Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    Danantara di Bawah Kendali DPR? Gigin Praginanto: Konspirasi Terbesar untuk Gerogoti Uang Rakyat

    “Ini namanya penggarongan secara terstruktur dan massif,” kuncinya.

    Terpisah, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

  • Petinggi Demokrat Prediksi Danantara Bakal Sukses, Usulkan Keterlibatan Orang Asing

    Petinggi Demokrat Prediksi Danantara Bakal Sukses, Usulkan Keterlibatan Orang Asing

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Petinggi Partai Demokrat, Andi Arief punya pendapat terkait Danantara yang bakal dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Danantara ini memang menjadi perbincangan dan terus menjadi perdebatan di media sosial.

    Melalui cuitan diakun X pribadinya, Andi Arief menyebut Danantara bakal menjadi hebat berdasarkan pendapat ekonomi senior.

    “Seorang ekonomi senior bilang, Danantara bakal hebat,” tulisnya dikutip, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Arief terkait Danantara ini, tinggal siapa dipercaya mengelola baik di dalam maupun di luar negeri.

    “Tinggal soal siapa yang mengelolanya agar bisa dipercaya oleh dalam dan luar negeri,” tuturnya.

    Ada satu hal yang menurutnya ke depan akan sulit, hal ini berkaitan terkait untuk melibatkan orang asing.

    “Karena agak sulit, dia mengusulkan hire orang asing. Nah lo,” terangnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. 

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang, sembilan hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara, artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” tambahnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Danantara Bakal Kelola Dana Rp14 Ribu Triliun, Ferdinand Hutahaean: Itu Hanya di Atas Kertas

    Danantara Bakal Kelola Dana Rp14 Ribu Triliun, Ferdinand Hutahaean: Itu Hanya di Atas Kertas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, punya pandangan terkait Danantara.

    Melalui cuitan diakun media sosial X pribadinya, Ferdinand Hutahaean pesimis terkait dengan Danantara.

    “Saya punya pandangan tersendiri soal danantara ini,” tulisnya dicuitan Akun X pribadinya dikutip Rabu (19/2/2025).

    Meski, Presiden Prabowo Subianto punya optimisme tinggi terkait Danantara.

    Apalagi mereka bisa menghimpun setidaknya dana dari Rp 14 ribu triliun dari aset BUMN.

    Namun, menurut Ferdinand Hutahaean hal tersebut hanya berada di atas kertas saja.

    “Meski optimisme Prabowo tinggi bahwa Danatara akan menghimpun lebih dari Rp.14 Ribu Trilliun aset BUMN,” ujarnya.

    “Tapi saya mau katakan, itu hanya di atas kertas,” lanjutnya.

    Ferdinand Hutahaean punya prediksi bahwa anggaran yang dimiliki Danatara tidak akan seperti itu.

    Karena menurutnya untuk saat ini aset BUMN saja sudsh termasuk dari bagian dari utang.

    “Realitanya tidak begitu karena aset BUMN kita sudah jadi bagian dari utang,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan BPI Danantara bakal meluncur pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Danantara merupakan konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Burhanuddin Abdullah Harahap Disebut Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jejak Kasusnya Diungkit

    Burhanuddin Abdullah Harahap Disebut Jadi Ketua Tim Pakar Danantara, Jejak Kasusnya Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Burhanuddin Abdullah Harahap disebut bakal menjadi Ketua Tim Pakar Danantara (Daya Anagata Nusantara). 

    Danantara rencananya akan diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang. Danantara merupakan konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di pengelolaan BUMN. 

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini lahir di Garut, Jawa Barat, pada tanggal 10 Juli 1947. Ia menjabat sebagai Menteri Koodinator Bidang Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. 

    Ia juga adalah Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2003 dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia. 

    Ia juga adalah Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2003-2006, dan terpilih kembali untuk periode 2006-2008. Selama kariernya di Bank Indonesia, Ia pernah menduduki beberapa jabatan di dalam dan luar negeri. 

    Pengangkatan Burhanuddin dalam Danantara mendapat respon dari Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus.

    Dia membeberkan jejak karier ekonom tersebut yang pernah dipenjara atas kasus korupsi.

    “Burhanuddin Abdullah Harahap, Ketua Tim Pakar Danantara. FYI, orang ini pernah dipenjara 5 tahun penjara atas kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR sebesar Rp100 Miliar,” kata Jhon dalam akun X pribadinya, Selasa, (18/2/2025).

    Selain itu, dia juga mengungkap kedekatan Burhanuddin dengan Presiden Prabowo Subianto selama ini.

    “Orang ini juga Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran sebagai dewan pakar di Pilpres 2024 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PLN sejak Juli 2024,” tandasnya. (*) 

  • Wamenkeu Sebut Rata-rata Pendapatan Indonesia 2045 Rp40 Juta/Bulan, Faizal: Ponakan Prabowo Ini Cermin Penipu Ulung

    Wamenkeu Sebut Rata-rata Pendapatan Indonesia 2045 Rp40 Juta/Bulan, Faizal: Ponakan Prabowo Ini Cermin Penipu Ulung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengeluarkan pernyataan yang menuai ketikan.

