Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • PSI Soal Tuduhan Demokrat di Balik Roy Suryo: Itu Pendapat Pribadi Ade Armando

    PSI Soal Tuduhan Demokrat di Balik Roy Suryo: Itu Pendapat Pribadi Ade Armando

    “Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi,” kata Ade dikutip pada Minggu (11/1/2026).

    Ia menuturkan bahwa sikap Partai Demokrat dalam sejumlah kasus yang menyeret nama pihak lain sebagai sesuatu yang tidak pantas dan mencoreng etika politik.

    Ade bahkan menyebut partai berlambang bintang mercy itu seharusnya merasa malu atas langkah-langkah yang ditempuh.

    “Sebagaimana dikatakan Partai Demokrat layak malu ya melakukan apa yang mereka lakukan,” sebutnya.

    Ade juga menyinggung istri Sudirowi Budius, yang menurutnya menjadi sasaran tuduhan tanpa dasar yang jelas.

    Ia menegaskan, perlakuan Partai Demokrat terhadap sosok tersebut sangat tidak adil.

    “Ya, terutama mendengar cerita dari istrinya Sudirowi Budius, siapa namanya tadi? Itu apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap seorang, biar bagaimanapun harus disebut, gendernya perempuan,” ucapnya.

    Ia menegaskan, perempuan tersebut sejatinya tidak melakukan kesalahan apa pun, namun justru dituding dengan berbagai tuduhan.

    Padahal, lanjut Ade, pihak yang bersangkutan sudah berupaya memenuhi permintaan Partai Demokrat dan memberikan klarifikasi.

    “Seorang yang sebetulnya tidak melakukan kesalahan apapun, tapi dituduh macam-macam, Budius sendiri sudah berusaha mengklarifikasinya,” Ade menuturkan.

    “Berusaha memenuhi permintaan dari Partai Demokrat, tapi kemudian masih terkena somasi berulang kali,” tambahnya.

  • Kaesang Sesumbar PSI akan Kuasai Jawa Tengah, Peneliti ISEAS: Partai Ini Tidak Punya Prospek

    Kaesang Sesumbar PSI akan Kuasai Jawa Tengah, Peneliti ISEAS: Partai Ini Tidak Punya Prospek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, yang sesumbar partainya akan menguasa Jawa Tengah kini jadi pembahasan publik.

    Bahkan, Peneliti ISEAS Yosuf-Ishak Institute, Made Supriatma, turut mengulas pernyataan putra bungsu Jokowi itu. Dia bahkan mengaku telah beberapa tahun lalu mengamati partai tersebut.

    “Saya ingat sebuah lelucon lama yang pernah diceritakan karib saya.
    Gajah kakinya berapa?
    Empat!
    Kalau Gajrah?
    … diam … tik tok tik tok …
    (nyerah ga bisa jawab)
    Emprat, katanya kalem,” tulis Made Supriatma, mengawali ulasannya.

    Made kemudian membahas pernyataan Kaesang dan mengaitkan pada candaan tersebut.

    “Entah kenapa. Dari sejak awal, saya sudah berfirasat bahwa partai ini, PSI, tidak punya prospek dalam politik Indonesia. Ia salah desain. Salah kedaden,” sambung Made dikutip dari akun media sosialnya, Sabtu (10/1/2026).

    Ketika awalnya berdiri, dia menganggapnya hanya sekedar eksperimen. Kala itu Made mengaku menghargai eksperimen yang berani itu.

    Beberapa orang yang dekat dengan pendiri partai ini mengatakan pada saya, “Kita coba.” Ketuanya seorang perempuan dari golongan minoritas. Mereka juga berbisik tentang siapa yang duitin (hey, saya peneliti! jadi harus tahu yang gituan).

    Kemudian, captive marketnya adalah golongan muda. Gen Z, kata mereka. Dengan segera ia menarik perhatian anak-anak muda.

    Pada 2019, saya ada keliling di Sumatera untuk melihat pemilu. Saya terkesan dengan partai ini. Karena isinya anak-anak muda yang tidak tahu politik, tidak pernah berpolitik, dan sebenarnya tidak tertarik politik. Dan sebagian besar dari mereka, ya, dari golongan minoritas.

