bahwa Lucianty-Syafaruddin justru unggul dengan perolehan 55,5 persen, sedangkan Toha-Rohman hanya mendapatkan 36,2 persen.

    Seiring dengan perkembangan hasil real count sementara dari KPU, keunggulan Toha-Rohman semakin nyata. Pasangan ini memperoleh 62,08 persen suara, sementara Lucianty-Syafaruddin hanya mengumpulkan 37,92 persen suara. Fakta ini semakin memperkuat kredibilitas FIXPOLL Indonesia sebagai lembaga survei yang akurat dalam memetakan dinamika elektoral di Pilkada Muba 2024.

    Keberhasilan FIXPOLL Indonesia dalam membaca tren elektabilitas Toha-Rohman dinilai sebagai hasil dari strategi kampanye yang efektif dan pendekatan berbasis data. “Konsultan politik juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi politik dan menciptakan iklim demokrasi berkualitas,” ujar Ketua DPC NasDem Musi Banyuasin, Khoirad.

    Sebagai lembaga survei yang tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (PRESISI), FIXPOLL Indonesia semakin mengukuhkan reputasinya dalam memprediksi hasil pemilu secara akurat. Keberhasilannya di Pilkada Muba 2024 menjadi bukti nyata atas metode riset yang diterapkan.

  • Kejaksaan Dikhawatirkan Punya Kewenangan ‘Full Power’, Themis Indonesia Minta DPR Revisi UU Kejaksaan

    Kejaksaan Dikhawatirkan Punya Kewenangan ‘Full Power’, Themis Indonesia Minta DPR Revisi UU Kejaksaan

    JAKARTA – DPR RI akan kembali merevisi UU Kejaksaan tahun ini. Revisi tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Terkait rencana itu, masyarakat sipil mendesak wakil rakyat untuk fokus pada kewenangan jaksa yang terkesan ‘full power’ saat ini.

    Setidaknya, ada beberapa aturan perundang-undangan yang perlu dikaji ulang terkait kewenangan tersebut. Salah satunya Pasal 8B UU Nomor 11/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan yang memperbolehkan jaksa menggunakan senjata api.

    Selain itu, ada pula Pasal 30B terkait fungsi jaksa di bidang intelijen penegakan hukum. Lewat pasal tersebut, jaksa memiliki kewenangan yang luas di bidang intelijen. Mulai dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Juga menciptakan kondisi (cipkon) dan melaksanakan pengawasan multimedia.

    Advokat Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan kewenangan yang luas itu membuat jaksa terkesan menjadi full power saat ini. Apalagi ditambah adanya pasal impunitas yang membuat jaksa terkesan tidak bisa tersentuh hukum.

    Pasal impunitas yang dimaksud diatur dalam Pasal 8 ayat (5). Dalam pasal tersebut, upaya hukum terhadap jaksa, baik itu pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan atas seizin Jaksa Agung.

    ”Kejaksaan saat ini punya semua perangkat pro justitia dari awal sampai akhir, kalau itu tidak diawasi tentu akan membahayakan. Full power itu akan membahayakan,” kata Ibnu kepada wartawan, Jumat (17/1).

    Ibnu menekankan bahwa kewenangan yang luas itu berpotensi disalahgunakan. Termasuk soal penggunaan senpi, Ibnu pun menilai jaksa sejatinya tidak perlu membawa senpi.

  • Dede Budhyarto: Jika Pemimpin Akur, Gerombolan Tak Bisa Meraung-raung

    Dede Budhyarto: Jika Pemimpin Akur, Gerombolan Tak Bisa Meraung-raung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto, atau yang akrab disapa Dede Budhyarto, mengungkapkan harapannya terkait rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

    Dalam pernyataannya di X, Dede menilai pertemuan ini dapat membawa dampak positif bagi bangsa dan negara.

    “Saya sih berharap benar-benar terjadi, untuk kemajuan bangsa dan negara, Oke Gasss!!,” ujar Dede, @kangdede78 (16/1/2025).

    Dede juga menanggapi spekulasi yang beredar mengenai potensi kerenggangan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Jokowi, jika PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan.

    Ia membantah anggapan tersebut dan menilai bahwa isu itu hanya sebatas imajinasi sejumlah pihak, termasuk Pegiat Medsos Denny Siregar (Densi).

    “No, itu hanya imajinasi Densi dan buzzer mitra judol aja,” tudingnya.

    Dede bilang, jika para pemimpin bangsa saling akur, kelompok yang sering melontarkan kritik keras tidak akan lagi memiliki alasan untuk menciptakan keributan.

    “Karena kalau para pemimpin itu akur gerombolan itu ndak bisa meraung-raung,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum juga memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.

