Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Ferry Irwandi Tantang Terjun Langsung ke Lokasi Bencana: Relawan-relawan Pun Udah pada Tumbang

    Ferry Irwandi Tantang Terjun Langsung ke Lokasi Bencana: Relawan-relawan Pun Udah pada Tumbang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konten kreator, Ferry Irwandi, menekankan pentingnya kerja bersama dalam pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Aktivis muda yang pernah jadi PNS ini menyampaikan, tidak boleh ada perpecehan atau ego masing-masing dalam penyelesaian kasus ini.

    “Kalau di lapangan Om. Gue bisa ngomong kayak gini. Lapangan dan sosial media itu 180 derajat berbeda gitu. Di lapangan itu benar-benar lu ngelihat Indonesia itu bersatu gitu,” kata Ferry dalam Podcast Deddy Corbuzier dikutip Sabtu (20/12/2025).

    Ferry melanjutkan, kegaduhan di media sosial hanya mengganggu jalannya pemulihan. Dia menantang pihak-pihak yang membuat gaduh agar turun langsung ke lokasi bencana.

    “Makanya itu cuma bilang ke pihak-pihak lain turunlah 5 hari di situ, nggak akan bisa ngomong apapun gitu. 5 hari ya. 5 hari saja. Sosial media dan lapangan itu beda,” tambahnya.

    Dia membeberkan bahwa melihat langsung kondisi masyarakat di lokasi terdampak. Para warga disebut menyambut baik bantuan yang datang.

    “Dan semuanya itu welcome om. Semuanya itu benar-benar welcome,” sambungnya.

    Ferry menyadari bahwa kehadiran media sosial yang sangat masif membuat penanganan bencana semakin kompleks. Oleh karena itu, butuh kedewasaan dari masyarakat dalam mencerna informasi yang diterima.

    “Gue ngebayangin, orang-orang harus tahu ini gak bisa dilakukan secara instan. Relawan-relawan pun udah pada tumbang,” tambahnya.

    Ferry juga meminta semua pihak untuk bersatu dan fokus dalam membantu penanganan bencana. Dia berharap jangan sampai ada lagi konflik kepentingan di media sosial.

  • Pria Pembela Nenek Beli Roti dengan Uang Tunai Tuai Apresiasi, Warganet: Digital Boleh, tapi Jangan Menanggalkan Kearifan

    Pria Pembela Nenek Beli Roti dengan Uang Tunai Tuai Apresiasi, Warganet: Digital Boleh, tapi Jangan Menanggalkan Kearifan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Video viral seorang nenek mengalami penolakan saat hendak melakukan pembayaran secara tunai di salah satu gerai Roti O Jakarta, hingga kini masih jadi perbincangan hangat.

    Pasalnya, peristiwa tersebut kemudian memicu protes dari seorang pria yang menilai bahwa uang kartal (kertas & logam) masih merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

    Kejadian viral itu memunculkan pandangan publik mengenai penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai.

    Banyak pula yang memuji sikap sang pria yang dengan berani memprotes karena rasa kemanusiaan.

    “Jempol10 bang ..setuju setuju❤️,” tulis akun yniarti05_, di kolom komentar unggahan Instagram @fajaronline.

    “Harusnya roti O @rotio.indonesia tetap terima layanan uang tunai di seluruh Indonesia. Karena itu masih sah, dan akan menjadi tidak inklusif produk ini jika tetap memaksakan menerima metode pembayaran cashless. Digital boleh, tapi jangan menanggalkan kearifan,” balas akun @amulhb.

    “Pernah terjadi sama saya di bandara, mau bayar tidak bisa tunai pdhal cuma beli 1 buah roti, sy tanya bgm ketika ada nenek2 yg tidak punya hp dan lapar tidak bisa beli roti? Sy sarankan utk disampaikan ke pihak managernya katanya SOP perusahaannya seperti itu karyawan hanya menjalankan tugasnya. Semua orang punya hak membeli tapi knp harus dibedakan yg punya hp/kartu? Miris… 😢,” ujar lainnya.

    “Bener… nyusahin bgt… ga semua kali punya dompet digital…,” kata lainnya.

    Sebelumnya, Pakar Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Rahman Syamsuddin mengungkapkan, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

  • Azzam Mujahid Kuliti Pernyataan Seskab Teddy: Jangan Gaslighting Relawan

    Azzam Mujahid Kuliti Pernyataan Seskab Teddy: Jangan Gaslighting Relawan

    “Dan daerah mana yg masih membutuhkan prioritas (misalnya, desa-desa terisolir di 12 kecamatan terdampak),” lanjut Azzam.

