Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Transaksi Makin Mudah, Bayar QRIS Bisa dengan Kartu Kredit BRI di Super Apps BRImo!

    Transaksi Makin Mudah, Bayar QRIS Bisa dengan Kartu Kredit BRI di Super Apps BRImo!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus meningkatkan kemudahan bertransaksi bagi nasabah. Melalui pembaruan fitur pembayaran QRIS di aplikasi BRImo, Kartu Kredit BRI kini dapat dijadikan sumber dana utama sekaligus melengkapi opsi pembayaran digital yang sudah ada sebelumnya.

    Hadirnya fitur ini memberikan banyak keuntungan bagi nasabah. Dengan menjadikan kartu kredit sebagai sumber dana utama, nasabah juga mendapatkan fleksibilitas dalam melakukan pembayaran.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny menegaskan bahwa inovasi ini merupakan langkah nyata BRI dalam menghadirkan layanan digital yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat, Menurutnya, pengguna kartu kredit semakin dimudahkan dengan hadirnya opsi sumber dana pembayaran QRIS di BRImo, baik untuk transaksi merchant presented mode (MPM) maupun di merchant online.

    “Fitur ini memberikan kenyamanan lebih, terutama bagi mereka yang tidak ingin repot mengisi ulang saldo. Dengan kartu kredit, nasabah dapat memanfaatkan limit yang tersedia untuk bertransaksi,” ujar Dhanny.

    Bagi nasabah yang belum memiliki Kartu Kredit, pengajuan dapat dilakukan secara online langsung melalui aplikasi BRImo. Menariknya, setiap pengajuan yang disetujui berkesempatan memperoleh voucher hingga Rp150 ribu serta menikmati berbagai diskon eksklusif di merchant mitra BRI.

    Selain kemudahan pengajuan, nasabah juga dapat langsung mengakses informasi limit, saldo tagihan, nomor kartu, masa berlaku, CVV, hingga lembar tagihan secara praktis melalui aplikasi.

  • Garuda Indonesia Terus Merugi, Anggota Komisi VI DPR RI Sampai Sarankan Pembubaran

    Garuda Indonesia Terus Merugi, Anggota Komisi VI DPR RI Sampai Sarankan Pembubaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikan tajam kini ditujukan ke manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA).

    Sorotan dan kritikan tersebut datang dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam.

    Berbagai masalah yang dihadapi oleh Garuda Indonesia membuatnya melontarkan kritik bahkan menyarankan agar dibubarkan.

    “Kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda, daripada memusingkan kita, membebani rakyat, juga ke rakyat tidak ada dampak secara langsung dari Garuda Indonesia, bubarkan saja,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Garuda Indonesia dikutip Selasa (23/9/2025).

    Ia menyoroti beberapa permasalahan Garuda yang dianggap tidak pernah memberikan keuntungan bagi negara.

    Bahkan suntikan dana segar dari Danantara sebesar Rp6,6 triliun belum mampu membuat perusahaan bergerak lebih baik.

    “Mengenai 50% menguasai pasar domestik, buat kami ini mustahil. Sekarang saja baru 11%, di atas swasta 60%. Maka kami tidak mau ini jadi omon-omon,” tegasnya.

    “50% penguasaan pasar domestik itu dicapai tahun berapa? Kami tidak mau ditipu-tipu lagi di tempat ini. Kami minta road map [peta jalan] nya di tahun 2026, berapa persen penguasaan pasar. Dan kalau tidak tercapai, sanggup nggak direksi mundur,” terangnya.

    Sampai saat ini, Garuda sendiri masih membukukan kerugian sepanjang kuartal I-2025.

    Berdasarkan laporan keuangan, Garuda Indonesia (GIAA) mencatat kerugian bersih US$76,49 juta atau setara sekitar Rp1,25 triliun di tiga bulan pertama tahun ini. 

    Kerugian bersih GIAA tersebut mengecil dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, US$87,04 juta.

