Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    Pemangkasan Anggaran Belanja Pemerintah Bisa Jadi Pemicu PHK hingga 100 Ribu pada 2025

    FAJAR.CO.ID — Efek domino efisiensi anggaran dapat berupa terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK besar-besaran. Pemangkasan anggaran belanja pemerintah diproyeksi dapat mencapai 100 ribu orang pada tahun 2025 .

    Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai belum ada tanda-tanda pembukaan lapangan kerja akan banyak tahun ini. Justru, potensi PHK sudah terlihat jauh lebih banyak.

    Bahkan, pabrik Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM210, Cikarang, Jawa Barat, akan berhenti beroperasi alias tutup pada Juni 2025. Pabrik Sanken yang memproduksi transformator (trafo), UPS (uninterruptible power supply), dan power supply ini akan memindahkan lini produksinya ke Jepang.

    Timboel Siregar mengatakan, pemerintah harus lebih memperhatikan banyaknya tanda-tanda PHK di berbagai sektor. Pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya gelombang PHK besar-besaran.

    Kebijakan pemerintah memangkas anggaran dengan alasan efisiensi dapat menjadi pemicu PHK seperti di sektor pariwisata dan industri manufaktur.

    Keputusan tidak menggunakan hotel untuk kegiatan pemerintah misalnya, dapat memukul sektor pariwisata. Padahal, sektor pariwisata dan perhotelan menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

    Kebijakan lain yang tampaknya cukup remeh adalah pemangkasan anggaran alat tulis kantor atau ATK. Keputusan kementerian memangkas anggaran ATK juga dapat berdampak pada penurunan produksi industri manufaktur sektor tersebut.

    Padahal seperti diketahui, industri manufaktur menyerap cukup banyak tenaga kerja. Bila permintaan menurun dan memicu penurunan produksi, maka tentu saja akan membuat perusahaan mengurangi karyawan alias PHK dan berujung pada tingginya angka pengangguran.

  • Wamenkop Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Terjun ke Sektor Pertambangan

    Wamenkop Ferry Juliantono: Koperasi Bisa Terjun ke Sektor Pertambangan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memiliki harapan besar ke Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni).

    Harapan Kemenkop, Himpuni bisa menjadi garda terdepan sebagai penghasil Sumber Daya Manusia (SDM) untuk terjun ke dunia koperasi.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono di diskusi yang digelar Himpuni dengan tema Rembug Bersama untuk Memperkuat Kontribusi HIMPUNI dalam Menyukseskan Agenda Prioritas Pemerintah di Makassar, Kamis (20/02/2025).

    Ferry menyampaikan koperasi saat ini membutuhkan SDM yang sangat besar untuk melakukan perbaikan manajemen.

    “Saya mengharap koperasi saat ini, ada perbaikan manajemen pengelolaan dan koperasi saat ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia,” katanya.

    Karena alasan itulah, menurutnya kehadiran Himpuni ini sebagai wadah untuk menghasilkan SDM yang bisa terus mengembang koperasi.

    “Himpuni seharusnya sebagai organisasi alumni perguruan tinggi dengan latar belakang keilmuannya di harapkan bisa membantu secara teknis,” paparnya.

    “Misalnya koperasi-koperasi yang terbentuk untuk mengelola misalnya tambang. Jadi, anggota Himpuni bisa membantu operasi dan sebagainya,” terangnya.

    Kemenkop mendapat dukungan dari DPR RI karena telah mengesahkan revisi Undang-Undang terkait dengan pengelolaan mineral dan batubara (minerba).

    Menurutnya, dengan revisi UU Minerba tersebut, koperasi mendapatkan ruang yang lebih besar untuk terlibat langsung dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Adanya payung hukum yang baru ini, koperasi memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan skala usaha hingga asetnya.

  • Layani 35,9 Juta Pengusaha UMKM, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Kredit Rp626,6 Triliun

    Layani 35,9 Juta Pengusaha UMKM, Holding Ultra Mikro BRI Salurkan Kredit Rp626,6 Triliun

    Selanjutnya, ketika suatu usaha mulai berkembang, nasabah akan memasuki tahap integrate, di mana mereka dapat memperoleh produk perbankan lainnya melalui channel perbankan seperti asuransi dari BRI atau produk gadai dari Pegadaian.

