Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Husniah Talenrang Petarung Visioner di Mata Kader PAN

    Husniah Talenrang Petarung Visioner di Mata Kader PAN

    FAJAR.CO.ID. MAKASSAR — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Amanat Nasional (DPW Puan) Sulawesi Selatan, ternyata punya catatan menarik.

    Bupati Kabupaten Gowa Terpilih dan akan dilantik dalam waktu dekat ini, dinilai sosok Srikandi PAN yang punya jiwa petarung.

    Selain itu, Hj. Sitti Husniah Talenrang juga dinilai loyal dan juga visioner.

    Hal ini diungkapkan oleh Dra Hj. Nur Aeni, saat dihubungi via telefon.

    Srikandi partai berlambang matahari terbit yang juga ketua dewan pimpinan daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) kabupaten Barru, memberi nilai plus kepada Husniah Talenrang.

    Dimata Nur Aeni, Bupati Gowa terpilih ini adalah salah satu Srikandi PAN yang punya jiwa kepemimpinan visioner.

    “Beliau itu ‘Husniah Talenrang’ petarung, visioner dan juga loyal terhadap partai. Dia mau berkorban untuk membesarkan partai.
    Contohnya di kabupaten Gowa, PAN berhasil meraih posisi wakil ketua sejak kepemimpinan beliau.” Papar Eny

    Ditanya terkait agenda Muswil ke VI PAN yang rencananya akan digelar pertengahan 2025.

    Eny belum mau menanggapi terkait agenda suksesi ketua DPW PAN Sulsel tersebut

    Namun ketua DPD PAN Kabupaten Barru ini tetap mensupport jika Husniah Talenrang nantinya maju bertarung di Muswil PAN Sulsel.

    Sementara itu Hj. Sitti Husniah Talenrang yang dikonfirmasi terkait namanya yang ramai diberitakan bakal maju di Muswil VI DPW PAN Sulsel, menyatakan masih mengamati dinamika dan menunggu perintah DPP PAN.

    “Saya belum berfikir untuk itu. Sementara ini saya fokus pada persiapan pelantikan. Ya. nantilah kita lihat.” Ujar Husniah Talenrang.

  • Chaidir Syam Berpotensi Gantikan Kahfi Pimpin PAN Sulsel

    Chaidir Syam Berpotensi Gantikan Kahfi Pimpin PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel) akan segera digelar, menjadi momen penting dalam menentukan arah kepemimpinan partai tersebut untuk lima tahun ke depan.

    Dua kader terbaik PAN, yaitu Bupati Maros Chaidir Syam dan Bupati Gowa terpilih, Sitti Husniah Talenrang, dianggap layak bersaing untuk memimpin PAN Sulsel.

    Muswil ini dijadwalkan akan berlangsung pada Maret atau April 2025 mendatang.

    Pakar politik dan pemerintahan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Lukman Irwan, menilai bahwa pemilihan ketua DPW PAN Sulsel tidak hanya menyangkut kepemimpinan di tingkat provinsi.

    Tetapi juga mencerminkan dinamika dan strategi elektoral yang akan memengaruhi posisi PAN dalam konfigurasi politik lokal menjelang Pemilu 2029.

    Dikatakan Lukman, Chaidir Syam, yang kini menjabat sebagai Bupati Maros dan Ketua DPD PAN Maros, memiliki potensi kuat untuk menduduki posisi ketua DPW PAN Sulsel, dengan sejumlah alasan.

    Pertama, Chaidir Syam memiliki kapital politik yang signifikan sebagai kepala daerah dengan rekam jejak positif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    “Keberhasilan ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kapasitas teknokratis dalam pemerintahan, yang merupakan modal penting dalam mengelola manajemen politik partai di tingkat provinsi,” ujar Lukman, Minggu (2/2/2025).

    Kedua, Maros merupakan lumbung suara PAN di Sulawesi Selatan yang terbukti berhasil mendongkrak elektoral partai, baik di tingkat DPRD Provinsi, DPR RI, maupun DPRD Kabupaten Maros.

  • Kemenangan di Gowa Jadi Modal, Husniah Talenrang Masuk Bursa Ketua PAN Sulsel

    Kemenangan di Gowa Jadi Modal, Husniah Talenrang Masuk Bursa Ketua PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Nama Husniah Talenrang semakin bersinar di dunia politik Sulsel. Setelah sukses memenangkan Pilkada Gowa 2024, kini ia disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua DPW PAN Sulsel pada Musyawarah Wilayah (Muswil) VI mendatang.

    Sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Gowa, Husniah menunjukkan kepemimpinan yang solid dan strategi politik yang matang.

    Kemenangan telaknya dalam Pilkada Gowa 2024 menjadi bukti kuat daya tarik politiknya di Sulawesi Selatan.

    Pada 6 Februari 2024, ia akan resmi dilantik sebagai Bupati Gowa, bersama Darmawangsa Muin sebagai Wakil Bupati.

    Pasangan ini, yang diusung dengan slogan “Hati Damai”, meraih kemenangan dengan 225.492 suara (53,62 persen), mengalahkan rivalnya, Amir Uskara – Irmawati, yang memperoleh 195.094 suara (46,38 persen).