  • RUPSLB PT Vale: Penguatan Tata Kelola dengan Perubahan Susunan Direksi

    RUPSLB PT Vale: Penguatan Tata Kelola dengan Perubahan Susunan Direksi

    FAJAR.CO.ID, ​JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) mengumumkan perubahan susunan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari ini. Rapat ini menyetujui pengunduran diri Luke Mahony dari jabatannya sebagai Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer, serta menunjuk Slamet Sugiharto sebagai penggantinya.

    ​RUPSLB yang digelar secara fisik dan virtual ini, dihadiri oleh para pemegang saham untuk mengesahkan keputusan penting terkait penguatan kepemimpinan perusahaan. Menurut Bernardus Irmanto, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale, pengangkatan Slamet Sugiharto diharapkan dapat memperkuat strategi dan kapabilitas teknis perusahaan.

    ​”Dengan pengalaman dan keahliannya, beliau diharapkan dapat memperkuat strategi dan kapabilitas teknis perusahaan,” ujar Bernardus Irmanto dalam keterangan resminya. “PT Vale akan terus memastikan kesinambungan kepemimpinan yang solid, dengan komitmen menjalankan praktik pertambangan terbaik, mendorong hilirisasi yang bertanggung jawab, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.”

    ​Luke Mahony yang sebelumnya menjabat, mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Komisaris dan Direksi atas kontribusi serta dedikasinya dalam memperkuat aspek strategi dan teknis operasi perusahaan.

    ​Dengan pengangkatan ini, susunan lengkap Direksi PT Vale kini adalah sebagai berikut:

    ​Presiden Direktur dan Chief Executive Officer: Bernardus Irmanto

    ​Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer: Abu Ashar

    ​Direktur dan Chief Human Capital Officer: Heriyanto Agung Putra

    ​Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer: Budiawansyah

    ​Direktur dan Chief Financial Officer: Rizky Andhika Putra

    ​Direktur dan Chief Project Officer: Muhammad Asril

    ​Direktur dan Chief Strategy and Technical Officer: Slamet Sugiharto

    ​Keputusan RUPSLB ini mencerminkan komitmen PT Vale untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan yang adaptif, stabilitas operasional, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Perusahaan juga memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan akan selalu mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.(yus/fnn)

  • Fenomena Side Hustle di Indonesia: Antara Peluang, Gaya Hidup, dan Tantangan

    Fenomena Side Hustle di Indonesia: Antara Peluang, Gaya Hidup, dan Tantangan

    FAJAR.CO.ID — Dalam beberapa tahun terakhir, istilah side hustle semakin populer di Indonesia. Side hustle merujuk pada pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama, yang biasanya dilakukan untuk menambah penghasilan atau mengembangkan passion pribadi. Fenomena ini kian terasa terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi digital.

    Bekerja tidak lagi sebatas “9 to 5”, melainkan bisa dilakukan fleksibel di malam hari, akhir pekan, atau bahkan secara online dari rumah. Banyak anak muda yang kini memiliki dua hingga tiga sumber penghasilan sekaligus, baik melalui usaha kecil, konten digital, maupun jasa berbasis keterampilan.

    Faktor Pendorong

    Kebutuhan Ekonomi

    Biaya hidup yang terus meningkat mendorong banyak orang mencari tambahan penghasilan. Dengan gaji utama yang dirasa belum cukup, side hustle menjadi solusi praktis.

    Digitalisasi dan Platform Online

    Akses ke platform e-commerce, media sosial, hingga aplikasi freelance memudahkan siapa saja memulai usaha sampingan tanpa modal besar.

    Pencarian Passion

    Tidak sedikit pekerja yang merasa pekerjaan utama hanya sekadar rutinitas, sehingga side hustle menjadi jalan untuk menyalurkan hobi yang menghasilkan.

    Tren Gaya Hidup Fleksibel

    Generasi muda lebih terbuka pada konsep multiple income stream dibanding bergantung pada satu pekerjaan saja.

    Bentuk Side Hustle Populer di Indonesia

    Bisnis online: berjualan di marketplace, dropship, atau membuka toko kecil di Instagram/TikTok.

    Konten kreator: menjadi YouTuber, TikToker, atau streamer.