    Jika usaha semakin maju dan naik kelas ke segmen mikro, nasabah akan memasuki tahap upgrade, di mana mereka dapat mengakses produk kredit komersial BRI, seperti Kupedes, untuk terus memperbesar skala usahanya.

    Ke depan, BRI terus berupaya untuk berkolaborasi guna menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat ekonomi kerakyatan serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Komitmen ini sejalan dengan peran BRI sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, yang tercermin dari capaian kinerja perseroan dalam penyaluran kredit UMKM. Tercatat, hingga akhir 2024 total kredit yang disalurkan BRI mencapai Rp1.354,64 triliun, tumbuh 6,97% secara tahunan (yoy). Seluruh segmen pinjaman BRI tercatat mengalami pertumbuhan positif, dengan dominasi kredit UMKM yang mencapai 81,97% dari total kredit, atau setara dengan Rp1.110,37 triliun.

  • Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    Danantara Dibandingkan INA yang Dibentuk Luhut Era Jokowi Namun Kini Bagai Jin Tak Terlihat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengkritik keras pembentukan Danantara yang baru-baru ini diumumkan pemerintah.

    Ferdinand mempertanyakan urgensi pembentukan lembaga investasi tersebut di tengah kondisi keuangan negara yang dinilainya sedang terpuruk.

    “Era Jokowi di mana Luhut sangat berkuasa, pada tahun 2021 pernah membentuk INA (Otoritas Investasi Indonesia),” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (20/2/2025).

    Ia sontak menyayangkan karena INA yang dibentuk pada era Jokowi itu tidak nampak dan terasa manfaatnya bagi negara.

    Ia menyoroti nasib INA, lembaga pengelola dana investasi negara yang menurutnya tidak menunjukkan hasil yang jelas.

    “Tapi INA ini tak jelas, bagai jin yang tak terlihat,” cetusnya.

    Ferdinand khawatir Danantara akan bernasib serupa, terutama jika tidak memiliki transparansi dan pengawasan yang ketat.

    “Sekarang dibentuk Danantara, halahhh omon-omon aja. Aset sudah tergadai, APBN defisit, mau apa?” tandasnya.

    INA sendiri didirikan pada 2021 dengan tujuan mengelola investasi negara guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Namun, hingga kini, efektivitasnya masih diperdebatkan.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

  • Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    “Bayangin duit anda tetiba hilang, banknya gak mau tangung jawab,” timpalnya.

    Ia semakin terheran-heran karena mantan Presiden ke-7, Jokowi, disebut-sebut bakal menjadi pengawas Danantara. Meskipun, ia diketahui bagian dari lima besar pejabat terkorup di dunia.

    “Dan hebatnya, finalis terkorup OCCRP diminta menjadi Pengawas Danantara. Makin gelap!,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi yang diwariskan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyoroti program efisiensi anggaran yang disebut-sebut untuk mendukung program makan gratis sebesar Rp70 triliun.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun),” ujar Dandhy di X @DandhyLaksono (18/2/2025).

    Padahal, kata dia, anggaran terbesar justru dialokasikan untuk Danantara, yang mencapai Rp325 triliun.

    Kata Dandhy, cara ini mirip dengan strategi yang digunakan oleh Jokowi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

    Isu pengangguran dijadikan alasan untuk meloloskan kebijakan yang justru memperkuat oligarki dan konglomerasi.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi Cipta Kerja,” lanjut Dandhy.

    Alih-alih menciptakan lapangan kerja, Dandhy justru melihat bahwa pasca-implementasi UU tersebut, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin sering terjadi.

    “Setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” cetusnya.

    Tak hanya itu, Dandhy juga menyoroti sejumlah kasus keuangan negara seperti Jamsostek, Asabri, Tapera, hingga rencana pemerintah yang sempat mengincar dana haji dan wakaf.

  • Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    Keponakan Luhut Menguat Jadi Bos Danantara, Pengamat: Pilpres 2024 Benar- benar Basa-basi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keponakan Ketua Umum Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir dikabarkan akan jadi bos Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
     
    Hal tersebut menuai sorotan. Salah Satunya dari Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto.

    Jika itu terjadi, Gigin mengungkapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) benar sekadar basa-basi.

    “Bila benar keponakannya menjadi bos Danantara, berarti Pilpres 2024 benar-benar basa-basi,” kata Gigin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (20/2/2025).

    Gigin mengatakan, tidak ada perubahan struktur kekuasaan di pemerintahan hari ini. Jika Pandu Sjahrir benar-benar terpilih.