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, Appi Tak Terbendung Kantongi Dukungan 21 DPD II

    Jelang Musda Golkar Sulsel, Appi Tak Terbendung Kantongi Dukungan 21 DPD II

    Disebutkan, dukungan 21 dari total 24 DPD II kabupaten dan kota di Sulsel, menurutnya, bukan sekadar angka statistik semata, melainkan sinyal kuat adanya kehendak kolektif untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

    “Angka 21 DPD II itu sangat menentukan. Dalam tradisi Golkar, suara DPD II adalah pemegang kunci. Ini menunjukkan bahwa Appi berhasil membangun simpul kepercayaan yang kuat di tingkat daerah,” jelasnya.

    Dr. Nurmal juga menilai, dengan telah mengantongi mayoritas suara sah, baik secara tertulis maupun lisan, secara matematis posisi Munafri Arifuddin hampir sulit dibendung dalam Musda.

    Bahkan, ia menilai peluang terpilihnya Appi secara aklamasi terbuka lebar jika tidak muncul dinamika signifikan menjelang pelaksanaan Musda.

    Peluang tersebut, lanjut Nurmal, semakin menguat karena posisi Munafri Arifuddin saat ini dinilai sedang berada di puncak performa politiknya.

    Keberhasilannya mengelola DPD II Partai Golkar Kota Makassar, dan Wali Kota Makassar menjadi barometer penting bagi DPD II lain di Sulawesi Selatan dalam melihat kapasitas kepemimpinannya.

    “Para Ketua DPD II melihat Appi sebagai figur yang membawa energi baru. Apalagi memiliki logistik politik yang stabil serta kemampuan manajerial organisasi yang dibutuhkan Golkar untuk menghadapi tantangan politik dan pemilu ke depan,” ungkapnya.

    Dia juga menilai, bergabungnya DPD II Partai Golkar Luwu Timur dan Toraja Utara dalam barisan pendukung Munafri juga dinilai sebagai sinyal bahwa dukungan tersebut tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi telah mampu menembus basis-basis daerah yang sebelumnya masih dinamis.

  • Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    Beda Prabowo, SBY, dan Pengaruh Politik Jokowi Terhadap Elektoral Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Burhan menelaah tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen, yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini.

    “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhanuddin Muhtadi dalam podcast Total Politik episode berjudul “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77%, elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29%, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Dia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurutnya tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan.

    Partai tersebut juga tidak mengambil peran oposisi yang tegas. “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegas Burhan.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem. Karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Didi Irawadi: Partai Kecil Dukung Pilkada Lewat DPRD Sama Saja Gali Kubur Sendiri

    Didi Irawadi: Partai Kecil Dukung Pilkada Lewat DPRD Sama Saja Gali Kubur Sendiri

    “Mereka bukan tamu utama, apalagi tuan rumah. Saat keputusan diambil, suara mereka tenggelam bersama ilusi ikut berkuasa,” lanjut Didi.

    Soal alasan efisiensi yang kerap dijadikan pembenaran, Didi menilai argumen tersebut menyesatkan. Ia menegaskan, yang dikorbankan bukan anggaran, melainkan hak rakyat untuk memilih.

    “Katanya pilkada oleh DPRD demi efisiensi. Padahal yang dipangkas bukan anggaran, tapi kedaulatan rakyat,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung pergeseran demokrasi dari ruang publik ke ruang tertutup elite politik.

    “Demokrasi dipindahkan dari bilik suara ke ruang rapat tertutup, dari kehendak publik ke aritmatika kursi,” terangnya.

    Dalam kondisi itu, lanjut Didi, partai besar akan semakin nyaman mengendalikan hasil, sementara partai kecil perlahan tersingkir.

    “Yang besar makin santai mengunci hasil, yang kecil sibuk menghibur diri sambil tersingkir pelan-pelan,” tandasnya.

    Didi mengingatkan, sistem tersebut akan melahirkan kepala daerah yang minim legitimasi publik karena lahir dari kompromi elite, bukan kompetisi gagasan.

    “Rakyat diminta percaya, elite minta dimaklumi. Kepala daerah lahir dari kompromi elite, bukan adu gagasan atau rekam jejak,” imbuhnya.

    Didi kemudian memberikan peringatan terkait masa depan demokrasi jika suara rakyat terus dikesampingkan.

    “Murah di prosedur, mahal di legitimasi. Jika kekuasaan terus dirawat tanpa suara rakyat, jangan heran bila apatisme membengkak, demokrasi yang dikebiri hanya melahirkan pemimpin yang takut kritik dan alergi suara berbeda,” kuncinya.

  • Bahas Pilkada Dipilih DPRD hingga Pandji, Podcast Ahok di YouTube Denny Sumargo Sempat Hilang

    Bahas Pilkada Dipilih DPRD hingga Pandji, Podcast Ahok di YouTube Denny Sumargo Sempat Hilang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ocehan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi buah bibir. Makin tersorot setelah videonya menghilang dari YouTube.

