Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Tanpa Gembar-gembor, Muhammadiyah Bantaeng Gerak Senyap Bantu Warga

    Tanpa Gembar-gembor, Muhammadiyah Bantaeng Gerak Senyap Bantu Warga

    FAJAR.CO.ID, BANTAENG — Melalui Lembaga Resiliensi Bencana (LRB), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantaeng, menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 93.500 liter kepada warga terdampak banjir.

    Berdasarkan informasi yang didapatkan fajar.co.id, sedikitnya lima wilayah di Kecamatan Bantaeng dan Eremerasa yang mendapatkan bantuan air bersih pada Kamis (17/7/2025).

    Masing-masing kelima wilayah itu di antaranya, Jalan Sungai Calendu, Jagong, Sampara, Jalan Lingkar, dan Barayya.

    Wakil Ketua PDM Bantaeng, Iwan Setiawan mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Asia Muslim Charity Foundation (AMCF) dalam penyaluran bantuan tersebut.

    “Bantuan air bersih itu disalurkan sejak Ahad sampai Kamis atau 13 hingga 17 Juli 2025 menggunakan mobil tangki air milik AMCF,” ujar Iwan, Kamis malam.

    Dikatakan Iwan yang juga merupakan Koordinator LRB, kegiatan distribusi air bersih untuk warga Bantaeng dilakukan sebanyak 17 kali, dengan jumlah air satu kali keberangkatan sebanyak 5.500 liter.

    “Satu driver, dan satu pembantu driver, ditambah satu tenaga dari PDAM Bantaeng,” Iwan menuturkan.

    Tambahnya, penyaluran bantuan tersebut berjalan dengan baik berkat keterlibatan berbagai unsur, khususnya kader-kader Muhammadiyah.

    “Mereka mendukung kelancaran distribusi air bersih, mulai dari data penerima, hingga sumbangan materi dalam rangka mendukung kelancaran distribusi,” terangnya.

    “Semoga Allah membalas sumbangsih kita semua dengan pahala yang berlipat,” sambung Iwan.

    Terpisah, Ketua PDM Bantaeng, Samsud Samad, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari realisasi visi organisasi di bidang kebencanaan dan sosial.

  • Negosiasi Trump-Prabowo Berujung Buka Akses AS untuk Semua Hal di RI, Pengamat Ekonomi: Ada Relasi Timpang

    Negosiasi Trump-Prabowo Berujung Buka Akses AS untuk Semua Hal di RI, Pengamat Ekonomi: Ada Relasi Timpang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Negosiasi antara Republik Indonesia (RI) dengan Amerika Serikat (AS) terkait bea impor mencapai titik terang. Meski kesempatan itu menuai kritik.

    Indonesia dikenai tarif 19 persen, sedangkan barang dari AS masuk ke Indonesia tanpa dikenakan tarif sama sekali. Selain itu, Presiden AS mengklaim pihaknya juga diberi akses ke semua hal di RI.

    “Pernyataan ini sudah tentu memicu beragam reaksi, mulai dari apresiasi atas keberanian bernegosiasi, hingga kekhawatiran mendalam terhadap arah kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia,” kata Pengamat Ekonomi, Ibrahim Asubaidimelalui keterangan tertulis yang diterima fajar.co.id, Kamis (17/7/2025).

    Menurut Ibrahim, kesepakatan tersebut mengaburkan analisis kritis yang menunjukkan, bahwa struktur tarif itu jauh dari prinsip perdagangan bebas yang adil dan seimbang.

    “Justru di sinilah letak permasalahan bahwa ada ketimpangan dalam relasi dagang antara dua negara yang semestinya berupaya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, bukan justru memperkuat ketergantungan dan kerentanan,” terangnya.

    Dalam konteks ekonomi global yang kompetitif, ia mengatakan Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang untuk memperbesar pangsa pasarnya di Amerika. Mengingat ekspor ke AS masih kalah dibanding Vietnam dan Meksiko.

    “Namun, peluang ini sangat tergantung pada kesiapan domestik, termasuk reformasi struktural, efisiensi logistik, serta peningkatan kapasitas manufaktur,” ucapnya.