    Selain itu, ia mengusulkan penyediaan hotline khusus yang mudah diakses masyarakat terdampak.

    “Selain itu, siapkan nomor hotline khusus yang mudah diakses oleh semua masyarakat terdampak,” terang dia.

    Menurut Azzam, hotline tersebut dapat menjadi jalur langsung bagi warga untuk melaporkan kebutuhan mendesak atau kekurangan logistik.

    “Sehingga mereka bisa melaporkan kekurangan logistik atau kebutuhan mendesak langsung ke petugas, seperti yang disarankan Seskab sendiri untuk disampaikan ke TNI, Polri, atau BNPB,” jelasnya.

    Tidak lupa, Azzam menyinggung soal narasi relawan yang dinilai lebih dominan di media sosial dibandingkan informasi resmi pemerintah.

    Ia menegaskan hal tersebut seharusnya disikapi dengan perbaikan komunikasi, bukan saling menyalahkan.

    “Terakhir, jika narasi relawan lebih viral di media sosial dibandingkan upaya pemerintah, solusinya bukan dengan gaslighting atau menyalahkan pihak yang sudah membantu dengan ikhlas sambil membandingkan dengan kinerja pemerintah, melainkan perbaiki tata laksana komunikasi dan publikasi,” tegasnya.

    Ia pun mengaku sependapat dengan pernyataan Seskab bahwa bantuan harus dilakukan secara tulus tanpa menggiring opini negatif.

    “Seperti yg disampaikan Seskab, bantuan harus tulus tanpa menggiring opini negatif. Saya setuju,” katanya.

    Namun demikian, Azzam mempertanyakan respons pemerintah yang menurutnya justru memicu persepsi negatif di ruang publik.

  • Sindir Media dan Influencer agar Tak Giring Opini, Seskab Teddy: Gunakan Pengaruh dengan Bijak

    Sindir Media dan Influencer agar Tak Giring Opini, Seskab Teddy: Gunakan Pengaruh dengan Bijak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyentil media dan pemengaruh dalam menyampaikan informasi penganan bencana di Sumatera. Dia meminta agar pengaruh tersebut digunakan dengan bijak.

    Itu diungkapkan Teddy dalam konferensi pers penanganan bencana. Berlangsung di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.

    Mulanya, Teddy menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor. Termasuk antara pemerintah dan media.

    “Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, energi positif,” kata Teddy.

    Dia mengatakan mestinya seluruh pihak membangun narasi optiisme. Saling bantu dan sebarkan energi.

    “Ayo kita sama-sama, saya ada di sini. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum. Ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi,” ujar Teddy

    Teddy juga mengatakan pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya sejak awal dalam pengangan bencana.

    Walau demikian, Teddy mengakui penanganan belum sepenuhnya sempurna.

    Dia lalu kembali menyentil media dan pemengaruh. Menurutnya, keistimewaan dalam memngaruhi mestinya digunakan secara bijak.

    “Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia meminta agar pemengaruh dan media tak menggiring-giring opini.

    “Bukan sebaliknya, memperumit, sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sindir Media dan Influencer agar Tak Giring Opini, Seskab Teddy: Gunakan Pengaruh dengan Bijak

    Sindir Media dan Influencer agar Tak Giring Opini, Seskab Teddy: Gunakan Pengaruh dengan Bijak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyentil media dan pemengaruh dalam menyampaikan informasi penganan bencana di Sumatera. Dia meminta agar pengaruh tersebut digunakan dengan bijak.

    Itu diungkapkan Teddy dalam konferensi pers penanganan bencana. Berlangsung di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Desember 2025.

    Mulanya, Teddy menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor. Termasuk antara pemerintah dan media.

    “Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, energi positif,” kata Teddy.

    Dia mengatakan mestinya seluruh pihak membangun narasi optiisme. Saling bantu dan sebarkan energi.

    “Ayo kita sama-sama, saya ada di sini. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin ketawa, timbulkan senyum. Ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi,” ujar Teddy

    Teddy juga mengatakan pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya sejak awal dalam pengangan bencana.

    Walau demikian, Teddy mengakui penanganan belum sepenuhnya sempurna.

    Dia lalu kembali menyentil media dan pemengaruh. Menurutnya, keistimewaan dalam memngaruhi mestinya digunakan secara bijak.

    “Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak,” ucapnya.

    Lebih jauh, dia meminta agar pemengaruh dan media tak menggiring-giring opini.

