Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Nasional

  • Bantuan 30 Ton Beras dari UEA Dikembalikan, Laode M Syarif: Kebodohan Diselimuti Kesombongan

    Bantuan 30 Ton Beras dari UEA Dikembalikan, Laode M Syarif: Kebodohan Diselimuti Kesombongan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyorot tajam terkait bantuan beras 30 ton.

    Bantuan ini disebut datang dari bantuan negara asing yaitu Uni Emirat Arab (UEA).

    Bantuan beras hingga 30 ton ini ditujukan ke lokasi terdampak banjir di Kota Medan.

    Namun yang disorot oleh Laode M Syarif adalah kabar soal bantuan tersebut yang dikembalikan.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia memberikan sindiran dan menyebut hal ini sebagai kesombongan.

    “Ketika Kebodohan diselimuti kesombongan 😩,” tulisnya dikutip Jumat (19/12/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan 30 ton beras dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang ditujukan bagi korban banjir.

    Wali Kota Medan Rico Waas menyebut pengembalian ini dilakukan usai pihaknya melakukan pengecekan regulasi dari Pemerintah Pusat.

    “Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian. Kita cek BNPB juga, dan Kementerian Pertahanan bahwasanya memang melalui koordinasi semua, ini tidak diterima dulu,” ujar Rico

    Adapun alasan pengembalian ini dilakukan lantaran pemerintah pusat memang tidak mengizinkan bantuan dari asing untuk korban bencana.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Eks Menlu Malaysia Minta Tito Sekolah Lagi Agar Lebih Beradab, Henri Subiakto: Dia Punya Ikatan Erat dengan Sumatra

    Eks Menlu Malaysia Minta Tito Sekolah Lagi Agar Lebih Beradab, Henri Subiakto: Dia Punya Ikatan Erat dengan Sumatra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Prof. Henri Subiakto, turut memberikan tanggapan atas pernyataan mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Rais Yatim baru-baru ini.

    Seperti diketahui, Datuk Rais sebelumnya menyinggung sikap Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dan menyarankan agar belajar kembali berkomunikasi secara baik dan beradab.

    Prof. Henri menjelaskan bahwa Datuk Rais Yatim bukanlah sosok sembarangan dalam dunia politik dan pemerintahan Malaysia.

    Baginya, Rais Yatim memiliki rekam jejak panjang serta kedekatan historis dan kultural dengan Indonesia, khususnya wilayah Sumatra.

    “Beliau ini Datuk Rais Yatim. Dia juga mantan menteri Penerangan atau informasi Malaysia saya pernah beberapa kali bertemu,” ujar Prof. Henri.

    Ia menambahkan, latar belakang keluarga Rais Yatim turut memengaruhi cara pandang dan sensitivitasnya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Indonesia.

    “Aslinya Datuk Rais Yatim ini keturunan dari Bukit Tinggi, makanya dia punya ikatan erat dengan Sumatra dan kultur Melayu,” lanjutnya.

    Prof. Henri menuturkan, pernyataan Rais Yatim tersebut lahir dari kedekatan emosional dan kultural, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap etika komunikasi antarpemimpin di kawasan serumpun.

    Ia menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki dimensi sejarah dan budaya yang kuat, sehingga bahasa dan sikap para pejabat publik kerap mendapat sorotan luas dari kedua belah pihak.

    Sebelumnya, pernyataan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang menilai bantuan dari Malaysia untuk korban bencana di Sumatra “tak seberapa”, menuai polemik dan memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Malaysia.

  • Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    Kabar Bantuan Asing untuk Korban Bencana Ditolak Pemerintah, Anwar Abbas Ingatkan Anjuran Agama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kabar bantuan asing yang ditujukan kepada korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) ditolak oleh pemerintah, mengangetkan banyak pihak di tanah air.

    Pasalnya, kondisi masyarakat terdampak bencana di beberapa daerah hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Beberapa bahkan dilaporkan masih kesulitan mendapatkan bahan makanan terutama wilayah yang masih terisolasi.

