Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Cum Date Jatuh pada 10 April 2025, Jangan Lewatkan Kesempatan Dapatkan Dividen Rp31,4 Triliun dari BBRI

    Cum Date Jatuh pada 10 April 2025, Jangan Lewatkan Kesempatan Dapatkan Dividen Rp31,4 Triliun dari BBRI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah menetapkan Kamis, 10 April 2025 sebagai cum date pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 di pasar reguler dan negosiasi. Adapun, cum date atau cumulative date sendiri menjadi tanggal penentu bagi investor yang berhak memperoleh dividen.

    Pembagian dividen ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin (24/03) di Jakarta, disepakati bahwa total dividen tunai yang dibagikan untuk Tahun Buku 2024 sebesar-besarnya Rp51,73 triliun atau Rp343,40 per saham. Angka ini termasuk dividen interim sebesar Rp135 per saham (setara Rp20,33 triliun) yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2025. Dengan demikian, sisa dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebesar-besarnya Rp31,40 triliun atau Rp208,40 per saham.

    Dari total dividen tersebut, berdasarkan struktur kepemilikan saham maka BRI akan menyetorkan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp27,68 triliun, termasuk dividen interim sebesar Rp10,88 triliun yang telah lebih dahulu dibayarkan. Sementara itu, sisanya akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham publik yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada recording date.

    Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan bahwa keputusan pembagian dividen ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang solid dan struktur modal yang kuat.

  • Pengamat Menilai Investasi Hotel Bintang 5 di PIK 2 Merupakan Langkah Strategis

    Pengamat Menilai Investasi Hotel Bintang 5 di PIK 2 Merupakan Langkah Strategis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat properti, Aleviery Akbar, menilai arah bisnis properti kini tidak lagi terpaku pada penjualan semata, melainkan juga mengincar pendapatan berulang (recurring income) dari sektor lain seperti pariwisata, kuliner, perkantoran, hingga penyelenggaraan konferensi internasional.

    Dia memberi contoh langkah yang dilakukan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) yang berinvestasi dalam pengembangan hotel bintang 5 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) merupakan keputusan strategis dalam memperluas sumber pendapatan perusahaan.

    “Pengembangan hotel bintang 5 di PIK 2 merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan penghasilan tetap. Tidak hanya menjual properti, tapi juga masuk ke bisnis wisata dan hospitality,” ujar Aleviery Akbar.

    Lebih lanjut, Aleviery melihat prospek pertumbuhan sektor properti di PIK 2 dalam beberapa tahun ke depan sangat menjanjikan.

    Hal itu tercermin dari laporan keuangan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) yang menunjukkan peningkatan pendapatan dari penjualan properti di kawasan tersebut.

    “Ini menandakan PIK 2 punya masa depan cerah. Ditambah lagi dengan keunikan fasilitasnya seperti pantai buatan, kawasan kuliner internasional, serta distrik bisnis yang menjadikannya berbeda dari kawasan lain,” ujarnya.

    Sebelumnya, CBDK resmi mengakuisisi 99 persen saham PT Citra Kirana Bisnis Distrik (CKBD) dalam transaksi afiliasi senilai Rp99 miliar.

    Akuisisi ini dilakukan dengan nilai nominal Rp1 juta per lembar saham dan bertujuan untuk memperkuat ekosistem bisnis MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) di kawasan PIK 2.

  • Mitigasi Kebijakan Trump, Serapan Mineral Dalam Negeri pada Industri Manufaktur Jadi Solusi

    Mitigasi Kebijakan Trump, Serapan Mineral Dalam Negeri pada Industri Manufaktur Jadi Solusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dinilai perlu memperkuat serapan mineral dalam negeri untuk mendorong kinerja industri manufaktur sebagai langkah strategis menghadapi potensi dampak kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Donald Trump.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, menjelaskan bahwa ekspor langsung Indonesia ke AS lebih banyak didominasi oleh produk sawit, tekstil, dan alas kaki.

