Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Prabowo Hapus Kuota Impor, Siapa Saja Bisa Impor, Tidak Ada Batasan

    Prabowo Hapus Kuota Impor, Siapa Saja Bisa Impor, Tidak Ada Batasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tidak ada lagi batasan atau kuota impor. Siapa saja bisa mengimpor. Presiden Prabowo Subianto memutuskan menghapus kuota impor, terutama komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

    Prabowo mengungkap instruksinya menghapus kuota impor pada sesi dialog acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

    Dia mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait di pemerintahan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

    “Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo.

    Menurutnya, kebijakan ini bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Kuota impor bakal lebih fleksibel untuk siapa saja yang mampu.

    Dengan demikian, pemerintah membuka keran impor bagi siapa saja yang mampu melakukan impor.

    Presiden juga menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, salah satu komoditas yang disampaikan oleh Presiden terkait kebijakan kuota impor yakni daging.

  • PIK 2 Dinilai Dapat Menjadi Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Kawasan Pesisir

    PIK 2 Dinilai Dapat Menjadi Titik Balik Kebangkitan Ekonomi Kawasan Pesisir

  • Pasar Domestik Indonesia Dinilai Tangguh Hadapi Gejolak Global

    Pasar Domestik Indonesia Dinilai Tangguh Hadapi Gejolak Global

  • Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan pekerja masih menghantui para karyawan akhir-akhir ini. Terlebih setelah adanya kebijakan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif resiprokal.

    Mengantisipasi hal itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya membentuk satuan tugas khusus yang mengurusi pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Prabowo melakukan itu sebagai antisipasi terjadinya ancaman PHK terhadap buruh akibat dampak tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat.

    “Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,” kata Prabowo dalam tanya jawab Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia itu.

    Pembentukan Satgas PHK ini merupakan usul dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” di Jakarta, Selasa (8/4).

    Prabowo mengatakan usulan Saiq Iqbal soal pembentukan Satgas PHK memang diperlukan. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah mencari kantor yang dapat dijadikan posko Satgas PHK. Menurut Prabowo, Satgas PHK ini akan menghubungkan peluang lapangan kerja yang ada dengan buruh yang menjadi korban PHK.

    “Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi, kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik mungkin. Kita petakan semua, di mana ada peluang lapangan kerja, di mana ada PHK, kita bisa segera link and match dan pemerintahan bantu,” ungkap Prabowo.

  • Petani Menjerit… Gabah Hanya Dihargai Rp5.000, Jauh di Bawah HPP

    Petani Menjerit… Gabah Hanya Dihargai Rp5.000, Jauh di Bawah HPP

    Akibat kondisi tersebut, Sokib memutuskan untuk memanen sendiri sawah miliknya dan menyimpan hasil panennya di rumah sambil menunggu harga membaik.

    “Ini sawah yang lain saya panen sendiri, sebab padinya sudah tuek, sudah tengkluk-tengkulak,” cetusnya.

    Ia menambahkan bahwa masih banyak lahan padi di desanya yang belum dipanen karena kondisi pasar yang tidak berpihak pada petani.

    “Itu tadi, sebab nggak ada bakul, apalagi dari Bulog,” tegasnya.

    Sementara itu, di Kecamatan Ngoro, harga gabah relatif lebih tinggi dibandingkan Jombang, meski tetap berada di bawah HPP.

    Petani di Desa Pulorejo, Mustajib, menyebut harga gabah di wilayahnya mencapai Rp 6.200 hingga Rp 6.300 per kilogram.

    “Harganya masih di bawah HPP, tapi masih lumayan bagus,” ujarnya.

    Mustajib juga mengaku lebih memilih menjual gabah ke tengkulak ketimbang ke Bulog. “Memang seringnya ke tengkulak lebih cepat,” tegasnya.

    Koordinator PPL Kecamatan Jombang dari Dinas Pertanian, Widiyawati, membenarkan bahwa mayoritas petani masih menjual ke tengkulak.

    Salah satu alasannya adalah kepemilikan mesin combine yang banyak dikuasai tengkulak, sehingga petani enggan repot mencari alternatif lain.

    “Karena mesin combine banyak yang dikuasai tengkulak. Sehingga petani tidak mau ribet lagi,” jelasnya.

    Ia menyebutkan, saat ini harga pembelian gabah oleh tengkulak di Desa Plosogeneng berkisar antara Rp 6.100 hingga Rp 6.200 per kilogram.

    Terkait kasus di Desa Sumberjo, Widiyawati memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dalam waktu dekat. (Muhsin/Fajar)

  • 3.100 Karyawan PT Pulau Sumbu di PHK Massal, Gubernur Riau Angkat Suara

    3.100 Karyawan PT Pulau Sumbu di PHK Massal, Gubernur Riau Angkat Suara

    FAJAR.CO.ID, RIAU — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dialami karyawan PT Pulau Sumbu, yang berada di Provinsi Riau. Kondisi itu mengingatkan kembali beberapa perusahaan di Indonesia yang juga melakukan PHK massal.

