Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin, (24/2/2025). 

    Peluncuran Danantara dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Ekonom Bright Institute, Dr. Yanuar Rizky menyatakan, harusnya Indonesia konsisten, jika Danantara terbentuk, Kementerian BUMN hilang. 

    “Fungsi-fungsi yang disebut tadi opraktik, regulator negara, di atur AD/ART, siapa orangnya ya menteri keuangan,” kata Yanuar Rizky.

    Sebaiknya kata dia, lembaga dibuat sederhana saja, Kementerian BUMN nantinya pindah ke Danantara. Nanti chairman nya bisa Presiden atau Menteri Keuangan. Kemudian wakilnya dari menteri lain yang ditunjuk presiden. 

    “Sisanya ada yang anggota merangkap Eksekutif BPI Danantara. Di bawahnya nanti mewakili pihak-pihak lain,” tambahnya.

    Namun kesannya kata dia, ada yang belum ikhlas kalau misalnya tidak punya wewenang. Ada juga beban psikologis dari awal didirikan BUMN dan Danantara.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Awalil Rizky. 

    Menurutnya, ide adanya super holding itu baik secara teknokratis maupun secara historis di Indonesia itu. Tergantung bagaimananya, rinciannya.

    “Sejarah panjang untuk menuju entah holding atau disebut apapun, semacam badan yang bukan kementerian tapi yang lebih bersifat bisnis, lebih korporasi dibandingkan ke birokrasi. Kementerian BUMN inikan kesannya masih birokrasi, yang diurusi korporasi sehingga,” ungkapnya. (*)

  • 1 Ton Bumbu Rendang Padang Diekspor ke Norwegia, UMKM Tembus Pasar Global

    1 Ton Bumbu Rendang Padang Diekspor ke Norwegia, UMKM Tembus Pasar Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah langkah besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Padang, Sumatra Barat, dilakukan oleh Golden Catering Padang, yang mengekspor satu ton bumbu rendang ke Norwegia pada Februari 2025. Ini menandai ekspansi pertama dari bumbu rendang Minang ke pasar internasional.

    Harti Ningsih, pembina Golden Catering, mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mengekspor rendang sebelumnya, kali ini mereka memilih untuk mengekspor bumbu rendang dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk bumbu siap pakai.

    “Kami telah melakukan ekspor rendang, tapi bukan dalam bentuk rendang yang sudah dimasak, melainkan dalam bentuk bumbu rendangnya,” ujar Harti dikutip Youtube Ina Negeriku, Senin (24/2/2025).

    Menurut Harti, permintaan bumbu rendang di pasar internasional, terutama di Norwegia, cukup besar.

    “Rendang Minang ini kan sudah mendunia, jadi negara-negara lain itu sangat berminat dengan makanan rendang. Dengan mengirimkan bumbu rendang, konsumen bisa menyesuaikan dengan selera mereka sendiri,” jelas Harti.

    Langkah ekspor ini tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan masakan khas Padang ke pasar internasional, tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

    Dengan ekspor bumbu rendang, Golden Catering berharap dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kuliner khas Padang, terutama bagi UMKM yang belum mampu menjangkau pasar internasional.

    Harti juga berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah agar ekspor produk-produk khas Padang, termasuk rendang, tidak hanya terbatas pada pasar Norwegia, tetapi juga dapat merambah pasar Eropa dan Asia.

  • Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    Kelola Aset Rp9.480 Triliun, Ekonom Wanti-wanti Pengelolaan Danantara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski baru akan diluncurkan dalam waktu dekat, sejumlah pihak mulai mewanti-wanti pengelolaan dana pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara (Danantara).

    Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, dana yang akan dikelola pada Danantara tidak sedikit. Jumlahnya cukup fantastis dan berpeluang jadi sumber korupsi baru bagi oknum-oknum korup.

    Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau D. Muhammad tidak luput mewanti-wanti pemerintah agar mengelola Danantara dengan profesional.

    Pasalnya, Danantara yang memiliki konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) cukup berisiko di tengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

    Menurut Galau, saat ini Indonesia cukup sulit meraih pertumbuhan ekonomi lima persen karena berbagai efisiensi.

    “Kita mulai di masa beberapa kali resesi bertahap dan daya beli masyarakat rendah. Pemerintah tidak bisa mengarahkan arah layar Danantara seenaknya saja. Dituntut profesionalitas,” ungkap Galau dilansir JPNN.com, Minggu (23/2).

    Galau menilai saat ini banyak aset negara yang dikelola secara politis, bahkan sebagaian terbengkalai. Maka, Danantara diharapkan bisa mengoptimalisasi aset tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel.

    Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu meminta pemerintah belajar dari negara sahabat Malaysia yang telah menerapkan sistem SWF terlebih dahulu.

    “Ada kerentanan kebangkrutan pemerintah waktu itu, jangan sampai ini menjadi bola panas yang tidak bisa dikelola dengan baik,” kata dia.

    Galau menegaskan saat ini Indonesia berada dalam masa resesif dan ekonomi melambat. Hal itu memperbesar risiko pembentukan Danantara karena harus memangkas anggaran layanan-layanan besar hanya untuk mensentralisasi aset di sektor BUMN.

  • Layanan Perbankan Optimal dan Tata Kelola yang Baik Jadi Fondasi Resiliensi Kinerja BRI

    Layanan Perbankan Optimal dan Tata Kelola yang Baik Jadi Fondasi Resiliensi Kinerja BRI

    Dari sisi penyaluran kredit, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.354,64 triliun atau tumbuh 6,97% yoy dan seluruh segmen pinjaman tercatat tumbuh positif. Penyaluran kredit BRI tersebut didominasi oleh segmen UMKM dengan porsi mencapai 81,97% dibandingkan dengan total kredit BRI, atau dengan nominal sebesar Rp1.110,37 triliun.

    Pertumbuhan penyaluran kredit tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dari semula 2,95% pada akhir Desember 2023 membaik menjadi 2,78% pada akhir Desember 2024. Di samping itu, BRI juga mempersiapkan pencadangan yang mencukupi dengan NPL Coverage sebesar 215,01%.

    Dari sisi simpanan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), BRI berhasil menghimpun simpanan sebesar Rp1.365,45 triliun. Dana murah (CASA) mendominasi penghimpunan simpanan BRI dengan proporsi mencapai 67,30% atau setara dengan Rp918,98 triliun.

    Capaian kinerja positif BRI tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Dimana rasio Loan Deposit Ratio (LDR) BRI berada di level 88,85% dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 26,63%.

    Hendy mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa dengan tata kelola dan fundamental bisnis yang kuat, BRI mampu mencatatkan kinerja yang stabil ditengah dinamika tantangan ekonomi global. “Kinerja positif BRI tersebut juga mampu menjadi salah satu penentu terjaganya stabilitas industri perbankan yang berdampak positif bagi perekonomian nasional”, ungkapnya

  • Sungai Watch Rilis Daftar Merek Penyumbang Sampah Terbesar, Aqua Nomor Satu

    Sungai Watch Rilis Daftar Merek Penyumbang Sampah Terbesar, Aqua Nomor Satu

    Aqua Cube Lebih Mahal, Sampah Kian Banyak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sampah plastik di sungai-sungai Indonesia masih menjadi masalah serius. Temuan terbaru dari organisasi lingkungan Sungai Watch menunjukkan sebagian besar sampah yang mencemari sungai di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, berasal dari produk kemasan plastik bermerek dari Wings dan Aqua.

    Laporan ini menjadi sorotan publik karena memperlihatkan kontradiksi antara klaim keberlanjutan merek-merek besar dengan realitas di lapangan.

    Dalam Brand Audit Report 2024, Sungai Watch mencatat telah mengumpulkan 600 ribu item sampah dari berbagai sungai di Bali dan Banyuwangi. Dari total tersebut, 17% atau sekitar 102 ribu item sampah berasal dari produk Aqua, terutama dalam bentuk gelas dan botol plastik.

    “Selama empat tahun, Danone konsisten berada di peringkat pertama sebagai perusahaan penyumbang sampah,” tulis laporan audit tersebut.

    Audit tahun ini menjadi yang terbesar bagi Sungai Watch, dengan wilayah pengawasan yang diperluas hingga Banyuwangi. Meskipun Grup Wings tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar pada 2024 dengan 52.600 item dari berbagai merek, Danone tetap menduduki puncak sebagai penyumbang terbesar dari satu merek, yakni Aqua, dengan 39.480 item sampah.

    Klaim Aqua yang menyebut produknya 100% dapat didaur ulang juga dipertanyakan oleh Sungai Watch. Realitanya, Danone tidak memiliki sistem deposit, pengumpulan, dan daur ulang yang layak bagi siklus akhir dari produk mereka.

    “Maka, sebagian besar gelas dan botol plastik itu berakhir di sungai, pantai, dan hutan mangrove,” kata Sam Bencheghib dalam sebuah video saat merilis Brand Audit Report 2024.

