Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Dedi Mulyadi Berencana Mengajak Ignasius Jonan hingga Susi Pudjiastuti Masuk dalam Pemerintahannya

    Dedi Mulyadi Berencana Mengajak Ignasius Jonan hingga Susi Pudjiastuti Masuk dalam Pemerintahannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah mantan menteri akan ada dalam pemerintahan baru Gubernur Jawa Barat Terpilih, Dedi Mulyadi.

    Politisi Partai Gerindra itu berencana mengajak tokoh-tokoh berpengalaman seperti Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti untuk menjadi penasihat dalam upaya percepatan pembangunan di Jawa Barat.

    Dedi mengatakan pihaknya harus menggandeng orang-orang yang ahli. “Pak Ignasius akan kita gandeng sebagai penasihat di bidang transportasi. Saya juga tanggal 1 Februari (2025) akan menemui Bu Susi untuk menjadi pakar di bidang kelautan, karena Jawa Barat kan dikeliling oleh lautan,” kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025 sebagaimana dikutip dari Antara.

    Dedi juga akan mengundang para pakar ketika dia menjabat nanti untuk membantu Jawa Barat, di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang menurutnya sangat ahli dalam administrasi dan penataan birokrasi. “Walaupun dia adalah eselon satu di Mensesneg, tetap dia di balik itu adalah pakar utamanya di bidang administrasi dan penataan birokrasinya keren,” ujarnya.

    Dia mengakui bahwa para mantan menteri tersebut diajak untuk memberikan masukan dan arahan sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing.

    Dengan melibatkan para tokoh berpengalaman ini, Dedi berharap dapat memanfaatkan wawasan dan pengetahuan mereka untuk memajukan berbagai sektor yang ada di Jawa Barat, seperti sektor energi, transportasi, dan kelautan, yang memang merupakan keahlian Jonan dan Susi.

    Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (bs-sam/fajar)

  • Gender dan Kiprah Perempuan – FAJAR

    Gender dan Kiprah Perempuan – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Perempuan tidak lagi identik dengan urusan dapur dan mengurus rumah tangga. Dalam beberapa tahun terakhir, perempuan sudah mulai tampil dan mengambil peran di segala sektor, baik memimpin perusahaan, lembaga sosial, maupun di pentas perpolitikan.

    Di Indonesia, tidak sedikit jumlah perempuan terjun dan mengambil peran di legislatif dan eksekutif. Bahkan pemilu 2024, cukup besar keterwakilan perempuan di parlemen.

    Di pilkada serentak Sulawesi Selatan yang berlangsung baru baru ini, tercatat ada empat perempuan yang terpilih menjadi Kepala Daerah (Wakil Gubernur dan Bupati) dan juga ada yang terpilih menjadi Wakil Bupati.

    Bagaimana awal perjalanan perjuangan perempuan dan dinamika gender pada kiprahnya di sosial masyarakat.

    Berikut tulisan, Andi Sri Wulandani Thamrin.

    Membincang gender selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, bukan karena
    pembahasannya identik dengan perempuan, namun karena seringkali ada kontroversi
    mengenai wacana ini.

    Para pembaharu menginginkan emansipasi dan perubahan sedangkan para fundamentalis dan konservatif menginginkan status quo.

    Selama dalam perjalanan perjuangannya, gender kerap didebat oleh para pemikir konservatif yang mempertanyakan soal ”fitrah” dan “konstruksi sosial”. Perdebatan soal apakah feminin dan maskulin adalah sesuatu yang given (fitrah) atau buatan sosial (konstruksi) dan pertanyaan apakah sifat feminin jauh lebih unggul dari maskulin atau sebaliknya adalah tematema yang menghiasi ruang-ruang diskusi bertema gender.

  • Kahfi Sudah 4 Periode, Pengamat: PAN Sulsel Butuh Penyegaran

    Kahfi Sudah 4 Periode, Pengamat: PAN Sulsel Butuh Penyegaran

    Melihat catatan tersebut, Risal menuturkan bahwa PAN tidak lagi masuk ke dalam jajaran lima Partai pemenang di Sulsel.

    “Menurut saya itu menjadi acuan perlunya regenerasi kepemimpinan,” ucapnya.

    Lanjut Risal, mengenai figur pengganti Kahfi, PAN harus melihat beberapa sosok yang betul-betul dianggap bisa menjadi penerus.

    “Apalagi pak Kahfi sudah di DPR RI, pernah menjabat ketua komisi, tentu regenerasi di wilayah perlu diberi kesempatan. Ini diberi kesempatan kepada kader-kader PAN yang menang di Pilkada,” imbuhnya.

