Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    PDIP Larang Kader Ikut Retret, Zainal Arifin: Kenapa Heboh?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, menyoroti larangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap kadernya untuk mengikuti retret di Magelang.

    Zainal mempertanyakan esensi di balik larangan tersebut dan dampaknya bagi partai.

    “Dibalik larangan ke retreat, pertanyaannya apa gunanya?,” ujar Zainal di X @zainalamochtar (23/2/2025).

    Ia menilai bahwa PDIP saat ini tidak bersikap oposisi terhadap Presiden Prabowo Subianto, melainkan hanya terhadap Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

    “Kan, partai merah gak oposisi ke Prabowo, tapi hanya ke Jokowi dan anaknya,” cetusnya.

    Zainal juga mempertanyakan apakah ada sanksi bagi kader yang tidak mengikuti retret tersebut.

    “Sebaliknya, emang ada hukuman gak ikut retreat? Kan gak ada juga,” Zainal menuturkan.

    Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran dalam retret tidak serta-merta mencerminkan ketidaksamaan visi dengan rakyat.

    “Emangnya gak ikut retreat pertanda gak ikut rakyat? Kan gak juga. So, kenapa heboh?,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk tidak menghadiri retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    Connie Bakrie Tunggu Izin Hasto Buka Dokumen Rahasia di Rusia, Jubir Prabowo Beri Respons Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat militer, Connie Bakrie mengaku segera mempublikasikan dokumen rahasia dan video skandal pejabat negara jika diizinkan oleh Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

    Merespons hal itu, Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan peringatan kepada Connie Bakrie.

    Menurutnya, Indonesia tidak boleh dibangun dengan saling ancaman dan bargain seperti yang dilakukan Connie. 

    “Indonesia tidak boleh dibangun dengan laku saling ancam dan bargain-bargain seperti ini,” kata Danhil Anzar dalam akun X pribadinya, Senin, (24/2/2025).

    Ditegaskan, jika ingin menyampaikan kebenaran sampaikan saja yang penting bisa dipertanggungjawabkan. 

    “Bila mau menyampaikan kebenaran, sampaikan saja. Tidak perlu ragu. Namun, pertanggung jawabkan apa yg disampaikan. Jangan sampai melempar fitnah,” tandas Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ini. 

    Sebelumnya, Connie menyatakan ingin menemui Hasto yang saat ini ditahan KPK sebelum kembali ke Rusia untuk membicarakan dokumen tersebut. 

    “Saya sudah terikat perjanjian hukum terkait dokumen tersebut. Di mana saya hanya dititipi dan diminta untuk menyimpan,” ujar Connie yang merupakan Guru Besar bidang Hubungan Internasional di Saint Petersburg State University tersebut. (*) 

  • Dapat Dukungan Kembali Pimpin Partai Demokrat, AHY Ingin Partai Bisa Berperan Lebih Baik untuk Negara

    Dapat Dukungan Kembali Pimpin Partai Demokrat, AHY Ingin Partai Bisa Berperan Lebih Baik untuk Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat banyak dukungan DPD dan DPC untuk kembali menjadi pimpinan partai lima tahun ke depan.

    Dukungan kepada AHY untuk memimpin kembali partai berlambang Bintang Mercy itu berdatangan dari DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Diketahui, Partai Demokrat bakal menggelar kongres di Jakarta pada 24–25 Februari 2025.

    “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025–2030,” ucap AHY, Minggu (23/2).

    AHY pun menyatakan siap menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah menerima dukungan dari DPD. “Dengan iktikad yang baik, saya menerima,” ucap AHY.

    Anak Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berharap bisa menjalankan tugas dengan baik jika kembali menjadi ketua umum Partai Demokrat.

    “Harapannya (saya, red) bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun berakhir ini,” ucap AHY.

    AHY meyakini Partai Demokrat bisa bangkit dan mempunyai peran lebih baik untuk negara pada masa mendatang.

    Dia berkaca dari dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan kader Partai Demokrat.

    “Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk Demokrat yang makin kukuh ke depan dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” kata AHY. (fajar)

  • Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasca penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elite PDIP dikabarkan bergantian mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Kedatangan mereka ke rumah pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2).

    Elite PDIP yang terlihat hadir ke rumah Megawati yakni Ketua DPP PDIP My Esti Wijayati hingga Sukur Nababan. My Esti memasuki rumah Megawati sekitar pukul 11.54 WIB. Sementara, Sukur Nababan tiba di rumah Megawati sekitar pukul 14.00 WIB.

    Mereka tidak melontarkan pernyataan apapun saat memasuki kediaman Megawati. Kedatangan para elite PDIP menemui Presiden ke-5 RI itu secara bergiliran.

