Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Eks Stafsus Kemenkeu Respons Keterlambatan Publikasi Kinerja APBN, Ini Penjelasannya

    Eks Stafsus Kemenkeu Respons Keterlambatan Publikasi Kinerja APBN, Ini Penjelasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Stafsus Menkeu, Prastowo Yustinus menyoroti tajam terkait Publikasi APBN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Prastowo Yustinus mengaku dapat pertanyaan terkait rilis APBN yang tertunda.

    Kabar publikasi APBN yang disebut bakal dipublikan pada awal pekan depan ini disebutnya sebagai kabar baik.

    “Tentang publikasi realisasi APBN saya banyak mendapat pertanyaan tentang rilis APBN KiTa, yang biasanya dilakukan bulanan dan kini agak tertunda,” katanya dikutip Rabu (12/3/202).

    “Saya mendengar kabar awal pekan depan konpers APBN akan dilakukan. Tentu ini kabar baik dan diharapkan menjadi sinyal positif,” ujarnya.

    Menurutnya keterlambatan publikasi yang dilakukan oleh Kemenkeu karena adanya penyesuaian.

    Selain itu, ada juga pengaturan teknis dan tentunya penyesuaian di lapangan yang harus dilakukan.

    “Dugaan saya, ini sekadar penyesuaian. Kenapa? Di awal tahun ada kebijakan efisiensi sesuai Inpres 1/2025. Lalu perlu pengaturan teknis dan penyesuaian di lapangan,” sebutnya.

    “Termasuk implementasi Coretax, Danantara, dan insentif. Satu bulan awal mungkin banyak digunakan utk adjustment. Jadi mengcapture fenomena satu bulan blm tentu mencerminkan kinerja yg sebenarnya,” tambahnya.

    “Jika konpers untuk dua bulan pelaksanaan APBN, kemungkinan lebih mendekati realitas lapangan karena denyut APBN baik belanja maupun penerimaan sudah terasa. Toh dengan banyak penyesuaian di awal, hasil dua bulan sangat mungkin berbeda dengan kinerja bulan-bulan selanjutnya,” tuturnya.

  • Kemenkeu Belum Rilis Kinerja APBN Bulan Januari 2025, Stefan Antonio: Alasannya Sibuk, Sibuk Ngutak Atik

    Kemenkeu Belum Rilis Kinerja APBN Bulan Januari 2025, Stefan Antonio: Alasannya Sibuk, Sibuk Ngutak Atik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis terkait Kinerja APBN bulan Januari 2025.

    Kemenkeu memastikan pengumuman kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut APBN Kinerja dan Fakta (APBNKita) periode Januari 2025 akan dilakukan pada Senin (17/3/2025). 

    Jadwal ini mundur dari rencana awal pada minggu ini atau dalam kisaran 10 Maret 2025 hingga 14 Maret 2025. 

    Hal inilah yang kemudian disoroti tajam oleh pegiat media sosial, Stefan Antonio.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Stefan Antonio mempertanyakan alasan Kinerja APBN bulan Januari yang tak kunjung dirilis.

    “Rilis Publikasi Kinerja APBN bulan Januari
    blom dirilis alasannya kementerian sibuk ??!!!,” tulisnya dikutip Rabu (12/3/2025).

    Padahal menurutnya ini adalah agenda rutin bulanan yang memang sudah berjalan selama ini.

    Ia pun merasa heran dengan alasan Kemenkeu yang menjadikan sibuk sebagai alasan.

    “Ini Agenda Rutin Bulanan yang udah berjalan rutin selama ini,” sebutnya.

    “Trus skarang belum rilis karena alasannya sibuk? Maksudnya sibuk ’ngutak atik’ Laporan
    ya Buk @smindrawatii ??!!!,” tegasnya.

    Stefan Antonio pun menyindir terkait prilaku ini dan menyebut hal ini juga menjadi alasan investor asing ketakutan.

