Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Amien Rais: Jokowi Harus Diseret ke Pengadilan!

    Amien Rais: Jokowi Harus Diseret ke Pengadilan!

    Sebelumnya, wacana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengalami penundaan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

    Menanggapi hal ini, pegiat media sosial Stefan Antonio menyebut bahwa keterlambatan tersebut semakin menunjukkan potensi kemangkrakan proyek IKN.

    “Tanda-tanda kemangkrakkan IKN semakin di depan mata,” ujar Stefan di X @StefanAntonio_ (1/2/2025).

    Dikatakan Stefan, proyek yang diinisiasi mantan Presiden Jokowi ini terlalu ambisius tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.

    Ia menilai berbagai indikasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pembangunan IKN, yang jika tidak segera ditangani, berpotensi membuat proyek ini terbengkalai.

    Lebih lanjut, Stefan menyoroti jadwal pemindahan ASN yang terus mengalami perubahan.

    “Jadwal pemindahan ASN ke IKN, awalnya rencana pindah bukan September 2024, karena belum siap diundur ke Januari 2025. Setelah Januari, sekarang bahkan mereka menunda sampai waktu tak ditentukan,” ungkapnya.

    Ia menilai pemerintah sudah kehilangan kepastian terkait pelaksanaan pemindahan ini.

    “Mereka bahkan udah capek kasih deadline, karena mereka sudah pusing dan nggak tahu lagi kapan itu rencana bakal bisa dilaksanakan,” tambahnya.

    Dalam unggahannya, Stefan juga memberikan saran kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek IKN dan mengembalikan kawasan tersebut kepada habitat aslinya.

    “Saran saya Pak Presiden Prabowo, lebih baik hentikan saja proyek ini dan biarkan IKN kembali lagi jadi rumah bagi pemilik aslinya, orang utan,” tandasnya.

  • Faizal Assegaf: Jokowi Jebak Prabowo ke Arah Otoritarianisme

    Faizal Assegaf: Jokowi Jebak Prabowo ke Arah Otoritarianisme

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti dinamika politik antara mantan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Faizal, kompromi politik yang terjadi antara keduanya telah melanggar etika, aturan, dan konstitusi bernegara.

    “Ihwal kompromi politik Prabowo dan Jokowi secara ekstrem dengan menabrak etika, aturan dan konstitusi bernegara,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (10/2/2025).

    Dia bahkan menyebut bahwa pemerintahan Jokowi yang awalnya berbasis sipil, kini semakin bergeser ke arah kekuasaan militeristik.

    “Mulai dari rezim sipil yang korup dan ugal-ugalan dan kini mengarah pada kekuasaan militeristik,” ucapnya.

    Faizal melihat, tujuan dari permainan tersebut tidak lain adalah untuk menjebak Prabowo dalam kepanikan dan akhirnya memilih pendekatan kekuasaan otoriter.

    “Pelan-pelan Jokowi menggiring Prabowo terkepung oleh aneka problem krusial dan ancaman destabilitas,” tambahnya.

    Ia menilai, langkah Prabowo yang merekrut banyak figur militer ke dalam lingkaran strategisnya merupakan tanda kembalinya model kekuasaan Orde Baru.

    “Makin banyaknya figur militer yang direkrut oleh Prabowo di berbagai posisi strategis, memberi gambaran kebangkitan watak kekuasan Orde Baru,” Faizal menuturkan.

    Jika dibiarkan, lanjutnya, sistem demokrasi dan supremasi sipil bisa semakin terpinggirkan.

    “Di mana sumber daya militer menjadi mitra strategis di lingkar inti kekuasaan. Jika hal itu dibiarkan, maka sistem demokrasi dan supremasi sipil termarginal,” terangnya.

    Faizal bilang, saat ini Prabowo sedang dalam proses konsolidasi kekuasaan dengan pendekatan militerisme.

  • Presiden Prabowo Takut Hubungannya dengan Jokowi Retak, Said Didu: Itu Adalah Pilihan Bapak

    Presiden Prabowo Takut Hubungannya dengan Jokowi Retak, Said Didu: Itu Adalah Pilihan Bapak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengaku ada yang ingin memisahkannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Pernyataan itu menuai respons beragam dari publik.

    Salah satunya dari eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Menurutnya, hal tersebut pilihan Prabowo sendiri.