    Beberapa figur yang menang di Pilkada itu yang dimaksud Risal, seperti Andi Syafril Chaidir Syam di Maros dan Husniah Talenrang di Gowa.

    “Ini kan semua ketua-ketua DPD PAN Kabupaten yah, kemudian ada juga di Bulukumba. Jadi beberapa kepala Daerah bisa menjadi bagian dari proses regenerasi itu,” Risal menuturkan.

    “Menurut saya yang lumayan dan kekaderannya bagus yah tentu ketua-ketua DPD I, DPD II yang menjadi kepala daerah. Jadi bisa misalnya ada Haidir Syam di Maros, kemudian Husnia Talenrang,” tambahnya.

    Selain itu, kata Risal, bisa juga melihat dari anggota DPRD Provinsi yang sudah beberapa periode.

    “Tapi kayaknya sekarang agak terbatas kalau PAN, periode ini karena Irwandi sudah tidak duduk, Usman Lonta sudah tidak,” tukasnya.

    Risal menggarisbawahi bahwa sosok pemimpin PAN selanjutnya harus bisa menjaga hubungan harmonisnya dengan Muhammadiyah.

    “Karena tidak bisa dipungkiri basis pemilh PAN masih beririsan besar dengan pemilih Muhammadiyah, termasuk dari aspek historisnya,” terangnya.

  • Pilkada Muara Enim Diduga Tak Adil, Warga Tuntut Keadilan ke MK

    Pilkada Muara Enim Diduga Tak Adil, Warga Tuntut Keadilan ke MK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Muara Enim terus menuai sorotan. Sejumlah warga menyuarakan kekecewaan mereka atas proses pemilihan yang dinilai tidak adil dan merugikan hak politik masyarakat. Salah seorang warga Muara Enim, Lia, mengungkapkan bahwa banyak pemilih yang tidak menerima undangan mencoblos meskipun namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    “Yang saya ketahui, jika nama kita sudah ada di DPT, seharusnya kita mendapatkan undangan untuk memilih. Namun, kenyataannya, banyak warga yang tidak menerima undangan tersebut. Ketika mereka datang ke TPS tanpa surat undangan, mereka tidak diperbolehkan mencoblos. Ini jelas merugikan masyarakat yang ingin menggunakan hak suara mereka,” ujar Lia saat dihubungi wartawan pada Sabtu (25/1).

    Lia menilai kejadian ini bukan sekadar kelalaian, tetapi berpotensi menjadi bagian dari upaya pengondisian hasil Pilkada oleh pihak-pihak berkepentingan. Menurutnya, sistem Pilkada yang tidak berjalan dengan baik akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu yang ingin mengamankan kemenangan secara tidak jujur.

    “Jika sistem Pilkada sudah dikondisikan oleh oknum yang berkepentingan, maka hasilnya tentu akan menguntungkan pihak tersebut. Lantas, untuk apa ada Pilkada kalau hasilnya sudah ditentukan sejak awal? Masyarakat hanya dijadikan formalitas belaka,” tambahnya dengan nada kecewa.

    Lia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menegakkan keadilan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada di Muara Enim. Ia meminta para Hakim Konstitusi untuk benar-benar mempertimbangkan kondisi yang terjadi dan memastikan Muara Enim memiliki pemimpin yang bersih dan kompeten.

  • Daerah Tanpa Sengketa Pilkada Dilantik 6 Februari, Sulsel Menunggu

    Daerah Tanpa Sengketa Pilkada Dilantik 6 Februari, Sulsel Menunggu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tidak termasuk dalam daftar kepala daerah yang akan dilantik pada gelombang pertama, 6 Februari mendatang.

    Seperti diketahui, pada gelombang pertama, Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah kepala daerah terpilih yang tidak terlibat dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pelantikan tersebut akan berlangsung di Jakarta, yang masih berstatus sebagai ibu kota negara sebelum resmi berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry mengatakan, pelantikan kepala daerah yang masih dalam sengketa PHP akan dilakukan setelah putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Di sini ada 10 daerah, termasuk Provinsi Sulsel, yang masih dalam proses sengketa. Putusannya belum dibacakan,” ujar Fadjry kepada awak media.

    Dikatakan Fadjry, proses hukum di MK diperkirakan membutuhkan waktu hingga pertengahan April.

    Selain itu, libur Lebaran yang jatuh di awal April menjadi faktor tambahan sehingga pelantikan kepala daerah yang bersengketa baru dapat dilakukan setelah itu.

