Yusran menjelaskan, sejumlah problem solving dari rangkaian yang bukan sekadar kosmetik, tetapi mengarah pada pengarusutamaan keselamatan ekologis dan masyarakat. Diantaranya para pihak wajib melek terhadap mitigasi dan kontijensi bencana.
Karenanya, ia mengatakan pihaknya mendorong lima hal. Pertama, meminta PT Masmindo diaudit secara independen.
“Melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga dalam mengevaluasi daya dukung & daya tampung wilayah tambang. Audit harus menyentuh aspek geologi, hidrologi, serta potensi bencana ekologis akibat blasting,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Luwu direvisi. Yakni dengan pendekatan Ekoregion.
“Tata ruang harus berbasis ekosistem DAS dan zona rawan bencana, bukan semata potensi investasi. Libatkan komunitas adat dan warga dalam menyusun zona perlindungan ekologis,” jelasnya.
Ia juga meminta blasting dihentikan sementara. Mengingat saat ini musim penghujan.
“Karena risiko longsor meningkat. Harus ada protokol adaptif sesuai dengan kondisi cuaca dan topografi terkini,” terangnya.
Keempat, meminta adanya pera risiko dan evakuasi komunitas. Itu menurutnya perlu dibuat secara partisipatif, terutama di kawasan terdampak tambang.
Terakhir, melalukan transparansi sosialisasi. Tapi tidak sekadar formalitas.
“Harus terdokumentasi dengan baik dan bukan hanya kepada elite birokrasi. Warga harus paham hak-haknya, risiko aktivitas tambang, dan prosedur jika terjadi bencana,” pungkasnya. (Arya/Fajar)