    Pernyataannya itu menyebut ekonomi Indonesia akan menjadi terbesar ke-4 di tahun 2045 dengan rata-rata pendapatan Rp40 Juta per bulan.

    “Pada tahun 2045, PDB per kapita diproyeksikan mencapai USD 30.300,” kata Thomas Djiwandono, Selasa, (18/2/2025).

    Pernyataan serupa sebenarnya sempat dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di era Joko Widodo.

    Namun, Kritikus Faizal Assegaf memberikan sorotan tajam kepada Thomas Djiawandono yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Dia menyebut Bendahara Umum Para Golkar itu telah terjangkit virus dista Jokowi yang selalu berjanji manis.

    “#IndonesiaGelap. Ponakan Prabowo ini isi kepalanya cermin penipu ulung. Terjangkit virus dusta Jokowi yang selalu beri janji manis, faktanya makin suram kejahatan bernegara,” kata Faizal Assegaf dalam akun X, pribadinya. 

    Menurutnya, jargon Indonesia emas tahun 2045 hanyalah omong kosong. Dia mengambil contoh kasus pagar laut yang hingga saat ini masih berpotensi.

    “Hei tikus berdasi, jargon Indonesia emas 2045 adalah omong kosong, seratus hari lawan pagar laut aja keok,” tandas pega media sosial ini. (*) 

  • Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    Ferdinand Hutahaean Ragukan Pendanaan Danantara: Tetap Saja Utang Nantinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan tanggapan kritis terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan memodali Danantara melalui pemotongan anggaran.

    Ferdinand menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp600 triliun.

    “Anggaran 2025 itu defisit 600 T (kalau tidak salah),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/2/2025).

    Dikatakan Ferdinand, penghematan sebesar Rp350 triliun yang direncanakan tidak akan mampu menutupi defisit tersebut.

    “Jadi penghematan 350 T tak mampu berbuat apa-apa, tetap saja utang nantinya,” ucapnya.

    Ia juga menyoroti bahwa APBN 2025 awalnya diproyeksikan mencapai Rp3.600 triliun dengan defisit Rp600 triliun.

    “APBN 2025 awalnya diproyeksikan Rp3600 T dengan defisit Rp600 T,” tandasnya.

    Dengan kondisi tersebut, ia mempertanyakan bagaimana penghematan anggaran bisa menjadi modal tanpa harus berutang

    “Jadi penghematan yang mana bisa jadi modal? Tetap ngutang,” kuncinya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

  • Sosok Pandu Patria Sjahrir Disebut Bakal Pimpin Danantara, Keponakan Luhut yang Punya Bisnis Batu Bara

    Sosok Pandu Patria Sjahrir Disebut Bakal Pimpin Danantara, Keponakan Luhut yang Punya Bisnis Batu Bara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok Pandu Patria Sjahrir disebut-sebut bakal menjadi Pimpinan Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pegiat media sosial, John Sitorus mempertanyakan kapasitas Pandu sebagai calon pemimpin Danantara.

    Latar belakang Pandu Sjahrir yang diketahui merupakan sosok keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Penasihat Khusus Presiden

    “Calon bos Danantara, Pandu Sjahrir (Keponakan Luhut Binsar Panjaitan),” tulisnya dikutip Selasa (18/2/2025).

    Sosok Pandu yang diisukan bakal menjadi Pimpinan dari Danantara punya tanggung jawab besar.

    Ia disebut-sebut bakal punya tanggung jawab untuk mengelola aset sebesar 14 Triliuan.

    “Dia disebut-sebut akan bertanggungjawab untuk kelola aset Rp 14.715 Triliun,” tutunya.

    John Sitorus pun melempar pertanyaan terkait sosok pengusaha Batu Bara itu apakah layak menjadi Pimpinan Danantara?

    “Bagaimane menurut kalian, cocok?,” pungkasnya.

    Diketahui, Pandu Sjahrir merupakan Direktur PT Toba Bara Sejahtera dan dalam pemilihan ketua umum APBI-ICMA (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia) 2018, ia terpilih sebagai ketua umum periode 2018-2021.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Fleksibel dan Terukur, Ini Strategi BRI Jaga Pertumbuhan Bisnis Di Tengah Dinamika Ekonomi Global

    Fleksibel dan Terukur, Ini Strategi BRI Jaga Pertumbuhan Bisnis Di Tengah Dinamika Ekonomi Global

    Misal, dalam keadaan normal, BRI dapat menang 3-0, yang berarti likuiditas, kualitas, dan profitabilitas berada dalam kondisi baik. Sebaliknya, dalam situasi penuh ketidakpastian, BRI cukup menang 2-1, yakni dengan tetap menjagalikuiditas dan kualitas untuk memastikan keberlanjutan. “Meskipun profitabilitas bisa sedikit menurun, yang penting adalah kita tetap bertahan,” tambah Sunarso.

