Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    Timpali Jokowi yang Sebut Kader PDIP Mestinya Ikut Retret, Said Abdullah: Bukan Urusan Orang Luar

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya Said Abdullah menimpali pernyataan Presiden ke-7 Jokowi. Hal itu terkait kader PDIP yang mestinya ikut retret kepala daerah di Magelang.

    Said Abdullah menegaskan, hal tersebut merupakan urusan partainya. Sementara Jokowi bukan lagi bagian PDIP.

    “Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said kepada jurnalis, Jumat (21/2/2025).

    Adapun pernyataan Jokowi disampaikan merespons adanya instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke Magelang.
     
    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi di kediaman pribadinya, Sumbar, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/2).
     
    Jokowi menegaskan, setiap kepala daerah telah dipilih rakyat melalui proses demokrasi. Ia menegaskan, kepala daerah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok.
     
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain,” tegas Jokowi.
     
    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Pembekalan itu digelar setelah pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).
     
    Instruksi itu tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawatu pada 20 Februari 2025. Hal ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Arya/Fajar)

  • PSI: Pemecatan Jokowi Blunder Bagi PDIP

    PSI: Pemecatan Jokowi Blunder Bagi PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi, Dedy Nur, menyoroti instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kadernya terkait larangan mengikuti retret kepala daerah.

    Ia menegaskan bahwa mantan Presiden Jokowi telah memberikan contoh bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya dianggap sebagai petugas partai.

    “Jokowi sudah memberikan contoh bahwa beliau itu bukan Petugas Partai, dan itu tidak mudah karena melawan orang yang paling keras kepala di Republik ini,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (21/2/2025).

    Ia juga menyebut bahwa keputusan PDIP memecat Jokowi merupakan blunder terbesar yang merugikan partai itu sendiri.

    “Pemecatan Jokowi itu adalah blunder terbesar yang dilakukan PDIP,” tegasnya.

    Menurut Dedy, keputusan tersebut lebih didasarkan pada emosi daripada rasionalitas. Akibatnya, dampak perpecahan dalam tubuh PDIP menjadi semakin nyata.

    “Padahal kalau berpikir dengan menggunakan akal sehat, maka rasio harus dikedepankan daripada emosi,” imbuhnya.

    “Keputusan pemecatan Jokowi itu masuknya emosional, akhirnya perpecahan atas keputusan itu sangat nyata di dalam tubuh PDIP,” jelasnya.

    Dedy kemudian menyinggung bahwa ego satu orang dapat merusak semangat perjuangan yang lebih besar.

    “Ego satu orang bisa merusak spirit perjuangan,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan melarang kadernya ikut retreat kepala daerah di Magelang. Hal tersebut buntut penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Muncul berbagai spekulasi terkait hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dua tokoh itu menunjukkan hubungan yang hangat ke publik.

    Mega pernah membuatkan Prabowo nasi goreng. Kemudian Prabowo pernah mengirimkan hadiah ke Mega. Meski PDIP tak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo.

    “Retret Kepala Daerah PDIP Ditunda, hubungan Megawati-Prabowo Makin Panas?” kata Pegiat Media Sosial, Tommy Shelby dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Ia mengaku penasaran bagaimana sikap PDIP ke depannya. Apakah akan tetap oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik: akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?” ujarnya.

    Tommy sendiri mengaku mendukung PDIP. Menurutnya, jika PDIP masih oposisi, drama politik tidak berakhir dengan penetapan Hasto tersangka.

    “Gua jelas ambil posisi dibelakang @PDI_Perjuangan kalau mereka berani oposisi,” ucap Tommy.

    “Kalau PDIP Inget, kalau mereka berani oposisi. drama politik belum selesai. Stay tuned,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Dalam surat itu ada dua poin penting yang disampaikan Megawati. Pertama menunda perjalanan untuk retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • Jeje Govinda Resmi Dilantik sebagai Bupati Bandung Barat, Syahnaz Sadiqah : Semoga Amanah

    Jeje Govinda Resmi Dilantik sebagai Bupati Bandung Barat, Syahnaz Sadiqah : Semoga Amanah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. Momen bersejarah ini turut menjadi kebanggaan bagi sang istri, Syahnaz Sadiqah, yang mengungkapkan rasa haru dan bangganya melalui media sosial.

    “Hari ini menjadi hari yang luar biasa, pika, suamiku @ritchieismail resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bangga banget melihat perjalanan dan kerja kerasnya sampai di titik ini” tulis Syahnaz dalam unggahannya, dikutip @syahnazs pada Jum’at (21/2/2025).