    Video itu sebelumnya muncul selama sekitar 19 menit di kanal CURHAT BANG milik Denny Sumargo pada Rabu, 7 Januari 2026. Namun diduga terkena takedown.

    Pada Kamis, 8 Januari 2026, video tersebut kembali ditayangkan di kanal yang sama. Kini video itu sudah bisa kembali ditonton.

    Di video itu, Ahok banyak mengulas dinamika politik dan hukum, terutama terkait pencalonan kepala daerah. Dia menyinggung pengalamannya saat memilih mundur dari jabatan demi maju ke posisi yang lebih tinggi.

    “Mereka (pejabat yang lebih tinggi) bikin peraturan waktu itu, bupati yang mau jadi gubernur harus berhenti, supaya saya takut,” ujar Ahok.
    
“Maksudnya gitu loh, dia akhirnya kaget saat saya berhenti beneran,” tambahnya.

    Ahok juga mengkritik aturan Pilkada yang menurutnya kerap berubah dan seolah diarahkan pada individu tertentu.

    “Jangan main-main suka-suka gitu. Lagi mau sikat Ahok, bikin A. Begitu enggak yang lain, bikin B,” ungkapnya.

    “Masa gara-gara saya mau maju jadi 10 tahun, saya mesti berhenti setengah tahun. Dari mana dasar hukumnya?” lanjut Ahok.

    Dia menilai kebijakan tersebut muncul karena adanya ketakutan jika petahana kembali terpilih.
    
“Ini sudah kayak ketakutan saya itu bisa terpilih lagi tahu enggak? Suruh saya berhenti dengan cara diputusin dong,” katanya.

    
“Saya datang MK diketawain. Eh, MK putusin enggak perlu berhenti lagi tuh bisa segala macam. Jadi mereka saya bilang, hukum kok cuma buat target orang tertentu gitu,” sambung Ahok.

  • Ade Armando Sindir Pandji: Cuma Komedi atau Ada Agenda?

    Ade Armando Sindir Pandji: Cuma Komedi atau Ada Agenda?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PSI Ade Armando, turut angkat bicara terkait materi yang ditampilkan komika Pandji Pragiwaksono dalam spesial show bertajuk Men’s Rea.

    Armando mengatakan, terdapat kesan kuat bahwa materi tersebut sarat muatan kebencian terhadap Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya menangkap kesan Panji memang sangat benci pada Gibran dan ingin men-share kebencian itu kepada para fansnya,” ujar Armando dikutip pada Jumat (9/1/2026).

    Menurut Armando, pertanyaan mendasar yang muncul justru terkait motif di balik sikap tersebut.

    “Pertanyaannya, mengapa? Ini yang sangat mengganggu saya,” timpalnya.

    Ia juga menyinggung klaim Pandji yang menyebut ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat.

    Mamun, kata dia, pendekatan yang digunakan justru menimbulkan tanda tanya.

    “Dia bilang dia ingin agar masyarakat Indonesia tidak. Tapi joke-joke yang dia gunakan justru menunjukkan keterbatasan pengetahuan dia,” tukasnya.

    Lebih jauh, Armando menduga ada kemungkinan agenda lain di balik materi yang disampaikan Pandji.

    Ia mengaitkan hal tersebut dengan rekam jejak politik sang komika.

    “Tapi bisa jadi memang ada agenda lain di belakang Panji. Kita tentu masih ingat dia adalah tim sukses Anies Baswedan di masa lalu,” terangnya.

    Armando kemudian menarik benang merah dengan konstelasi politik ke depan.

    Ia menyebut, jika Anies Baswedan kembali maju pada Pilpres 2029 dan popularitas Gibran terus meningkat, maka posisi Gibran masih sangat strategis.

    “Jadi kalau Anies diperkirakan akan maju lagi dalam Pilpres 2029 dan saat ini popularitas Gibran semakin meningkat,” Armando menuturkan.

  • Jokowi Dikabarkan akan ke Makassar 29 Januari, Ada Agenda Akbar

    Jokowi Dikabarkan akan ke Makassar 29 Januari, Ada Agenda Akbar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Januari 2026.

    Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta seluruh jajaran pengurus DPP, DPW, hingga kader di seluruh Indonesia akan menghadiri acara akbar ini.

    Tak terkecuali Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digadang-gadang sebagai sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga masuk dalam daftar tamu undangan.