  • Saham PT Wika Terjun Bebas dari Rp2.050 Menjadi Rp204 per Lembar Saham dalam 5 Tahun

    Saham PT Wika Terjun Bebas dari Rp2.050 Menjadi Rp204 per Lembar Saham dalam 5 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus gagal bayar utang PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) semakin menunjukkan performa perseroan yang sakit. Nilai saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini pun terjun bebas dari Rp2.050 menjadi Rp204 per lembar saham dalam lima tahun.

    Harga saham WIKA pada 18 Februari 2020 di bursa saham masih bertengger pada angka Rp 2.050 per lembar saham. Berselang setahun kemudian, sudah turun menjadi Rp1.850 per lembar saham.

    Sejak 2020, saham WIKA sudah tidak pernah mengalami kenaikan, bahkan terus menukik tajam. Terlihat dari harga saham pada 18 Februari 2022 sebesar Rp1.135, kemudian pada 20 Februari 2023 menjadi Rp675 per lembar saham.

    Tahun lalu, tepatnya pada 19 Februari 2024, saham WIKA masih bertengger di angka Rp240 per lembar saham dan kini sudah menjadi Rp204 pada 17 Februari 2025.

    Anjloknya harga saham WIKA sejalan dengan kinerja keuangan perusahaan yang kurang memuaskan. Bahkan, meski pemerintah telah memprioritaskan BUMN sebagai pelaksana proyek pemerintah, WIKA terus merugi dalam beberapa tahun terakhir.

    Pengumuman manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA yang gagal melunasi dua surat utang jatuh tempo pada 18 Februari membuat otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan langkah suspensi. BEI memutuskan untuk menghentikan perdagangan saham BUMN konstruksi tersebut.

    Dua surat utang WIKA yang gagal bayar adalah Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (WIKA02ACN2) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A (SMWIKA02ACN2).

  • Saham PT Wika Terjun Bebas dari Rp2.050 Menjadi Rp204 per Lembar Saham dalam 5 Tahun

    WIKA Gagal Bayar Surat Utang Rp1 Triliun, Berdalih Dampak Efisiensi Anggaran Infrastruktur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) gagal bayar utang sebesar Rp1 triliun yang jatuh tempo pada 18 Februari 2025. Efisiensi anggaran infrastruktur menjadi dalih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tidak memiliki arus dana untuk bayar utang.

    WIKA menghadapi gagal bayar atas dua surat utang yang jatuh tempo, terdiri atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A.

    WIKA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A dengan jumlah pokok Rp593,95 miliar. Obligasi ini diterbitkan dengan tenor untuk 3 tahun dan bunga 6,5% per tahun.

    Sementara itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II/2022 Seri A diterbitkan dengan jumlah pokok Rp412,9 miliar. Efek utang ini juga memiliki tenor 3 tahun

    Dengan demikian, total surat utang jatuh tempo yang gagal dibayar oleh WIKA sekitar Rp1 triliun. Di sisi lain, manajemen WIKA tidak punya kas yang cukup untuk melunasi kedua surat utang jatuh tempo itu.

    Corporate Secretary PT Wijaya Karya Tbk, Mahendra Vijaya mengakui kondisi perseroan yang terkendala keterbatasan likuiditas sehingga harus menghadapi gagal bayar utang. Kondisi usaha industri konstuksi yang menantang melatarbelakangi kegagalan finansial perusahaan.

    Salah satunya, kata Mahendra, kebijakan pemerintah memangkas anggaran infrastruktur tahun 2025, kata Mahendra. Alokasi anggarannya turun signifikan bila dibanding alokasi tahun 2024 lalu.

    “Dinamika kebijakan dan kondisi proyek turut menyebabkan penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima di tahun 2024 belum dapat diserap sepenuhnya,” kata Mahendra.

  • Pro Kontra Danantara, Said Didu Sebut Kementerian BUMN Mestinya Dibubarkan Sejak Dulu, Bandingkan China-Singapura

    Pro Kontra Danantara, Said Didu Sebut Kementerian BUMN Mestinya Dibubarkan Sejak Dulu, Bandingkan China-Singapura

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menuai pro kontra. Memengaruhi kebijakan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Eks Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu mengapresiasi pembentukan lembaga itu. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo itu bagus.

    “Idenya menurut saya bagus,” kata Didu dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (22/2/2025).

    Didu menuturkan pengalamannya. Beberapa saat setelah dilantik Sektetaris BUMN, ia didatangi Direktur Utama Bank Mandiri Agus Marto Wardoyo.