    “Prilaku kayak begini gimana gak bikin Investor Asing tambah Ketakutan? Mereka menilai Negara tidak transparan dalam Pengelolaan Keuangan Negara, adduh,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Setelah Investor, Ormas Juga Ganggu Industri Mebel

    Setelah Investor, Ormas Juga Ganggu Industri Mebel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kembali berulah, Organisasi Masyarakat (Ormas), melakukan perlakuan yang sama ke industri mebel dan hambat pertumbuhan, setelah sebelumnya dilakukan di Investor.

    Dampak dari perlakuan Ormas tersebut, mengakibatkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah.

    Gangguan dari organisasi ini, terang-terangan dikeluhkan oleh pelaku industri mebel, karena memberikan hambatan terhadap pertumbuhannya.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobit menilai aktivitas organisasi masyarakat (ormas) menghambat industri mebel di Indonesia.

    ia juga menilai kondisi ini membuat Indonesia kalah saing dengan Vietnam, yang memiliki lingkungan investasi lebih kondusif. Dalam catatan tidak menghambat ekspor.

    “Kami sedang berjuang menghadapi negara yang sudah bersih dari hal-hal ormas, seperti Vietnam. Mereka bisa bertumbuh, sedangkan di sini masih menghadapi masalah tersebut,” ungkap Abdul, dikutip Selasa (11/3/2025).

    Tidak hanya itu, HIMKI juga meminta secara terbuka kepada pemerintah agar segera menertibkan para Ormas.

    Bercermin dari Vietnam, yang sukses mengekspor mebel senilai 20 juta dolar AS, berkat lingkungan investasi kondusif dan perjanjian perdagangan bebas.

    Pasalnya, gangguan ormas di kawasan industri menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun, dan menghambat investasi baru.

    (Besse Arma/Fajar)

  • Punya Dana Rp13 Triliun, Muhammadiyah Akan Luncurkan Bank Syariah pada Pertengahan Tahun 2025

    Punya Dana Rp13 Triliun, Muhammadiyah Akan Luncurkan Bank Syariah pada Pertengahan Tahun 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Organisasi Islam Muhammadiyah dalam waktu dekat akan memiliki bank syariah sendiri. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkana.

    Mukhaer menjelaskan, dasar rencana pendirian bank ini adalah sebagai wadah yang menaungi ekosistem bisnis atau amal usaha Muhammadiyah yang banyak dan luas, antara lain sekolah dasar/MI, sekolah menengah/MTs, sekolah menengah atas (SMA)/SMK/MA, pondok pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo, dan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).

    “Alhamdulillah ini lagi proses dan ini memang amanah muktamar. Bukan saja muktamar di Solo (2022, tapi juga sejak muktamar di Makassar (2015),” ujarnya, Senin (10/3/2025).

    Mukhaer menambahkan, Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) bisa diluncurkan pada pertengahan 2025. Saat ini, pihaknya sedang mengurus proses perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Mudah-mudahan, doakan saja, Insya Allah pertengahan tahun ini Bank Syariah Muhammadiyah sudah launching,” ujarnya.

    Muhammadiyah akan memanfaatkan jaringan organisasinya dan amal usaha Muhammadiyah (AUM) untuk memperluas layanan BSM ke berbagai daerah.

    Selain itu, rencana pendirian bank ini juga untuk menghimpun dana-dana yang dimiliki Muhammadiyah yang kini tersebar di sejumlah bank syariah.

    Termasuk dana sebesar Rp 13 triliun yang pernah ditarik Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun lalu. (Pram/Fajar)

  • Petugas Tol Makassar Bakal Ditambah Dua Kali Lipat, Persiapan Mudik Momen Lebaran Idulfitri

    Petugas Tol Makassar Bakal Ditambah Dua Kali Lipat, Persiapan Mudik Momen Lebaran Idulfitri

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengelola akan menambah petugas tol Makassar menjadi dua kali lipat. Dalam rangka momentum hari raya Idulfitri.