    Sekretaris PSI Sulsel Indira Mulyasari Paramastuti mengaku belum ada konfirmasi lanjutan apakah Jokowi akan hadir dalam Rakernas PSI di Kota Makassar. Namun ia tak membantah Jokowi masuk dalam daftar tokoh inti yang diundang.

    “Kita belum ada kepastian kalau Pak Jokowi (hadir). Cuma Mas Ketua Umum (Kaesang Pangarep) dan rombongan DPP PSI,” ujar Indira kepada wartawan di Makassar belum lama ini.

    Termasuk kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, PSI Sulsel belum bisa menjawab gamblang karena sejauh ini belum ada petunjuk dari DPP terkait kehadiran kedua tokoh sentral tersebut.

    “Belum ada kepastian karena belum ada petunjuk dari DPP karena kita baru dijadwalkan rapat persiapan dengan DPP PSI. Rencana rapat hari ini, Kamis. Tapi kalau untuk di Rundown (susunan acara) Rakernas PSI, belum ada,” ungkap Indira.

    Bagi kader PSI, Jokowi adalah patron yang bisa menjadi salah satu penentu kemenangan PSI di Pemilu 2029 mendatang. Tak hanya itu, PSI bahkan mendudukkan ayah ketua umum PSI Kaesang Pangarep itu sebagai presiden terbaik RI yang dilahirkan dari rahim rakyat.

  • Demokrat Join Barisan Prabowo Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Loyalis Jokowi: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Join Barisan Prabowo Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Loyalis Jokowi: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto mengomentari sikap Partai Demokrat. Semulanya menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih PDRD, kini malah mendukung.

    Menurut Dede, perubahan sikap itu tidak serta merta. Tapi karena kepentingan.

    “Politik itu kepentingan,” ujar Dede yang juga merupakan loyalis Jokowi ini, dikutip dari unggahannya di X, Kamis (8/1/2026).

    Dia menegaskan, politik bukan kitab suci. Menurutnya, perubahan sikap dalam politik bisa saja terjadi.

    “Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta.
    Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” ucapnya.

    Baginya, politik dak mengenal kawan atau lawan. Intinya adalah kepentingan.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu: kepentingan,” pungkas Dede.

    Diberitakan sebelumnya, Demokrat kerap mengkritik wacana Pilkada dipilih DPRD. Karena dianggap tidak demokratis.

    Belakangan, sikapnya berubah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

    “Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman kepada jurrnalis, Selasa (6/1).

    Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan saat ini.

  • Amien Rais Juluki Jokowi Bapak Korupsi Indonesia, Jadikan DPR Tukang Stempel

    Amien Rais Juluki Jokowi Bapak Korupsi Indonesia, Jadikan DPR Tukang Stempel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pentolan Partai Ummat, Amien Rais menjuluki Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai Bapak Korupsi Indonesia. Dia menilai korupsi makin dahsyat di era eks kader PDIP itu.

    “Di Indonesia, jenis korupsi dari skala provinsi, kabupaten, kota, sampai istana presiden, pusat korupsi di era Jokowi makin dahsyat,” kata Amien Rais dikutip dari video yang dia unggah di Instagram, Kamis (8/1/2026).

    “Korupsi dilakukan secara terang benderang,” tambahnya.

    Amien Rais mengatakan, julukan korupsi itu berangkat dari tiga hal. Itu, kata dia, telah menjadi preseden.

    “Jokowi sebagai bapak korupsi di Indonesia, telah memberikan contoh dalam tiga hal,” ujarnya.

    Hal pertama, dia mengungkapkan Jokowi selama rezimnya menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tukang stempel.

    “Jokowi menghancurkan demokrasi dengan menjadikan DPR sebagai tukang stempel keinginan busuknya,” ucap Amien.

    Kedua, Amien Rais menyebut Jokowi memanfaatkan kepolisian. Polisi seolah jadi kuda tunggangan.

    Terakhir, dia menyinggung jejak Jokowi di lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ketiga, menjadikan KPK sebagai mitra kerja yang setia pada Jokowi. Jadi mustahil KPK berani menyentuh
    Jokowi sekeluarga,” imbuhnya.

    Dia mengungkapkan Jokowi selama berkuasa, sangat sukses melakukan kooptasi di hampir semua lembaga tinggi negara.

    “Semua lembaga tinggi negara, tidak ada yang luput dari tangan beracun Mukidi atau Jokowi,” ujarnya.

    Dua periode berkuasa, Amien menilai Jokowi sukses dalam menghancurkan bangsa dan negara.