Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Dolar Menguat, Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

    Dolar Menguat, Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah belakangan ini tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, pergerakan rupiah lebih dipengaruhi oleh dinamika global ketimbang faktor domestik.

    “Pergerakan nilai tukar lebih mencerminkan dinamika global, dan tidak selalu sama atau identik dengan kondisi fundamental Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2025 di Jakarta, Rabu (30/4).

    Rupiah Tertekan Akibat Tekanan Global

    Data Kementerian Keuangan mencatat rata-rata nilai tukar rupiah pada Januari–Maret 2025 sebesar Rp16.443 per dolar AS. Sementara itu, pada akhir Maret, kurs rupiah sempat menyentuh Rp16.829 per dolar AS, jauh dari asumsi APBN 2025 sebesar Rp16.000 per dolar AS.

    Sri Mulyani menyebut gejolak global sebagai penyebab utama pelemahan ini. Harapan pelonggaran suku bunga oleh bank sentral AS (The Fed) belum terwujud karena inflasi AS masih tinggi dan pasar tenaga kerja tetap kuat. Hal ini mendorong capital inflow kembali ke AS, menguatkan indeks dolar dan melemahkan mata uang di negara berkembang.

    Efek Trump dan Tarif Resiprokal

    Situasi diperburuk oleh kebijakan ekonomi Presiden AS terpilih, Donald Trump. Pemerintahannya menerapkan tarif resiprokal terhadap sekitar 70 negara mitra dagang, termasuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

    “Kebijakan tarif yang cukup agresif itu memicu gejolak di sektor keuangan global,” jelas Sri Mulyani.

    Ketidakpastian pasar meningkat drastis, membuat banyak mata uang — termasuk rupiah — mengalami penyesuaian pada kuartal I 2025.

  • PT Vale: Operasional Kami Jalankan Berdasarkan Izin Resmi IUPK dan PPKH

    PT Vale: Operasional Kami Jalankan Berdasarkan Izin Resmi IUPK dan PPKH

    Terkait Aksi Unjuk Rasa oleh AMARA Pong Salamba

    FAJAR.CO.ID – PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”) menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

    ”Kami memahami dan menghormati hak dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Pong Salamba (AMARA Pong Salamba) yang melakukan aksi unjuk rasa sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi kepada aparat kepolisian,” kata Vanda Kusumaningrum Head of Corporate Communication PT Vale Indonesia Tbk, melalui rilisnya Rabu, 30 April 2025.

    PT Vale menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional PT Vale, termasuk di wilayah Lantua/Seba-seba yang merupakan kawasan hutan, dijalankan berdasarkan izin resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

    Area tersebut merupakan bagian dari konsesi kami yang secara hukum sah dan dilindungi negara.

    Sebagai tambahan, lokasi kegiatan pertambangan PT Vale termasuk dalam kategori Objek Vital Nasional yang menjadikannya obyek yang mendapat perlindungan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Vanda Kusumaningrum, PT Vale tidak pernah menggunakan atau melibatkan pihak-pihak tidak resmi dalam aktivitas pengamanan kami. Seluruh upaya pengamanan selalu dilakukan secara profesional, melibatkan aparat penegak hukum resmi, dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

  • Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia Beda Jauh dengan BPS, Adi Prayitno: Rada Nggak Percaya

    Data Kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia Beda Jauh dengan BPS, Adi Prayitno: Rada Nggak Percaya

    FAJAR.COID, JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) kembali menyoroti tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam laporannya, lembaga keuangan internasional ini menyebut bahwa mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin.

    Berdasarkan data tahun 2024, sekitar 60,3% dari total populasi Indonesia yang mencapai 285,1 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan versi negara berpendapatan menengah ke atas.

    Angka tersebut berarti sekitar 171,91 juta jiwa belum mencapai ambang batas pengeluaran minimum yang ditetapkan, yakni sebesar US$6,85 per kapita per hari, atau setara dengan Rp115.080 per orang per hari menggunakan kurs Rp16.800 per dolar AS.

    Laporan ini pun memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk pengamat politik Adi Prayitno. Melalui akun media sosial pribadinya di X (sebelumnya Twitter), ia mengungkapkan keraguannya terhadap data yang dipaparkan Bank Dunia.