    Jasa freelance: penulis, desainer grafis, fotografer, editor video, hingga penerjemah.

    Investasi & trading: meski berisiko, banyak yang menjadikannya pekerjaan sampingan.

    Kuliner rumahan: catering, kue, atau minuman kekinian berbasis pesanan online.

    Dampak Positif

    Menambah penghasilan dan membantu stabilitas keuangan.

    Mengasah keterampilan baru di luar pekerjaan utama.

    Memperluas jejaring karena bertemu komunitas baru.

    Peluang berwirausaha yang bisa berkembang menjadi bisnis utama.

    Tantangan yang Dihadapi

    Manajemen waktu: sulit membagi fokus antara pekerjaan utama, side hustle, dan waktu pribadi.

    Kelelahan mental: risiko burnout meningkat jika tidak ada batas jelas.

    Legalitas & perpajakan: belum semua side hustle dikelola secara formal, sehingga rawan masalah hukum atau pajak.

    Konflik kepentingan: beberapa perusahaan membatasi karyawan punya usaha sampingan yang bersinggungan dengan bisnis mereka.

    Masa Depan Side Hustle di Indonesia

  • Makin Banyak Warga Kerja Sampingan, Dokter Ini Cerita Saat Jadi Dosen Nyambi di RSUD-RS Swasta Demi Bertahan Hidup

    Makin Banyak Warga Kerja Sampingan, Dokter Ini Cerita Saat Jadi Dosen Nyambi di RSUD-RS Swasta Demi Bertahan Hidup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Data menunjukkan warga RI yang cari kerja sampingan tiap tahun makin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada peningkatan dari 14,3 persen pada 2019 menjadi 17,8 persen di 2023.

    Menariknya, itu bahkan terjadi pada kerjaan yang selama kerap dianggap mapan. Yakni dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Dokter Urologi, Akhada Maulana menceritakan pengalamannya. Ia bahkan melakoni side hustle atau pekerjaan sampingan itu sejak 2009.

    “Hal ini sudah kami lakukan sejak dulu bang. Lulus spesialis tahun 2009,” tulisnya dikutip dari unggahannya di X, Selasa (23/9/2025).

    Saat itu, ia bekerja sebagai dosen PNS di fakultas kedokteran. Dia mendapat gaji dan tunjangan istri-anak 1 sekitar 3 jutaan.

    “Belum ada remun jaman segitu. Plus 2 jutaan kalau gak salah dapatnya mulai 2010,” ucapnya.

    Selain jadi dosen, ia juga bekerja paruh waktu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Gajinya Rp800 ribu per bulan.

    “Trus karena ngajar koass harus kerja paruh waktu d RSUD, dibayar RP800 ribu per bulan, tapi ya harus pegang pasien poli, bangsal, dan operasi,” ucapnya.

    “Karena saya junior. Dokter uro se NTB cuma dua org. Operasi saya batasi 3 or 4 sehari. Di luar op cito,” sambungnya.

    Bayaran Rp800 ribu itu, berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Karenanya dia mencari pekerjaan tambahan.

    “Bayarnya tetap per bulan RP800 ribu (sampai tahun 2013/14 baru ada jaspel per pasien). Mau gak mau harus cari kerja tambahan. Praktek dan operasi di swasta pulang kadang jam 23 or dini hari. Habis Subuh sudah operasi lagi di swasta,” ujarnya.

  • Ekonom UGM: Lebih 25 Persen Anak Muda Indonesia Tidak Sekolah dan Tidak Bekerja, Khususnya Perempuan

    Ekonom UGM: Lebih 25 Persen Anak Muda Indonesia Tidak Sekolah dan Tidak Bekerja, Khususnya Perempuan

    Adapun desakan keenam adalah mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, sekaligus menghentikan program populis yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal.

    Terakhir, desakan ketujuh berfokus pada peningkatan kualitas institusi dengan membangun kembali kepercayaan publik, memperbaiki tata kelola demokrasi, dan memberantas praktik konflik kepentingan maupun perburuan rente.

