Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Dari Limbah Menjadi Harapan: PT Vale Dorong Ekonomi Sirkular untuk Masa Depan Berkelanjutan

    Dari Limbah Menjadi Harapan: PT Vale Dorong Ekonomi Sirkular untuk Masa Depan Berkelanjutan

    Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, program ini juga membuka peluang usaha bagi masyarakat, terutama perempuan di Desa Balantang.

    Endra Kusuma, Head of External Relations PT Vale, menjelaskan bagaimana keterampilan baru yang diberikan dalam program ini mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas.

    “Kami ingin masyarakat tidak hanya melihat limbah sebagai masalah, tetapi sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan. Dengan pelatihan ini, kelompok perempuan mendapatkan keterampilan baru yang memungkinkan mereka menghasilkan produk berkualitas dan memperluas peluang ekonomi mereka. Ini bukan sekadar program CSR, ini adalah investasi dalam masa depan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, PT Vale juga mendorong pemerintah desa dan kelompok PKK untuk mengembangkan pengelolaan minyak jelantah hingga tahap komersialisasi, serta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pasar bagi produk berbasis limbah ini.

    Program ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Pj. Kepala Desa Balantang, Nasir Dj, yang menilai inisiatif ini sebagai langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan keberlanjutan ekonomi.

    “Pelatihan ini mengajarkan kepada kami bahwa sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak bernilai ternyata bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Kami sangat mengapresiasi PT Vale yang telah memberikan edukasi dan solusi nyata dalam pengelolaan limbah minyak jelantah,” katanya.

    Salah satu peserta, Nurdina, juga membagikan pengalamannya setelah mengikuti pelatihan ini. “Saya baru menyadari bahwa minyak jelantah yang selama ini kami buang bisa diubah menjadi produk yang bernilai tinggi. Kini saya memiliki keterampilan baru yang bisa membantu saya mendapatkan penghasilan tambahan,” ungkapnya.

  • Pandu Sjahrir: Jangan Jadi Calo

    Pandu Sjahrir: Jangan Jadi Calo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir diisukan menjadi bos Danantara. Melalui Danantara, pemerintah mengklaim akan mengkonsolidasi semua kekuatan ekonomi yang jumlah asetnya mencapai sekitar 14 ribu triliun.

    Begitu namanya mencuat, Pandu Patria Sjahrir pun menjadi buah bibir. Belum ini ia membagikan tips dan trik mengenai strategi membangun usaha bagi mereka yang berusia sekitar 30 tahun dengan modal Rp100 juta.

    Terutama bagi yang baru dipecat atau sedang mencari peluang bisnis baru.

    Dikatakan Pandu, membangun usaha tidak cukup hanya dengan berjualan atau sekadar berdagang barang orang lain.

    Ia menekankan pentingnya menciptakan produk dan merek yang unik agar dapat bersaing di pasar yang semakin ketat.

    “Membangun usaha tidak cukup sekadar berjualan, tetapi juga harus bisa menciptakan produk dan merek yang unik,” ujar Pandu di X @psjahrir (21/2/2025).

    Dalam menghadapi persaingan yang ketat, kata Pandu, dibutuhkan strategi yang matang agar bisnis bisa berkembang pesat dan diperhitungkan di pasaran.

    “Kalau umur segitu lo cari usaha yang make sense, jualan barang. Kalau bisa barang yang kita buat sendiri. Jadi bukan trading,” ucapnya.

    Ia menyoroti bahwa banyak masyarakat Indonesia lebih memilih jalur perdagangan cepat atau trading, di mana mereka membeli barang dari satu tempat dan menjualnya di tempat lain.

    “Biasanya kan orang itu mau bikin, masyarakat Indonesia itu sukanya paling cepat, trading,” sebutnya.

    “Orang-orang daerah ambil dari ini, dijual di sini. Tapi itu masalah working capital,” sambung dia.

  • Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    FAJAR.CO.ID — Efek domino efisiensi anggaran dapat berupa terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK besar-besaran. Pemangkasan anggaran belanja pemerintah diproyeksi dapat mencapai 100 ribu orang pada tahun 2025 .

    Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai belum ada tanda-tanda pembukaan lapangan kerja akan banyak tahun ini. Justru, potensi PHK sudah terlihat jauh lebih banyak.