    “Masak sih, angka kemiskinan Indonesia sebanyak ini? Sepertinya sangat jauh dengan data BPS. Rada ndak percaya. Semoga Indonesia baik-baik saja. Soalnya dari dulu banyak sekali laporan, mirip sebuah klaim, kemiskinan selalu turun. Kau, percaya data yang mana? 🙂”, tulis Adi dalam unggahan di akun @Adiprayitno_20 pada Rabu, (30/4/2025).

    Perbedaan standar pengukuran kemiskinan antara lembaga internasional seperti Bank Dunia dan lembaga nasional seperti BPS memang kerap menimbulkan diskusi publik. Sementara BPS menggunakan garis kemiskinan nasional yang lebih rendah dibanding acuan internasional, Bank Dunia menggunakan standar global yang bertujuan menilai daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara universal.

  • Bandingkan Negara Tetangga, Penduduk Miskin di Indonesia Jauh Lebih Banyak

    Bandingkan Negara Tetangga, Penduduk Miskin di Indonesia Jauh Lebih Banyak

    FAJAR.CO.ID, Jakarta — Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi turut angkat suara terkait Bank Dunia yang melampirkan 60% masyarakat Indonesia berada pada garis kemiskinan.

    Eko menjabarkan maksud dari angka kemiskinan dari Bank Dunia, dengan melampirkan data dari berbagai negara.

    Melalui akun X @ekokuntadhi1, ia memulai mengkategorikan kemiskinan berdasarkan pengeluaran negara menengah dan keatas.

    “Kategori miskin Bank Dunia untuk negara menengah dan atas adalah mereka yang pengeluarannya USD 6,85 atau Rp115. 287 sehari, setidaknya Rp3.450.000 sebulan,” cuitan Eko, dilansir X Selasa, (29/4/2025).

    Kategori sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau menurut BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia 8,57%, dengan ukuran pengeluaran Rp583. 900 sebulan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia kemudian memberikan angka kemiskinan dengan perbandingan yang diberikan oleh Laos.

    “Angka kemiskinan di Indonesia menurut bank dunia sedikit lebih bagus dari Laos (68,5%),” lanjut Eko.

    Sebagai penutup dari hasil risetnya, Eko membandingkan dengan beberapa negara tetangga, dan mengakhirinya dengan pengakuan bahwa penduduk miskin Indonesia memang jauh lebih banyak.

    “Tapi dibanding Malaysia (hanya 1,3%), Thailand (7,1%), Vietnam (18,2%), dan Filipina (50,6%), penduduk miskin kita jauh lebih banyak,” tutupnya.

    Hasil pengamatan Eko Kuntadhi kemudian menuai respons dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang aktif di X.

    “Indonesia saat ini memang miskin, yang kaya elite dan para koruptor. Biar miskin pemerintah masih sok kaya, kasih bantuan ke Fiji dan mau relokasi penduduk Gaza,” Pendapat warganet.

  • Efek Tarif Trump, Produk China Makin Banjiri RI, Pengamat: Pemerintah tak Mau Terjadi PHK

    Efek Tarif Trump, Produk China Makin Banjiri RI, Pengamat: Pemerintah tak Mau Terjadi PHK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto merespon ramainya produk China yang masuk ke Indonesia.

    Hal ini merupakan dampak besar dari adanya perang tarif yang terjadi antata China dan Amerika Serikat.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin menyebut Pemerintah punya peran dengan memberi jalan produk impor ini masuk.

    Dampaknya tentunya besar, ia pun menyindir dengan menyebut Pemerintah tidak ingin terjadi Pemutusan Hak Kerja (PHK) di China.

    “Dibantu oleh pemerintah dengan membuka pintu lebih lebar untuk barang impor,” tulisnya dikutip Rabu (30/4/2025).

    “Pemerintah tak ingin terjadi PHK besar-besaran di Cina,” tambahnya.

    Sementara itu, produk yang sulit masuk ke AS akibat tarif tinggi, akan mencari pasar baru di Indonesia.

    Hal ini tentunya membuka adanya potensi membanjiri pasar domestik dengan barang impor murah.

    Produk impor dari China membanjiri pasar Indonesia, terutama dalam kategori mesin, listrik, dan plastik.

    Impor dari China mencapai nilai USD 6,05 miliar pada Februari 2025, atau 37,81% dari total impor nonmigas Indonesia.