    “Struktur kekuasaan tak berubah,” ujarnya.

    Ia pun mengilustrasikan struktur kekuasaan dimaksud.

    “Penguasa tertinggi Luhut Panjaitan dibantu Jokowi sebagai asisten dan Prabowo sebagai asistennya asisten sementara,” terangnya.

    Sementara itu, Pandu enggan membenarkan informasi yang beredar, hanya saja Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTECH ini meminta untuk menunggu kabar langsung dari istana.
     
    “Nanti, tunggu tanggal mainnya, tunggu dari istana dulu,” kata Pandu kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia (BI), kemarin.
     
    Untuk diketahui, Pandu Sjahrir ikut dalam rapat koordinasi terkait pembiayaan program 3 juta rumah bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, di Gedung Bank Indonesia, pada Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.
     
    Dia pun mengakui bahwa tak ada bahasan Danantara di dalam forum itu. Pandu memastikan pertemuan itu hanya membahas mengenai program 3 juta rumah.
     
    “Belum, tadi belum ini kok (bahas Danantara), kita hanya ngomong soal perumahan,” tutupnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sanken Berhenti Beroperasi di Indonesia, Gigin Praginanto Usul Tema Demo Diganti

    Sanken Berhenti Beroperasi di Indonesia, Gigin Praginanto Usul Tema Demo Diganti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan sindiran menarik terkait isu Indonesia gelap yang saat ini jadi perbincangan.

    Apalagi, pabrik industri peralatan listrik lainnya, Sanken yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Cikarang, Jawa Barat, berencana menghentikan produksinya pada Juni 2025.

    Fasilitas yang hendak tutup tersebut merupakan pabrik yang 100 persen berasal dari hasil penanaman modal asing (PMA), dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sanken Indonesia.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin Praginanto menyindir dengan menyebut tema deko sebaiknya diganti.

    Tema Demo yang sebelumnya muncul dengan Indonesia Gelap sebaiknya diganti dengan Indonesia Gelap banget ini menyusul bakal berhenti beroperasinya Sanken.

    “Setelah keputusan Sanken menghentikan produksi pada tahun ini,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    “Tema demo sebaiknya diganti. Dari Indonesia Gelap menjadi Indonesia Gelap Banget Nget Nget,” ujarnya.

    Lanjut, ia kembali menyindir terkait Danantara. yang disebut kehadiran bakal mengembosi anggaran negara secara besar-besaran.

    “Apalagi duit negara bakal digembosi Danantara secara besar-besaran,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kontroversi Danantara, Warganet: Bayangin Duit Anda Tetiba Hilang, Banknya Gak Mau Tangung Jawab

    Danantara Tak Bisa Diaudit KPK dan BPK, Ferdinand Hutahean: Kalian Benar-Benar Mau Merusak Negara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean memberikan sorotan tajam ke Danantara.

    Sorotan ini datang setelah muncul kabar yang menyebut Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK karena kebal hukum.

    Lewat cuitannya di media sosial X, Ferdinand menaruh kecurigaan bahwa Danantara punya kaitan erat dengan mantan Presiden Jokowi Widodo.

    Ia bahkan menyebut Danantara ini sebagai salah satu tempat pencucian setelah masa jabatan Jokowi selama dua periode.

    “Makanya saya curiga, jangan-jangan Danantara itu mencuci yang kotor selama 10 tahun Mulyono,” tulisnya dikutip Kamis (20/2/2025).

    Ferdinand lanjut mempertanyakan alasan kuat mengapa Danantara tidak bisa diperiksa oleh BPK dan KPK.

    Jika memang benar hal ini terjadi, ia menyimpulkan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk merusak negara.

    “Masa ngga bisa diperiksa BPK dan KPK? Kalian benar-benar mau kerusakan negara,” tuturnya.

    Sebelumnya, isu yang muncul, Danantara dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang kebal hukum.

    Hal itu mengacu pada UU BUMN yang baru, BPI Danantara dapat diperiksa oleh BPK dan BPKP jika ada permintaan dari DPR atau dengan ketentuan tertentu.

