Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Saat Dilantik, Bupati Andi Rahim Curhat Ke Prabowo Masalah Banjir Lutra

    Saat Dilantik, Bupati Andi Rahim Curhat Ke Prabowo Masalah Banjir Lutra

    FAJAR.CO.ID.JAKARTA-Dapat sinyal dari Presiden Prabowo, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, akan memberi perhatian persoalan banjir di daerah yang dipimpinnya.

    Keseriusan Andi Rahim terhadap penanganan banjir di Kabupaten Luwu Utara, disampaikan langsung saat berlangsungnya acara pelantikan para kepala daerah di istana negara oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kamis 20 Februari 2025.

    Saat berjabat tangan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Andi Abdullah Rahim menyampaikan langsung persoalan banjir yang selama ini jadi permasalahan di kabupaten yang di pimpinnya.

    Mendengar penyampaian Bupati Andi Rahim, Presiden Prabowo merespon dan menanyakan tidakan yang akan dilakukan.

    Salah satu solusi penanganan masalah banjir yang sudah puluhan tahun terjadi di wilayah kecamatan Sabbang, Baebunta, hingga ke Kecamatan Malangke Luwu Utara, adakah pengerukan di sepanjang alur sungai Rongkong dan beberapa alur sungai lainnya yang ada di kabupaten Luwu Utara.

    Mendapat sinyal dari Presiden Prabowo terkait solusi permasalahan banjir, Bupati Andi Rahim menyatakan kesiapan daerahnya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden.

    Persoalan banjir yang sudah terjadi puluhan tahun di beberapa kecamatan di kabupaten Luwu Utara, tidak hanya merendam rumah warga. Namun banjir luapan sungai Rongkong juga berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan warga.

    Kabupaten Luwu Utara , dulunya dikenal sebagai daerah penghasil jeruk dan kakao terbesar di Sulawesi Selatan. Namun permasalahan banjir berdampak pada merosotnya hasil perkebunan dan pertanian didaerah tersebut.

  • Usai Ditahan, Hasto Desak KPK Periksa Keluarga Jokowi, Kader PDIP Singgung Dokumen yang Disimpan Connie Bakrie

    Usai Ditahan, Hasto Desak KPK Periksa Keluarga Jokowi, Kader PDIP Singgung Dokumen yang Disimpan Connie Bakrie

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hasto ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OJ). 

    Hasto ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    Penetapannya sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan Hasto dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saeful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” kata Setyo Budiyanto, Kamis, (20/2/2025).

    Sementara itu, Hasto mengaku tak menyesal dan menerima konsekuensi penahanannya serta berharap agar KPK menegakkan hukum tanpa terkecuali.

  • Hasto Resmi Ditahan, Jhon Sitorus: KPK Kerja Kasus by Order, Jadi Alat Melemahkan Lawan Politik

    Hasto Resmi Ditahan, Jhon Sitorus: KPK Kerja Kasus by Order, Jadi Alat Melemahkan Lawan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Harun Masiku.

    Penahanan ini segera menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, di mana banyak pihak mempertanyakan dasar hukum tindakan KPK tersebut.

    Pegiat media sosial Jhon Sitorus menyoroti bahwa tidak ada bukti korupsi yang merugikan negara dalam kasus Hasto.

    “Tidak ada kerugian negara, tidak ada bukti korupsi, tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (20/2/2025).

    Ia menyebut bahwa tidak ada uang yang masuk ke kantong pribadi Hasto, sehingga menimbulkan tanda tanya besar terkait motif di balik penahanan tersebut.

    “KPK benar-benar hanya mengerjakan kasus by order. KPK hanya alat untuk melemahkan lawan politik,” tukasnya.

    Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.

    Hasto meminta KPK berani mengungkap berbagai kasus korupsi, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.

    “Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi,” kata Hasto, saat akan dibawa ke Rumah Tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).

    Hasto terlihat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

    Sebelum ditahan, Hasto mengaku telah siap lahir dan batin. “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto.

  • Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    Resmi Dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi Komitmen Prioritaskan Keberlanjutan Pembangunan

    FAJSR.CO.ID,JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi resmi dilantik hari ini, Kamis (20/2/2025).

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara resmi melantik 481 Kepala Daerah se Indonesia di Istana.

    Setelah resmi menjabat sebagai kepala daerah baru wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi berkomitmen keberlanjutan pembangunan.

    Pasangan berakronim Andalan Hati ini mengusung visi Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.