    Peningkatan impor ini diantisipasi akan semakin besar akibat kebijakan dagang AS terhadap China yang dapat mengalihkan ekspor produk China ke Indonesia.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Indonesia Mampu Tiga Kali Panen Padi dalam Setahun, Jepang Belajar dari Mentan Amran

    Indonesia Mampu Tiga Kali Panen Padi dalam Setahun, Jepang Belajar dari Mentan Amran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Eto Taku, menyampaikan kekagumannya atas capaian Indonesia yang mampu melakukan tiga kali panen padi dalam setahun.

    Hal ini diungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Pertanian Indonesia (Mentan), Andi Amran Sulaiman, hari ini di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Menteri Eto Taku mengungkapkan bahwa di Jepang, hanya wilayah tertentu seperti Okinawa yang mampu dua kali panen dalam setahun.

    Ia menambahkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas, Jepang biasanya melakukan diversifikasi dengan menanam gandum, jagung, atau kedelai secara bergantian.

    “Kami sangat kagum Indonesia bisa tiga kali panen. Di Jepang, hanya beberapa daerah yang mampu dua kali panen,” ujar Menteri Eto Taku.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di sektor pertanian, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

    Mentan Amran menekankan bahwa perubahan iklim telah berdampak besar terhadap sektor pertanian di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Jepang. Suhu yang tinggi menyebabkan penurunan produksi serta berpotensi menurunkan kesejahteraan petani akibat rendahnya produktivitas.

    Pada kesempatan tersebut, Mentan Amran menyampaikan rasa syukurnya karena Indonesia berhasil memitigasi risiko dan dampak iklim sepanjang tahun lalu sehingga berdampak pada peningkatan produksi pertanian nasional.

    “Saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog sebesar 3.300.000 ton, kemungkinan dalam 10-15 hari ke depan menjadi 4 juta ton beras, karena penyerapan per hari mecapai 50 ribu ton, angka ini tertinggi dalam 20 tahun terkahir, “ ungkap Mentan Amran

  • PT Vale Indonesia Umumkan Capaian Hasil Positif dan Katalis Pertumbuhan Baru di Tengah Ketidakpastian

    PT Vale Indonesia Umumkan Capaian Hasil Positif dan Katalis Pertumbuhan Baru di Tengah Ketidakpastian

    “Selain penjualan nikel matte, untuk pertama kalinya Perseroan menjual sekitar 80.000 ton bijih saprolit secara komersial kepada pembeli domestik, yang menandai sumber pendapatan yang lebih beragam dan prospek pertumbuhan yang positif bagi operasi perusahaan. Jumlah penjualan ini akan meningkat secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang, menyusul persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) kami pada akhir tahun 2024, sebagai bagian dari 290.000 ton yang kami targetkan untuk diselesaikan pada paruh pertama tahun 2025,”bebernya.

    Sambungnya, selain mendiversifikasi sumber pendapatan, kami terus meningkatkan basis biaya dan berhasil mengurangi Biaya Pendapatan. Secara triwulanan, Biaya Pendapatan Perseroan turun sebesar 13%, dari AS$213,8 juta pada 4T24 menjadi AS$187,0 juta pada 1T25, dan juga 11% lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Selain mendapatkan keuntungan dari harga komoditas yang lebih rendah, Perseroan terus berfokus pada peningkatan efisiensi melalui penerapan strategi pengadaan material skala besar yang mana hasil positifnya telah tercermin pada triwulan ini,”terangnya.

    Kata Abu Ashar, berkat upaya berkelanjutan Perseroan dalam mengelola biaya, kami mencatat Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) sebesar AS$51,7 juta pada triwulan pertama tahun 2025, sedikit lebih rendah dari AS$54,1 juta yang tercatat pada triwulan sebelumnya terutama karena harga nikel rata-rata yang lebih rendah. Meskipun demikian, kami berhasil mencapai laba positif sebesar AS$21,8 juta pada triwulan ini.

  • BI Ingatkan Batas Waktu Penukaran Uang Kertas Emisi Lama Hanya Sampai 30 April 2025

    BI Ingatkan Batas Waktu Penukaran Uang Kertas Emisi Lama Hanya Sampai 30 April 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat yang masih menyimpan uang kertas rupiah dari tahun emisi 1979, 1980, dan 1982 untuk segera menukarkannya. Penukaran ini hanya bisa dilakukan hingga 30 April 2025 mendatang di Kantor Pusat BI.