    “Kita dua kali kekuatan dari semula, petugas kita dobel,” kata Direktur Utama PT Makassar Metro Network, Ismail Malliungan saat ditemui di Hotel Claro, Makassar, Senin (10/3/2025).

    Ismail mengatakan pada dasarnya momentum lebaran atau mudik di Makassar tidak terlalu berdampak signifikan terhadap jumlah kendaraan yang melintas di tol.

    Meski begitu, ia mengaku pihaknya akan tetap berkomitmen menyukseskan momentum tersebut.

    “Jadi sebetulnya bukan arus mudik kalau di Makassar. Tapi arus belanja,” terangnya.

    Hal senada disampaikan Manajer Operasional Tol Makassar, Muhammad Syaiful. Ia mengatakan selama ini belum ada kejadian signifikan di momen mudik lebaran.

    Meski demikian, kata dia petugas terus bersiaga. Selain dari internal, juga aparat kepolisian.

    “Kita menyediakan tambahan petugas di titik-titik rawan yang bertugas selama 24 jam,” terangnya.

    Soal diskon tol sebagaimana instruksi pemerintah pusat. Ia mengatakan belum berlaku untuk Makassar.

    “Pemerintah mengimbau diprioritaskan sebenarnya pada jalur mudik. Terutama trans Jawa dan Sumatera,” tandasnya. (Arya/Fajar)

  • Pengusaha Hotel di Sulsel Curhat Pendapatan Anjlok Gara-gara Efisiensi, Karyawan Jadi Korban Pemecatan

    Pengusaha Hotel di Sulsel Curhat Pendapatan Anjlok Gara-gara Efisiensi, Karyawan Jadi Korban Pemecatan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada tingkat hunian hotel. Dampaknya, pendapatan hotel anjlok.

    Itu dikeluhkan Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel). Tingkat hunian atau okupansi yang turun, terjadi pada seluruh hotel.

    “Udah sangat dan sangat berdampak. Gak enak aja saya mau nangis ini untuk menceritakan apa adanya gitu loh,” kata Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga saat ditemui di Balai Kota Makassar, Senin (10/3/2025).

    Anggiat memberi ilustrasi. Saat ini lobi hotel ternama di Makassar, Claro Hotel sudah sepi.

    “Teman-teman wartawan lihat lobinya Claro. Sangat berdampak sekali karena terlanjur established pasar pemerintah untuk Makassar itu memberi kontribusi antara 40-50 persen,” jelasnya.

    Ketika dilakukan efisiensi, pasar tersebut hilang. Sehingga sulit mencari gantinya.

    “Karena 40-50 persen kan besar sekali. Tidak bisa dengan sim salabim langsung ada subtitusi pengganti. Tidak mungkin,” terangnya.

    Imbasnya, okupansi hotel yang anjlok, kata Anggiat membuat sejumlah hotel melakukan pemutusan hubungan kerja. Hampir seluruh hotel di Sulsel melakukannya.

    “Hampir semua hotel. Hampir semua. Sebut aja hotel apa. Sebut hotelnya. Hampir semua,” imbuhnya.

    Anggiat membahasakan pemutusan hubungan kerja itu sebagai dirumahkan. Ketika pendapatan stabil, maka akan kembali dipanggil.

    “Kita minta komitmen kepada semua karyawan. Kalau nanti kondisi udah mulai stabil, orang yang pertama atau tiba-tiba ada event. Misal kita butuh, kita panggil,” ucapnya.

  • BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

    BRI Siapkan Rp32,8 Triliun untuk Lebaran, Pastikan Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Terpenuhi Hingga Pelosok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menyambut periode Libur Lebaran 2025 pada tanggal 28 Maret 2025 – 7 April 2025 atau selama 11 hari, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp32,8 triliun. Kesiapan dana tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama momen Hari Raya Idulfitri.

