Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Kalah di Pilpres, Rocky Gerung Sebut Ibu Mega Sedang Membersihkan Republik dari Kekaburan Hukum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ kian menjalar ke sejumlah daerah di tanah air. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menilai gerakan itu merupakan bentuk ungkapan ekspresi kekecewaan. Ayah Gibran Rakabuming Raka itu menduga, aksi tersebut adalah ekspresi karena kalah di pemilihan presiden.

    Pengamat Politik Rocky Gerung punya penilaiannya sendiri. Ia memandang munculnya aksi vandalisme ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dan keinginan kuat untu membersihkan bangsa ini dari kekaburan hukum.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” jelas Rocky dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Kamis (13/2/2025).

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung.

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

  • Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Dahnil Pertegas Adanya Gangguan ‘Raja Kecil’, Netizen: Prabowo Itu Presiden Bukan Oposan, Sikat yang Tidak Sejalan

    Fajar.co.id, Jakarta — Isu soal raja kecil yang berupaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo kembali dipertegas oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra itu, Dahnil Anzar Simanjuntak.

    Melalui cuitannya di media Sosial X, @Dahnilanzar, kader Gerindra itu membenarkan adanya raja kecil yang disebutkan Prabowo.

    “Upaya menjegal kebijakan Presiden
    @prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” tulis Dahnil, dikutip dari cuitannya, Rabu (12/2/2025).

    “Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dll,” sambungnya.

    “Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” tandasnya.

    Pernyataan Dahnil yang telah dilihat lebih dari 486 ribu kali itu pun ramai disorot warganet.

    “PS itu Presiden bukan oposan. Pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif. Besar wewenangnya. Kerja cepat, tegas, lugas. Sikat yg gak sejalan. Jgn dikit2 curcol kek emak2 kehabisan sembako ke warung tetangga. Nyerocos, menye2 bibirnya, ghibah kemana2. Teges gitu loh. Lakik kok,” ujar warganet di kolom komentar.

    “Presiden @prabowo adalah Kepala Negara & Kepala Pemerintahan sekaligus Panglima Tertinggi TNI yg dipilih 58,6% masyarakat Indonesia.Berhenti berkeluh kesah & segera ambil tindakan hukum utk “raja-raja kecil” yg menjegal kebijakan Presiden Mudah bukan?,” saran lainnya.

  • Jokowi Sebut Tipikal Gibran Tak Pernah Meminta Masukan Sama Sekali

    Jokowi Sebut Tipikal Gibran Tak Pernah Meminta Masukan Sama Sekali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun anaknya saat ini telah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Jokowi mengaku tidak pernah memberikan masukan.

    Seperti diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merupakan Wakil Presiden. Ia mendampingi Presiden Prabowo sebagai nakhoda Indonesia.

    “Nda pernah (memberikan masukan),” ujar Jokowi dalam kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    Bahkan, kata Jokowi, Gibran pun tidak pernah meminta saran kepada dirinya meskipun ia merupakan mantan orang nomor satu di Indonesia.

    “(Gibran tidak meminta masukan) sama sekali, itu tipikal mas Wapres kan seperti itu,” sebutnya.

    Hanya saja, Jokowi memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak berlebihan. Mengingat, ia hanya seorang Wakil Presiden.

    “Kalau orang bilang, Ojo kemajon. (Jangan berlebih-lebihan) Iya, itu aja. Karena secara konstitusi memang Wakil Presiden itu mendampingi atau membantu Presiden apabila diminta, itu udah,” tandasnya.

    Saat ditanya mengenai kinerja Gibran Rakabuming sejauh ini, Jokowi emoh memberikan jawaban. Ia merasa tidak bisa memberikan penilaian.

    “Kinerjanya, itu masyarakat lah yang menilai, jangan saya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi, blak-blakan mengenai kepemimpinan Presiden ke-8, Prabowo Subianto.

    Ayah Wakil Presiden ini awalnya menanggapi soal video dirinya dan Prabowo sedang bersama di sebuah acara pernikahan.

    Pada video itu, Jokowi dituding sedang melakukan cawe-cawe pada pemerintah Prabowo meskipun ia sudah purna jabatan.

    “Itu guyonan. Malah guyonannya adalah pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo,” ucap Jokowi.

  • Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

  • Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    Aksi Adili Jokowi Makin Meluas, Rocky Gerung Sebut Nama Megawati dan PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai munculnya suara-suara atau gerakan ‘Adili Jokowi’ yang digerakkan sejumlah kelompok masyarakat adalah sebuah bentuk ekspresi dalam negara demokrasi. Hal tersebut tidak bisa dilarang.

    Suara-suara yang menuntut Jokowi diadili beberapa waktu terakhir kian meluas di sejumlah daerah. Mulai dari tulisan di poster, grafiti, maupun menyuarakannya lewat media sosial.

    “Kita nggak pernah tahu siapa yang memasang itu. Kalau kita tidak tahu, maka berarti ada yang tahu bahwa itu tidak perlu dilarang karena itu adalah ekspresi dari mereka yang menginginkan prosedur hukum diberlakukan pada Jokowi,” kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube Deddy Sitorus Televisi, Rabu (12/2/2025).

    Rocky melanjutkan, seruan adili Jokowi bukan tindakan pidana melainkan menyuarakan gagasan untuk menguji argumen publik supaya tidak ada lagi pembodohan di negeri ini.

    “Poster Adili Jokowi itu datang dari keinginan publik untuk membersihkan republik dari kekaburan hukum yang tengah diberantas juga oleh ibu Megawati dan PDIP,” tuturnya.

    “Viralnya itu masuk akal dan kalau kita bikin survei hari ini tapi bukan survei yang dipesan, pasti semua menginginkan supaya diperbanyak ide itu,” sambung dosen Universitas Indonesia itu.

    Kembali Rocky menegaskan suara adili Jokowi bukan pidana tapi hanya pelanggaran ketertiban karena mencoret dinding.

    “Tapi suara itu datang dari nurani yang ingin membersihkan negeri,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suara-suara yang menyerukan agar Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, diadili semakin nyaring terdengar. Desakan ini muncul di tengah berbagai tudingan terhadapnya.

    Mulai dari proyek mangkrak hingga dugaan korupsi yang menyeret namanya ke dalam daftar lima besar pejabat terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Belakangan ini, sejumlah proyek strategis nasional yang digagas di era Jokowi mulai dipertanyakan.

    Salah satunya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang awalnya dijanjikan akan didanai oleh investor, tetapi kini justru bergantung pada APBN.

    Banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menjadi mangkrak, terutama setelah anggaran 2025 untuk IKN dipangkas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Tak hanya itu, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 juga menjadi sorotan.

    Proyek reklamasi yang diklaim sebagai pusat bisnis baru justru memicu polemik terkait penguasaan lahan oleh kelompok tertentu.

    Jokowi dituding memiliki keterlibatan dalam pemberian izin serta kemudahan akses bagi investor yang dekat dengan lingkaran kekuasaannya.

    Di media sosial, tagar #JokowiDiadili mulai ramai digaungkan oleh warganet. Bahkan, di berbagai kota massa aksi menuntut Jokowi diadili.

    Sejumlah aktivis dan tokoh oposisi pun mulai mendesak agar ada audit menyeluruh terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya.

    Meskipun banyak serangan terhadap dirinya, Jokowi terlihat seperti biasa dan menganggap suara-suara tersebut hanya bagian dari demokrasi.

  • Jokowi Sebut Tipikal Gibran Tak Pernah Meminta Masukan Sama Sekali

    Ternyata Jokowi Masih Sering Dikunjungi Menterinya Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski tak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi mengakui bahwa dirinya masih sering menerima kunjungan dari sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam wawancara di kanal YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025), Jokowi menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi, bukan untuk membahas politik atau memberi arahan terkait pemerintahan.

    “Ya silaturahmi biasa dan kangen karena belum pernah ke rumah. Dan juga sudah tiga bulan nggak ketemu, ya ingin mengabarkan. Tidak ada pembicaraan politik,” ungkap Jokowi.

    Sejumlah menteri, seperti Budi Arie Setiadi, diketahui beberapa kali mengunjungi Jokowi di Solo.

    Hal ini pun memicu spekulasi bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintahan saat ini.

    Namun, Jokowi membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur dalam keputusan Prabowo sebagai presiden.

    “Nda, nda (memberikan masukan ke Presiden Prabowo). Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya bicara yang ringan-ringan saja,” ujar Jokowi.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang memiliki pengalaman luas, sehingga tidak perlu ada intervensi dari dirinya.

    “Tidak baik lah saya kira, nanti dikatakan intervensi, dikaitkan dengan cawe-cawe. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo yang juga Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Jokowi di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Solo, pada Selasa (28/1/2025).

  • Masuk Tokoh Terkorup Dunia Versi OCCRP, Jokowi: Masih Ada yang Belum Move On

    Bantah Lakukan Cawe-cawe, Jokowi: Prabowo Presiden yang Sangat Bagus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan presiden Indonesia, Jokowi, blak-blakan mengenai kepemimpinan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Najwa Shihab bertandang ke rumahnya di Solo baru-baru ini.

    Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini awalnya menanggapi soal video dirinya dan Prabowo sedang bersama di sebuah acara pernikahan.

    Pada video itu, Jokowi diframing sedang melakukan cawe-cawe pada pemerintah Prabowo meskipun ia sudah purna jabatan.

    “Itu guyonan. Malah guyonannya adalah pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo,” ujar Jokowi dikutip dalam channel YouTube Najwa Shihab, Selasa (11/2/2025).

    Kata Jokowi, Prabowo bisa menjalankan roda kepemimpinannya sendiri tanpa harus melibatkan dirinya.

    “Gak ada (cawe-cawe), kalau saya melihat kepemimpinan Presiden Prabowo ini sangat baik dan juga kemarin tercermin di kinerja 80,9 persen,” tukasnya.

    Dibeberkan Jokowi, pencapaian dari suksesornya itu tidak pepas dari dukungan masyarakat, DPR, dan seterusnya.

    “Artinya dukungan masyarakat sangat baik, parlemen, DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat-sangat baik,” Jokowi menuturkan.

    Jokowi bilang, khusus dirinya, ia mengakui bahwa Prabowo sangat bagus dalam memimpin Indonesia. Olehnya itu, pencapaian di tiga bulan pertama Prabowo tidak bisa ia nilai dengan angka.

    “Kalau dari saya tidak perlu angka (untuk Prabowo), tapi sangat baik. Saya melihat di tingkat rakyat sangat bagus,” kuncinya.

    (Muhsin/fajar)

  • Said Didu Pertanyakan Tafsiran Berfikir Presiden Prabowo yang Menganggap Ingin Dipecah Bela dengan Jokowi

    Said Didu Pertanyakan Tafsiran Berfikir Presiden Prabowo yang Menganggap Ingin Dipecah Bela dengan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menganggap ada pihak yang ingin membuat hubungannya dengan Mantan Presiden Joko Widodo retak.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Said Didu berpesan bahwa rakyat hanya ingin agar Jokowi bertanggung dengan semua kebohongan, keculasan, korupsi dan nepotisme yang dilakukan di Pemerintahan sebelumnya.

    “Bapak Presiden @prabowo yth, rakyat ingin minta pertanggungjawaban,” tulisnya dikutip Selasa (11/2/2025).

    “Semua kebohongan, keculasan, korupsi, nepotisme dan lain-lain yang dilakukan selama Jokowi jadi pejabat negara,” tambahnya.

    Ulah Jokowi selama dua periode jabatannya ini dianggap merusak negara dan menyesarakan rakyat.

    “Karena telah merusak negara dan menyengsarakan rakyat,” sebutnya.

    Said Didu pun mempertanyakan dengan tegas apakah ini yang dianggap sebagai keinginan rakyat untuk memisahkannya dengan Jokowi.

    “Apakah keinginan rakyat tersebut yang Bapak anggap ingin pisahkan Bapak dengan Jokowi ?,” terangnya.

    Sebelumnya, pernyataan Prabowo Subianto saat berbicara di hadapan peserta Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo, Surabaya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memisahkannya dari Jokowi, namun ia menganggapnya sebagai hal yang tidak perlu ditanggapi secara serius.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

  • Warga Adat Serawai Dipolisikan Usai Dituduh Curi Kelapa Sawit di Kebun Sendiri, Anas Urbaningrum Beri Sindiran Keras

    Warga Adat Serawai Dipolisikan Usai Dituduh Curi Kelapa Sawit di Kebun Sendiri, Anas Urbaningrum Beri Sindiran Keras

    Anton dituduh mencuri buah kelapa sawit, meskipun ia mengklaim bahwa lahan dan tanaman sawit tersebut merupakan miliknya.

    Peristiwa ini terjadi pada Minggu (9/2/2025) di Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

    Menurut keterangan dari Biro Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu, Rendi, Anton ditangkap dan mengalami tindak kekerasan saat sedang memanen buah sawit di lahannya sendiri.

    “Anton dituduh mencuri buah sawit perusahaan, padahal itu adalah miliknya. Saat ditangkap, Anton sempat dipukul,” ungkap Rendi dalam rilis yang diterima awak media.

    Ia menjelaskan bahwa saat kejadian, Anton bersama Jusmani tengah memanen sawit milik keluarganya.

    Sekitar pukul 12.30 WIB, tiga pekerja dari PTPN VII bersama dua petugas keamanan datang dan meminta mereka menghentikan aktivitas panen.

    “Sempat terjadi perdebatan. Namun, karena ini lahan pribadi Anton, keluarga ini tetap melanjutkan panen. Melihat itu, dua petugas keamanan dan pegawai PTPN VII Unit Talo-Pino pun memaksa Anton dan memukulinya di bagian perut,” jelas Rendi.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Seluma, AKP Prengki Sirait, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan Anton setelah diserahkan oleh petugas keamanan PTPN VII.

    Menurut Prengki, terdapat klaim kepemilikan lahan dari kedua belah pihak.

    Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak, terutama dalam konteks konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan.

    Banyak pihak mendesak agar penyelesaian dilakukan secara adil dan transparan demi melindungi hak-hak masyarakat adat.