    “Bukan sebaliknya, memperumit, sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja,” ujarnya.
    (Arya/Fajar)

  • Libur Sekolah, BGN Pastikan Ibu Hamil-Menyusui dan Anak Balita Tetap Terima MBG

    Libur Sekolah, BGN Pastikan Ibu Hamil-Menyusui dan Anak Balita Tetap Terima MBG

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kelompok rentan yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok 3B) tetap menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) enam hari dalam sepekan, meski sekolah memasuki masa libur semester.

    Kebijakan ini merujuk pada Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.

    Dalam pedoman tersebut, BGN memastikan bahwa pelayanan bagi Kelompok 3B tidak mengalami jeda karena mereka merupakan penerima manfaat yang membutuhkan asupan gizi rutin serta terukur. Distribusi MBG bagi kelompok ini dilaksanakan secara reguler dari Senin hingga Sabtu, tanpa penyesuaian jadwal meskipun sekolah libur.

    Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa keberlanjutan layanan ini menjadi prioritas karena risiko kekurangan gizi justru dapat meningkat pada masa libur ketika pola makan keluarga tidak terpantau.

    “Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah kelompok yang paling membutuhkan perhatian. Karena itu, meskipun sekolah libur, distribusi MBG untuk Kelompok 3B tetap berjalan enam hari sepekan. Ini merupakan amanat pedoman resmi dan wujud komitmen negara menjaga gizi sejak dini,” jelas Hida di Jakarta, dilansir pada Sabtu (20/12).

    Hida menjelaskan bahwa pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN tersebut menjadi dasar operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dalam memastikan distribusi tetap aman, higienis, dan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).

  • Islah Bahrawi Buka Kartu, Konflik PBNU Disebut Beraroma Proyek Tambang

    Islah Bahrawi Buka Kartu, Konflik PBNU Disebut Beraroma Proyek Tambang

    “Karena uang PT APN itu tercatat masuk ke rekening PBNU itu kurang lebih sekitar lima kali dari sejak Januari 2024,” ungkap Islah.

    Ia merinci, dana tersebut tercatat melalui mekanisme RTGS dengan keterangan jaminan kerja sama tambang batu bara.

    “Rp6 miliar bahasanya bahasa dari RTGS nya itu jaminan kerjasama tambang batubara, IUPK PT BUMN,” jelasnya.

    Islah juga menyebut keterlibatan perusahaan yang disebut sebagai entitas PBNU.

    “Ini perusahaannya PBNU dari Sarana Karunia Perkasa Penjaring (SKPP),” katanya.

    Namun, ia menduga terjadi perubahan skema perusahaan dalam transaksi tersebut.

    “Ini pasti perusahaan cangkangnya juga saya nggak tahu kemudian didivert dari SKPP ini, di akhir-akhir transaksi, akhirnya menjadi APN, Anugerah Perdana Nusantara,” bebernya.

    Kata Islah, aliran dana terus berlanjut, termasuk pada awal Februari.

    “Yang 5 Februari ini kemungkinan juga dari APN, setelah itu dari APN seterusnya,” terang dia.

    Ia menduga, semula kerja sama dirancang melalui SKPP, namun kemudian dialihkan ke perusahaan lain.

    “Jadi mungkin tadinya yang mau dipakai itu PT SKPP. Tapi kemudian dia berubah,” imbuhnya.

    Islah memperkirakan total dana yang masuk ke PBNU dari rangkaian transaksi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

    “Yang men-transfer uang ini jumlah totalnya kalau nggak salah memang Rp40 miliar kalau kita hitung,” Islah menuturkan.

    Dana itu, lanjut Islah, masuk langsung ke rekening PBNU dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.

    “Nah itu masuk ke rekening PBNU memang dan yang punya akses terhadap rekening itu pasti bendara umum,” tegasnya.

  • Sebut Perpol Nomor 10/2025 Mengkhianati UUD 45, Eks Intelejen: Nggak Mungkin Kapolri Jalan Sendiri

    Sebut Perpol Nomor 10/2025 Mengkhianati UUD 45, Eks Intelejen: Nggak Mungkin Kapolri Jalan Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terbitnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 menjadi sorotan tajam sejumlah pihak.

    Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Infanteri (Purn) Sri Rajasa Chandra, secara terbuka mengkritik kebijakan Polri yang dinilainya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025.

    Sri Rajasa menegaskan bahwa Perpol No.10/2025 tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ia menyebut aturan itu sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi.

    “Ini bukan sekadar pembangkangan. Ini pengkhianatan terhadap konstitusi. Mengkhianati putusan MK sama saja mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam podcast Abraham Samad Speak Up, dikutip pada Sabtu (20/12).

    Menurutnya, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak boleh dilangkahi oleh peraturan di bawahnya. Ia mempertanyakan keberanian Polri menerbitkan aturan yang justru memberi ruang bagi anggota aktif menempati jabatan sipil.