    SEVP Operations BRI Nyoman Sugiri Yasa mengungkapkan bahwa penyediaan uang tunai ini merupakan langkah strategis BRI dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan memastikan layanan perbankan tetap optimal selama periode libur Lebaran. 

    “Setiap tahun, momen Lebaran selalu diiringi dengan permintaan uang tunai di masyarakat. Oleh karena itu, BRI memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai, khususnya di jaringan kantor cabang dan mesin ATM yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Nyoman.

    Jumlah uang yang disiapkan oleh BRI tahun ini tercatat turun sebesar 6,12% dari realisasi tahun lalu. “Proyeksi kas yang disediakan BRI lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dikarenakan turunnya transaksi tarik tunai sebesar 15% secara yoy serta masyarakat yang semakin terbiasa bertansaksi secara cashless,” imbuh Nyoman.

    Di sisi lain, transaksi digital di BRI tercatat terus meningkat. Seperti pada jumlah transaksi Super Apps BRImo yang mengalami peningkatan 40,54% yoy, transaksi QRIS BRI yang tumbuh 186% yoy dan transaksi EDC merchant BRI yang meningkat 177% yoy.

    Selain menyiapkan dana tunai, BRI juga memastikan layanan digital banking seperti BRImo tetap optimal agar nasabah dapat melakukan transaksi non-tunai dengan mudah dan aman. Sementara itu, BRI juga memastikan keandalan mesin ATM dan CRM yang hingga akhir Desember 2024 jumlahnya mencapai 19.670 unit di seluruh Indonesia.

  • Rp6,76 Triliun Melayang, Penundaan CASN Bisa Picu Efek Domino

    Rp6,76 Triliun Melayang, Penundaan CASN Bisa Picu Efek Domino

    ”Karena banyak ASN yang sudah menyiapkan untuk sewa kontrakan, beli kendaraan, bahkan mau nikah. Peredaran uang hilang karena adanya penundaan pengangkatan itu. Dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. Ini sedang kami hitung,” jelas Bhima.

    Dia melanjutkan, penundaan pengangkatan CPNS itu disinyalir upaya pemerintah yang dengan sengaja menciptakan pengangguran semu. 

    Status tetap CPNS, tapi menganggur selama sembilan bulan. Padahal, banyak di antara mereka telanjur resigned dari pekerjaan sebelumnya. ”Padahal fungsi pembukaan CPNS itu juga untuk menyerap tenaga kerja di saat kondisi swasta sedang lesu, banyak PHK,” imbuhnya.

    Bhima menyebut, penundaan pengangkatan CASN itu mengindikasikan tiga hal. Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk cash atau tunai mulai menurun tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini. 

    Sehingga, pemerintah berupaya menghemat pos belanja pegawai.

    Kedua, efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai. 

    ”Apalagi efisiensi APBN juga ditujukan untuk modal Danantara, hal itu pasti menganggu pos belanja lainnya,” tambahnya.

    Ketiga, buruknya perencanaan karena formasi CPNS 2024 dibuka sebelum jalannya pemerintahan baru. 

    ”Kebutuhan berubah, tapi sudah rekrut pegawai pemerintah, akhirnya missmatch dengan kebutuhan,” jelas Bhima.

  • Hutang BUMN Karya Membengkak hingga Rp181 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, Guru Besar Unair: Mengerikan

    Hutang BUMN Karya Membengkak hingga Rp181 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir, Guru Besar Unair: Mengerikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi yang sekarat atau kritis.

    Hal ini disebabkan oleh kondisi finansial mereka menyimpan tanya. Pada rentang 10 tahun terakhir, utangnya membengkak.

    Jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Beban utang itu di luar utang negara atau pemerintah.

    Hal ini terungkap dari Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan sejumlah BUMN, Rabu (5/3/2025).