    Berbekal prinsip tersebut, Sunarso yakin BRI dapat menjaga momentum pertumbuhan BRI di tengah dinamika global dan domestik, serta tetap konsisten memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pemegang saham. Daya tahan BRI yang kuat dalam menghadapi tantangan eksternal maupun internal telah membuktikan bahwa Perseroan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

    Bahkan, sebagai bagian dari strategi untuk menjaga keberlanjutan operasional, Sunarso menyoroti pentingnya kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR). Menurutnya, rasio CAR BRI yang tinggi menunjukkan fondasi yang kuat untuk ekspansi bisnis dan mitigasi risiko. Saat ini, CAR BRI tercatat lebih dari 26%, jauh di atas threshold Basel III, sementara BRI sebenarnya hanya membutuhkan CAR sebesar 17,5% untuk meng-cover risiko sesuai ketentuan.

    “Dengan CAR 26%, itu berarti kami memiliki ruang lebih dari 7% untuk penggunaan modal. Ini menunjukkan bahwa selama lima tahun ke depan, berapa pun laba yang dihasilkan, BRI tidak perlu menahan laba untuk memperkuat modal dan berapapun laba BRI memang harus dibagi,” ujarnya.

    Selain itu, Sunarso juga menekankan bahwa BRI senantiasa menjaga kualitas aset untuk memastikan bisnis BRI tetap sustain dalam jangka panjang. BRI telah melakukan pengelolaan portofolio kredit secara hati-hati dan mengantisipasi potensi penurunan kualitas dengan menyediakan pencadangan yang mencukupi, guna memastikan kinerja perusahaan tetap solid.

  • Warisan Utang Luar Negeri Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran, Ekonom Ungkap Datanya

    Warisan Utang Luar Negeri Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran, Ekonom Ungkap Datanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah disinyalir ada hubungannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Yakni soal utang luar negeri di jamannya.

    Saat Jokowi baru menjabat presiden, utang terbilang rendah. Hanya sekitar Rp300 triliun.

    “Saat menerima pemerintahan, 2014 beban utang hanya sekitar Rp 300 t atau naik 4,5 kali lipat,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Kini, efisiensi yang dilakukan Prabowo di pemerintahannya. Disinyalir karena meningkatnya utang secara drastis.

    “Beban utang dibungkus dg kata Efesiensi-swmua jadi menderita oleh Jokowi. Karena Jokowi nambah utang ugal-ugalan, thn ini pemerintah harus bayar utang sbsr Rp1.352 t (bunga dan pokok),” jelasnya.

    Hal senada disampaikan Pengamat Ekonomi Awalil Rizky. Ia menjelaskan detail utang luar negeri.

    “Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir 2024: US$424,85 miliar. Terdiri: ULN Pemerintah dan BI (US$230,74 M) dan ULN Swasta (US$194,11 M),” jelasnya.

    “Era Jokowi (2014-2024), total ULN tumbuh 44,84%, namun khusus Pemerintah dan BI mencapai 77,85%. Era SBY sebesar 107,63% dan 55,75%,” tambahnya.

    Lebih lanjut, per Desemver 2024, ia juga membeberkan data utang luar negeri yang merangkak naik dibanding tahun sebelumnya.

    “Posisi utang luar negeri (ULN) Pemerintah per Desember 2024 (US$203,14 miliar) naik 3,31% dari Desember 2023. ULN Pemerintah era SBY (2004-2014) naik 75,23%, sedang era Jokowi (2014-2024) naik 64,08%,” terangnya.

  • Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis Investigasi, Dandhy Laksono kembali mengungkap hal terkait efisiensi anggaran. Kali ini, berkenan dengan peruntukannya.

    Pendiri Watchdoc itu mengatakan selama ini efisiensi hanya dihubungkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, tidak hanya sebatas itu. Tapi juga untuk Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan untuk mengelola investasi di Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun). Padahal bagian terbesar untuk Danantara (325 triliun),” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Lebih jauh, Dandhy mengatakan trik ini sebelumnya dipakai Jokowi. Saat Presiden ke-7 RI itu menduduki orang nomor satu di Indonesia, UU Cipta Kerja muncul.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi “Cipta Kerja”,” ujarnya.

    UU itu sebelumnya telah menuai protes kuat dari berbagai elemen masyarakat sipil. Bahkan telah ditetapkan inkonstitusional oleh Mahmamah Konstitusi (MK).

    Tapi belakangan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” jelas Dandhy.

    Di sisi lain, dalam hal Danantara. Ia mengungkit sejumlah program pemerintah yang bermasalah.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.