    Ia bahkan juga menyoroti pertemuan mantan Presiden Jokowi dengan Sultan Hamengku Buwono X, Raja Kesultanan sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Ia menilai bahwa pertemuan tersebut adalah hal yang baik. Sama seperti pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

  • Jadi Tokoh Terkorup Sedunia Versi OCCRP, Jokowi Malah Senyum dan Santai, Ferdinand Menyindir Tajam

    Dedy Nur: Tetangga Saya Kini Sebut Jokowi Gelandangan Politik

    Bahkan, kata dia, narasi yang selama ini digaungkan di publik soal Jokowi pembohong adalah sesuatu yang bisa diverifikasi.

    “Narasi soal Jokowi pembohong bukan dari kami, dirinya sendiri yang memproklamirkan,” ujar Panda dikutip pada Kamis (16/1/2025).

    Dikatakan Panda, ia bersama para aktivis sosial lainnya tidak serta-merta mengatakan bahwa Presiden dua periode itu pembohong.

    “Buktinya banyak, yah kan? Jadi tidak fitnah, tidak tuduhan, jadi jangan pikir dari saya yah,” cetusnya.

    Seperti menjelang detik-detik terakhir masa jabatannya sebagai Presiden, kata Panda, Jokowi meninggalkan kebohongan luar biasa.

    “Banyak contoh, investor sudah ke IKN dari timur tengah, Singapura, Jepang, dari apa gitu kan. Rocky Gerung sudah teriak-teriak, bohong nda benar itu. Ternyata memang betul bohong,” timpalnya.

    Tidak berhenti di situ, Panda menyinggung soal pengakuan Sugianto Kusuma alias Aguan adalah bos Pantai Indah Kapuk PIK 2 dan Agung Sedayu Group.

    “Lebih terang benderang lagi waktu dia bawa oligarki ke IKN yang dipimpin Aguan. Lebih konyol lagi ada pengakuan Aguan, kami dipaksa, harus selamatkan wajahnya Presiden Jokowi,” Panda menuturkan.

    Tambahnya, melihat pengakuan Aguan seakan-akan Jokowi tidak memiliki kehormatan lagi sebagai mantan orang nomor satu di Indonesia.

    “Coba di mana kehormatan Jokowi dikomentari kayak gitu, kalau tidak buah daripada bohong,” bebernya.

    Panda bilang, kebohongan lain dari Jokowi bisa dilihat pada kasus mobil Esemka yang pernah dibangga-banggakan bakal sukses besar.

    “Belum lagi cerita yang lain-lain, mobil Esemka sudah banyak yang nawar. Kalau kita mau inventarisasi banyak gitu loh,” tandasnya.

  • Ketahuan Liburan ke Amerika Serikat Ditengah Masa Reses DPR, Uya Kuya Tuai Kritikan Netizen

    Ketahuan Liburan ke Amerika Serikat Ditengah Masa Reses DPR, Uya Kuya Tuai Kritikan Netizen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keluarga Uya Kuya baru-baru ini menjadi sorotan setelah diketahui berlibur ke Amerika Serikat di tengah masa reses DPR langsung menuai kritik dari warganet di akun Instagram miliknya.

    Masa reses anggota DPR berlangsung dari 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Uya Kuya sendiri merupakan anggota DPR RI, sementara istrinya, Astrid Kuya, menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jakarta.

    Liburan Uya dan keluarganya di Amerika Serikat dibagikan melalui berbagai unggahan di media sosial mereka.

    Dalam salah satu unggahan, Uya memperlihatkan putrinya, Cinta Kuya, yang sedang membagikan makanan gratis kepada korban kebakaran di Los Angeles.

    Tak hanya itu, dua anak Uya Kuya diketahui tengah melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat.

    Momen liburan Uya ini pertama kali terlihat melalui unggahan akun pribadinya @king_uyakuya yang memperlihatkan konten liburan bersama anaknya Cinta Kuya yang kerap disapa Cinta.

    Unggahan tersebut memicu beragam reaksi dari netizen. Banyak yang melayangkan hujatan hingga mempertanyakan apakah seharusnya masa reses digunakan untuk lebih dekat dengan masyarakat bukan malah berlibur.

    “Enak yaa wakilin rakyat liburan ke Amrik,” kata netizen dikutip instagram @king_uyakuya, Kamis (16/1/2025).

    “Hahaha hebat dan kaya-kaya anggota DPR ..reses ke amerika..ada jg yg makan steak harga 2 jt.. sementara mereka ketawa2 rakyat yg dulu memberikan suara tambah menderita.. entah siapa yg bodoh..rakyat atau wakil nya..gas golput…” tambah lainnya.

    Beberapa komentar juga mengkritik pilihan Uya untuk menghabiskan waktu liburannya dengan berkunjung ke luar negeri.