Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Mudahkan Perjalanan Mudik Antarpulau, BRI Hadirkan Fitur Baru Pemesanan Tiket Kapal Lewat BRImo!

    Mudahkan Perjalanan Mudik Antarpulau, BRI Hadirkan Fitur Baru Pemesanan Tiket Kapal Lewat BRImo!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas layanan digitalnya dengan menghadirkan fitur terbaru dalam aplikasi BRImo, yaitu pemesanan tiket kapal. Inovasi ini memungkinkan pengguna untuk membeli tiket kapal dengan lebih mudah, aman, dan cepat langsung melalui BRImo, tanpa perlu antre atau datang ke loket.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menyatakan bahwa fitur pemesanan tiket kapal, yang kini melengkapi lebih dari 100 fitur unggulan di BRImo, merupakan bagian dari komitmen BRI dalam memperkuat ekosistem digital, khususnya di sektor layanan transportasi.

    “Kami memahami bahwa transportasi laut merupakan moda utama bagi banyak masyarakat Indonesia, khususnya menjelang periode mudik lebaran. Dengan adanya fitur pemesanan tiket kapal di BRImo, kami ingin memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan transportasi laut dengan proses yang lebih efisien dan praktis tanpa harus antre di pelabuhan,” ujar Andrijanto.

    Peluncuran fitur ini juga sejalan dengan strategi BRI dalam mendorong digitalisasi layanan keuangan dan transportasi di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, BRImo mencatat pertumbuhan signifikan dalam jumlah pengguna dan volume transaksi.

    Hingga akhir Desember 2024, jumlah pengguna BRImo mencapai 38,61 juta, meningkat 22,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, total transaksi yang diproses melalui BRImo mencapai 4,34 miliar transaksi, tumbuh 40,54% (YoY), dengan nilai transaksi sebesar Rp5.596 triliun atau meningkat 34,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

  • Rupiah Terpuruk, Defisit Fiskal Sorotan Pasar Keuangan

    Rupiah Terpuruk, Defisit Fiskal Sorotan Pasar Keuangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Defisit anggaran Indonesia yang melebar pada awal tahun menjadi sorotan. Namun pemerintah memastikan bahwa target belanja tetap sesuai dengan yang telah dipetakan di awal tahun.

    Secara keseluruhan, Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menyatakan, target defisit fiskal tahun ini yang sebesar -2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) mungkin perlu direvisi lebih tinggi 30-40 basis poin jika tren pendapatan yang lemah terus berlanjut.

    Meskipun demikian, otoritas akan tetap berusaha menjaga defisit di bawah ambang batas yang ditetapkan -3 persen dari PDB untuk mencegah tekanan pada pasar utang. Selain itu, prospek ekonomi juga dibayangi oleh alokasi dukungan anggaran, termasuk pendapatan, untuk lembaga investasi baru, dengan pasar yang menunggu kejelasan lebih lanjut.

    Meskipun ada kekhawatiran yang berkembang, imbal hasil obligasi hanya sedikit lebih tinggi, didorong oleh permintaan kuat dari peserta lokal. 

    Termasuk bank sentral yang saat ini memegang seperempat dari total penerbitan yang beredar, dibandingkan dengan 10 persen pada akhir 2019. Rupiah tidak dapat menguat meskipun terjadi koreksi tajam pada dolar Amerika Serikat (AS) global.

    “Rupiah terhadap USD tetap berada di kisaran Rp 16.400 pekan ini. Mempertahankan posisinya sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan. Mengingat ekspektasi kami bahwa bias penguatan dolar akan berlanjut bulan ini dan kuartal berikutnya, rupiah kemungkinan akan tetap tertekan.,” ungkap Radhika, Sabtu (15/3).

  • Lelang Pakaian Preloved di Trend Hijab Expo 2025, Dukungan untuk UMKM Perempuan Rentan

    Lelang Pakaian Preloved di Trend Hijab Expo 2025, Dukungan untuk UMKM Perempuan Rentan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Hasil lelang pakaian preloved dalam pelaksanaan Trend Hijab Expo 2025 akan diperuntukkan bagi UMKM perempuan rentan di Sulawesi Selatan.  

    Adapun acara pameran fesyen muslim terbesar di Indonesia Timur ini telah resmi dimulai pada 14 hingga 23 Maret 2025 di Phinisi Ballroom, lantai 2, Hotel Claro Makassar.  