    “Tujuh desakan ini merupakan bentuk seruan bersama para ekonom agar penyelenggara negara segera menindaklanjuti secara serius persoalan perekonomian yang dirasakan rakyat,” jelas Sekar.

    Panelis Rizki Nauli Siregar, Ph.D., dosen sekaligus peneliti LPEM UI, menyoroti soal masalah rendahnya produktivitas anak muda di Indonesia sekarang ini.

    “Lebih dari 25% anak muda di Indonesia tidak produktif, baik tidak bekerja maupun tidak sekolah, khususnya perempuan,” katanya.

    Kondisi ini menurutnya, dampak dari misalokasi sumber daya yang masih masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara akibat konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah,

    Dosen FEB UGM, Dr. Elan Satriawan mengatakan desakan darurat ekonomi ini dapat menjadi momentum refleksi dan dorongan bagi berbagai pihak untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional.

    Menurutnya, diperlukan fondasi kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat, kesejahteraan dapat diwujudkan sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pram/fajar)

  • Manfaatkan KUR BRI, Pedagang Nanas Ini Sukses Kembangkan Produk Olahan yang Diminati Pasar

    Manfaatkan KUR BRI, Pedagang Nanas Ini Sukses Kembangkan Produk Olahan yang Diminati Pasar

    Lebih lanjut, kini Nadi terus memanfaatkan layanan digital BRI untuk menunjang kelancaran usahanya. Melalui aplikasi BRImo, ia mengelola keuangan dengan lebih teratur, mulai dari mengecek saldo, melakukan transfer, hingga membayar berbagai kebutuhan usaha. Ia pun mengandalkan QRIS agar proses pembayaran pelanggan menjadi praktis, cepat, dan aman.

    Di samping itu, pertumbuhan usaha milik Nadi juga memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dia mengungkapkan dari semula bisnisnya hanya dikelola sendiri, kini Nadi mampu membuka lapangan kerja dengan melibatkan sejumlah karyawan tetap. Bahkan, pada periode Ramadan ketika permintaan melonjak, jumlah pekerja bisa bertambah hingga 15 orang.

    “Alhamdulillah, usaha ini bukan hanya bermanfaat bagi keluarga saya, tapi juga bisa memberi peluang kerja bagi warga sekitar. Setiap kali permintaan meningkat, saya bisa mengajak lebih banyak orang untuk membantu,” tutur Nadi.

    Sebagai informasi, hingga akhir Agustus 2025 BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta debitur UMKM. Penyaluran KUR BRI ini setara dengan 65,31% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025, yaitu sebesar Rp175 triliun.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengungkapkan bahwa perluasan akses pembiayaan terus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas pelaku UMKM. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

    “KUR merupakan instrumen strategis dalam memperluas pembiayaan produktif yang berdampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Penyaluran yang tepat sasaran akan mendorong produktivitas, mendukung keberlanjutan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. BRI pun terus konsisten untuk mendorong UMKM dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Akhmad.

  • Bea Cukai Laporkan Impor Ilegal melalui Pelabuhan Kecil, Menkeu Purbaya: Kita akan Beresin

    Bea Cukai Laporkan Impor Ilegal melalui Pelabuhan Kecil, Menkeu Purbaya: Kita akan Beresin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kegiatan impor ilegal diyakini masih membanjiri sejumlah pasar di Indonesia. Pihak Bea Cukai pun mengaku sudah mendeteksi praktik itu dengan memanfaatkan pelabuhan kecil.

    Atas laporan dari Bea Cukai itu, Kementerian Keuangan memastikan akan berupaya untuk melawan praktik tersebut serta memberantas segala macam impor ilegal.

    Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menilai, impor ilegal itu menjadi akar masalah industri di dalam negeri khususnya terkait dengan persaingan usaha.

    “Kita akan beresin yang penyelundupan-penyelundupan, yang palsu-palsu, yang impor nggak jelas, yang ilegal, kita akan beresin itu,” kata Purbaya dalam media briefing di Kantornya, dikutip Minggu (21/9).