    Rencananya, Danantara akan dilaunching pada 24 Februari 2025 mendatang.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Diberdayakan BRI, UMKM Handicraft Asal Kebumen Sukses Gaungkan Produk Alam Indonesia di Dunia

    Diberdayakan BRI, UMKM Handicraft Asal Kebumen Sukses Gaungkan Produk Alam Indonesia di Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di sebuah sudut kota Kebumen, Jawa Tengah, tangan-tangan terampil menganyam serat pisang dan pandan menjadi karya seni yang memukau. Di balik kerajinan tangan nan elok itu, ada sosok Novita Hermawan, pemilik Agrominafiber Handicraft, yang dengan tekad baja membawa produk lokalnya menembus pasar dunia.

    Sejak berdiri pada 2021, Agrominafiber Handicraft tak hanya menjadi kebanggaan warga Kebumen, tetapi juga bukti nyata bahwa produk berbahan alam bisa bersaing di pasar global.

    Novita memulai perjalanan bisnisnya dengan modal nekat dan keyakinan bahwa serat alam bisa menjadi harta karun yang belum tergarap. Awalnya, Agrominafiber Handicraft fokus pada produk-produk dekorasi seperti wall decor, stool, karpet, dan lampshade.

    Namun, Novita tak berhenti di situ. Ia terus berinovasi, mengolah serat pisang dan pandan menjadi karya yang tak hanya indah, tetapi juga ramah lingkungan. Bahkan, berbagai produk yang dihasilkan Agrominafiber Handicraft sudah menembus pasar internasional dan lintas benua.

    “Kami mulai mengekspor produk ke Belgia, Chile, dan Argentina. Produk yang kami kirim antara lain stool, wall decor, dan produk custom seperti press made set dan lampshade,” cerita Novita dengan bangga.

    Bahan baku utamanya adalah serat pisang dan pandan, yang diproses secara tradisional namun dengan sentuhan modern. Hasilnya? Produk-produk yang tak hanya memikat mata, tetapi juga menyimpan cerita tentang kearifan lokal.

    Agrominafiber Handicraft merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tampil di BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Seperti diketahui, BRI telah sukses menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang resmi ditutup pada Minggu, 2 Februari 2025. Melalui inisiatif strategis ini, BRI terus berkomitmen untuk mendorong semakin banyak UMKM binaan yang naik kelas dan berhasil menjangkau pasar internasional. Acara yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 di ICE BSD City tersebut sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan berhasil merealisasikan kontrak ekspor mencapai USD 90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

  • Wamenkeu Terangkan Efisiensi Anggaran, Prastowo Yustinus: Rp300 T Target Dividen, Bukan Alokasi APBN yang Disisihkan

    Wamenkeu Terangkan Efisiensi Anggaran, Prastowo Yustinus: Rp300 T Target Dividen, Bukan Alokasi APBN yang Disisihkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan jumlah efisiensi pemerintah Rp306,7 triliun. Hal itu dinilai melegakan bagi ekonom.

    Itu diungkapkan Ekonom, Prastowo Yustinus. Eks Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menilai penjelasan yang dilakukan Kemenkeu membuat terang.

    “Penjelasan Wamenkeu Suahasil Nazara ini melegakan sekaligus membuat terang benderang,” kata Prastowo dikutip dari unggahannya di X, Rabu (19/2/2025).

    Prastowo kini mengaku paham. Setelah penjelasan tersebut.

    “Jadi penghematan anggaran itu Rp306,7 T sesuai Inpres 1/2025. Yang disebutkan Rp300 T sudah dilakukan dulu saat pembahasan UU APBN 2025, disimpan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Menkeu),” jelasnya.

    “Lalu yang Rp 300 T itu target dividen, bukan alokasi APBN yang disisihkan,” tambahnya.

    Ia berharap penghematan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelayanan publik. Sehingga berdampak pada rakyat.

    “Semoga penjelasan ini bikin terang dan tenang. Kiranya penghematan Rp306,7 T dapat terus dikawal agar dialokasikan untuk belanja pelayanan publik esensial yang berdampak pada kebutuhan rakyat banyak,” terangnya.

    Selain itu, ia menilai efisiensi anggaran sangat perlu kritik publik. Karenanya, ia berharap pemerintah terus memperbarui informasi terkait hal itu.

    “Kritik publik sangat penting dan berdampak. Terus mengupdate informasi dan berdialektika juga keniscayaan,” ujarnya.

    “Semoga demokrasi terus terjaga sehat berkat keterlibatan semua anak bangsa yang mencintai Indonesia adil sejahtera,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)