    Oleh direktur utama (Dirut) PT Wakita, PT Wika, PT Adhi, PT Hutama Karya dan PT Abipraya.

    ‘’Sebetulnya menyedihkan BUMN Karya ini. Itu naiknya utang Rp 181 triliun, sampai September 2024,’’ kata Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR.

    Lanjut, ia menyebut kondisi BUMN Karya itu menjadi BUMN zombie seperti mayat hidup.

    Darmadi pun membacakan dalam RDP tersebut. Perinciannya, PT Brantas Abripraya, utang sebelumnya Rp 1,2 triliun era Presiden SBY, utang sekarang per September 2024 menjadi Rp 6,9 triliun. Lalu, PT Adhi Karya, utang sebelumnya Rp 8,7 triliun, sekarang per September 2024 menjadi Rp 25,3 triliun.

    Kemudian, PT Waskita Karya, sepuluh tahun lalu masih Rp 9,69 triliun, per September 2024 membengkak jadi Rp 80,850 triliun. Artinya, ada kenaikan lebih dari Rp 70 triliun.

    PT Wijaya Karya (WIKA), sebelumnya Rp 11 triliun, per September 2024 mencapai Rp 50,721 triliun atau naik hampir Rp 39 triliun. Dan, Hutama Karya, sebelumnya cuma Rp 5 triliun, kini Rp 53 Triliun.

    “Dahsyat kan, kemana uang ini? Utang-utang ini diapakan,” ungkapnya

    Terkait hal ini, Pakar Ilmu Komunikasi Politik Unair Henri Subiakto menyebut hal ini sebagai salah satu yang mengerikan.

  • Indonesia Airlines Fokus Segmen Premium, Rekrut Direksi dan Tim dari Maskapai Penerbangan Terbaik di Dunia

    Indonesia Airlines Fokus Segmen Premium, Rekrut Direksi dan Tim dari Maskapai Penerbangan Terbaik di Dunia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dunia penerbangan memberikan semakin banyak pilihan dengan masuknya maskapai baru beroperasi di Indonesia. Perusahaan maskapai penerbangan asal Singapura yakni PT Indonesia Airlines Group (INA) akan mengoperasikan penerbangan komersial Indonesia Airlines.

    Maskapai Indonesia Airlines berbasis di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Operasionalnya fokus pada penerbangan internasional dengan layanan premium.

    Pendiri Maskapai Indonesia Airlines

    PT Indonesia Airlines Group (INA) didirikan perusahaan Calypte Holding Pte. Ltd, perusahaan pengembang energi terbarukan, penerbangan, dan pertanian yang berkantor pusat di Singapura.

    Calypte Holding Pte. Ltd secara resmi telah mendaftarkan anak perusahaan baru melalui Notaris untuk pendirian PT Indonesia Airlines Group pada 7 Maret 2025.

    Chief Executive Officer Indonesia Airlines Group dan Executive Chairman Calypte Holding Pte. Ltd, Iskandar, menjelaskan Indonesia Airlines hanya akan berfokus pada penerbangan internasional. Tahap awal mengoperasikan 20 armada yang akan didatangkan secara bertahap.

    Rekrut Tim dari Maskapai Terbaik di Dunia

    INA akan mengoperasikan armada yang terdiri dari 10 unit pesawat berbadan kecil (Airbus A321neo atau A321LR) dan 10 unit pesawat berbadan lebar (Airbus A350-900 dan Boeing 787-9).

    Tim terbaik dan berpengalaman di berbagai maskapai penerbangan terbaik dunia, ungkap Iskandar, telah dipersiapkan untuk mencapai target menjadi salah satu maskapai penerbangan internasional terbaik.

    Direktur Operasional Indonesia Airlines misalnya, direkrut dari Singapore Airlines yang telah berpengalaman lebih dari 40 tahun dan merupakan salah satu pilot pertama di dunia yang menerbangkan pesawat Airbus A380.