    Megawati juga telah mengeluarkan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Hasto Kristiyanto. Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Juru bicara PDIP, Guntur Romli menyebut, KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menahan Hasto Kristiyanto. Ia menduga, KPK dijadikan alat politik balas dendam dari keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Penahanan pada Sdr Sekjen bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK, yang jadi alat politik balas dendam setelah pemecatan Jokowi dan keluarganya,” tegas Guntur kepada wartawan, Kamis (20/2) malam.

  • Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    Amien Rais Ingatkan Ancaman Indonesia Bisa Tenggelam, Seperti Uni Soviet dan Yugoslavia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Amien menggunakan istilah SOS (Save Our Souls) sebagai simbol bahwa negara sedang berada dalam situasi darurat yang mengancam keberlangsungan bangsa.

    “SOS adalah sebuah teriakan dari seseorang atau kelompok yang nyawanya terancam,” ujar Amien Rais di X @realAmienRais (23/2/2025).

    Ia mengibaratkan kondisi Indonesia seperti kapal yang menabrak bukit karang, mengalami kebocoran, dan berisiko tenggelam jika tidak segera diselamatkan.

    Amien kemudian membandingkan situasi Indonesia saat ini dengan dua negara besar yang telah lenyap dari peta dunia, yaitu Uni Soviet dan Yugoslavia.

    Dikatakan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini, nasib tragis kedua negara tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

    “Dua tahun sebelum Uni Soviet bubar, Gorbachev meneriakkan tiga slogan perjuangan: glasnost, perestroika, dan demokratizatsiya, yang berarti keterbukaan, restrukturisasi ekonomi, dan demokratisasi,” jelasnya.

    Ia juga menyinggung Joseph Tito, pemimpin Yugoslavia, yang gagal mencegah negaranya terpecah belah.

    Menurut Amien, ada lima faktor utama yang menyebabkan kejatuhan Uni Soviet dan Yugoslavia, dan Indonesia saat ini memiliki masalah yang serupa.

    Pertama, korupsi sudah menusuk ke jantung kekuasaan. Kedua, yang diusung para elite hanyalah kepentingan sempit pribadi. Ketiga, terjadi konflik antar etnis.

    Keempat, pusat kekuasaan sudah tidak bisa lagi mengendalikan keinginan daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat.

  • Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Susunan Kepengurusan Baru DPP Partai Gelora Akomodasi Semua Perwakilan Generasi, Tidak Hanya Soal Gender

    Mereka adalah Anis Matta selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum, Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal, Achmad Rilyadi selaku Bendahara Umum, serta Rofi Munawar sebagai Koordinartor Pelaksana Harian.

    Dalam sambutannya, dalam kepengurusan DPP Partai Gelora Periode 2024-2029 ini, sejumlah purnawirawan TNI, diplomat, artis, jurnalis dan lain-lain bergabung ke Partai Gelora.

    Antara lain Laksda TNI (Pur) Dadang Irawan, Mayjen TNI Tomi Basari Natanegara dan Marsma TNI Eko Rislanto. Lalu, ada artis senior Renny Djajoesman (Renny Retno Yuskarini).

    Kemudian ada mantan Duta Besar Laos Raden. P. Pratito Soeharyo dan Diplomat Senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Ple Priatna, serta jurnalis senior Asep Setiawan.

    “Saya tidak tahu, apakah ini anomali atau bukan? Ketika Partai Gelora pada Pemilu 2024 lalu, tidak lolos parliamentary threshold, sehingga tidak punya anggota di DPR RI. Banyak orang yang berpikir bahwa perjalanan Partai Gelora selesai,” kata Mahfuz Sidik.

    Namun yang terjadi, menurut Mahfuz, justru sebaliknya. “Animo masyarakat bergabung dan dukungan ke Partai Gelora semakin bertambah dan tercermin dari susunan kepengurusan yang bertambah banyak dan semakin beragam,” ujarnya.

    Mahfuz mengatakan, kepengurusan di DPP Partai Gelora 2004-2029 terdiri dari beragam usia. Yakni Gen Z 8,63 persen, Milenial 28,27 persen, Gen X 54, 56 persen dan Baby Boomer 8,63 persen. 

    Sedangkan berdasarkan komposisi gender sebanyak 68, 75 persen laki-laki dan 31,25 persen perempuan. “Perlu kami sampaikan bahwa setelah pelantikan ini jajaran DPP masih akan melengkapi jajaran kepengurusan sampai level departemen. Jadi ini masih belum tuntas,” ujarnya.

  • Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

    Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

    Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

    Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK,” cetusnya.

    Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

    Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

    “Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait retreat kepala daerah PDIP di Magelang semakin memanas setelah partai berlambang banteng itu melarang kadernya untuk ikut serta.

    Langkah ini memunculkan spekulasi tentang hubungan politik yang semakin tegang antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti dinamika ini melalui unggahannya di platform X.

    Ia mempertanyakan arah politik PDIP ke depan dan menyebut bahwa langkah partai tersebut bisa menjadi penentu dalam konstelasi politik nasional.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik, akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?,” ujar Tommy di X @TOM5helby (23/2/2025).

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya kepada PDIP jika partai tersebut memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gue jelas ambil posisi di belakang PDIP kalau mereka berani oposisi. Inget, kalo mereka berani oposisi,” tukasnya.

    Sejauh ini, ramai spekulasi tentang langkah politik PDIP selanjutnya. Apakah partai ini benar-benar akan mengambil sikap sebagai oposisi murni? Atau akan ada kompromi politik di menit-menit terakhir?

    Tommy Shelby sendiri menegaskan bahwa drama politik ini belum selesai.

    “Drama politik belum selesai. Stay tuned,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Kembali Viral Unggahan Gerindra ‘Hoax Terbaik adalah Versi Penguasa’

    Kembali Viral Unggahan Gerindra ‘Hoax Terbaik adalah Versi Penguasa’

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial X menjadi perbincangan hangat setelah menampilkan cuitan lama akun resmi Partai Gerindra.

    Cuitan yang diunggah pada 29 Agustus 2017 itu berbunyi, “Hoax terbaik adalah versi penguasa. Peralatan mereka lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dll.”

    Unggahan tersebut diangkat oleh akun @MurtadhaOne1, yang menyindir pernyataan tersebut dalam konteks saat ini.

    Ia menuliskan, “Hoax terbaik adalah versi penguasa Gerindra.”

    Cuitan ini kemudian mendapat banyak tanggapan dari warganet yang mengaitkannya dengan situasi politik saat ini.

    Dalam unggahannya, @MurtadhaOne1 juga menyinggung dugaan penyebaran informasi yang salah oleh pemerintah terkait Undang-Undang yang tengah ramai dibahas.

    Ia menyoroti akun resmi @kemkomdigi, yang diduga menyebarkan dokumen UU palsu.

    “Sekelas stafsus @kemkomdigi sebar UU palsu. Jadi benar apa kata admin @gerindra dulu, kalau hoax terbaik adalah versi pemerintah,” tulisnya sambil menyertakan tangkapan layar cuitan lama Partai Gerindra.

    Isu ini semakin memanas setelah nama Rudi Valinka, seorang staf khusus di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), ikut terseret.

    Ia diduga membagikan potongan Undang-Undang yang ternyata tidak sesuai dengan dokumen resmi.

    Dalam unggahannya @kurawa, Rudi membagikan tangkapan layar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 164 ayat (1).

    Namun, dalam dokumen yang beredar, terdapat perbedaan substansi dengan UU yang resmi tercatat di lembaran negara.

  • Anis Matta Lantik Ketua DPW Gelora Sulsel di Jakarta, Mudzakkir Ali Djamil Segera Rampungkan Struktur

    Anis Matta Lantik Ketua DPW Gelora Sulsel di Jakarta, Mudzakkir Ali Djamil Segera Rampungkan Struktur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DPP Partai Gelora Indonesia, resmi melantik Pimpinan DPW Partai Gelora Indonesia Sulawesi Selatan yg juga secara bersamaan dengan pelantikan Pengurus DPP Partai Gelora Indonesia masa bakti 2024-2029.

    Pelantikan Pengurus DPP dan Pimpinan DPW Seluruh Propinsi langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta yg juga Wakil Menteri Luar Negeri dan didampingi oleh Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah serta Sekretaris Jenderal Mahfudz Sidik di Hotel Grand Kemang Jakarta.

    Anis Matta menunjuk Mudzakkir Ali Djamil sebagai Ketua DPW Sulsel menggantikan Syamsari Kitta yg ditarik ke DPP sebagai Koordinator Pemenangan Teritori Sulawesi.

    “Alhamdulillah prosesi pelantikan pengurus DPP dan Pimpinan DPW seluruh propinsi berlangsung lancar dalam suasana yg hikmat. Sangat nampak semangat dari para pengurus untuk bekerja dan melaksanakan amanah yg telah dibebankan partai,” tutur Mudzakkir Ali.

    “Kami di Sulsel resmi dilantik dengan formasi saya sebagai ketua DPW, Hasan Hamido dan Iqbal Khalik sebagai wakil ketua, Syahrul Mubaraq sebagai sekretaris serta Hasdar sebagai bendahara,” lanjutnya.

    Dia mengaku diminta untuk segera menyusun struktur kepengurusan DPW secara lengkap serta struktur DPD se-Sulawesi Selatan.

    “Amanah ini kami rasakan tentu sangat menantang, melihat pencapaian Partai Gelora di Sulsel belum sesuai yang ditargetkan, akan tetapi kita juga patut berbangga meskipun sebagai partai baru sudah bisa mendudukkan 10 anggota dewan kab/kota se-Sulsel,” ungkapnya.

    Dalam penyusunan struktur DPW dan DPD nantinya dia mengaku akan lebih banyak mengajak berbagai kalangan dari beragam segmen untuk bergabung bersama partai Gelora.