    Namun, efek lanjutan dari kebijakan ini tetap terasa karena berpotensi mengganggu rantai pasok global, termasuk pada produk mineral.

    “Perdagangan dunia itu ibarat jaring laba-laba. Kalau Amerika terganggu, maka Jepang dan China ikut kena, dan ujungnya bisa berdampak ke Indonesia,” ujarnya Ahmad Heri di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    Situasi ini menegaskan pentingnya ketahanan ekonomi dalam negeri, termasuk melalui penguatan program hilirisasi bahan mineral mentah.

    Pemerintah didorong tidak hanya memperkuat proses hilirisasi, tetapi juga memastikan keterhubungan antara hasil olahan mineral dan kebutuhan industri nasional.

    Indonesia dapat menekan ekspor produk mineral dasar dan mengolahnya di dalam negeri menjadi barang jadi, seperti panci, knalpot, hingga rangka mobil yang memiliki nilai tambah tinggi.

    Langkah ini tidak hanya menciptakan produk bernilai, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat.

    Pada akhirnya, produk dari industri manufaktur dapat menggantikan barang impor, sehingga memperkuat cadangan devisa nasional di tengah tensi perang dagang global.

  • Pemberdayaan BRI Bawa Pengusaha UMKM Aksesoris Fashion Tembus Pasar Internasional

    Pemberdayaan BRI Bawa Pengusaha UMKM Aksesoris Fashion Tembus Pasar Internasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisah Mahayusi, perajin mutiara asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjadi bukti nyata bahwa UMKM lokal dapat menembus pasar internasional dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan dari perbankan, seperti yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

    Melalui brand “I Love Mutiara” yang didirikannya sejak 2011, Mahayusi kini mampu meraih omzet jutaan rupiah dan menjangkau pasar global. Namun, perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus. Sebelum menekuni usaha aksesori mutiara, Mahayusi sempat mencoba peruntungan di bidang home decor. Sayangnya, usaha tersebut tidak bertahan lama.

    Dari pengalaman itu, Mahayusi belajar bahwa keberlanjutan pasar adalah faktor penting dalam memilih jenis bisnis. Dengan pemahaman baru tersebut, Mahayusi berhasil mengembangkan produknya hingga kini dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara.

    “Aksesori mutiara memiliki daya tarik abadi, terutama bagi kaum perempuan yang selalu ingin tampil berbeda dalam setiap kesempatan. Di bisnis ini, saya bisa bertahan karena memang perempuan selalu butuh aksesori,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari strategi untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Mahayusi menawarkan produk dengan rentang harga yang sangat beragam, mulai dari Rp100 ribu hingga yang termahal mencapai Rp75 juta, tergantung pada kualitas dan keunikan masing-masing mutiara. “Alhamdulillah, perkembangannya lumayan. Di kapal pesiar (produk terjual) kadang bisa dapat 300 dollar AS sampai 500 dollar AS,” tutur Mahayusi.

  • Prabowo: Bikin Kuota, Hanya Perusahaan A, B, C, D Ditunjuk Boleh Impor, Enak Saja

    Prabowo: Bikin Kuota, Hanya Perusahaan A, B, C, D Ditunjuk Boleh Impor, Enak Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya permainan dalam mekanisme impor komoditas strategis. Impor komoditas sengaja dibuatkan kuota, lalu hanya menunjuk perusahaan tertentu boleh melakukan impor.

    Adanya penunjukan perusahaan tertentu dalam mekanisme impor komoditas diungkapkan Prabowo pada sesi dialog acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

    “Siapa mau impor, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” kata Prabowo.

    Salah satu komoditas yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor yakni daging.

    Prabowo pun menginstruksikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk membuka peluang impor komoditas tersebut bagi siapapun.

    Dia mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, kebijakan ini bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu.