    Ia menjelaskan, tanpa fondasi yang kuat, bahkan ketika hambatan tarif diturunkan sekalipun, Indonesia tetap akan sulit bersaing karena struktur biaya yang belum kompetitif. Itu karena ketergantungan pada bahan baku impor, dan infrastruktur penunjang yang belum optimal.

  • Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tergiur dengan tembaga berkualitas tinggi milik Indonesia. Namun pemerintah RI memiliki daya tawar sendiri melalui hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.

    Hilirisasi tembaga terus menjadi perhatian lantaran menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

    Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

    Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

    “Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujar Heri dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan program pada sisi sumber daya manusia (SDM).

    Terlebih, sektor pertambangan tergolong sebagai industri padat modal dan membutuhkan kapasitas serta kapabilitas SDM yang tinggi demi menjamin keberlanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, turut menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yakni membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

  • Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump tergiur dengan tembaga berkualitas tinggi milik Indonesia. Namun pemerintah RI memiliki daya tawar sendiri melalui hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.

    Hilirisasi tembaga terus menjadi perhatian lantaran menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

    Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

    Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

    “Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujar Heri dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (17/7/2025).

    Selain itu, dia juga menekankan pentingnya penguatan program pada sisi sumber daya manusia (SDM).

    Terlebih, sektor pertambangan tergolong sebagai industri padat modal dan membutuhkan kapasitas serta kapabilitas SDM yang tinggi demi menjamin keberlanjutan.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, turut menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yakni membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

  • Meski Tarif Impor AS Turun ke 19 Persen, Rupiah Tetap Melemah

    Meski Tarif Impor AS Turun ke 19 Persen, Rupiah Tetap Melemah

    Selain itu, ia mengatakan Presiden Trump melanjutkan ancaman tarif barunya menjelang batas waktu 1 Agustus. Tindakannya baru-baru ini ditujukan kepada Indonesia, dengan rencana mengenakan bea masuk sebesar 19 persen.

    “Meskipun ancaman tarif baru-baru ini tidak berdampak besar pada pergerakan pasar secara umum, para pedagang menahan diri untuk tidak memasang taruhan besar di tengah ketidakpastian,” paparnya.

    “Data Tiongkok menunjukkan pertumbuhan melambat pada kuartal kedua, tetapi tidak seburuk yang dikhawatirkan, sebagian karena adanya frontloading untuk mengalahkan tarif AS. Hal ini meredakan beberapa kekhawatiran tentang ekonomi terbesar keduadunia.
    Internal,” tambahnya.

    Sementara di sisi internal, ia mengungkapkan ketidakpastian konomi global meningkat setelah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang. Utamanya seperti Indonesia yang masih cukup besar terkena tarif impor 19 persen walaupun sebelumnya 32 persen.
     

    “Oleh karena itu, dengan ketidakpastian ekonomi global maka Bank Indonesia (BI) kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada Juli 2025,” jelasnya.

    “Suku bunga Deposit Facility juga turun menjadi sebesar 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility turun menjadi 6, persen,” sambungnya.
     

    Hal tersebut, kata dia, pemangkasan suku bunga ketiga dalam tahun ini. Terakhir, BI memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada Mei lalu. Keputusan tersebut konsisten dengan makin rendahnya inflasi 2025 dan 2026 pada sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.
     

  • Sukses Turunkan Tarif hingga 19 Persen, Kapasitas Diplomasi Ekonomi Era Prabowo Teruji

    Sukses Turunkan Tarif hingga 19 Persen, Kapasitas Diplomasi Ekonomi Era Prabowo Teruji

    “Ini adalah sinyal kuat adanya ‘diplomatic trust’ antara Jakarta dan Washington. Kepercayaan seperti ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari pendekatan pragmatic engagement yang konsisten, memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang dan mitra geopolitik di kawasan Indo-Pasifik,” lanjutnya.