    “Itu adalah pilihan Bapak,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Selasa (11/2/2025).

    Maksud Didu, pilihan Prabowo untuk terus bersama dengan Jokowi. Tapi menurut Didu, keinginan Jokowi terus merusak bangsa.

    “Kalau Bapak Presiden ingin terus bersama dan melaksanakan keinginan Jokowi yang jelas-jelas sudah merusak bangsa,” terangnya.

    Adapun pernyataan Prabowo disampaikan di acara Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” kata Prabowo.

    Menurutnya, orang yang telah berkuasa tidak boleh diejek. Mesti dihormati.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu, mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” tutur Presiden Prabowo di JIExpo Surabaya.
    (Arya/Fajar)

  • Faizal Assegaf Ingatkan Prabowo: Semakin Gelap Mata Membela Kejahatan Jokowi akan Berakibat Fatal

    Faizal Assegaf Ingatkan Prabowo: Semakin Gelap Mata Membela Kejahatan Jokowi akan Berakibat Fatal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa ada pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memantik perhatian sejumlah kalangan.

    Kritikus Politik Indonesia, Faizal Assegaf mengingatkan Prabowo akibatnya akan fatal jika semakin nekat pamer kemesraan dengan Jokowi.

    “Jangan bermain api pak! Semakin nekat pamer kemesraan dan gelap mata membela kejahatan Jokowi akan berakibat fatal,” kata Faizal melalui cuitannya di X, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa ini adalah sebuah bangsa bukan persekutuan jahat antar dinasti atau jaringan mafia yang saling berkolusi demi melanggengkan kejahatan berjamaah.

    “Jokowi adalah wabah ganas kejahatan dalam bernegara yang telah terbukti 10 tahun berkuasa secara semena-mena,” tegasnya.

    Menurutnya sangat tidak etis dan tidak bermartabat karena bersikap licik untuk melindungi Jokowi adalah perilaku hipokrit.

    Ia menegaskan, modus kompromi politik busuk tersebut jelas melecehkan rasa keadilan rakyat.

    “Stop bicara omon-omon seolah menjaga persatuan, tapi hakikinya membodohi rakyat dengan sikap yang sangat labil, norak dan merusak tatanan bernegara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tergelitik ada pihak tertentu yang ingin merusak hubungan baiknya dengan Jokowi.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama pak Jokowi, lucu juga untuk bahan ketawa boleh. Jangan kita jangan ikut pecah belah, pecah belah. Itu adalah kegiatan mereka yang enggak suka sama Indonesia,” kata Prabowo pada acara Kongres Ke-18 Muslimat NU yang berlangsung di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

  • Prabowo Sentil Pembangkangan Raja Kecil yang Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Prabowo Sentil Pembangkangan Raja Kecil yang Tolak Kebijakan Efisiensi Anggaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mulai gerah dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyentil ada yang merasa jadi raja kecil dan menolak kebijakan efisiensi anggaran.

    Prabowo bahkan tak segan menyebut ketidaksejuan raja kecil itu sebagai pembangkangan. Oknum-oknum yang tidak setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran merasa dirinya kebal hukum menghadapi keputusannya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat.

    Prabowo menyinggung adanya raja kecil dalam sambutan pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    Dia menegaskan dirinya tak masalah bila ada melakukan pembangkangan dengan menolak kebijakan efisiensi. Namun, dia mengingatkan oknum itu harus berani berhadapan langsung dengan rakyat, terutama kalangan emak-emak.

    “Kau boleh melawan Prabowo, tetapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, dablek!” kata Prabowo dalam sambutan pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025).

    Prabowo lantas menjelaskan maksudnya mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran di hadapan para Muslimat NU yang merupakan kalangan ibu-ibu.

    Menurutnya, instruksinya kepada semua kementerian dan lembaga negara untuk melakukan efisiensi untuk menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan. Pengeluaran dan pemborosan itu berpotensi menjadi ladang korupsi sehingga harus dihilangkan.

    Hanya saja, meski niatnya mencegah korupsi dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, Prabowo mengaku masih saja ada yang kontra dengan kebijakannya.

  • Rakernas Golkar Hasilkan Konsolidasi Menuju Pemilu, AMPI Siap Bergerak

    Rakernas Golkar Hasilkan Konsolidasi Menuju Pemilu, AMPI Siap Bergerak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai Golkar yang baru saja digelar menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi partai ke depan.