    Saat itu ia heran, kenapa bankir seperti Agus ingin menemuinya. Saat itu pula, ia menyadari ada yang salah di Kementerian BUMN.

    “Kementerian ini tidak benar, maka harus dibubarkan,” ujar Didu.

    Didu kemudian menjelaskan, lembaga seperti BUMN memang tidak mestinya menjadi lembaga pemerintah. Tapi lembaga negara.

    “Kalau ini jadi lembaga pemerintah, maka ini jadi tong sampah,” ucapnya.

    Dengan dijadikannya Danantara sebagai super holding, ia mengatakan BUMN menjadi lembaga negara. Hal tersebut, kata dia juga dilakukan negara lain.

  • Cita-cita Danantara Dinilai Bagus Jika BUMN Bisa Lepas dari Intervensi Pemerintah

    Cita-cita Danantara Dinilai Bagus Jika BUMN Bisa Lepas dari Intervensi Pemerintah

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih terus menjadi perbincangan publik jelang peluncurannya pada 24 Februari 2025 mendatang. 

    Danantara rencananya menggabungkan seluruh BUMN menjadi super holding. 

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut Danantara sebagai salah satu ide yang bagus. Jika itu dijadikan sebagai lembaga Negara.

    “Kalau ini menjadi lembaga pemerintah, maka BUMN menjadi tong sampah. Sekarang kembali Negara. Dengan dijadikan super holding,” kata Said Didu dikutip channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu, (22/2/2025).

    “Cita-citanya bagus,” tambah Said Didu.

    Dia mencontohkan negara lain seperti China, Singapura dan Malaysia yang BUMN-nya bukan lembaga pemerintah tapi lembaga negara. 

    “Cina saja negara komunis, BUMN nya itu bukan lembaga pemerintah, lembaga Negara,” tuturnya.

    “Temasek, yang 90 persen ekonominya Singapura ditentukan oleh Temasek itu bukan lembaga pemerintah. Khazanah, Malaysia yang sebagian besar juga ekonominya ditentukan oleh Khazanah bukan lembaga pemerintah,” lanjutnya.

    Tiga negara yang menjadikan BUMN sebagai pilar ekonominya itu tidak ada namanya Menteri BUMN seperti Indonesia. 

    Intinya dia BUMN ini memang harus diisolasi menjadi badan profesional yang bebas dari intervensi apapun termasuk kekuasaan, politik dan lain-lain. 

    “Mereka menjadikan BUMN ini sebagai wilayah terisolasi dari intervensi. Inilah apakah Prabowo menuju kesana? Saya berharap menuju kesana,” pungkas pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini. (*) 

  • Ramai Seruan Penarikan Uang Massal di Bank BUMN karena Isu Danantara, Ini Dampaknya bagi Ekonomi

    Ramai Seruan Penarikan Uang Massal di Bank BUMN karena Isu Danantara, Ini Dampaknya bagi Ekonomi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Seruan penarikan uang secara massal di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) viral di media sosial. Bagaimana dampaknya?

    Sebelumnya, seruan itu menanggapi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Tak sedikit yang mengkhawatirkan Danantara bernasib sama skandal korupsi ba­dan investasi milik Pemerintah Malaysia, 1MDB (1Ma­lay­sia Development Berhad).

    Itu merupakan salah satu skandal korupsi ter­besar di dunia ini melibatkan pe­nyelewengan dana milik per­usahaan investasi strategis milik pemerintah Malay­sia.

    Apa dampak penarikan uang secara massal di bank BUMN?

    Dikutip repo.darmajaya.ac.id, seperti diberitakan Tempo, penarikan uang massal atau rush money merupakan suatu gerakan untuk menarik uang secara bersama-sama dari tabungan masing-masing dengan jumlah yang besar, atau bahkan ada juga yang mengambil uang yang berada di tabungan bank sampai tidak ada yang tersisa. 

    Rush money, panic bank, atau juga disebut sebagai bank run bisa terjadi kapan saja, mulai dari akibat kesehatan bank, kondisi perekonomian, hingga lantaran kepercayaan nasabah yang hilang.

    Berikut beberapa dampak dari penarikan uang besar-besaran: 

    1.Krisis Perbankan

    Mengutip repository.metrouniv.ac.id, penarikan uang massal yang terjadi di sebuah bank bisa memicu krisis perbankan saat menjalar ke bank lainnya (contagious effect).

    Hal ini pernah terjadi, baik di negara maju maupun negara berkembang, terutama sejak era liberalisasi keuangan pada 1980-an dan 1990-an.