    Merespons kabar tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyebutkan Islam sebenarnya mengajarkan umat untuk membantu saudara yang kesusahan.

    Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan soal fenomena pemerintah daerah menolak bantuan asing, terutama dari Uni Emirat Arab (UEA).

    “Dalam agama Islam, jika ada saudara kita yang ditimpa musibah atau berada dalam kesusahan, kita diminta oleh agama kita untuk membantu mereka,” kata Anwar melalui layanan pesan, Jumat (19/12).

    Terlebih lagi, kata dia, membantu masyarakat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang saat ini terdampak banjir serta longsor.

    Anwar mengatakan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengakibat ribuan orang meninggal dunia dan hilang hingga ribuan rumah rusak serta hanyut terbawa arus.

    Pengamat sosial dan ekonomi itu mengapresiasi respons saudara dari Malaysia dan UEA serta negara-negara lain yang mengirim bantuan menolong warga Aceh, Sumut, hingga Sumbar.

    Namun, Anwar mengaku terkejut melihat sikap pemerintah di Indonesia yang menolak bantuan ketika banyak warga kesusahan.

  • Perpol Nomor 10 Bikin Ribut, Jhon Sitorus Minta Polisi Tidak Bikin Aturan Sendiri di Negara Demokrasi

    Perpol Nomor 10 Bikin Ribut, Jhon Sitorus Minta Polisi Tidak Bikin Aturan Sendiri di Negara Demokrasi

    “Negara ini adalah negara demokrasi, bukan semi militeristik apalagi sampai terkesan otoritarian,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prof. Mahfud MD kembali bicara mengenai Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

    Berbicara sebagai ahli hukum, Mahfud secara tegas menyebut regulasi tersebut sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan hukum.

    Mahfud mengawali penjelasannya dengan meluruskan pemahaman publik terkait peran Komisi Percepatan Reformasi Polri.

    Ia menegaskan, komisi tersebut bukan lembaga penanganan kasus hukum.

    “Tim Reformasi Polri ini bukan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menilai satu tindakan hukum, untuk meyelesaikan kasus. Kita ini tim untuk menyiapkan kerangka kebijakan baru tentang Polri,” kata Mahfud, Selasa (16/12/2025).

    Dikatakan Mahfud, masih banyak masyarakat yang keliru memahami tugas komisi tersebut.

    Ia bahkan mencontohkan sejumlah laporan yang masuk namun sama sekali tidak berkaitan dengan agenda reformasi.

    “Jadi kalau sifatnya kasus, pembunuhan, korupsi, penganiayaan, banyak tu orang nda ngerti dikira komisi reformasi itu menyelesaikan kasus,” sebutnya.

    Mahfud menyebut pernah menerima laporan yang sama sekali tidak relevan dengan mandat komisi.

    “Ada seorang ibu-ibu kirim surat bahwa suaminya selingkuh dengan polwan, masa itu urusan reformasi,” Mahfud menuturkan.

    Bukan hanya itu, laporan serupa juga datang dari internal kepolisian sendiri.

    “Ada seorang polisi misalnya istrinya kepergok dengan ASN di hotel, lapor ke kita, itu bukan tugas kita,” lanjut Mahfud.

  • Gerindra Klaim Negara Hadir Usai Bencana Sumatera, Susi Pudjiastuti: yang Mereka Butuhkan Bukan Negara Hadir, tapi Nasi Padang, Starlink, Air, DLL

    Gerindra Klaim Negara Hadir Usai Bencana Sumatera, Susi Pudjiastuti: yang Mereka Butuhkan Bukan Negara Hadir, tapi Nasi Padang, Starlink, Air, DLL

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Gerindara menyebut negara selalu hadir di Sumatera, usai sejumlah daerah diterjang banjir dan longsor. Disampaikan melalui akun media sosial mereka.

    Di akun X @Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo Subianto itu mengunggah momen Prabowo hadir di tengah masyarakat.