    Merespons hal itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid menanggapi kabar PHK ribuan pekerja di PT Pulau Sambu. Dia menegaskan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya disebabkan oleh penurunan ekspor, melainkan karena berkurangnya ketersediaan bahan baku kelapa.

    “Setelah saya cek ke lapangan, bukan semata-mata karena pengaruh ekspor, tapi produksi buah kelapa itu yang menurun,” kata Wahid Selasa (8/4).

    Wahid menjelaskan jika biasanya perusahaan tersebut dalam 1 hektare bisa menghasilkan sekitar 10 ribu butir kelapa per panen, sekarang tinggal 4-5 ribu saja. “Artinya ada penurunan hampir 50 persen,” ujar Wahid.

    Menurutnya, penurunan produksi ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya usia pohon kelapa rakyat yang sudah tua. Banyak kebun kelapa belum diremajakan meski pohonnya sudah berusia 30 hingga 40 tahun.

    Selain itu, tata kelola kebun yang masih tradisional serta perubahan kondisi alam juga turut memengaruhi produktivitas. “Paling penting adalah mengajak tetap jual kelapa dalam negeri agar tak terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.

    Diketahui, PT Pulau Sambu melakukan PHK terhadap hampir 3.100 pekerja, tetapi sekitar 700 di antaranya telah kembali dipekerjakan.

    Abdul Wahid juga menegaskan bahwa skala besar PHK hanya terjadi di PT Pulau Sambu, sedangkan perusahaan lain hanya mengalami pengurangan pegawai dalam skala kecil atau ritel biasa. (fajar)

  • Anthony Budiawan Bilang Trump di Atas Angin, Alasannya Masuk Akal

    Anthony Budiawan Bilang Trump di Atas Angin, Alasannya Masuk Akal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menyebut Donald Trump sedang di atas angin.

    Alasannya masuk akal, tidak sedikit pihak yang mengatakan Trump tidak rasional. Kebijakan tarif resiprokal Trump akan memicu perang dagang secara luas.

    “Amerika akan ditinggal sendirian. Amerika akan kelimpungan. Sejauh ini, fakta menunjukkan sebaliknya,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Selasa (8/4/2025).

    Dikatakan Anthony, sejauh ini baru tercatat tiga negara yang melawan. Mereka memberlakukan retaliasi tarif resiprokal balasan. Masing-masing negara yang dimaksud di antaranya China, Canada, dan Uni Eropa (blok). “Sedangkan lebih dari 50 negara lainnya memilih jalur negosiasi,” ucapnya.

    Tambahnya, belakangan Uni Eropa juga terkesan melunak di hadapan Amerika membuka jalur negosiasi selebar-lebarnya.

    “Sementara ini Trump menang telak. Trump berada di atas angin. Ini alasannya,” sebutnya.

    Anthony menyebut hal ini dengan istilah nothing to lose bagi Amerika. Dengan defisit neraca perdagangan mendekati satu triliun dolar AS, Amerika tidak mungkin bisa rugi lebih banyak lagi.

    “Respon apapun dari dunia internasional, melanjutkan perang atau negosiasi, perang dagang ini, kalau bisa disebut perang, akan memperbaiki neraca perdagangan AS,” terangnya.

    Melihat situasi tersebut, Anthony mengatakan bahwa Trump tidak akan mundur. Sebab, tujuan utamanya memperbaiki neraca perdagangan AS.

    “Kalau bisa mencapai benar-benar balans, zero deficit. Tidak tanggung- tanggung, Amerika tidak hanya melihat tarif impor sebagai sumber defisit, tetapi juga hambatan non tarif,” tukasnya.

  • Ancaman PHK Mengintai Imbas Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Prabowo Instruksikan Pembentukan Satgas PHK

    Bicara Kinerja, Prabowo Tegaskan Hasilnya Tidak Bisa Instan Dinikmati Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja dan hasil program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto hingga jajarannya, tidak bisa langsung dirasakan masyarakat tetapi membutuhkan proses.

    Prabowo mengatakan bahwa berbagai kinerja dan program yang dilakukan oleh dirinya dan jajaran tak bisa langsung seketika dinikmati oleh masyarakat.

    Dia pun mengibaratkan bahwa kinerjanya tak bisa langsung instan seperti mukjizat tongkat Nabi Musa. Hal itu diucapkan Prabowo saat acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4).

    “Dalam manajemen suatu organisasi dalam menjalankan suatu proyek tidak bisa seketika, yang bisa seketika hanya Nabi Musa yang punya tongkat, kita manusia tidak bisa seketika,” ucap Prabowo.

