Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Produk Indonesia Dikenai Tarif 19 Persen Tapi Produk AS Nol Persen, Bhima Yudhistira: AS akan Untung Besar

    Produk Indonesia Dikenai Tarif 19 Persen Tapi Produk AS Nol Persen, Bhima Yudhistira: AS akan Untung Besar

    “Tarif 19 persen untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas nol persen sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca dagang Indonesia,” ungkap Bhima dilansir jpnn, Rabu (16/7).

    Bhima tidak menampik jika kebijakan tarif ini memang sedikit akan menguntungkan ekspor produk alas kaki, pakaian jadi, CPO, dan karet.

    Namun dia memastikan, impor produk dari AS akan membengkak, salah satunya sektor migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia (gandum dsb), serta produk farmasi. “Tercatat sepanjang 2024, total impor lima jenis produk ini mencapai USD 5,37 miliar setara Rp87,3 triliun,” beber Bhima.

    Bhima memastikan, AS akan untung besar dari penetrasi ekspor gandum ke Indonesia karena tarif nol persen. Konsumen mungkin senang harga mie instan, dan roti bakal turun, tetapi produsen pangan lokal terimbas dampak negatifnya.

    Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar paska EUI-CEPA disahkan. “Begitu juga dengan pasar intra-ASEAN bisa didorong. Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia,” ungkap Bhima.

    Pemerintah juga harus memonitor pelebaran defisit migas, menekan kurs rupiah dan menyebabkan postur subsidi RAPBN 2026 untuk energi meningkat tajam.

    “Alokasi subsidi energi 2026 yang sedang diajukan pemerintah Rp 203,4 triliun, tentu tidak cukup. Setidaknya butuh Rp 300-320 triliun. Apalagi ketergantungan impor BBM dan LPG makin besar,” kata Bhima.

  • Perum Bulog Cabang Makassar Mulai Bergerak Beri Bantuan 20 Kg Beras untuk Penerima KPM

    Perum Bulog Cabang Makassar Mulai Bergerak Beri Bantuan 20 Kg Beras untuk Penerima KPM

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Perum Bulog Cabang Makassar akan mulai bergerak memberikan bantuan sebanyak 20 kilogram beras secara gratis.

    Tercatat ada sebanyak 172.770 keluarga penerima manfaat (KPM) di lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menerima bantuan beras.

    Hal ini disampaikan Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Makassar, Karmila Hasmin Marunta, saat ditemui di Kantor Perum Bulog Cabang makassar, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (16/7/2025).

    Ia menyebut telah menerima penugasan resmi untuk mendistribusikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam data keluarga penerima manfaat.

    “Untuk penyerahan bantuan pangan, kita sudah diberi penugasan dari Pemerintah melalui Bantuan Pangan Nasional untuk memberikan bantuan pangan untuk alokasi Juni-Juli,” kata Karmila Hasmin

    Kemudiam untuk setiap KPM, nantinya akan menerima bantuan pangan sebanyak 10 kg per bulannya selama bulan Juni dan Juli.

    “Sehingga penerima bantuan pangan akan menerima 20 kg langsung untuk dua bulan,” tambahnya.

    Kantor Cabang Bulog Makassar sendiri membawahi lima wilayah kerja, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, dan Pangkep.

    Ada sekitar total kuota beras yang akan disalurkan mencapai 3.400 ton untuk dua bulan alokasi.

    “Untuk kantor cabang Makassar memiliki lima kabupaten/kota wilayah kerja. Itu pagunya 1.700 ton per bulan, sehingga untuk dua alokasi kurang lebih 3.400 ton akan kami salurkan di bulan ini,” jelasnya.

    Penyaluran perdana akan dilakukan di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Kecamatan Labakkang, sebelum dilanjutkan ke Maros, Makassar, Gowa, dan Takalar. (Erfyansyah/fajar)

  • Tok! Indonesia-Amerika Capai Kesepakatan Dagang

    Tok! Indonesia-Amerika Capai Kesepakatan Dagang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dagang dengan Indonesia.

    Trump menyebut kesepakatan itu menguntungkan semua pihak dan diteken langsung bersama Presiden Indonesia.

    “Kesepakatan yang luar biasa, untuk semua orang, baru saja dicapai dengan Indonesia. Saya berdialog langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati,” tulis Trump di platform media sosialnya. “DETAILNYA AKAN DILANJUTKAN!!!” kata Trump melalui akun media sosialnya, Truth Social, Selasa (15/7).

    Trump mengatakan detail akan disampaikan selanjutnya, termasuk seberapa komprehensif kesepakatan tersebut, kemungkinan persyaratannya, atau kapan ketentuan tersebut akan berlaku.