    Husniah bukan sekadar politisi biasa. Ia adalah adik kandung Komjen Pol. Dr. H. Mohammad Fadil Imran, M.Si., perwira tinggi Polri yang kini menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

    Namun, alih-alih mengikuti jejak keluarganya yang banyak berkarier di kepolisian dan birokrasi, Husniah memilih jalannya sendiri di dunia politik dan bisnis.

    Lahir di Ujung Pandang, 20 Maret 1977, Husniah memiliki darah bangsawan sebagai keturunan Raja Gowa IX, Daeng Matanre Karaeng Mangngutungi Tumapa’risi Kallonna.

    Sejak muda, Husniah menunjukkan tekad kuat dalam pendidikan dan organisasi.

    Ia mengawali pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Makassar (1992-1995), kemudian melanjutkan ke STIM Nitro (D3, 1995-1998), sebelum meraih gelar S1 di STIEM Bongaya (2002).

  • Pilgub Sulsel: Andalan Hati Optimistis MK Tolak Gugatan DIA

    Pilgub Sulsel: Andalan Hati Optimistis MK Tolak Gugatan DIA

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Tim hukum pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) optimistis sidang sengketa hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan berlanjut ke pokok perkara atau tahap pembuktian.

    Sesuai jadwal, MK akan membacakan putusan dismissal Sengketa Pilgub Sulsel pada Selasa, 4 Februari 2025. 

    “Kami, kuasa hukum dari tim Andi Sudirman-Fatmawati, tentu optimis bahwa perkara ini akan selesai di putusan dismissal dan tidak akan berlanjut ke pokok perkara,” tegas Tim Kuasa Hukum Andalan Hati, Murlianto, saat dikonfirmasi Sabtu (1/2/2025).

    Menurut Murlianto, pasangan M Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk melanjutkan sengketa ke tahap pokok perkara.

    “Pertama, apa yang menjadi dalil Tim DIA di persidangan itu tidak bisa difaktakan walaupun dengan bukti-bukti yang ada,” paparnya.

    Selain itu, ia menilai tuduhan pemalsuan tanda tangan yang diajukan Tim DIA bukanlah ranah MK, melainkan masuk dalam ranah pidana yang harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri.

    “Karena mestinya, apa yang disampaikan terkait pemalsuan tanda tangan itu bukan kewenangan MK, tapi mengarah ke pidana. Harus dibuktikan secara pidana,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Murlianto menegaskan bahwa keberatan yang diajukan Tim DIA seharusnya sejak awal ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bukan langsung ke MK.

    “Saya pikir, dengan beban dalil yang sudah disampaikan, kami melihat bahwa perkara ini jauh dari pembuktian yang telah diajukan sebelumnya,” jelasnya.

  • Ahmad Luthfi Tak Masalah Pelantikan Ditunda, Fokus Bentuk Tim Transisi

    Ahmad Luthfi Tak Masalah Pelantikan Ditunda, Fokus Bentuk Tim Transisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tidak mempermasalahkan penundaan pelantikan kepala daerah yang sedianya dilaksanakan pada 6 Februari 2025.

    “Ditunda tidak masalah, yang penting penetapan, tapi prinsipnya dengan adanya pencabutan, 90 persen kayaknya sudah jadi,” katanya usai Rembug Ngopeni Ngelakoni di Kalipepe Land di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

    Sambil menunggu pelantikan, saat ini pihaknya terus belanja masalah dengan turun ke berbagai daerah di Jawa Tengah.

    “Setelah adanya pencabutan (gugatan dari pihak lawan), kami mengambil langkah cepat dengan melakukan rapat koordinasi, di mana rapat koordinasi ini sudah kami bentuk tim transisi,” katanya.

    Dalam hal ini, pihaknya melibatkan forum relawan, forum rektor, dan sebagainya.

    “Kami serap aspirasinya dalam rangka mengawal kegiatan kami ke depan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilakukan pada 6 Februari 2025.

    “Pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa MK, 296 itu yang 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan dismissal,” kata Tito dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan keputusan untuk membatalkan pelantikan diambil sebagai respons atas putusan sela MK.

    Adapun MK berencana membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 pada 4 dan 5 Februari 2025. (*)

  • UNJ Pecat Ubedillah Badrun, Rocky Gerung Sebut Karena Getol Kritik Jokowi

    UNJ Pecat Ubedillah Badrun, Rocky Gerung Sebut Karena Getol Kritik Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis dan juga akademisi, Ubedillah Badrun dipecat sebagai koordinator Program Studi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Politik Rocky Gerung menilai pemecatan itu ada hubungannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Ubedillah kerap mengkritik Jokowi.

    Ubedillah memang getol mengkritik Jokowi dengan keluarganya. Terutama soal dugaan gratifikasi.

    “Bahwa dia (Ubedillah Badrun) terus mengkritik Presiden Jokowi atau sejak Jokowi jadi Presiden, terutama soal potensi atau dugaan gratifikasi atau money loundry dari anak-anaknya,” kata Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (1/2/2025).

    Rocky menyebut Ubedillah sebagai akademisi yang kritis. Selama ini, ia melihat Ubedillah mengambil posisi sebagai oposisi.

    “Jadi, kita mulai menduga dengan perspektif kritis bahwa Ubed itu seorang kritisi yang basis kritiknya adalah akademis. Dia seorang yang beroposisi dan basis oposisinya adalah terhadap kebijakan. Dia adalah orang yang berani yang basis keberaniannya adalah karena panggilan etik,” ujar dia.

    Karenanya, kata Rocky, masuk akal jika aktivitas kritis Ubedillah jadi alasan Rektor UNJ memecatnya. Pasalnya, jabatan Ubedillah mestinya berakhir 2027.

    “Jadi, semua hal itu yang akhirnya masuk di dalam kesimpulan publik bahwa Ubed ini dianggap oleh rektornya akan meresahkan publik akademis,” terang Rocky.

    Padahal, menurut Rocky, apa yang dilakukan Ubedillah selama ini adalah sesuatu yang memang mesti dilakukan.  Sebagai seorang akademisi.

  • Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.

    Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.

    “Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem,” ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).

    Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.

    “Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029,” cetusnya.

    Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.

    “Kementerian (harus) dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan Presidennya,” Ujang menuturkan.

    Ujang menambahkan, koordinasi dengan Presiden sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara lembaga-lembaga pemerintahan.

    “Presiden harus tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain,” tambahnya.

    Kata Ujang, jika Wapres melakukan langkah-langkah tanpa memberi tahu Presiden, hal itu bisa menyebabkan frekuensi yang berbeda dalam kebijakan pemerintahan.

    “Jadi kalau Wapresnya kerja apa, presiden harus tahu. Kalau kepentingan yang kompak, sama, oke. Tapi kalau frekuensi berbeda ini yang jadi persoalan,” tandasnya.

  • Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Sebelumnya diketahui, Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, menanggapi pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Ia menilai pemecatan tersebut merupakan bentuk serangan balik terhadap Ubedilah.

    “KPK serang balik Ubed,” ujar Ardhie di X @ArdhieMassardi (31/1/2025).

    Seperti diketahui, sebelumnya ia melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan putra Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adhie menyebut bahwa KPK masih berada di bawah kendali mantan Presiden Jokowi dan berhasil mengintervensi UNJ untuk menyingkirkan Ubedilah.

    “KPK masih dikendalikan bekas presiden Jokowi sukses intervensi UNJ untuk nyopot Ubed,” cetusnya.

    Ia juga menuding bahwa strategi yang digunakan adalah dengan mengesankan laporan Ubedilah tidak memiliki dasar kuat.

    “Caranya? Dengan bilang seolah-olah yang dilaporkan sumir,” imbuhnya.

    Dengan cara tersebut, laporan tersebut dianggap tidak akademis dan mencoreng nama baik kampus.

    “Dipetieskan agar terkesan tidak akademis, bikin malu kampus UNJ. Wedus eh modus!,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Akademisi Ubedilah Badrun yang dikenal kritis terhadap pemerintahan, khususnya setelah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Jokowi ke KPK, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ.

    Pemberhentian ini dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.

    Berdasarkan informasi dari media sosial UNJ, pencopotan tersebut terkait dengan perubahan status UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

  • Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Diundur

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Diundur

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel, Prof Fadjry Djufry menyampaikan pelantikan serentak kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara semula di 6 Febuari di undur hingga 20 Febuari 2025.

    Menurut Prof Fadjry penundaan pelantikan serentak ini merupakan keputusan dari pemerintah pusat pasca keluar informasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal adanya sidang putuskan di tanggal 4-5 Febuari 2025.

    “Iya jadi informasi begitu, tapi kita masih menunggu surat resminya. Rencana antara tanggal 18 atau 20, kan sidang MK lagi berproses ini. Tanggal 4-5 (Febuari) akan di bacakan keputusan apakah bisa (Ikut pelantikan) atau lanjut (Sidang MK), kalau bisa berarti dia (Kepala daerah) bisa ikut pelantikan,” jelas Prof Fadjry Djufry, di Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Jumat, 31 Januari 2025.

    Bagi yang diputuskan lanjut berdasarkan putusan MK akan di lantik paling cepat di bulan April atau Maret 2025 ini.

    “Kalau lanjut lagi berarti dia masih berproses lagi kan bisa April, bisa Maret supaya bisa lebih banyak serentaknya nanti makanya ditunda tanggal 18,” katanya.

    Kenapa di tanggal 18 atau 20 Febuari karena pasca keputusan MK di tanggal 4-5 Febuari masih ada waktu pengurusan administrasi dan proses pelantikan.

    “Makanya setelah tanggal 4-5 di MK itu ada proses administrasi 2 minggu mungkin seperti, tanggal 18 atau 20 pelantikan,” lanjutnya.

    “Kita menunggu surat pastinya, kemungkinan ditunda tanggal 18 atau 20 Februari. Karena baru kemarin ada informasi bahwa di MK ada sidang keputusan di tanggal 4 dan 5 di lanjut atau tidak,” pungkasnya.