    Adapun kaga ‘maju’, bermakna untuk melanjutkan Pembangunan Sulawesi Selatan pada multi sektor dengan dasar pondasi yang kuat telah dibangun oleh kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sebelumnya dalam rangka mendukung Indonesia Emas 2045.

    Maju juga mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

    Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Pengelolaan pertanian dan sumber daya alam lainnya yang modern dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.

    Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

    Untuk Berkarakter, dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selatan mencakup pengembangan masyarakat tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas, akhlak, budaya, dengan menjunjung tinggi budaya Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge.

    Diketahui, Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik, yaitu NasDem, Golkar, Hanura, PAN, PKS, Gerindra, Demokrat, Gelora, PSI dan Partai Perindo.

  • Luhut Disemprot Faizal Assegaf: Jangan Sok Bertingkah, Kau Salah Satu Aktor Indonesia Gelap

    Luhut Disemprot Faizal Assegaf: Jangan Sok Bertingkah, Kau Salah Satu Aktor Indonesia Gelap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus politik Faizal Assegaf mendadak menyemprot, Luhut Binsar Pandjaitan, terkait respons terhadap aksi demonstrasi mahasiswa yang marak terjadi di berbagai daerah.

    Faizal menegaskan bahwa Luhut seharusnya tidak menggertak mahasiswa dengan sikapnya yang dinilai arogan.

    “Luhut, kau ga usah gertak adik-adik mahasiswa dengan wajah garangmu. Kau salah satu aktor perusak, pembuat #IndonesiaGelap,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (19/2/2025).

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan dan sikap Luhut terhadap aksi mahasiswa justru menunjukkan kepanikan pemerintah dalam menghadapi kritik rakyat.

    “Hentikan ocehan mulut berbau busukmu,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan dan sikap Luhut terhadap aksi mahasiswa justru menunjukkan kepanikan pemerintah dalam menghadapi kritik rakyat.

    “Jangan sok bertingkah seolah menjadi praman tua yang panik hadapi aksi protes rakyat dan mahasiswa,” cetusnya.

    Faizal juga menyoroti gaya kepemimpinan Luhut yang menurutnya penuh dengan arogansi dan jauh dari sikap negarawan.

    “Lakon arogansimu sangat buas, tidak bermartabat dan memalukan!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal tagar Indonesia Gelap yang menjadi tema aksi mahasiswa di Patung Kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).

    Tagar yang ramai di media sosial itu, diketahui sebagai bentuk protes atas program dan kebijakan pemerintah.

    Namun, Luhut dengan tegas menganggap hal itu tidak relevan karena yang gelap bukanlah Indonesia.

  • Anas Urbaningrum: Indonesia Wajib Terang

    Anas Urbaningrum: Indonesia Wajib Terang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum merespons tagar #IndonesiaGelap yang terus digaungkan belakangan ini.

    Bukan hanya itu, tagar tersebut juga diwarnai aksi besar-besaran mahasiswa di sejumlah kota besar Indonesia.

    “Indonesia (Harus) Terang! Indonesia merdeka adalah jalan menuju terang,” ujar Anas di X @anasurbaninggrum (20/2/2025).

    Anas kemudian menyinggung soal merdeka yang disebut sebagai jembatan emas yang disinggung dalam sebuah buku kolonialisme.

    “BK menyebut sebagai jembatan emas. Buku lama kolonialisme ditutup, buku baru era bebas-merdeka dimulai,” tukasnya.

    Dikatakan Anas, Indonesia sudah merdeka selama 70 tahun lebih, sebuah perjalanan yang sangat panjang.

    “Sudah sekian dekade Indonesia berjalan di jembatan emas itu. Akan menyentuh angka 80 tahun 17 Agustus 2025 ini,” tandasnya.

    Melihat perjalanan panjang itu, ia blak-blakan menyebut bahwa Indonesia belum sepenuhnya terang seperti harapan semua orang.

    “Sudahkah Indonesia Terang, merdeka sejati, adil, dan makmur seperti cita-cita para pendiri Republik? Belum terang. Iya, memang belum terang,” imbuhnya.

    “Masih banyak sisi gelap. Ada banyak bagian yang belum terang, masih remang-remang dan bahkan belum sanggup menikmati makna merdeka,” tambahnya.

    Kata Anas, wilayah kemiskinan ekstrem masih belum mendapatkan sinar sejauh ini. Masih butuh sentuhan agar bisa keluar ruang tersebut.