    Terdapat empat jenis pecahan uang kertas yang akan habis masa penukarannya, yaitu:
    • Rp 10.000 tahun emisi 1979
    • Rp 5.000 tahun emisi 1980
    • Rp 1.000 tahun emisi 1980
    • Rp 500 tahun emisi 1982

    Direktur Eksekutif BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pencabutan dan penarikan uang dari peredaran merupakan prosedur yang dilakukan secara berkala oleh BI.

    “BI secara rutin melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran,” ujar Ramdan dalam keterangannya Selasa (29/4/2025).

    Ia menambahkan, kebijakan tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia edar uang serta adanya penggantian dengan uang emisi baru yang telah dilengkapi teknologi keamanan terbaru.

    Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas fisik uang di masyarakat sekaligus meningkatkan keamanannya terhadap risiko pemalsuan.

    Bagi masyarakat yang masih menyimpan keempat pecahan tersebut, diimbau segera datang ke Kantor Pusat BI sebelum tenggat waktu berakhir. Setelah tanggal tersebut, uang kertas yang disebutkan tidak lagi dapat ditukarkan dan kehilangan nilai tukarnya.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Islah Bahrawi Ingatkan BI Risiko Cetak Uang di Tengah Situasi Ekonomi yang Sulit

    Islah Bahrawi Ingatkan BI Risiko Cetak Uang di Tengah Situasi Ekonomi yang Sulit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi langkah Bank Indonesia (BI) yang mungkin mencetak uang dalam jumlah besar di tengah tekanan ekonomi saat ini.

    Islah menekankan bahwa langkah tersebut berisiko menimbulkan konsekuensi serius.

    “Yang paling saya takutkan, di tengah situasi ekonomi seperti ini, Bank Indonesia mencetak uang lebih banyak lagi,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (29/4/2025).

    Meski mengakui dirinya bukan seorang ekonom, Islah mengaku belajar dari pengalaman negara-negara lain yang mengalami dampak negatif akibat kebijakan ekspansi moneter secara agresif.

    “Saya bukan ekonom, hanya belajar dari kejadian di negara lain di mana monetary expansing model begitu seringkali berujung hiperinflasi dan default,” katanya.

    Islah berharap Indonesia tidak menghadapi skenario buruk serupa.

    “Semoga tidak,” imbuhnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Huayou Gantikan LG, Siap Investasi Rp165 Triliun untuk Kendaraan Listrik RI

    Huayou Gantikan LG, Siap Investasi Rp165 Triliun untuk Kendaraan Listrik RI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan kabar besar dalam sektor kendaraan listrik: perusahaan asal Tiongkok, Huayou Indonesia, akan menggantikan LG dalam investasi ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Nilai investasinya pun fantastis, mencapai US$9,8 miliar atau setara Rp165,4 triliun.

    Huayou Indonesia dikenal sebagai anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt yang bergerak di bidang pengolahan nikel sejak tahun 2002. Dalam situs resminya, perusahaan ini menegaskan komitmennya untuk mendukung industri baterai kendaraan energi baru melalui pengembangan nikel yang ramah lingkungan.

    “Huayou Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya nikel ramah lingkungan, Industrial Park ramah lingkungan serta berusaha untuk memberikan dukungan bahan baku yang solid untuk industri bahan baterai kendaraan energi baru,” tulis pernyataan di laman resmi perusahaan, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Perusahaan ini telah memiliki jejak yang cukup kuat di Indonesia. Berkantor pusat di Jakarta dan mempekerjakan sekitar 13 ribu karyawan, Huayou kini mengelola enam proyek besar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah proyek Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Sulawesi Tenggara, yang menaungi sejumlah fasilitas seperti HPAL, RKEF, pemurnian, prekursor, bahan katoda, baterai lithium ternary, daur ulang baterai, hingga perusahaan pendukung lainnya.

    Selain IPIP, proyek lainnya tersebar di Morowali, Weda Bay, hingga Sorowako di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Huayue HPAL di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Huafei HPAL di Sulawesi Tengah, dan Huake RKEF di Weda Bay, Maluku Utara.