    Daerah-daerah di Sulsel yang masih dalam sengketa PHP meliputi Kota Makassar, Parepare, Palopo, Takalar, Pangkep, Jeneponto, Pinrang, Toraja Utara, Bulukumba, Selayar, dan pemilihan gubernur Sulsel.

    Sementara itu, daerah yang tidak memiliki sengketa dan akan dilantik lebih dahulu mencakup 14 wilayah, antara lain Kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Maros, Barru, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

  • Komentari Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Wakil Ketua DPP PAN: Silaturahmi Politik Harus Dibudayakan

    Komentari Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Wakil Ketua DPP PAN: Silaturahmi Politik Harus Dibudayakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo dinilai sebagai hal yang sangat baik oleh sejumlah kalangan.

    Penilaian itu salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, silaturahim politik seperti ini harus dibudayakan. Perlu didukung semua pihak. Ini pertanda baik bagi kepentingan politik nasional.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Sabtu (25/1/2025).

    Dia berharap jika pertemuan itu dilaksanakan, agenda utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional.

    “Saya yakin, Bu Mega memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan sekarang. Apalagi, dalam 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” katanya.

    Selain itu, lanjut Saleh, Megawati dan Prabowo perlu juga menegaskan komitmen bersama untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

    Artinya, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan sebanyak-banyaknya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Fundamental ekonomi harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

    “Saya melihat ada titik temu antara bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” urainya.

    Pada bagian lain, Saleh mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan.

  • Prabowo Balas Kiriman Minyak Urut Megawati dengan Bunga Anggrek, Yusuf Dumdum: Agenda Ternakan ‘Londo Ireng’ Sudah Berubah

    Prabowo Balas Kiriman Minyak Urut Megawati dengan Bunga Anggrek, Yusuf Dumdum: Agenda Ternakan ‘Londo Ireng’ Sudah Berubah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri makin hangat belakangan ini. Itu disebut buat tidur Raja Jawa terganggu.

    “Sadar atau tidak, apa yang terjadi belakangan ini sangat mengganggu tidur Raja Jawa dan para ternakannya,” kata Yusuf dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (25/1/2025).

    Hal dimaksud Yusuf, yakni interaksi simbolik keduanya. Saat kiriman minyak urut Mega kepada Prabowo, dibalas dengan bunga anggrek.

    “Menariknya adalah, Prabowo baru-baru ini sempat dikirimi minyak urut oleh bu Mega. Kemudian Prabowo pun membalasnya dengan mengirimkan bunga Anggrek tepat di hari ultah ke-78 bu Mega,” ujar Yusuf.

    Yusuf pun menyentil sejumlah fenomena belakangan ini. Yakni pagar laut di Tangerang, Banten.

    “Agenda setting para para buzzer ternakan “londo ireng” sudah berubah. Tidak ada lagi yang klaim (seperti diawal) bahwa pagar bambu di laut sepanjang 30,16 km adalah hasil swadaya nelayan,” ucapnya.

    Ia mengatakan para pendengung saat ini narasinya sudah berubah. Beda dari awal mencuatnya isu tersebut.

    “Arahannya sekarang fokus ‘akibat dampak abrasi, dulunya lahan sawah, dll.’ Padahal, sebelumnya sudah bikin konten bersama dua orang yang mengaku nelayan dan dibayar 100ribuan,” imbuhnya.

    Yusuf lalu menyebut pihak yang ia juluki Londo Ireng. Ia tak merinci spesifik siapa yang ia maksud.

    “Semakin jelas ‘londo ireng’ tak ada yang mau belain kebijakan
    @prabowo terkait pembongkaran pagar laut dan juga pembatalan ratusan HGB di laut,” jelasnya.

  • Megawati Soekarnoputri Bertanya akan Memanah Siapa? Kader PDIP Kompak Teriakkan Nama Mulyono

    Megawati Soekarnoputri Bertanya akan Memanah Siapa? Kader PDIP Kompak Teriakkan Nama Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada sekitar 3.000 anggota legislatif PDIP di Jakarta Internasional Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri disambut antusias para kader saat menghadiri bimtek tersebut. Antusiasme menyambut Megawati itu datang dari pengurus DPP PDIP hingga para kader partai dari berbagai daerah

    Megawati pun mendapat kejutan dari para kadernya berupa nasi tumpeng. Sebab, kehadiran Megawati tepat sehari setelah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78, pada Kamis (23/1) kemarin.