    Sebelumnya, AS mengancam Indonesia dengan tarif 32% yang akan berlaku pada 1 Agustus 2025. ia juga menjanjikan puluhan kesepakatan dengan mitra dagang AS selama periode tersebut, tetapi kesepakatan tersebut terbukti sulit dicapai.

    Tenggat waktu 1 Agustus ditetapkan untuk memberi negara-negara yang ditargetkan waktu untuk menegosiasikan kesepakatan yang dapat mengurangi ancaman tarif.

    Indonesia menjadi negara keempat yang mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat sejak Trump meluncurkan kebijakan tarif terbarunya, bergabung dengan China, Inggris, dan Vietnam. (Pram/Fajar)

  • Ngoplos Beras? Tama Satrya Langkun Perindo: Usut Tuntas dan Beri Sanksi Tegas

    Ngoplos Beras? Tama Satrya Langkun Perindo: Usut Tuntas dan Beri Sanksi Tegas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Permasalahan beras oplosan kembali menjadi isu publik. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman melalui Satgas Pangan menemukan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.

    Jika benar temuan ini bisa terbukti, maka tentu saja masyarakat merupakan korban yang langsung merasakan dampak dari kerugiannya. Menurut keterangan Kementerian Pertanian, kerugian dari beras oplosan ini diduga mencapai Rp99 triliun per tahun, atau hampir Rp100 triliun jika dipertahankan.

    Menyoroti kasus ini, Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun membeberkan catatan kritis. Pertama, pihaknya mendukung penuh langkah-langkah serius yang sudah diambil oleh Menteri Pertanian dan Satgas Pangan dengan menyerahkan semua temuan ke Kejaksaan. Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, sangat berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa ini.

    “Dalam perspektif perlindungan konsumen, jika terbukti, sanksi tidak hanya berupa denda dan pencabutan izin usaha, akan tetapi juga bisa dijatuhi hukuman pidana. Pelaku beras oplosan bisa dijerat ancaman pidana maksimal 5 tahun, karena berpotensi melanggar ketentuan pasal 8, 9, dan 10 UU Perlindungan Konsumen (UUPK),” kata Tama S. Langkun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Kedua, nilai kerugiannya sangat luar biasa, Pemerintah harus melakukan kajian lebih mendalam atas perkiraan kerugian yang sudah diumumkan. “Apakah bisa kerugian puluhan bahkan ratusan triliun pertahun tersebut dipulihkan? Dikembalikan kepada masyarakat? Karena berdasarkan UUPK, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan,” tandasnya.

  • Beras Oplosan Beredar Luas di 62 Lokasi di Indonesia, Sulsel Belum Ada Temuan

    Beras Oplosan Beredar Luas di 62 Lokasi di Indonesia, Sulsel Belum Ada Temuan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN), mengungkap temuan menarik terkait beras oplosan.

    Adapun temuan-temuan mencengangkan dari hasil pengawasan produk beras di 62 kabupaten/kota.

    Dari 10 merek beras kemasan premium yang diperiksa selama pengawasan hingga akhir Maret 2025, hanya satu merek yang memenuhi persyaratan mutu.

    Dalam keterangan resmi, Ditjen PKTN menyebutkan, pihaknya bersama pemerintah daerah melakukan pengawasan, pengamatan, dan pemantauan terhadap 98 jenis produk beras yang beredar di wilayah masing-masing.

    Hasilnya, ditemukan 30 produk beras yang ditolak karena kuantitasnya tidak sesuai ketentuan.

    Untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri, Dinas Perindustrian Sulsel, Rahayu Juwita memberi penjelasan.

    Ia menyebut untuk wilayah Sulsel sampai ini belum ada temuan dan laporan masyarakat terkait beras oplosan.

    “Begitu saya langsung berkoordinasi dengan Bulog. Tapi sampai sekarang, Pak, belum ada kami temukan di pasar yang kami pantau atau laporan masyarakat bahwa ditemukan itu,” kata Rahayu Juwita

    “Kami ada pemantau pasar dan biasanya, kan kami fokusinya itu memantau harga. Sambil biasa bertanya, tapi kami belum temukan informasi di lapangan,” ujarnya.

    Lanjut, Rahayu menyebut jika nantinya ada temuan dan laporan baru akan ditindak lanjuti.

    Dan tentunya untuk pedagang yang didapati memperjualbelikan beras oplosan bakal mendapatkan sanksi.

    “Ya, kan itu berarti kan masuknya gini, misalnya kalau ada temuan, ada laporan dari masyarakat, kemudian kami minta lanjuti sebagai barang beredar yang merugikan,” tuturnya.