    Purbaya mengaku telah mendapat laporan Bea Cukai yang menyebut penyelundupan terjadi karena masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil. Kendati dengan cara itu, Purbaya memastikan bisa membereskan praktik tersebut. Apalagi kata dia, aparat pemerintah ada di berbagai tempat.

    “Kalau saya tanya Bea Cukai gimana, ada yang masuk lewat pelabuhan kecil, tapi saya pikir itu bisa dideteksi kan. Kita punya orang di banyak tempat, harusnya sih bisa, cuman belum diberesin aja,” bebernya.

    Purbaya pun menyoroti soal pasar di Tiongkok yang menerapkan insentif sebesar 15 persen dari pemerintah jika menerapkan ekspor.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan itu, namun kata dia, setiap barang yang masuk ke tanah air dari pelaku pasar di Tiongkok hanya untuk memperoleh insentif ekspor akan dianggap sebagai dumping.

  • Perkuat Dukungan Terhadap Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita, BRI Salurkan KPR Subsidi Rp14,65 Triliun hingga Agustus 2025

    Perkuat Dukungan Terhadap Program 3 Juta Rumah dan Asta Cita, BRI Salurkan KPR Subsidi Rp14,65 Triliun hingga Agustus 2025

    Fajar.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program perumahan rakyat melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS). Sebagai bentuk komitmen dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah layak huni, BRI telah menyalurkan KPRS sebesar Rp14,65 triliun kepada 107 ribu debitur di seluruh Indonesia hingga akhir Agustus 2025.

    Apabila dirinci, penyaluran KPRS BRI terdiri dari KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp14,21 triliun, KPR Tapera sebesar Rp329,92 miliar, KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp103,75 miliar, dan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp9,24 miliar.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut menegaskan komitmen BRI sebagai bank penyalur program perumahan subsidi pemerintah. “Kami berkomitmen menghadirkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyaluran KPRS ini sejalan dengan visi BRI untuk terus berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

    Sebagai wujud nyata dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, BRI pada Agustus 2025 juga menambah kuota penyaluran KPR FLPP dari semula 17.700 unit menjadi 25.000 unit. “Kami optimistis program perumahan subsidi dapat terus diperluas jangkauannya, sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang bisa memiliki rumah layak huni,” tambah Dhanny.

  • Kaget Tingginya Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Tinggi Amat, Firaun Lu?

    Kaget Tingginya Cukai Rokok, Menkeu Purbaya: Tinggi Amat, Firaun Lu?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kaget dengan tingginya cukai rokok. Ia bahkan mengungkapkan sindiran keras.

    Itu disampaikan di kantornya di Kementerian Keuangan, Jakarta. Pada Jumat, 19 September 2025.

    Mulanya, Purbaya menanyakan ke bawahannya berapa cukai rokok saat ini.

    “Saya tanya, kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57 persen,” kata Purbaya.

    Mendengar jawaban itu, Purbaya kaget.

    “Wah, tinggi amat, Firaun lu,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, cukai tinggi memang untuk mendongkrak penerimaan negara. Sekaligus menekan konsumsi.

    Meski begitu, ia mewanti-wanti efek domino -nya. Terutama pada industri dan tenaga kerja.

    “Kalau desainnya memperkecil industri, pasti sudah dihitung berapa pengangguran yang terjadi. Mitigasinya apa? Apakah ada program untuk menyerap tenaga kerja yang terdampak? Tidak ada,” jelasnya.

    Menurutnya, selama ini bernegara mendapat ratusan triliun rupiah dari pajak rokok. Tapi industrinya tak dilindungi.

    “Kita menarik ratusan triliun pajak dari rokok, tapi pasarnya tidak dilindungi. Produk palsu masuk, pekerja di industri resmi malah yang dikorbankan,” ucap Purbaya.

    Ia mengaku sudah meminta otoritas terkait untuk memonitor penjualan daring rokok ilegal dan menindak tegas praktik tersebut.

    Menurut Purbaya, tanpa keseimbangan antara penerimaan negara, kesehatan publik, dan keberlangsungan tenaga kerja, kebijakan cukai hanya akan menjadi beban tanpa solusi.
    (Arya/Fajar)