    Bahkan, pabrik Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM210, Cikarang, Jawa Barat, akan berhenti beroperasi alias tutup pada Juni 2025. Pabrik Sanken yang memproduksi transformator (trafo), UPS (uninterruptible power supply), dan power supply ini akan memindahkan lini produksinya ke Jepang.

    Timboel Siregar mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan banyaknya tanda-tanda PHK di berbagai sektor. Pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya gelombang PHK besar-besaran.

    Kebijakan pemerintah memangkas anggaran dengan alasan efisiensi dapat menjadi pemicu PHK seperti di sektor pariwisata dan industri manufaktur.

    Keputusan tidak menggunakan hotel untuk kegiatan pemerintah misalnya, dapat memukul sektor pariwisata. Padahal, sektor pariwisata dan perhotelan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

    Kebijakan lain yang tampaknya cukup remeh adalah pemangkasan anggaran alat tulis kantor atau ATK. Keputusan kementerian memangkas anggaran ATK juga dapat berdampak pada penurunan produksi industri manufaktur sektor tersebut.

    Padahal seperti diketahui, industri manufaktur menyerap cukup banyak tenaga kerja. Bila permintaan menurun dan memicu penurunan produksi, maka tentu saja akan membuat perusahaan mengurangi karyawan alias PHK dan berujung pada tingginya angka pengangguran.

  • Wamenkop Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Terjun ke Sektor Pertambangan

    Wamenkop Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Terjun ke Sektor Pertambangan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memiliki harapan besar ke Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni).

    Harapan Kemenkop, Himpuni bisa menjadi garda terdepan sebagai penghasil Sumber Daya Manusia (SDM) untuk terjun ke dunia koperasi.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono di diskusi yang digelar Himpuni dengan tema Rembug Bersama untuk Memperkuat Kontribusi HIMPUNI dalam Menyukseskan Agenda Prioritas Pemerintah di Makassar, Kamis (20/02/2025).

    Ferry menyampaikan koperasi saat ini membutuhkan SDM yang sangat besar untuk melakukan perbaikan manajemen.

    “Saya mengharap koperasi saat ini, ada perbaikan manajemen pengelolaan dan koperasi saat ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia,” katanya.

    Karena alasan itulah, menurutnya kehadiran Himpuni ini sebagai wadah untuk menghasilkan SDM yang bisa terus mengembang koperasi.

    “Himpuni seharusnya sebagai organisasi alumni perguruan tinggi dengan latar belakang keilmuannya di harapkan bisa membantu secara teknis,” paparnya.

    “Misalnya koperasi-koperasi yang terbentuk untuk mengelola misalnya tambang. Jadi, anggota Himpuni bisa membantu operasi dan sebagainya,” terangnya.

    Kemenkop mendapat dukungan dari DPR RI karena telah mengesahkan revisi Undang-Undang terkait dengan pengelolaan mineral dan batubara (minerba).

    Menurutnya, dengan revisi UU Minerba tersebut, koperasi mendapatkan ruang yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Adanya payung hukum yang baru ini, koperasi memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan skala usaha hingga asetnya.

  • Layani 35,9 Juta Pengusaha UMKM, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Kredit Rp626,6 Triliun

    Layani 35,9 Juta Pengusaha UMKM, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Kredit Rp626,6 Triliun

    Selanjutnya, ketika suatu usaha mulai berkembang, nasabah akan memasuki tahap integrate, di mana mereka dapat memperoleh produk perbankan lainnya melalui channel perbankan seperti asuransi dari BRI atau produk gadai dari Pegadaian.

    Jika usaha semakin maju dan naik kelas ke segmen mikro, nasabah akan memasuki tahap upgrade, di mana mereka dapat mengakses produk kredit komersial BRI, seperti Kupedes, untuk terus memperbesar skala usahanya.

    Ke depan, BRI terus berupaya untuk berkolaborasi guna menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan peran BRI sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, yang tercermin dari capaian kinerja perseroan dalam penyaluran kredit UMKM. Tercatat, hingga akhir 2024 total kredit yang disalurkan BRI mencapai Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% secara tahunan (yoy). Seluruh segmen pinjaman BRI tercatat mengalami pertumbuhan positif, dengan dominasi kredit UMKM yang mencapai 81,97% dari total kredit, atau setara dengan Rp1.110,37 triliun.

  • Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengkritik keras pembentukan Danantara yang baru-baru ini diumumkan pemerintah.

    Ferdinand mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga investasi tersebut di tengah kondisi keuangan negara yang dinilainya sedang terpuruk.

    “Era Jokowi di mana Luhut sangat berkuasa, pada tahun 2021 pernah membentuk INA (Otoritas Investasi Indonesia),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/2/2025).

    Ia sontak menyayangkan karena INA yang dibentuk pada era Jokowi itu tidak nampak dan terasa manfaatnya bagi negara.

    Ia menyoroti nasib INA, lembaga pengelola dana investasi negara yang menurutnya tidak menunjukkan hasil yang jelas.

    “Tapi INA ini tak jelas, bagai jin yang tak terlihat,” cetusnya.

    Ferdinand khawatir Danantara akan bernasib serupa, terutama jika tidak memiliki transparansi dan pengawasan yang ketat.

    “Sekarang dibentuk Danantara, halahhh omon-omon aja. Aset sudah tergadai, APBN defisit, mau apa?” tandasnya.

    INA sendiri didirikan pada 2021 dengan tujuan mengelola investasi negara guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun, hingga kini, efektivitasnya masih diperdebatkan.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

  • Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    “Bayangin duit anda tetiba hilang, banknya gak mau tangung jawab,” timpalnya.

    Ia semakin terheran-heran karena mantan Presiden ke-7, Jokowi, disebut-sebut bakal menjadi pengawas Danantara. Meskipun, ia diketahui bagian dari lima besar pejabat terkorup di dunia.

    “Dan hebatnya, finalis terkorup OCCRP diminta menjadi Pengawas Danantara. Makin gelap!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sanken Berhenti Beroperasi di Indonesia, Gigin Praginanto Usul Tema Demo Diganti

    Sanken Berhenti Beroperasi di Indonesia, Gigin Praginanto Usul Tema Demo Diganti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan sindiran menarik terkait isu Indonesia gelap yang saat ini jadi perbincangan.

    Apalagi, pabrik industri peralatan listrik lainnya, Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat, berencana menghentikan produksinya pada Juni 2025.

    Fasilitas yang hendak tutup tersebut merupakan pabrik yang 100 persen berasal dari hasil penanaman modal asing (PMA), dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sanken Indonesia.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin Praginanto menyindir dengan menyebut tema deko sebaiknya diganti.

    Tema Demo yang sebelumnya muncul dengan Indonesia Gelap sebaiknya diganti dengan Indonesia Gelap banget ini menyusul bakal berhenti beroperasinya Sanken.

    “Setelah keputusan Sanken menghentikan produksi pada tahun ini,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    “Tema demo sebaiknya diganti. Dari Indonesia Gelap menjadi Indonesia Gelap Banget Nget Nget,” ujarnya.

    Lanjut, ia kembali menyindir terkait Danantara. yang disebut kehadiran bakal mengembosi anggaran negara secara besar-besaran.

    “Apalagi duit negara bakal digembosi Danantara secara besar-besaran,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Ferdinand Hutahean: Kalian Benar-Benar Mau Merusak Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Danantara.

    Sorotan ini datang setelah muncul kabar yang menyebut Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK karena kebal hukum.

    Lewat cuitannya di media sosial X, Ferdinand menaruh kecurigaan bahwa Danantara punya kaitan erat dengan mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Ia bahkan menyebut Danantara ini sebagai salah satu tempat pencucian setelah masa jabatan Jokowi selama dua periode.

    “Makanya saya curiga, jangan-jangan Danantara itu mencuci yang kotor selama 10 tahun Mulyono,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Ferdinand lanjut mempertanyakan alasan kuat mengapa Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK.

    Jika memang benar hal ini terjadi, ia menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk merusak negara.

    “Masa ngga bisa diperiksa BPK dan KPK? Kalian benar-benar mau kerusakan negara,” tuturnya.

    Sebelumnya, isu yang muncul, Danantara dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang kebal hukum.

    Hal itu mengacu pada UU BUMN yang baru, BPI Danantara dapat diperiksa oleh BPK dan BPKP jika ada permintaan dari DPR atau dengan ketentuan tertentu.

    Rencananya, Danantara akan dilaunching pada 24 Februari 2025 mendatang.

    (Erfyansyah/fajar)