    Meski begitu, Umam menilai bahwa pencapaian ini tidak boleh membuat pemerintah terlena. Ia mengingatkan bahwa diplomasi ekonomi ke depan justru harus diperkuat dengan strategi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

    Salah satunya adalah dengan memperluas pasar ekspor Indonesia ke wilayah-wilayah nontradisional seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. “Kita tidak bisa terus bergantung pada pasar yang sama. Dunia sedang berubah, dan kita harus lebih berani masuk ke pasar-pasar baru,” ujarnya.

    Ia juga mendorong agar ekspor Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan bahan mentah. Menurutnya, peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan pengembangan produk teknologi tinggi harus menjadi agenda utama. “Kalau kita ingin punya daya tawar yang lebih kuat di dunia internasional, maka ekspor kita juga harus naik kelas,” tegas Umam.

    Dalam konteks kelembagaan, Umam mengusulkan pembentukan gugus tugas diplomasi ekonomi lintas kementerian yang dapat merespons cepat dinamika perdagangan global. “Perwakilan kita di luar negeri harus diberi mandat dan sumber daya yang cukup untuk menjadi ujung tombak promosi sekaligus perlindungan kepentingan ekonomi nasional,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Umam juga menekankan pentingnya membangun ekosistem industri nasional yang tangguh. Ia menilai bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya dibentuk dari luar, tetapi juga dari dalam negeri.

  • Produk Indonesia Dikenai Tarif 19 Persen Tapi Produk AS Nol Persen, Bhima Yudhistira: AS akan Untung Besar

    Produk Indonesia Dikenai Tarif 19 Persen Tapi Produk AS Nol Persen, Bhima Yudhistira: AS akan Untung Besar

    “Tarif 19 persen untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas nol persen sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia,” ungkap Bhima dilansir jpnn, Rabu (16/7).

    Bhima tidak menampik jika kebijakan tarif ini memang sedikit akan menguntungkan ekspor produk alas kaki, pakaian jadi, CPO, dan karet.

    Namun dia memastikan, impor produk dari AS akan membengkak, salah satunya sektor migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia (gandum dsb), serta produk farmasi. “Tercatat sepanjang 2024, total impor lima jenis produk ini mencapai USD 5,37 miliar setara Rp87,3 triliun,” beber Bhima.

    Bhima memastikan, AS akan untung besar dari penetrasi ekspor gandum ke Indonesia karena tarif nol persen. Konsumen mungkin senang harga mie instan, dan roti bakal turun, tetapi produsen pangan lokal terimbas dampak negatifnya.

    Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar paska EUI-CEPA disahkan. “Begitu juga dengan pasar intra-ASEAN bisa didorong. Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia,” ungkap Bhima.

    Pemerintah juga harus memonitor pelebaran defisit migas, menekan kurs rupiah dan menyebabkan postur subsidi RAPBN 2026 untuk energi meningkat tajam.

    “Alokasi subsidi energi 2026 yang sedang diajukan pemerintah Rp 203,4 triliun, tentu tidak cukup. Setidaknya butuh Rp 300-320 triliun. Apalagi ketergantungan impor BBM dan LPG makin besar,” kata Bhima.

  • Perum Bulog Cabang Makassar Mulai Bergerak Beri Bantuan 20 Kg Beras untuk Penerima KPM

    Perum Bulog Cabang Makassar Mulai Bergerak Beri Bantuan 20 Kg Beras untuk Penerima KPM

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perum Bulog Cabang Makassar akan mulai bergerak memberikan bantuan sebanyak 20 kilogram beras secara gratis.

    Tercatat ada sebanyak 172.770 keluarga penerima manfaat (KPM) di lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menerima bantuan beras.

    Hal ini disampaikan Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Makassar, Karmila Hasmin Marunta, saat ditemui di Kantor Perum Bulog Cabang makassar, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (16/7/2025).

    Ia menyebut telah menerima penugasan resmi untuk mendistribusikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam data keluarga penerima manfaat.

    “Untuk penyerahan bantuan pangan, kita sudah diberi penugasan dari Pemerintah melalui Bantuan Pangan Nasional untuk memberikan bantuan pangan untuk alokasi Juni-Juli,” kata Karmila Hasmin

    Kemudiam untuk setiap KPM, nantinya akan menerima bantuan pangan sebanyak 10 kg per bulannya selama bulan Juni dan Juli.