    Plt. Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Rizky Maulana, mengapresiasi jalannya Rakernas yang berlangsung lancar dan menghasilkan berbagai keputusan strategis bagi Partai Golkar.

    “Rakernas DPP Partai Golkar kemarin telah menghasilkan keputusan-keputusan yang menurut saya sangat strategis untuk memperkuat konsolidasi partai ke depan. Saya berharap program-program yang dirancang mampu meningkatkan elektabilitas serta memperkokoh basis Partai Golkar,” ujar Rizky pada keterangan tertulis yang diterima redaksi fajar.co.id di Jakarta, Senin (10/2/2024).

    Sebagai organisasi pemuda yang lahir dari Partai Golkar, DPP AMPI merasa memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap kebijakan strategis yang telah diputuskan dalam Rakernas.

    Rizky menegaskan bahwa arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk menjadikan Golkar sebagai partai pemenang pada Pemilu mendatang merupakan langkah visioner yang harus didukung penuh oleh seluruh kader, termasuk AMPI.

    “Bagi saya, agenda konsolidasi AMPI harus tetap linier dengan keputusan Partai Golkar. Oleh karena itu, DPP AMPI akan segera menyelaraskan arahan Ketua Umum Partai Golkar ke dalam agenda nasional AMPI, termasuk dalam merekrut dan menyiapkan kepemimpinan muda bagi masa depan Partai Golkar,” tegasnya.

    Terkait dinamika politik nasional yang berkembang, Rizky meyakini bahwa agenda yang dijalankan kader-kader Partai Golkar, baik di eksekutif maupun legislatif, bertujuan untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.

  • IKN Disamakan dengan Hambalang Bikin Demokrat Gerah, Jansen Singgung Balas Dendam dalam Politik

    IKN Disamakan dengan Hambalang Bikin Demokrat Gerah, Jansen Singgung Balas Dendam dalam Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diblokir, kini berbuntut panjang. IKN disebut-sebut bakal senasib dengan proyek Wisma Atlet Hambalang yang digagas era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Beberapa hari terakhir, pengguna media sosial terus memanas-manasi soal Hambalang dan IKN.

    Hal ini kemudian memantik perhatian Partai Demokrat. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon buka suara.

    “Hampir semua kami kader Demokrat di-mention. Berharap perlakuan lalu dimana Hambalang dimangkrakkan yang tuduhannya sampai sekarang terus kena ke kami, dilawan dgn mangkrak juga. Atau minimal kami juga diharapkan mendukung proses pemangkrakan,” tutur Jansen melalui keterangan tertulisnya di X, dikutip pada Senin (10/2/2025).

    Ia menegaskan, Partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak menganut aliran itu.

    “Marilah kita cukupkan saling “berbalas dendam” dalam politik ini. Karena tidak ada gunanya,” tegasnya.

    Karena menurutnya, dalam setiap proyek itu sudah ada uang negara yang masuk di dalamnya. Kalau dibiarkan atau di-terbengkalaikan akan jadi terbuang percuma.

    “Jadi lebih baik proyek apapun itu dilanjutkan dan dimaksimalkan, berdasarkan kemampuan per keadaan sekarang. Ketimbang dibiarkan mangkrak apalagi dijadikan alat politik untuk memukul seseorang,” pesannya.

    Jansen menyatakan, yang lalu biarlah berlalu. Saat ini semua kader Demokrat menatap ke depan. Dimanapun posisi Demokrat sekarang berada dalam pemerintahan ini. Pihaknya akan berusaha untuk menyukseskan IKN tentu saja berdasarkan kemampuan keuangan Negara yang ada saat ini.

  • Rocky Gerung: Jokowi Pernah Memamerkan Kemangkrakan Hambalang untuk Mengolok-olok SBY

    Rocky Gerung: Jokowi Pernah Memamerkan Kemangkrakan Hambalang untuk Mengolok-olok SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pernah mengejek proyek Wisma Atlet Hambalang yang dibangun pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Rocky Gerung berkaca dari kedatangan Jokowi ke Hambalang beberapa tahun silam.

    “Presiden Jokowi pada awal beliau memerintah, sepuluh tahun lalu mendatangi Hambalang hanya untuk meledek SBY,” kata Rocky di kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip pada Senin (10/2/2025).

    Dosen Universitas Indonesia (UI) itu menilai Jokowi sengaja ingin mengejek SBY.

    “Jokowi memamerkan kemangkrakan Hambalang untuk mengolok-olok SBY,” kata Rocky Gerung.

    Menurut Rocky Gerung, saat ini situasi sudah berbalik. Dia menyebut IKN Nusantara yang dibangun pada era Jokowi mangkrak.

    Rocky Gerung menilai saat ini Jokowi mendapatkan ejekan setelah anggaran IKN pada 2025 diblokir Kementerian Keuangan.

    “(Sekarang, red) Jokowi sedang diolok-olok melalui penangguhan atau pembatalan anggaran,” kata Rocky Gerung.

    Rocky Gerung pun berandai-andai apabila SBY membalas ejekan yang pernah dilontarkan Jokowi setelah IKN terancam mangkrak.

    “Namun, enggak mungkin kita lihat Pak SBY olok-olok IKN,” kata Rocky Gerung. (Pram/fajar)

  • Reshuffle di Depan Mata, Iwan Fals: Siapa Menteri yang akan Diganti, Kenapa?

    Reshuffle di Depan Mata, Iwan Fals: Siapa Menteri yang akan Diganti, Kenapa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu reshuffle atau kocok ulang menteri kabinet Merah Putih kian berhembus kencang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahkan tak menampik rumor tersebut. Namun sepenuhnya tentu ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Masalah reshuffle, kapan waktunya, dan apakah ada reshuffle atau tidak, itu adalah hak prerogatif Presiden. Tentunya kita tidak ingin mendahului keputusan tersebut. Kita tunggu apakah Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi dan perubahannya nanti.” kata Dasco di Komplek Parlemen, DPR RI, Jakarta, belum lama ini..

    Mengenai informasi adanya Menteri yang tidak seirama, Dasco tidak bisa memastikan apakah evaluasi tersebut akan berujung pada reshuffle atau cukup dengan teguran.

    Pernyataan Dasco ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang reshuffle kabinet masih dalam tahap evaluasi yang dilakukan oleh Presiden, dan keputusan akhir akan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya.

    Beragam respon tentang kocok ulang menteri pada 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dilontarkan masyarakat, khususnya di media sosial.

    Musisi gaek Iwan Fals misalnya, berkomentar singkat tentang hal ini melalui akun X pribadinya.

    “Hayoo siapa mentri yg akan diganti…kenapa,” celoteh pelantun lagu Bento itu dilansir pada Senin (10/2/2025).

    Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menanggapi isu reshuffle dengan menunggu aksi tegas Presiden. Menurut Adian, rakyat mudah menilai mana menteri yang merugikan rakyat dengan kebijakannya.

  • Usai Menang Pilwalkot Makassar, Appi Bidik Ketua Golkar Sulsel

    Usai Menang Pilwalkot Makassar, Appi Bidik Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin, merespons kemungkinan dirinya masuk dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Menurutnya, tidak mengejutkan jika namanya ikut dipertimbangkan mengingat kiprahnya di Golkar.

    “Menjadi sesuatu hal yang naif barangkali kalau nama saya tidak masuk, karena saya memang bersyarat, menjadi ketua (Golkar) Kota Makassar, terus mampu memberikan sumbangsih yang baik untuk (Golkar Sulsel),” ujar Appi, sapaannya kepada awak media (9/2/2025).

    Ia menambahkan, dalam kontestasi politik, rekam jejak dan kontribusi menjadi pertimbangan penting.

    Terlebih, pada Pilkada terakhir, ia berhasil meraih kemenangan dengan dukungan penuh dari Golkar.

    “Dan terakhir kami melalui dukungan Partai Golkar mampu memenangkan Pilkada,” ucapnya.

    Appi menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

    Jika dirinya mendapatkan mandat untuk maju sebagai Ketua Golkar Sulsel, ia siap menjalankan tugas tersebut.

    “(Kalau didorong DPP) Kami ini sami’na wa’atana, kalau ada perintah kami jalankan,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin (Appi), Partai Golkar Makassar berhasil bangkit setelah mengalami kemunduran pada Pemilu 2019.

    Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar Makassar mencatat pencapaian signifikan dengan meraih 97.209 suara atau sekitar 13,34 persen, menempatkan partai ini di posisi kedua setelah NasDem.

    Hasil tersebut memastikan Golkar mendapatkan 6 kursi di DPRD Makassar.