    Adik Raffi Ahmad ini juga menyampaikan harapan agar sang suami dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

    “Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa kebaikan, dan memberi manfaat untuk banyak orang,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Syahnaz juga menegaskan dukungannya serta doa terbaik bagi langkah baru suaminya di dunia politik.

    “Aku selalu mendoakan setiap langkah kamu,” tambahnya.

    Seperti diketahui, Jeje Govinda maju dalam Pilkada Bandung Barat sebagai calon wakil bupati mendampingi Asep Ismail.

    Pasangan ini berhasil mengungguli pesaingnya, yakni Hengky Kurniawan–Ade Sudrajat serta Didik Agus–Gilang Dirga, dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

    Pelantikan Jeje Govinda sebagai Bupati Bandung Barat menandai langkah baru dalam kariernya setelah sebelumnya dikenal sebagai musisi. Kini, ia mengemban tanggung jawab baru untuk memimpin dan membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Teladani Fatmawati Soekarno, Nurliyana Habsjah: Perempuan Harus Majukan Sektor Ekonomi Kreatif

    Teladani Fatmawati Soekarno, Nurliyana Habsjah: Perempuan Harus Majukan Sektor Ekonomi Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Fatmawati Soekarno dikenang sebagai sosok perempuan inspiratif yang membawa semangat perjuangan bagi kaum perempuan Indonesia. Jasanya dalam memperjuangkan kesetaraan dan pendidikan menjadi teladan bagi generasi muda.

    Ketua Umum Pegiat Pendidikan Ekonomi Kreatif, Nurliyana Habsjah Sapuan, menegaskan pentingnya pendidikan dan kreativitas dalam membangun bangsa.

    “Pendidikan dan kreativitas adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa,” ujar Nurliyana pada keterangannya yang diterima fajar.co.id, Jumat (21/2/2025).

    Untuk mengenang perjuangannya, Yayasan Fatmawati menggelar doa bersama di Makam Fatmawati pada 19 Februari 2025, yang bertepatan dengan hari kelahirannya pada 5 Februari 1923.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurliyana yang juga merupakan anggota yayasan hadir bersama para tokoh masyarakat.

    Keluarga besar Yayasan Fatmawati mengungkapkan bahwa semangat juangnya dalam memperjuangkan kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia agar lebih aktif dan kreatif dalam berbagai bidang.

    “Pendidikan dan kreativitas adalah kunci untuk membangun masa depan bangsa,” tegas Liya, sapaan akrabnya.

    Nurliyana yang saat ini menempuh pendidikan doktoral di Universitas Negeri Jakarta menjelaskan bahwa Fatmawati bukan hanya seorang ibu negara, tetapi juga seorang pejuang sejati yang berperan besar dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia.

    “Sebagai seorang perempuan, keteguhannya dalam menjahit bendera Merah Putih di tengah situasi sulit adalah simbol dari semangat pantang menyerah,” ungkapnya.

  • Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    “Ubur-ubur Ikan Lele. Jangan sampai begitu ya, Le,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP yang dalam perjalanan menuju retreat untuk menunda.

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menanggapi larangan PDIP terhadap kadernya mengikuti retreat kepala daerah. Menurutnya larangan itu bisa diabaikan.

    Laranagn tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tertuang dalam surat nomor 7294 /IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 perihal instruksi harian ketua umum. 

    “Kepala daerah boleh kok abaikan instruksi Megawati. Karena walaupun mereka dipecat oleh Megawati, mereka tetap jadi kepala daerah,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Dalam aturan, Teddy menegaskan tidak ada kewajiban kepala daerah merupakan anggota partai. Karenanya, jika dipecat PDIP, kepala daerah tetap pada posisinya di pemerintahan.

    “Karena kepala daerah itu secara hukum boleh tidak menjadi anggota Partai Politik,” terang Teddy.

    Di sisi lain, ia malah mempertanyakan kepala daerah yang tidak ikut retreat. Hanya karena adanya instruksi dari partainya.

    “Kepala daerah yang ikut perintah Megawati, tentu patut dipertanyakan kemampuannya dalam memimpin sebuah daerah,” ujar Teddy.

    Menurutnya, mereka yang tidak ikut retreat karena instruksi itu, layak disebut wayang Megawati.

    “Jangan salah kalau mereka dibilang wayangnya Megawati. Kepala daerah kok mau-maunya disetir emak-emak yang sakit hati,” imbuhya.