    “Hari ini Bapak Presiden @prabowo kembali menyampaikan langsung perhatian dan kepedulian negara, serta meninjau secara dekat kondisi pengungsi dan progres penanganan pasca bencana,” tulis Gerindra, dikutip Jumat (19/12/2025).

    Bahkan, Gerindra menegaskan negara selalu hadir dalam tiap langkah pemulihan pasca bencana.

    “Negara hadir, setiap hari, dalam setiap langkah pemulihan,” ujarnya.

    Klaim itu lalu ditimpali eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan rakyat bukan lagi kehadiran negara.

    “Saya pikir sekarang yang mereka butuhkan buka Negara hadir,” imbuhnya.

    Melainkan kebutuhan mendesak. Seperti makanan, air, dan internet.

    “Tapi Nasi padang, dunkin donuts, roti marie, starlink, lilin, air minum, air bersih, starlin,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Susi juga menyebut sejumlah kebutuhan lain.

    “Tambahan tentengan: pampers buat baby, pembalut, sikat gigi, sabun mandi, shampoo, abon, nasi rendang, ayo tambahkan:…,” ucapnya.

    Usulan Susi itu emudian ditambahkan sejumlah netizen.

    “Lampu buu, baju cowokk, baju anak cowok cewek, baju balita cowok cewekk, air bersihh, pembersihan rumah kerahkan tni buuu, masjid mushola suara adzann, makanan buu siap saji ataupun kardusann, dapur umummm semua acehhh, borong sayur mayur, cabe, sawi, daging dipasar untuk diolah,” kata seorang netizen.

  • Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    Roy Suryo Cs Tetap Tersangka Usai Gelar Perkara Khusus, Dian Sandi PSI: Bukti Ijazah Jokowi Benar Asli

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya tetap menetapkan Roy Suryo Cs sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Jokowi, pada Senin (15/12/2025) kemarin.

    Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyebut bahwa hal itu justru semakin memperkuat fakta ijazah Jokowi adalah asli.

    “Ya semakin membuktikan bahwa memang benar ijazah itu asli,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Jumat (19/12/2025).

    Dikatakan Dian, konsekuensi hukum merupakan risiko yang harus diterima Roy Suryo Cs yang sejak awal menuding ijazah Jokowi palsu.

    “Ketika mereka menuduh itu palsu mereka menerima konsekuensinya,” tegasnya.

    Meski demikian, Dian mengaku tetap menyayangkan perkara ini harus berujung ke ranah hukum. Ia menilai polemik tersebut seharusnya tidak perlu terjadi sejak awal.

    “Namun sebagai sesama anak bangsa kami tetap prihatin dan sayangkan kenapa kasus ini ada,” Dian menuturkan.

    “Padahal dari awal sudah diingatkan Pak Jokowi agar jangan permasalahkan,” tambahnya.

    Saat ditanya apakah ada ajakan khusus kepada Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bertobat atau mencabut pernyataannya, Dian menegaskan hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan.

    “Tidak ada karena semua kembali ke Pak Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan pada kasus tersebut,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, memastikan bahwa Roy Suryo Cs tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan ijazah palsu tersebut.

  • Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK

    Fajar.co.id, Jakarta — Operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lembaga anti rasuah itu bahkan menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang pada OTT kali ini.

    “Benar, salah satunya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Peasety, kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Budi mennyampaikan bahwa Ade Kuswara saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh KPK. “Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” bebernya.

    KPK mengonfirmasi sedang melakukan serangkaian OTT di Bekasi, dan sudah menangkap 10 orang hingga pukul 21.00 WIB.

    Adapun KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari 10 orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (Antara/Fajar)

  • Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta

    Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memborong 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    Amran menyebut langkah sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.

    Ia menerangkan sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sebagiannya diturunkan di Medan dan dikirim ke daerah lainnya.

    Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar.

    “Pesan saya satu. Jangan merugikan petani kita. Kalau perlu, naikkan harganya. Supaya petani untung. Yang penting, jangan rugi,” tutur Mentan Amran kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Amran mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules dan helikopter yang mengangkut bantuan logistik ke Bandara Rembele tidak kembali dalam kondisi kosong, melainkan dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen petani.