    Tak hanya kejutan berupa nasi tumpeng, Megawati juga mendapat banyak lukisan dari para pelukis. Salah satunya, bergambar Megawati sedang memanah. Megawati dianggap sebagai Srikandi dalam lukisan tersebut.

    “Iya ngerti, Srikandi itu pahlawan perempuan. Jadi memang pinter ini dia, pinter bisa memanah. Bukan hanya memanah saja, dia pintar perang. Tetapi pertanyaannya, Bapak ini ngapain kok nyarinya pakai Srikandi?” kata Megawati.

    Kepada Megawati, sang pelukis menjelaskan sosok Srikandi merupakan satu-satunya perempuan yang terjun ke medan perang. Srikandi, kata dia, juga punya misi khusus untuk menghabisi lawan dalam satu hari.

    Mendengar penjelasan itu, Megawati nampak hanya tersenyum. Presiden kelima RI itu kembali mempertanyakan inspirasi lukisan tersebut.

    “Saya mau tanya, timbul inspirasi gitu (dari mana)? Karena begini, saya orang Jawa juga, jadi ada namanya opo, yo, jadi gini, orang Jawa kapan sudah ada keinginan itu harus dilaksanakan. Pertanyaan saya, kalau ini saya, lah saya suruh melinteng (memanah) sopo?” ucap Megawati.

  • Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi), hingga akhir masa jabatan pada 2025-2030.

    Pernyataan ini disampaikan ARA di ruang podcastnya, To The Point, di Jl Faisal, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (24/1/2025).

    ARA menegaskan bahwa dalam Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Appi, tidak ada istilah “dua matahari.”

    Menurutnya, pemerintahan harus berjalan dengan satu arah yang jelas dan satu pemimpin yang tegas.

    “Semua pihak, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun OPD, harus kompak dan mengikuti satu arahan, yaitu wali kota terpilih (Appi),” tegas ARA.

    “Hanya ada satu kiblat dalam pemerintahan ini, dan jika ada yang mencoba mengalihkan arah, itu sudah tersesat. Jangan sampai anda tersesat di jalan yang tidak jelas,” tambah ARA.

    Oleh karena itu, mantan anggota DPRD Makassar tiga periode itu menjelaskan, Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan visi-misi, dan program kerja MULIA berjalan dengan lancar dan sukses.

    Menurutnya, pengawalan ini sangat penting agar setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dapat memenuhi harapan masyarakat Makassar.

    “Sebagai partai pengusung, saya harus tertib mengawal beliau (Appi) sampai akhir masa jabatan Wali Kota Makassar periode 2025-2030,” kata ARA.

    Dikatakan ARA, ini adalah tanggung jawab besarnya dan akan bekerja keras mendukung jalannya pemerintahan.

  • Eks Komisioner KPK Kritisi Imunitas Jaksa di UU Kejaksaan

    Eks Komisioner KPK Kritisi Imunitas Jaksa di UU Kejaksaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa proses hukum terhadap jaksa harus melalui izin Jaksa Agung.

    Hal tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk “UU Kejaksaan antara Kewenangan dan Keadilan Masyarakat” yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) di Hotel Horison Ultima Suites and Residence, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang, menyoroti ketidakpastian dalam penegakan hukum yang diatur dalam pasal tersebut.

    “Prinsipnya, kita berada di tempat ketidakpastian yang cukup tinggi, adanya konflik kepentingan dan fairness. Bagaimana kita bisa menjabarkan hal ini terkait penegakan hukum dan antikorupsi,” jelasnya.

    Menurut Saut, jika pasal tersebut bertujuan melindungi jaksa yang menangani kasus besar, diperlukan kejelasan lebih rinci.

    “Kita paham jika pasal itu digunakan untuk melindungi jaksa-jaksa keren yang akan mengungkap korupsi besar. Namun, tanpa Jaksa Agung pun, mereka tetap bisa dilindungi, misalnya oleh civil society,” tambahnya.

    Senada dengan Saut, mantan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menilai bahwa Pasal 8 Ayat 5 perlu diatur lebih detail untuk mencegah penyalahgunaan.

    “Seharusnya frasa melaksanakan tugas dan kewenangan dijelaskan secara definitif. Selain itu, jika dalam 1×24 jam Jaksa Agung tidak memberi izin, maka izin itu harus dianggap otomatis diberikan,” ujarnya.

    Edwin juga menyoroti kemunduran dalam kualitas hukum akibat pasal ini. Karena izin seperti ini pernah ada sebelumnya yakni di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sudah dihapus, tetapi kini muncul kembali di Kejaksaan.