    “Katanya Prabowo jangan mau disetir jokowi, kok mereka kini biarkan megawati menyetir kepala daerah? Gak konsisten nih hihihi,” tandas Teddy.
    (Arya/Fajar)

  • Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Danantara bakal mengelolah aset sekitar Rp. 14.6559 Triliun, Presiden Prabowo ingin mantan presiden awasi lembaga pengelolah investasi ini.

    Pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Bogor. Tepatnya pada sabtu (15/2/2025). Prabowo meluncurkan salah satu proyek yang hingga saat ini diperbincangkan berbagai kalangan masyarakat.

    “24 Februari yang akan mendatang, kita akan luncurkan Dana Investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara” Ucap Prabowo, di kutip Jumat, (21/2/2025)

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama, karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini” Tegasnya

    Menganalisa pernyataan Prabowo terkait keterlibatan presiden sebelumya, tentu yang menjadi sorotan ialah presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, karena hanya dia yang hingga saat ini aktif di dunia politik.

    Prabowo juga mengatakan bahwa Danantara akan membiayai 15 Megaproyek miliaran dollar, tanpa bantuan investasi asing.

    Sebelum lebih lanjut, perlu untuk diketahui apa itu danantara?

    Jadi, BPI Danantara itu singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yakni sebuah perusahaan yang berfokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Lantas apa hubungan Danantara dengan kita?

    Menjawab pertanyaan ini, perlu kita saling terbuka bahwa duit negara dipertaruhkan, dimana melibatkan keberlanjutan bisnis milik negara itu sendiri, khususnya yang masuk pada daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai penerangan, bahwa BUMN merupakan deretan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, dan berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan inovasi di Indonesia.

  • Aksi Demo #IndonesiaGelap Berlanjut, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

    Aksi Demo #IndonesiaGelap Berlanjut, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap telah berlangsung selama empat hari sejak Senin (17/2/2024) di berbagai daerah, dengan pusat aksi di Jakarta. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan sebagai respons terhadap kondisi negara yang dinilai semakin memburuk.

    Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dianggap tidak relevan serta berpotensi menghambat akses dan menurunkan kualitas layanan publik.

    Selain itu, pemangkasan anggaran tersebut dinilai tidak dilakukan secara transparan, di mana beberapa institusi seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan tidak mengalami pemotongan anggaran.

    Berikut adalah sejumlah tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi demonstrasi #IndonesiaGelap:

    Evaluasi dan Transparansi Inpres 1/2025

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Inpres No. 1 Tahun 2025 dikeluarkan tanpa proses evaluasi yang jelas terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Kebijakan ini juga dinilai diambil secara terburu-buru tanpa analisis manfaat yang transparan.

    Reformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Program MBG yang merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran dinilai belum memiliki tujuan yang jelas serta regulasi yang memadai. Selain itu, program ini menghadapi kendala dalam distribusi, gizi makanan, hingga beberapa kasus keracunan yang menimbulkan kekhawatiran publik.

    Hapus Dwifungsi TNI/Polri

    Massa aksi menyoroti kecenderungan pemerintah menempatkan pejabat sipil dari kalangan militer, yang dianggap sebagai indikasi kembalinya dwifungsi militer seperti di era Orde Baru. Pelibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan, termasuk MBG dan ketahanan pangan, serta pembahasan RUU TNI di DPR menjadi perhatian serius.

  • Megawati Larang Kader Hadiri Retreat Prabowo, Jhon Sitorus: Genderang Perang Ditabuh

    Megawati Larang Kader Hadiri Retreat Prabowo, Jhon Sitorus: Genderang Perang Ditabuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kadernya menghadiri retreat bersama Presiden Prabowo Subianto di Magelang terus menuai respons.

    Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menilai langkah ini sebagai bentuk perlawanan politik yang semakin tegas.

    “Genderang perang telah ditabuh. Lawan PDIP bukan sekedar Jokowi, tetapi kekuasaan dan hukum yang tebang pilih dan menindas,” ujar Jhon di X @JhonSitorus_18 (21/2/2025).

    Ia juga menyinggung bahwa keputusan Megawati untuk tidak mengizinkan kadernya hadir dalam acara tersebut sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.

    “Tidak ikut retreat ke Magelang sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip efesiensi anggaran,” ucapnya.

    “Bu Mega ternyata lebih efisien dari Prabowo,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto. .

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.