    “Apakah artinya itu Indonesia Gelap? Tentu saja tidak. Dan Indonesia memang dilarang gelap. Wajib dipastikan tidak gelap,” tegasnya.

  • Kader PDIP Dilarang Ikut Retreat Prabowo, Prof Henri: Tanda Politik Keras dari Partai Terbesar Indonesia

    Megawati Ingatkan Pramono-Rano untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, Warganet: Rakyat Dijadikan Oposisi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Megawati Ingatkan Pramono-Rno untuk tidak abaikan arahan Presiden Prabowo, bukannya senang, warganet malah ramai menyebutnya koalisi.

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tengah ramai diperbincangkan public setelah melayangkan pernyataan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Megawati baru-baru ini mengingatkan Pranomo Anung dan Rano Karno selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2029, untuk menjalankan segala arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia juga menegaskan bahwa kepala daerah dari partainya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Penyataan ini diperjelas dengan penyampaian Rano Karno, bahwa Megawati memberi penyampaian sebagai tugas utama.

    “Kemarin ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representative dari pemerintahan pusat, jadi jangan mengabaikan arahan presiden, itu tugas utama,” ujar Rano Karno, dikutip Kamis, (20/2/2025).

    Selain itu, Rano karno yang akrab disapa Bang Doel juga mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Megawati, beberapa waktu lalu.

    Dengan beredarnya pernyataan dari Ketua Partai PDI Perjuangan, Megawati, netizen beramai-ramai memunculkan asumsi maupun pertanyaan, dan tidak sedikit yang menyatakan bahwa Megawati sedang melakukan koalisi.

    “Oposisi rasa Koalisi ini, jadinya hanya rakyat yang jadi oposisi” kata netizen

    “Di depan Media ngomong gini, dibelakang ngomporin orang demo” komentar netizen

    “Nah kan, inilah strategi Mulyono Gibran, merangkul para oposisi-oposisi, agar tidak ada lagi oposisi, sehingga Mulyono Gibran bebas melakukan kebijakan-kebijakan, dan pasti kebijakan-kebijakan tersebut Prabowo mengikuti,” komentar lainnya

  • Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    Soal Partai Baru, Budi Arie Enggan Ungkap Pertemuan dengan Jokowi : Tunggu Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi enggan mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo, termasuk menanggapi wacana pembentukan partai baru.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan selepas pelantikan kepala daerah serentak, Budi Arie hanya meminta publik menunggu.

    “Tunggu saja, kita tunggu,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Budi Arie dalam kesempatan itu, memilih untuk menegaskan sikapnya berada di barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Yang pasti kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, saat kembali diminta responsnya soal wacana partai baru, Budi Arie berkelakar menyebut nama partai.

    “Partai Super Tbk. Ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” kata Budi sambil berjalan menuju kendaraannya.

    Dia menolak menjelaskan lebih lanjut soal wacana membentuk partai baru itu.

    “Segitu dulu. Jangan banyak-banyak,” sambung Budi Arie.

    Di lokasi yang sama, Rabu (19/2), Budi Arie mengungkap rencananya bertemu Jokowi di Jakarta. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut tujuan pertemuan termasuk hal-hal yang akan dibahas.

    “Ngobrol aja,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan mengenai tujuan pertemuan.

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

  • Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    Golkar Hormati Reshuffle Kabinet, Nurul Arifin: Prabowo Ingin Orkestra Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan bahwa partainya menghargai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih sebab Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan orkestra terbaik dalam kabinetnya.

    “Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut,” kata Nurul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Nurul juga menyebut partainya menghargai perombakan kabinet sebab kewenangan tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.

    “Kalau kami tahu betul dan paham betul, bahwa reshuffle adalah hak prerogatif dari Presiden, dan kami menghargai setiap pergantian karena ‘kan ini statusnya pembantu presiden,” ucapnya.

    Terkait dengan kader Partai Golkar yang duduk dalam KMP, anggota Komisi I DPR itu menilai akan berkinerja baik dan kompak mendukung jalannya pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Ya, kalau kami sih melihat bahwa kader-kader yang diberikan oleh Partai Golkar itu sudah yang terbaik, dan kami sangat mendukung gitu, tidak ada saling menjatuhkan, kami kompak ya. Kami kompak Golkar untuk pemerintahan,” kata dia.

    Sebelumnya, Rabu (19/2), Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024—2029.