    “Sehingga penerima bantuan pangan akan menerima 20 kg langsung untuk dua bulan,” tambahnya.

    Kantor Cabang Bulog Makassar sendiri membawahi lima wilayah kerja, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, dan Pangkep.

    Ada sekitar total kuota beras yang akan disalurkan mencapai 3.400 ton untuk dua bulan alokasi.

    “Untuk kantor cabang Makassar memiliki lima kabupaten/kota wilayah kerja. Itu pagunya 1.700 ton per bulan, sehingga untuk dua alokasi kurang lebih 3.400 ton akan kami salurkan di bulan ini,” jelasnya.

    Penyaluran perdana akan dilakukan di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Kecamatan Labakkang, sebelum dilanjutkan ke Maros, Makassar, Gowa, dan Takalar. (Erfyansyah/fajar)

  • Trump Tergiur Tembaga RI, Pengamat Soroti Kesiapan Hilirisasi

    Tok! Indonesia-Amerika Capai Kesepakatan Dagang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia.

    Trump menyebut kesepakatan itu menguntungkan semua pihak dan diteken langsung bersama Presiden Indonesia.

    “Kesepakatan yang luar biasa, untuk semua orang, baru saja dicapai dengan Indonesia. Saya berdialog langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati,” tulis Trump di platform media sosialnya. “DETAILNYA AKAN DILANJUTKAN!!!” kata Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social, Selasa (15/7).

    Trump mengatakan detail akan disampaikan selanjutnya, termasuk seberapa komprehensif kesepakatan tersebut, kemungkinan persyaratannya, atau kapan ketentuan tersebut akan berlaku.

    Sebelumnya, AS mengancam Indonesia dengan tarif 32% yang akan berlaku pada 1 Agustus 2025. ia juga menjanjikan puluhan kesepakatan dengan mitra dagang AS selama periode tersebut, tetapi kesepakatan tersebut terbukti sulit dicapai.

    Tenggat waktu 1 Agustus ditetapkan untuk memberi negara-negara yang ditargetkan waktu untuk menegosiasikan kesepakatan yang dapat mengurangi ancaman tarif.

    Indonesia menjadi negara keempat yang mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat sejak Trump meluncurkan kebijakan tarif terbarunya, bergabung dengan China, Inggris, dan Vietnam. (Pram/Fajar)

  • Ngoplos Beras? Tama Satrya Langkun Perindo: Usut Tuntas dan Beri Sanksi Tegas

    Ngoplos Beras? Tama Satrya Langkun Perindo: Usut Tuntas dan Beri Sanksi Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Permasalahan beras oplosan kembali menjadi isu publik. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melalui Satgas Pangan menemukan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.

    Jika benar temuan ini bisa terbukti, maka tentu saja masyarakat merupakan korban yang langsung merasakan dampak dari kerugiannya. Menurut keterangan Kementerian Pertanian, kerugian dari beras oplosan ini diduga mencapai Rp99 triliun per tahun, atau hampir Rp100 triliun jika dipertahankan.

    Menyoroti kasus ini, Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun membeberkan catatan kritis. Pertama, pihaknya mendukung penuh langkah-langkah serius yang sudah diambil oleh Menteri Pertanian dan Satgas Pangan dengan menyerahkan semua temuan ke Kejaksaan. Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, sangat berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa ini.

    “Dalam perspektif perlindungan konsumen, jika terbukti, sanksi tidak hanya berupa denda dan pencabutan izin usaha, akan tetapi juga bisa dijatuhi hukuman pidana. Pelaku beras oplosan bisa dijerat ancaman pidana maksimal 5 tahun, karena berpotensi melanggar ketentuan pasal 8, 9, dan 10 UU Perlindungan Konsumen (UUPK),” kata Tama S. Langkun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Kedua, nilai kerugiannya sangat luar biasa, Pemerintah harus melakukan kajian lebih mendalam atas perkiraan kerugian yang sudah diumumkan. “Apakah bisa kerugian puluhan bahkan ratusan triliun pertahun tersebut dipulihkan? Dikembalikan kepada masyarakat? Karena berdasarkan UUPK, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan,” tandasnya.