    Dia mengaku sudah mulai bekerja sejak ditetapkan sebagai Presiden Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. Eks Danjen Kopassus itu pun menyindir bahwa tak semua kerjanya harus diliput media.

    “Lima bulan kami kerja terus tanpa diliput media, kadang diliput media malah kerjanya sulit karena media ingin bukti seketika padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha (bisa seketika,” tuturnya.

    Prabowo bilang bahwa seluruh kinerjanya membutuhkan perencanaan yang matang berdasarkan pengumpulan data yang benar, mencari orang bekerja, hingga memupuk gagasan.

    “Sesudah pelaksanaan baru kita lihat hasil, ini adalah fenomena hidup, nggak bisa kita tanam pohon kita minta buahnya turun lusa,“ tambah Prabowo. (fajar)

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja dan hasil program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto hingga jajarannya, tidak bisa langsung dirasakan masyarakat tetapi membutuhkan proses.

  • Tensi Global Meningkat, Ekomom Yakin Pasar Indonesia Miliki Penyangga yang Kuat

    Tensi Global Meningkat, Ekomom Yakin Pasar Indonesia Miliki Penyangga yang Kuat

    Andry menjelaskan pasar global sedang bergejolak, pembukaan kembali pasar Indonesia hari ini membawa angin segar dan peluang baru.

    Menurut dia, dengan kebijakan moneter yang responsif dan fundamental ekonomi yang tetap solid, Indonesia berpeluang menjaga stabilitas dan bahkan menarik keuntungan dari perubahan peta perdagangan global.

    “Saat dunia dihantui ketidakpastian, fleksibilitas dan ketahanan domestik justru menjadi nilai jual utama pasar Indonesia,” ujar Andry.

    Setelah libur panjang, pasar keuangan Indonesia kembali dibuka hari ini, Selasa dengan ekspektasi positif meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal berupa memanasnya tensi perdagangan global.

    Investor domestik bersiap mencermati arah pasar setelah dinamika global yang sempat mengguncang pasar saham dunia. Salah satu pemicu utama gejolak global adalah pengumuman Presiden AS Donald Trump terkait kebijakan tarif impor baru.

    Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk semua impor dan tarif lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, seperti Tiongkok (34 persen), Vietnam (46 persen), dan Uni Eropa (20 persen).

    Langkah ini memicu kekhawatiran akan pecahnya perang dagang baru yang berdampak pada inflasi global dan mendorong naiknya imbal hasil obligasi.

    Situasi memanas setelah Trump mengancam akan menaikkan tarif menjadi 50 persen terhadap impor dari Tiongkok jika Negeri Tirai Bambu tidak mencabut tarif balasan mereka sebelum 8 April.

    Kondisi ini mendorong volatilitas pasar global, namun di sisi lain juga membuka peluang reposisi strategi perdagangan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia Pasar saham AS sendiri ditutup melemah pada Jumat (7/4), dengan indeks Dow Jones turun 0,91 persen dan S&P 500 terkoreksi 0,23 persen, menyusul kekhawatiran atas eskalasi perang dagang.

  • Dampak Tarif AS ke RI Dinilai Minimal

    Dampak Tarif AS ke RI Dinilai Minimal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Riset Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro menilai ekonomi domestik Indonesia relatif tangguh terhadap tekanan perdagangan global. Ia memperkirakan pasar keuangan Tanah Air berpotensi pulih dengan cepat berbentuk kurva V, seiring masuknya likuiditas global.

    Dalam sepekan saat pasar lokal tutup, ETF (Exchange-Traded Fund) ekuitas Indonesia tercatat turun hingga 10 persen. Satria memperkirakan pemutus arus akan aktif saat IHSG dibuka kembali pada Selasa.

    “Namun, ada kemungkinan pembeli institusional asing dan lokal akan muncul, dengan tingkat cash yang sudah tinggi karena penjualan ekuitas telah meningkat sebelum liburan panjang Idulfitri,” ujar Satria dalam laporan risetnya di Jakarta, Selasa.

    Ia menilai, dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia akan cenderung terbatas. Ekspor Indonesia ke AS hanya mencakup sekitar 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Thailand (11 persen) dan Malaysia (10 persen).

    Produk ekspor Indonesia memang dikenakan tarif impor tambahan sebesar 32 persen oleh AS. Namun, menurut Satria, angka tersebut masih lebih rendah dibanding tarif yang dikenakan kepada negara pesaing seperti Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, Sri Lanka, dan Vietnam, yang bisa mencapai 37–49 persen.

    “Mengingat paparan perdagangan yang minimal, Indonesia sebenarnya berada di zona ‘Goldilocks’ di tengah harga minyak yang lebih rendah, penurunan suku bunga global, dan latar belakang makro di dalam negeri,” tuturnya.