    “Kalau putusan MK itu final, lalu dilawan dengan Perpol, berarti ini perlawanan terhadap hukum,” kata Sri Rajasa.

    Dalam dialog bersama Abraham Samad, Sri Rajasa juga menyinggung posisi Presiden dalam polemik ini. Ia meyakini Kapolri tidak mungkin mengambil keputusan strategis tanpa sepengetahuan Presiden.

    “Enggak mungkin Kapolri jalan sendiri. Kalau ini diumumkan, berarti sudah mendapatkan persetujuan Presiden,” tegasnya.

    Ia merujuk pada ketentuan bahwa kebijakan Kapolri yang berdampak luas dan memiliki implikasi politik harus mendapatkan persetujuan Presiden. Namun hingga kini, belum terlihat sikap tegas dari Presiden terkait polemik tersebut.

  • Sebut Salah Logika, Boni Hargens Paparkan 5 Logical Fallacies Komisi Reformasi Polri

    Sebut Salah Logika, Boni Hargens Paparkan 5 Logical Fallacies Komisi Reformasi Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis hukum dan politik Boni Hargens menilai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 justru sejalan dengan dan memperkuat pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan, regulasi tersebut dirancang untuk menerjemahkan putusan MK ke dalam mekanisme internal Polri yang lebih operasional dan terukur, bukan untuk menabrak konstitusi.

    Pandangan itu disampaikan Boni merespons kritik sejumlah tokoh yang tergabung dalam Komisi Reformasi Polri, termasuk Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie, yang menilai Perpol 10/2025 bertentangan dengan putusan MK.

    “Meskipun para tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengalaman yang tidak diragukan, argumentasi mereka terkait Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengandung sejumlah kesesatan berpikir atau logical fallacies yang dapat melemahkan kekuatan hukum dan rasionalitas dari posisi mereka,” ujar Boni dalam keterangannya, Jumat, 19 Desember 2025.

    Menurut Boni, kesalahan logika tersebut berpotensi mengaburkan fakta, memengaruhi emosi publik, dan menggeser substansi persoalan hukum yang seharusnya menjadi fokus utama. Dampaknya, opini publik bisa terbentuk secara tidak adil dan memicu polarisasi tanpa dasar pemahaman hukum yang tepat.

    Boni kemudian mengurai lima bentuk kesesatan berpikir yang, menurutnya, kerap muncul dalam kritik Komisi Reformasi Polri terhadap Perpol 10/2025, yakni ad hominem, straw man, false dilemma, red herring, dan appeal to emotion.

    Pertama, ia menyoroti penggunaan argumen ad hominem, yakni kritik yang menyerang pribadi atau motif pembuat kebijakan alih-alih membedah substansi aturan. Menurut Boni, pola ini merusak diskursus hukum karena mengalihkan perhatian dari isi regulasi.

  • Jalan Islah Terjal! Rais Aam dan Ketua Umum PBNU Didesak Mundur, Tokoh NU: Serahkan Mandat Organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi

    Jalan Islah Terjal! Rais Aam dan Ketua Umum PBNU Didesak Mundur, Tokoh NU: Serahkan Mandat Organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf untuk mundur dari jabatannya dan menyerahkan tampuk kepemimpinan organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi. Desakan ini disampaikan sebagai respons atas konflik internal yang dinilai kian mengkhawatirkan di tubuh PBNU.

    Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru NU, Herry Haryanto Azumi, menilai langkah tersebut merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini. Ia menyebut penyerahan mandat kepada Ahlul Halli Wal Aqdi menjadi solusi yang paling tepat untuk mengakhiri perbedaan dan menjaga keutuhan organisasi.

    “Kami meminta secara hormat kepada yang mulia Rais Aam PBNU dan Ketua Umum untuk menyerahkan mandat organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi, karena ini adalah cara terbaik untuk keluar dari konflik dan perbedaan,” ucapnya saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

    Herry menegaskan, konflik yang terus berlarut-larut berpotensi membahayakan masa depan organisasi dan umat secara luas. Menurutnya, perpecahan di internal NU tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak lebih luas, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

    “Kalau kita tidak bisa keluar dari perbedaan ini dengan baik, maka kita sedang membahayakan masa depan organisasi, kita membahayakan ummat, kita membahayakan bangsa dan negara,” ucap Ketua PP ISNU tersebut.

    Oleh karena itu, Herry menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus NU, mulai dari tingkat wilayah hingga cabang, untuk mengikuti arahan Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai upaya mencari solusi terbaik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi agar tidak terjebak dalam konflik kepengurusan.