  • Prabowo Hapus Kuota Impor, Siapa Saja Bisa Impor, Tidak Ada Batasan

    Prabowo Hapus Kuota Impor, Siapa Saja Bisa Impor, Tidak Ada Batasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tidak ada lagi batasan atau kuota impor. Siapa saja bisa mengimpor. Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapus kuota impor, terutama komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Prabowo mengungkap instruksinya menghapus kuota impor pada sesi dialog acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

    Dia mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, kebijakan ini bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu.

    Dengan demikian, pemerintah membuka keran impor bagi siapa saja yang mampu melakukan impor.

    Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, salah satu komoditas yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor yakni daging.

  • PIK 2 Dinilai Dapat Menjadi Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Kawasan Pesisir

    PIK 2 Dinilai Dapat Menjadi Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Kawasan Pesisir

  • Pasar Domestik Indonesia Dinilai Tangguh Hadapi Gejolak Global

    Pasar Domestik Indonesia Dinilai Tangguh Hadapi Gejolak Global

  • Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja masih menghantui para karyawan akhir-akhir ini. Terlebih setelah adanya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif resiprokal.

    Mengantisipasi hal itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya membentuk satuan tugas khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Prabowo melakukan itu sebagai antisipasi terjadinya ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.

    “Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,” kata Prabowo dalam tanya jawab Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia itu.

    Pembentukan Satgas PHK ini merupakan usul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” di Jakarta, Selasa (8/4).

    Prabowo mengatakan usulan Saiq Iqbal soal pembentukan Satgas PHK memang diperlukan. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah mencari kantor yang dapat dijadikan posko Satgas PHK. Menurut Prabowo, Satgas PHK ini akan menghubungkan peluang lapangan kerja yang ada dengan buruh yang menjadi korban PHK.

    “Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi, kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik mungkin. Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintahan bantu,” ungkap Prabowo.

  • Petani Menjerit… Gabah Hanya Dihargai Rp5.000, Jauh di Bawah HPP

    Petani Menjerit… Gabah Hanya Dihargai Rp5.000, Jauh di Bawah HPP

    Akibat kondisi tersebut, Sokib memutuskan untuk memanen sendiri sawah miliknya dan menyimpan hasil panennya di rumah sambil menunggu harga membaik.

    “Ini sawah yang lain saya panen sendiri, sebab padinya sudah tuek, sudah tengkluk-tengkulak,” cetusnya.

    Ia menambahkan bahwa masih banyak lahan padi di desanya yang belum dipanen karena kondisi pasar yang tidak berpihak pada petani.

    “Itu tadi, sebab nggak ada bakul, apalagi dari Bulog,” tegasnya.

    Sementara itu, di Kecamatan Ngoro, harga gabah relatif lebih tinggi dibandingkan Jombang, meski tetap berada di bawah HPP.

    Petani di Desa Pulorejo, Mustajib, menyebut harga gabah di wilayahnya mencapai Rp 6.200 hingga Rp 6.300 per kilogram.

    “Harganya masih di bawah HPP, tapi masih lumayan bagus,” ujarnya.

    Mustajib juga mengaku lebih memilih menjual gabah ke tengkulak ketimbang ke Bulog. “Memang seringnya ke tengkulak lebih cepat,” tegasnya.

    Koordinator PPL Kecamatan Jombang dari Dinas Pertanian, Widiyawati, membenarkan bahwa mayoritas petani masih menjual ke tengkulak.

    Salah satu alasannya adalah kepemilikan mesin combine yang banyak dikuasai tengkulak, sehingga petani enggan repot mencari alternatif lain.

    “Karena mesin combine banyak yang dikuasai tengkulak. Sehingga petani tidak mau ribet lagi,” jelasnya.

    Ia menyebutkan, saat ini harga pembelian gabah oleh tengkulak di Desa Plosogeneng berkisar antara Rp 6.100 hingga Rp 6.200 per kilogram.

    Terkait kasus di Desa Sumberjo, Widiyawati memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dalam waktu dekat. (Muhsin/Fajar)