  • Delay 4 Jam, Wabup Bulukumba Geram: Apa Ini? Kok Bisa Begini

    Delay 4 Jam, Wabup Bulukumba Geram: Apa Ini? Kok Bisa Begini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Viral di Media Sosial video Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Andi Edy Manaf, komplain ke maskapai Lion Air.

    Dalam video yang beredar, Andi Edy bersama Wakil Bupati Soppeng, Selle KS Dalle merasa dirugikan karena harus menunggu berjam-jam.

    “Ini Jogja jam berapa? Dek Jogja jam berapa? Tadi delay satu jam kan, sekarang begitu sampai di sini, delay tiga jam lagi,” kata Andi Edy kepada salah seorang staf, dikutip pada Senin (14/7/2025).

    Andi Edy sangat menyayangkan penundaan penerbangan tersebut. Pasalnya, dianggap bisa merugikan para penumpang.

    “Apa ini? Kok bisa begini? Apa yang menyebabkan ini?,” cetusnya.

    Ia kemudian menyinggung bahwa Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, sudah terbiasa naik pesawat. Sama seperti wakilnya, Selle.

    “Bupati Soppeng katanya kalau naik pesawat itu sudah terbiasa. Biasanya hanya (delay) satu jam, ini empat jam,” ucapnya penuh penyesalan.

    Dalam video yang sama, Selle memberikan komentar satir kepada petinggi Lion Air.

    “Salah satu persyaratan untuk menjadi manager di Liyon itu penumpang dianggap manusia ketika belum ada tiket,” kata Selle.

    Setelah bayar tiket, lanjut Selle, maka para penumpang dianggap setara dengan barang.

    “Bayangkan biar di atas pesawat segala-galanya masih berbayar. Minum apa,” tandasnya.

    Andi Manaf yang merekam aksi protes itu tidak lupa menyentil pramugari hingga pilot Lion Air yang terpaksa juga harus menunggu jadwal penerbangan lebih lama dari biasanya.

    “Ini saja pramugari, pilot, pada nganggur semua, ngopi, karena delay,” Andi Edy menunjuk ke arah yang dimaksud.

  • Penghematan Anggaran, Sri Mulyani: Kami Dipotong Efisiensi Rp8,9 triliun

    Penghematan Anggaran, Sri Mulyani: Kami Dipotong Efisiensi Rp8,9 triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, tampaknya cukup efektif memangkas penggunaan anggaran pada lembaga pemerintah.

    Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim melakukan efisiensi anggaran hingga Rp8,9 triliun pada anggaran 2025.

    Hal tersebut diakui Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dia menyebut, anggaran Kementerian Keuangan 2025 yang turut terkena efisiensi itu sebagai bagian dari kebijakan penghematan belanja negara.

    Diketahui, efisiensi anggaran oleh pemerintah itu dilakukan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Seperti diketahui, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memang mendorong efisiensi lebih lanjut, terutama pada belanja pegawai, operasionalisasi kantor, serta penggunaan sarana kantor secara bersama dan efisien.

    “Dari (total anggaran) 2024 sebesar Rp 42,8 triliun, kami dipotong efisiensi Rp8,9 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (14/7).

    Dia menjelaskan bahwa anggaran Kemenkeu tercatat Rp42,82 triliun. Namun, jika memperhitungkan dana dari Badan Layanan Umum (BLU), seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), maka total anggaran Kemenkeu mencapai Rp53,19 triliun.

    “Kementerian Keuangan dalam hal ini total anggaran 2025 Rp42,8 triliun. Kalau ditambah BLU, BLU itu adalah yang di-attach ke kami seperti kelapa sawit (BPDPKS), LPDP, LMAN, itu semuanya menjadi Rp53,19 triliun,” jelasnya.

  • Resmi Beroperasi, Anwar Abbas Minta Warga Muhammadiyah Tempatkan Dananya di BSM

    Resmi Beroperasi, Anwar Abbas Minta Warga Muhammadiyah Tempatkan Dananya di BSM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ormas Muhammadiyah kini mulai mengoperasikan lembaga keuangan yang berada dalam pengelolaannya sendiri. Bank dimaksud adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Syariah Matahari atau Bank Syariah Matahari (BSM).

    Ini artinya, warga Persyarikatan dipastikan akan mulai menggunakan bank tersebut sebagai tempat transaksi keuangan.

    Diketahui, pada pertengahan 2024 lalu, Muhammadiyah melakukan penarikan besar-besaran dananya dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Isu yang berkembang menyebutkan, penarikan itu karena pihak anggota Muhammadiyah tidak mendapatkan jatah komisaris di BSI, namun hal tersebut tegas dibantah oleh pihak Muhammadiyah sendiri.

    Kini setelah setahun setelah polemik tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan imbauan kepada seluruh anggotanya untuk menggunakan Bank Syariah Matahari (BSM).