    “Ini pesawat bolak-balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi pulangnya kosong,” ucapnya.

    Untuk penyaluran cabai di Jakarta, Kementan berkoordinasi dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Kramat Jati (PIKJ).

  • Kemensos Usulkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatera Rp10 Ribu Per Hari

    Kemensos Usulkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatera Rp10 Ribu Per Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos), berencana memberi jaminan hidup (jadup) untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

    Menurut Mensos Saifullah atau Gus Ipul menyebut ada angka jaminan hidup yang bakal diberikan.

    Dalam pemaparan Gus Ipul menyebut jadup yang akan diberikan sebesar Rp10 ribu per hari.

    “Setelah nanti ada huntara (hunian sementara) atau huntap (hunian tetap), ada jadup jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp 10.000 per harinya,” kata Gus Ipul.

    Jaminan hidup sebesar Rp10 ribu per hari untuk korban bencana Sumatera itu akan diberikan sesuai dengan jumlah anggota keluarga.

    “Untuk jadup per 10.000 per individu ya. Kalau keluarganya lima ya dapat Rp10.000 kali 5. Kalau empat ya kali 4, itu selama 3 bulan,” ujarnya.

    Meski angkanya sudah disebutkan, namun jumlahnya, disebut Mensos, belum memasuki babak final.

    Menurutnya, nominal Rp10 ribu diusulkan berdasarkan pada indeks standar tahun 2020.

    “Tadi kami lapor kepada Pak Menko, apakah indeks Rp10.000 ini masih memenuhi standar hari ini atau perlu ditingkatkan. Tentu nanti kami mohon arahan lebih lanjut,” paparnya.

    Ada juga santunan kepada korban yang wafat dan luka berat. Korban wafat akan diberi santunan sebesar Rp15 juta yang diserahkan ke ahli waris, dan korban luka berat diberi santunan senilai Rp5 juta.

    Kemudian, Kemensos juga akan memberi bantuan untuk melengkapi isi dapur senilai Rp3 juta dan dukungan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi di tahap pertama, sebesar Rp5 juta.

  • Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

    Akbar Faizal Usul ke Presiden Prabowo Waktunya Reshuffle Kabinet, Respons Netizen Beragam

    Ada juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang dikritik tajam terkait penanganan listrik di wilayah terdampak bencana. Dia bahkan dituding membohongi Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan penanganan listrik yang siap dinyalakan di wilayah bencana.

    Selain itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni yang dituding memiliki peran pada perusakan lingkungan hingga memicu bancana parah di wilayah Aceh dan Sumatera. Kementerian Kehutanan dinilai berkontribusi memberi izin oligarki untuk melakukan pembalakan hutan tanpa kontrol yang ketat, yang justru memicu kerusakan lingkungan.

    Netizen pun menanggapi beragam usul reshuffle yang disuarakan Akbar Faisal kepada Presiden Prabowo.

    “Siapa yg mau diganti, menteri2 yg kita anggap tidak cakap justru yg punya kekuatan memopang presiden biar tidak goyang, karena src politis menteri2 itu diangkat bukan utk kerja demi rakyat tp utk mendukung presiden,” tulis randika97 @randika97165300.

    “Yg perlu dibuang 1. Luhut, 2. Tito, 3. Raja Juli, 4. Gus Ipul, 5. Zulhas,” timpah pemilik akun Tanya Kenapa @dmrdmrid.

    “Prabowo takut, mau resuffle raja juli takut ama jkw, mau resuffle bahll takut ama jkw dan golkar, mau resuffle zulhas takut ama jkw dan pan. Pemimpin macan podium doang,” timpal warganet lainnya, Doblang @doblang_08.

    “Kepala BNPB ganti yg lebih mumpuni, Mendagri yg sudah mengecilkan bantuan negara sahabat tolong diganti juga, Kapolri, Mensos dan Menko Pangan ganti,” komentar pemilik akun Fafafifi @HaryonoAby03. (fajar)