    Banyak rangkaian agenda amal berupa lelang pakaian preloved akan diikuti oleh Kepala Daerah dan Pejabat di Sulawesi Selatan.  

    Terkait hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulsel, Andi Mirna, menyampaikan bahwa dalam kegiatan Trend Hijab Expo ini, Pemprov Sulsel memberikan dukungan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM perempuan rentan.  

    “Nantinya, hasil dari penjualan lelang pakaian ini akan diberikan kepada UMKM perempuan yang menjadi korban kekerasan dan kaum rentan,” kata Andi Mirna

    Ia pun punya harapan besar lewat kegiatan ini ke depannya bisa membantu UMKM perempaun dalam meningkatkan kesejahteraan.

    “Diharapkan melalui agenda amal ini, nantinya dapat membantu UMKM perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mereka bisa lebih mandiri menghadapi tantangan yang lebih sulit ke depannya,” tuturnya.

    “Sehingga, mereka bisa memberikan kontribusi besar dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Maka, perempuan harus tetap berdaya di situasi apa pun,” pungkasnya.  

    Rencananya, fashion show pakaian preloved akan berlangsung pada tanggal 22 Maret 2025. Namun, untuk penjualan pakaian preloved akan dimulai pada tanggal 20 Maret.  

  • Harga dan Berat MinyaKita Curang, Minyak Goreng Malaysia Diawasi Ketat Hanya Rp9.200 Per Kilo

    Harga dan Berat MinyaKita Curang, Minyak Goreng Malaysia Diawasi Ketat Hanya Rp9.200 Per Kilo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus kecurangan yang dilakukan produsen Minyakita dari berat isi hingga harga yang dinaikkan, membuat minyak goreng di Malaysia viral di berbagai platform media sosial.

    Pasalnya, Indonesia terkenal sebagai produsen minyak sawit, Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Sementara, Malaysia menempati posisi kedua.

    Dua produsen CPO ini kemudian menerapkan kebijakan yang berbeda dalam mengendalikan harga minyak goreng di pasar domestik masing-masing.

    Di Indonesia ada minyak goreng ekonomis “MinyaKita” yang baru-baru ini membuat heboh. Pasalnya, Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700/liter, nyatanya di lapangan harganya mencapai Rp18.000/liter.

    Ada pun harga minyak goreng yang ada di Malaysia viral karena memiliki kebijakan yang berbeda dalam pengendalian harga khususnya minyak goreng.

    Ada dua minyak masak (goreng) di Malaysia yang beredar di pasaran, yakni minyak subsidi dan non-subsidi.

    1.Kemasan Subdisi

    Kemasan ini seberat 1 kilo dengan harga RM2,5 atau setara dengan Rp9.200 (kurs Rp3.700 per RM).

    2.Kemasan Non-Subsidi

    Harga Eceran Maksimum (HEM) terbagi 4 yakni:
    -1kg seharga RM6,9 (Rp25.630)
    -2kg seharga RM13,3 (Rp49.440)
    -3kg seharga RM19,6 (Rp72.859)
    -5kg seharga RM30,9 (Rp114.865)

    Selain itu, Pemerintah Malaysia sangat ketat dalam mengawasi harga barang kebutuhan pokok.

    Bila ada penjual yang menjual minyak goreng di atas HRM, akan didenda sebesar Rp371,58 juta. Sementara, bila pelakunya perusahaan, maka dendanya Rp1,85 miliar. (Besse Arma/Fajar)

  • Airlangga Optimis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai, Kader PDIP: Darimana Logikanya?

    Airlangga Optimis Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tercapai, Kader PDIP: Darimana Logikanya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinan Hutahaean mengaku pesimis dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 8 persen.

    Apalagi kata dia, seluruh dunia sedang pesimis dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen. Apalagi jika 8 persen. 

    Dia menyentil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait optimisme tersebut.

    “Seluruh dunia pesimis dengan pertumbuhan ekonomi 5%, koq bisa-bisanya Indonesia klaim optimis 8%, darimana logikanya?,” ujarnya.m dikutip akun X pribadinya, Sabtu, (15/3/2025).

    Lebih lanjut dia menyinggung soal APBN yang tekor Rp31,2 Triliun pada baru jalan dua bulan. Trend ini menurutnya akan terus terjadi.

    “Sudah Maret mau masuk April APBN kita saja defisit 32 T. Trend defisit ini akan terus terjadi karena pendapatan negara tampaknya akan turun,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Masih dalam range (jangkauan), masih optimistis. Defisit juga kan masih 3 persen dan juga ratio utang di bawah 40 persen,” ujar Airlangga belum lama ini. (*)

  • OJK Akan Luncurkan Aturan Ketat Awasi Influencer Saham di Sosmed

    OJK Akan Luncurkan Aturan Ketat Awasi Influencer Saham di Sosmed

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan untuk mengawasi finfluencer (finansial influencer).

    Aturan yang akan diperketat ini dalam hal pengawasan influencer saham khususnya di sosial media (sosmed), dipicu karena kekhawatiran akan dampak negatif dari spekulasi yang mereka sebarkan di sosmed.

    Pasalnya, Influencer ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, dengan kemampuan mereka dalam menyajikan informasi keuangan yang mudah dipahami.

    Menurut Friderica Widyasari Dewi, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, terdapat potensi jika tidak semua influencer finansial memiliki kompetensi yang memadai tentang informasi yang disampaikan.

    Tidak hanya sekali, namun seringkali ditemukan influencer yang sama sekali tidak memahami ketentuan peraturan berdasarkan Perundang-undangan.

    Demikian, Friderica kemudian menyampaikan terkait aturan yang akan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

    “Sehubungan dengan hal tersebut, OJK sedang merancang skema pengaturan dan pengawasan atas perilaku finfluencer dalam meningkatkan kehati-hatian finfluencer atas aktivitasnya di media sosial,” kata Friderica, dikutip Sabtu, (15/3/2025).

    Dengan rancangan strategi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berharap agar aturan baru untuk finfluencer akan memprioritaskan perlindungan konsumen dan kepatuhan hukum.

    Adapun, aturan ini dirancang setelah muncul kritik dari Direktur Utama BRI dan Presiden Direktur BCA.

  • Penerimaan Pajak Menurun hingga APBN Tekor, Eks Waketum Gerindra: Biar Aja dan Indonesia Gelap

    Penerimaan Pajak Menurun hingga APBN Tekor, Eks Waketum Gerindra: Biar Aja dan Indonesia Gelap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah mengumumkan penerimaan pajak Indonesia senilai Rp187,8 triliun per Februari 2025.

    Namun, angka tersebut turun 30,2% secara tahunan (year on year/YoY) atau dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.

    Belum lagi APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Februari 2025.

    Penerimaan pajak yang turun dan APBN defisit ini mendapat respons publik. Salah satunya dari Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

    “Penerimaan pajak menurun dan APBN defisit Rp31 triliunan. Jangan dipikirin biar aja dan Indonesia gelap,” kata Arief Poyuono dalam akun X pribadinya, Jumat, (14/3/2025). 

    Dia seolah menyentil Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih terkait kondisi ekonomi Indonesia itu. 

    “Biarkan @prabowo dan teamnya bekerja untuk tingkatkan pajak dan efisiensi APBN biar engga defisit terus,” tandasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap agar masyarakat tak terlalu mendramatisir data penerimaan pajak yang menurun itu. Begitu pun kondisi APBN.

    “Penerimaan negara memang mengalami penurunan tapi polanya sama dan dalam hal ini beberapa memang karena adanya measure, policy,” tambah Sri Mulyani. (*)

  • APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    APBN Tekor Hanya dalam 2 Bulan, Nicho Silalahi: Ketika SPG World Bank dan IMF Beri Sinyal Segera Berhutang Kembali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — APBN mengalami defisit Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode Februari 2025. 

    Merespons hal itu, Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya itu adalah sinyal agar Indonesia kembali menambah utang.

    “Ketika SPG World Bank dan IMF memberikan sinyal agar segera berhutang kembali pada lintah darat,” kata Nicho Silalahi dikutip akun X pribadinya, Sabtu, ,(15/3/2025). 

    Diketahui, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF sebagai perwakilan 12 negara Asia Tenggara (ASEAN) pada awal Oktober 2002.

    Selain itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana dan Chief Operating Officer (COO) Bank Dunia.

    Lebih lanjut, Nicho Silalahi mempertanyakan kemana uang sitaan dari koruptor dan dana pemotongan anggaran setiap kementerian dan lembaga.

    Selain itu dia juga mempertanyakan pengauditan seluruh utang yang ditimbulkan Mantan Presiden Joko Widodo.

    “Yang jadi pertanyaan, kemana uang sitaan dari koruptor? Kemana dana pemotongan anggaran di setiap kementrian dan lembaga? Kapan diaudit seluruh utang yang ditimbulkan rezim Jokowi?,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen tetap menjaga angka defisit hingga akhir tahun sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 2,53% terhadap PDB.

    “Dari total keseimbangan, terjadi defisit Rp 31,2 triliun di akhir Februari 2025 atau 0,13 persen dari PDB. Defisit ini masih dalam target desain APBN,” jelas Sri Mulyani. (*)

  • Tujuh Produsen Minyakita di Surabaya Kurangi Takaran, Ada yang hanya 700 Mililiter

    Tujuh Produsen Minyakita di Surabaya Kurangi Takaran, Ada yang hanya 700 Mililiter

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA –Manipulasi takaran Minyakita yang diduga dilakukan sejumlah perusahaan atau produsen semakin banyak terungkap. Hal itu seiring dengan langkah Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan melakukan penindakan dan penelusuran di lapangan.

    Di Surabaya misalnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Mabes Polri menemukan tujuh perusahaan produsen Minyakita di Pasar Tambahrejo Surabaya yang mengurangi takaran tak sesuai informasi pada kemasan, Jumat (14/3).

    Temuan hasil sidak bervariasi, ada Minyakita yang takarannya 900 mililiter atau bahkan 700 mililiter.

    “Jadi, di sini kami temukan ada 7 PT yang berbeda-beda ukurannya, kita akan telusuri di Surabaya dan Jatim ini,” katanya Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Djoko Prihadi di Surabaya, Jumat (14/3).

    Temuan itu, kata Djoko, akan ditelusuri dan ditindaklanjuti untuk dikembangkan kemungkinan berjaringan atau tidak.

    “Kira-kira jaringannya ke mana? Apakah ada kaitannya jaringan di Jatim atau jaringan luas sampai ke Indonesia. Kami akan telusuri semua dari mulai tingkat produsen impor, di mana kira-kira sebenarnya inti dari kesalahan atau penyalahgunaan ini,” bebernya.

    Dia memastikan akan menindak tegas pelaku kecurangan pengurangan isi Minyakita.

    “Kami akan tindak tegas, kami akan melakukan upaya-upaya terus untuk menjaga dan melindungi masyarakat kita,” jelasnya.

    Sasaran penindakan produsen atau distributor. Dia memastikan tidak akan mengganggu distribusi di masyarakat.

    “Kami akan koordinasi, kita akan tindak yang tingkatnya lebih tinggi, produsen atau distributor. Yang kita temukan ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Kita juga harus hati-hati dalam bertindak, jangan sampai terganggu untuk distribusi,” pungkasnya. (fajar)

  • Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Pandjaitan dan Airlangga Sepakat Bentuk Tim

    Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Pandjaitan dan Airlangga Sepakat Bentuk Tim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Regulasi yang mengatur tentang investasi di Indonesia dinilai masih banyak yang justru menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Kondisi itu tentu saja dianggap sebagai penghambat kemajuan ekonomi.

    Menyadari hal itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim untuk membereskan hambatan investasi.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Luhut menambahkan, dia dan Airlangga menyadari bahwa ada beberapa regulasi yang dianggap menghambat investasi di Indonesia.

    Oleh karena itu, mereka akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus regulasi tersebut. “Jadi, nanti ada tim yang bekerja mulai besok selama seminggu. Dengan begitu, ekonomi bisa lebih bagus,” ujar Luhut.

    Dengan pembentukan tim khusus, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi para investor domestik maupun internasional.

    Keputusan itu merupakan hasil dari pertemuan antara DEN dan Kemenko Perekonomian.

    Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi yang lebih erat antara kedua belah pihak untuk memastikan arah kebijakan ekonomi keduanya berjalan seiring, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

    Dalam pertemuan itu, pihak Luhut dan Airlangga membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, salah satunya target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.