    BSM sendiri diklaim sebagai hasil transformasi dari BPRS Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka), yang telah memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Juni 2025.

    “Dengan ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat mendukung pertumbuhan atas berdirinya Bank Syariah Matahari dan menghimbau kepada seluruh unsur Persyarikatan di semua tingkatan, termasuk ORTOM serta Amal Usaha Muhammadiyah (AUM),” bunyi imbauan yang dikutip dalam surat resmi bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah, Dr H Anwar Abbas, dikutip Minggu (13/7).

    Masih dalam surat itu, Anwar Abbas menginstruksikan kepada seluruh warga Muhammadiyah mulai menempatkan dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito di Bank Syariah Matahari.

  • Lawu Fun Run 2025, Dorong Ekonomi Industri Komunal Kampung Susu Lawu Bersama Pemkab Magetan dan Dompet Dhuafa

    Lawu Fun Run 2025, Dorong Ekonomi Industri Komunal Kampung Susu Lawu Bersama Pemkab Magetan dan Dompet Dhuafa

    FAJAR.CO.ID, MAGETAN – Lawu Fun Run 2025 pada sabtu (12/7/2025), menjadi ajang olahraga dan promosi setiap tahunnya. Mengambil di area Sarangan, khususnya di Kampung Susu Lawu, Singolangu, Magetan, Jawa Timur, pada tahun ini diikuti sebanyak 1.200 pelari dari wilayah Jawa Timur maupun luar Jawa Timur. Giat agenda ini berkat Pemerintah Kabupaten Jawa Timur, Masyarakat Kampung Susu Lawu dan Dompet Dhuafa.

    Sebanyak 20 tenda mulai dari UMKM binaan Kampung Susu Lawu, Palang Merah Indonesia hingga Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Madiun memberikan layanan cek kesehatan gratis bagi para peserta. Beragam perusahaan maupun korporasi juga menjadi pendukung agenda ini seperti, Bank Jatim, ⁠Bank BPRS, ⁠NutriFeed, Cheers, PPN Pinsar, ⁠Pemprov Jatim, ⁠Ndoyo PS, Ndalem Prabu, Perumda, ⁠Oksigen 24 hingga Ababil Printing.

    Ragam agenda sudah dimulai dari hari Jumat, 11 Juli 2025 dari bazaar umkm hingga penampilan musikal dari Cantika Davinca hingga Snoopy band. Keseruan agenda ini menjadi pendorong ekonomi masyarakat di Kampung Susu Lawu maupun Sarangan pada umumnya. Peningkatan kunjungan dan penginapan menjadi salah satunya.

    Kegiatan yang diinisiasi oleh Karang Taruna Singolangu bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Magetan ini dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Magetan, Muhtar Wahid.

    Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Magetan, Muhtar Wahid menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat citra Kampung Susu Lawu.

  • Keponakan Bupati Soppeng Nakhodai BPC HIPMI Makassar, Begini Komitmennya

    Keponakan Bupati Soppeng Nakhodai BPC HIPMI Makassar, Begini Komitmennya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rifat Syawal, terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Cabang (Muscab) XIV
    Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIMPI) Kota Makassar, pada Maret 2025 lalu.

    Dia pun bersama pengurus lainnya resmi dilantik, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (11/7/2025) malam.

    Pelantikannya dilakukan Ketua BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Amar Ma’ruf Sulaeman, dengan pengambilan sumpah, sekaligus mengokohkan Muh Rifat Syawal untuk menahkodai wadah berhimpun para pengusaha muda di Kota Makassar ini. Hadir pula Walikota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham.

    Pengusaha muda yang bergerak di bidang Minyak dan Gas ini, tak lain merupakan kemanakan Bupati Soppeng, Suwardi Haseng. Rifat siap berinovasi, bersinergi, dan bergerak untuk kemajuan industri digital Kota Makassar.

    “Alhamdulillah, saya Muh. Rifat Syawal, merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Ketua BPC HIPMI Makassar,” ujarnya.

    “Saya berkomitmen untuk berupaya maksimal dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di seluruh penjuru Kota Makassar. Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan saya jalankan dengan sepenuh hati dan dedikasi,” sambungnya di akun Instagramnya @rftforhipmi.

    Rifat juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Dengan kebersamaan dan kolaborasi, saya yakin kita dapat membawa BPC HIPMI Makassar menuju masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

    Pemuda yang tumbuh besar di Kabupaten Soppeng ini, lahir di Makassar 28 Desember 2002, dari pasangan pengusaha konstruksi asal Soppeng, H Haeruddin dan Hj. Suriana. Ia tercatat sebagai Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar.