Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Melalui Tenun Modern dan Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara

    Melalui Tenun Modern dan Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara

    FAJAR.CO.ID, BOGOR – Indonesia dikenal sebagai negeri seribu kain, dengan ragam wastra seperti batik, songket, lurik, hingga sasirangan yang sarat makna dan nilai budaya. Namun, di tengah perkembangan gaya hidup modern, wastra kerap dipersepsikan kurang praktis untuk dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Alhasil, kebutuhan akan desain yang lebih relevan dan adaptif inilah yang kemudian mendorong lahirnya Kriti by Lusy.

    Didirikan oleh Lusy Rachmat pada 2017, UMKM fashion asal Bogor ini menghadirkan beragam koleksi busana wanita, mulai dari atasan, celana, rok, tunik, hingga vest, dengan memadukan tenun dan lurik sebagai elemen utama. Kedua material tersebut dipilih karena memiliki karakter desain yang timeless, sehingga mudah dipadupadankan dan lebih diterima oleh masyarakat lintas generasi.

    “Tercetus ide Kriti by Lusy karena saat itu sering bertemu dengan teman-teman wanita dan mereka mengeluh mempunyai bahan tenun, tetapi tidak tahu bagaimana memanfaatkannya, sehingga saya mempunyai ide kain tenun untuk bisa di-design menjadi baju mix dengan tenun lurik,” ucap Lusy.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses produksi menjadi bagian penting dari karakter Kriti by Lusy. Lusy ingin setiap karya yang dihasilkan tidak hanya berkualitas, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Karena itu, ia pun melibatkan penjahit lokal di sekitar tempat tinggalnya serta bekerja langsung dengan para pengrajin tenun untuk memastikan setiap detail bahan tetap terjaga. Bahkan, Lusy membatasi jumlah produksi agar setiap desain memiliki nilai eksklusif. Dengan pola kerja tersebut, kapasitas produksinya saat ini berada di kisaran 100–200 potong per bulan.

  • Permintaan Kredit Menurun, Anas Urbaningrum Beri Catatan Penting untuk Menkeu Purbaya di Tahun 2026

    Permintaan Kredit Menurun, Anas Urbaningrum Beri Catatan Penting untuk Menkeu Purbaya di Tahun 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Anas Urbaningrum memberikan pernyataan menarik soal pertumbuhan kredit perbankan yang melambat.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan melambat per Oktober 2025. Pada bulan ke-10 tahun ini kredit tumbuh 7,36% secara tahunan menjadi Rp 8.220 triliun. 

    Pada bulan sebelumnya, kredit tumbuh 7,7% yoy dan pada periode yang sama tahun lalu naik 10,92% yoy. 

    Berdasarkan penggunaan, kredit investasi naik paling kencang, yaitu 15,72% yoy. Angka ini bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan Oktober 2024. 

    Ini yang kemudian disorot oleh Anad Urbaningrum melalui cuitan di media sosial X pribadinya.

    Ia mempertanyakan terkait efek dana gelontoran dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkanya mencapai 200 triliun dan 76 triliun kepada Himbara

    “Bagaimana efek dana gelontoran Menkeu 200 triliun dan 76 triliun kepada Himbara?,” tulisnya dikutip Jumat (2/1/2025).

    Anas menyebut permintaan kredit jadi sesuatu yang penting untuk saat ini.

    Yang harus di jaga adalah gelontoran dana yang jangan sampai menurun. Jika menurun efek ekonominya akan mengkhawatirkan.

    “Tetap saja permintaan kredit menjadi faktor penting. Jika gelontoran dana ngendon di laci bank, efek ekonomi yang diharapkan tidak datang. “Ditunggu, nanging ora teko”,” tuturnya.

    Belum lagi soal daya beli, yang tentunya jadi faktor penting untuk mengerakkan komsumsi

    “Sama pentingnya dengan daya beli untuk memggerakkan konsumsi. Daya beli yang ringkih akan menunda konsumsi, lalu efeknya adalah pertumbuhan yang tertahan,” ujarnya.

  • Purbaya Tarik Rp75 Triliun untuk Belanja Pemerintah, Ekonom Chatib Basri: Sejalan dengan Studi Saya

    Purbaya Tarik Rp75 Triliun untuk Belanja Pemerintah, Ekonom Chatib Basri: Sejalan dengan Studi Saya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Chati Basri menanggapi kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Terkait penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp75 triliun.

    “Ada limitasi dalam kebijakan moneter. Issue kita di sisi demand,” kata Chatib dikutip dari unggahannya di X, uat (2/1/2025).

    Dia mengatakan demand memang mesti didorong melalui kebijakan fiskal. Seperti yang dilakukan Purbaya.

    “Itu sebabnya dalam jangka pendek demand harus di dorong lewat fiskal, baru setelah itu kebijakan moneter mendukung,” terangnya.

    Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan penelitiannya.

    “Langkah ini sejalan dengan studi saya dan @synamira di bawah ini,” terangnya.

    Penelitiannya terbit dalam jurnal terkenal, Taylor Francis. Di terbit pada tahun 2022.

    “Sebenarnya ini tidak mengejutkan. Study saya bersama Namira
    @synamira tahun 2022 lalu,” ujarnya.

    Penelitian itu menunjukkan di Indonesia investasi dipengaruhi oeh konsumsi masyarakat. Bukan sebaliknya,

    “Bahwa dalam kasus Indonesia, investasi lebih kuat dipengaruhi oleh konsumsi (permintaan) dan bukan sebaliknya,” terangnya.

    “Walau likuiditas longgar, atau bunga rendah, kalau permintaan rendah, kredit tidak mengalir,” tambahya.

    Dia mengambil contoh saat masa Covid 19. Pertumbuhan kredit rendah.

    “Dalam masa covid, pertumbuhan kredit rendah sekali meski bunga rendah. Bagi mahasiswa yang tertarik bisa lihat buku ini, bebas akses, ini link nya,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Purbaya Tarik Rp75 Triliun untuk Belanja Pemerintah, Ekonom Chatib Basri: Sejalan dengan Studi Saya

    Purbaya Tarik Rp75 Triliun untuk Belanja Pemerintah, Ekonom Chatib Basri: Sejalan dengan Studi Saya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Chati Basri menanggapi kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Terkait penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp75 triliun.

    “Ada limitasi dalam kebijakan moneter. Issue kita di sisi demand,” kata Chatib dikutip dari unggahannya di X, uat (2/1/2025).

    Dia mengatakan demand memang mesti didorong melalui kebijakan fiskal. Seperti yang dilakukan Purbaya.

    “Itu sebabnya dalam jangka pendek demand harus di dorong lewat fiskal, baru setelah itu kebijakan moneter mendukung,” terangnya.

    Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan penelitiannya.

    “Langkah ini sejalan dengan studi saya dan @synamira di bawah ini,” terangnya.

    Penelitiannya terbit dalam jurnal terkenal, Taylor Francis. Di terbit pada tahun 2022.

    “Sebenarnya ini tidak mengejutkan. Study saya bersama Namira
    @synamira tahun 2022 lalu,” ujarnya.

    Penelitian itu menunjukkan di Indonesia investasi dipengaruhi oeh konsumsi masyarakat. Bukan sebaliknya,

    “Bahwa dalam kasus Indonesia, investasi lebih kuat dipengaruhi oleh konsumsi (permintaan) dan bukan sebaliknya,” terangnya.

    “Walau likuiditas longgar, atau bunga rendah, kalau permintaan rendah, kredit tidak mengalir,” tambahya.

    Dia mengambil contoh saat masa Covid 19. Pertumbuhan kredit rendah.

    “Dalam masa covid, pertumbuhan kredit rendah sekali meski bunga rendah. Bagi mahasiswa yang tertarik bisa lihat buku ini, bebas akses, ini link nya,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Percepat Pemulihan Pasca Bencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh

    Percepat Pemulihan Pasca Bencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh

    Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, menyoroti disiplin eksekusi dan intensitas kerja BUMN dalam mengejar target waktu yang ketat. “Pembangunan Rumah Hunian Danantara dilakukan dalam rentang waktu yang sangat terbatas. BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, melakukan percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target dapat tercapai sebelum awal tahun,” jelasnya.

    Menurut Dony, koordinasi erat antara Danantara Indonesia dan BUMN pelaksana, pemerintah daerah, dan kementerian menjadi faktor utama dalam menjaga progres pembangunan tetap sesuai rencana. “Ini adalah contoh konkret bagaimana BUMN menjalankan peran strategisnya sebagai perpanjangan tangan negara, bukan hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada kepentingan sosial dan kemanusiaan,” ujarnya.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kontribusi BRI pada pembangunan Huntara ini merupakan bagian dari komitmen nyata BRI dalam mendukung pemulihan pascabencana. “Sebagai bagian dari Danantara, BRI turut memberikan dukungan nyata dalam program ini guna mempercepat pemulihan dan rehabilitasi masyarakat di wilayah terdampak bencana”, jelasnya.

    Kawasan Huntara sendiri dilengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, antara lain toilet, fasilitas sanitasi, serta fasilitas ibadah seperti mushola dan fasilitas pendukung lainnya guna menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat.

    “Huntara memiliki fungsi penting sebagai tempat tinggal transisi yang aman, layak, dan manusiawi bagi masyarakat terdampak bencana. Melalui kontribusinya dalam pembangunan Huntara ini, BRI berharap dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal sambil menunggu proses pembangunan hunian permanen,” ujar Dhanny.

  • Optimis Menyambut Tahun 2026, Direktur Utama BRI Tegaskan Keyakinan pada Transformasi dan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

    Optimis Menyambut Tahun 2026, Direktur Utama BRI Tegaskan Keyakinan pada Transformasi dan Strategi Pertumbuhan Jangka Panjang

    Hery menjelaskan, transformasi tersebut akan berfokus pada sisi funding (pendanaan), dengan memperbaiki struktur pendanaan dengan meningkatkan rasio dana murah sehingga dapat menekan cost of fund. “Di sisi penyaluran kredit dan pinjaman, kami terus memperbaiki segmen mikro, konsumen, usaha kecil dan menengah, serta komersial. BRI juga bertransformasi pada sisi operasional yang  berfokus pada pembenahan dan peningkatan kualitas layanan,” imbuhnya.

    Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, BRI terus memperbaiki kualitas data dan sistem, memperbarui sistem manajemen talenta, serta menguatkan performa manajemen, termasuk dengan sistem reward (penghargaan).

    Yang terbaru, pada Selasa (16/12) perseroan melakukan peluncuran Corporate Rebranding yang merupakan bagian integral dari agenda transformasi menyeluruh untuk memastikan relevansi dan daya saing jangka panjang di tengah perubahan lanskap industri keuangan.

    “Melalui Corporate Rebranding, BRI menegaskan posisi sebagai bank universal yang tetap berakar kuat pada UMKM dan DNA ekonomi kerakyatan, sekaligus adaptif terhadap akselerasi digital, dinamika kebutuhan nasabah, dan tuntutan tata kelola berkelanjutan. Rebranding ini tidak sekadar pembaruan identitas visual, tetapi mencerminkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, serta cara BRI menghadirkan nilai bagi nasabah, investor, pelaku UMKM, dan perekonomian nasional secara lebih relevan dan inklusif,” pungkas Hery. (fajar)

  • Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri di Sepanjang Tahun 2025

    Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri di Sepanjang Tahun 2025

    Hery Gunardi mengungkapkan bahwa BRI harus terus bertransformasi agar tetap relevan dengan perubahan zaman. “Brand idea kita adalah mendukung setiap ambisi nasabah di seluruh Indonesia, dan our brand personality itu sudah terpercaya namun progresif, ambisius namun penuh rasa hormat, aspiratif namun praktis, universal namun personal, dan terakhir adalah kelas dunia namun sangat Indonesia,” ungkapnya.

    Fundamental Kinerja Solid, Cetak Laba Rp41,2T Hingga Q3 2025

    Agenda transformasi yang dijalankan secara konsisten sejak Juli 2025 berbuah pada kinerja keuangan BRI yang tumbuh positif dan berkelanjutan sepanjang 2025. Hingga Triwulan III 2025, BRI membukukan laba sebesar Rp41,2 triliun, didukung oleh strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang memperkuat efisiensi biaya dana dan fundamental bisnis perseroan.

    Di samping itu, total aset BRI tumbuh 8,2% year-on-year menjadi Rp2.123,4 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,2% menjadi Rp1.474,8 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 6,3% menjadi Rp1.438,1 triliun. Dari sisi permodalan, BRI berhasil menjaga rasio kecukupan modal (CAR) di level 25,4%, dengan likuiditas yang sehat melalui Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 86,5%. Kinerja ini mencerminkan kemampuan BRI menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kehati-hatian, dan keberlanjutan.

    Peroleh >160 Penghargaan dan Dinobatkan Sebagai Bank of The Year 2025 oleh The Banker

    Sepanjang tahun 2025, BRI mencatatkan penguatan reputasi di tingkat domestik, regional, dan internasional, dengan meraih 163 pengakuan dari berbagai lembaga. Salah satu capaian utama tercermin dalam Forbes Global 2000 – The World’s Largest Companies 2025, di mana BRI menempati peringkat ke-349 dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia, sekaligus menjadi perusahaan publik Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar tersebut.

  • Daftar Besaran UMSK 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2026, Bekasi Terbesar

    Daftar Besaran UMSK 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2026, Bekasi Terbesar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026.

    Ketetapan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.862-Kesra/2025, UMK di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2026 ditetapkan berdasarkan rekomendasi Bupati/Wali Kota yang sesuai dengan regulasi tentang Upah Minimum.

    “Ini merupakan langkah strategis Pemdaprov Jabar dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di berbagai sektor unggulan,” tulis Pemprov Jabar dalam keterangan resminya, dilansir pada Rabu (31/12/2025).

    UMK tertinggi di Jawa Barat yaitu Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443 dan yang terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250. Besaran nilai UMK ini harus lebih besar daripada Upah Minimum Provinsi (UMP).

    Penetapan UMSK Tahun 2026

    Selaras dengan penetapan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.863-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 pada tanggal 24 Desember 2025.

    Sesuai dengan diktum keputusan tersebut, besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

    Berikut adalah daftar besaran UMSK pada 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk tahun 2026:

    Kota Bekasi: Rp6.028.033

    Kabupaten Bekasi: Rp5.941.759

    Kabupaten Karawang: Rp5.910.371

    Kota Depok: Rp5.551.084

    Kabupaten Bogor: Rp5.187.305

    Kota Bandung: Rp4.760.048

    Kota Cimahi: Rp4.110.892

    Kabupaten Bandung Barat: Rp3.986.558

    Kabupaten Subang: Rp3.739.042

    Kabupaten Indramayu: Rp3.729.638

    Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622

    Kabupaten Cirebon: Rp2.882.366

    Pemdaprov Jabar menegaskan bahwa seluruh pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMSK dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerjanya.

  • Nurdin Halid: 2026 Harus Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi Pancasila

    Nurdin Halid: 2026 Harus Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi Pancasila

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan tahun 2026 harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk membangun ekonomi nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan berakar kuat pada nilai Ekonomi Pancasila sebagaimana amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

    Menurutnya, Indonesia sedang memasuki fase transisi penting pascapemulihan pandemi Covid-19 dan di tengah penyesuaian terhadap dinamika global yang kian kompleks.

    Nurdin menjelaskan, secara makro pertumbuhan ekonomi nasional dalam dua tahun terakhir relatif stabil pada kisaran 5,0–5,1 persen, dengan inflasi yang terjaga pada rentang sasaran 2,5 ±1 persen.

    Ia menilai stabilitas ini mencerminkan kebijakan fiskal dan moneter yang cukup berhasil menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa angka-angka tersebut belum otomatis berarti persoalan mendasar telah selesai.

    “Di balik stabilitas itu, problem struktural masih nyata: kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, terbatasnya lapangan kerja berkualitas, sampai ketergantungan impor pada sektor strategis,” kata Nurdin, Rabu (31/12/2025).

    Ia juga menyoroti kerusakan hutan yang masif akibat meluasnya industri ekstraktif yang, menurutnya, berujung pada bencana rutin seperti banjir bandang, banjir rob, dan tanah longsor, serta menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur bernilai triliunan rupiah setiap tahun.

    Di tingkat global, Nurdin menyebut ekonomi dunia menunjukkan tren perlambatan. Proyeksi pertumbuhan global hingga 2026 diperkirakan berada di bawah 3 persen akibat suku bunga tinggi berkepanjangan, konflik geopolitik, dan fragmentasi perdagangan internasional.

  • Ekonom UI Ingatkan Redominasi Rupiah: Bisa Berdampak pada Keterpurukan Ekonomi

    Ekonom UI Ingatkan Redominasi Rupiah: Bisa Berdampak pada Keterpurukan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ronnie H Rusli mengingatkan dampak redominasi rupiah. Dia berbicara terkait ketidakstabilan dan kepercayaan publik.

    “Resiko utama dalam meredominasi mata uang rupiah adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang akan menyebabkan ketidak kestabilan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mata uang Rp,” kata Ronnie dikutip dari unggahannya di X, Rabu (31/12/2025).

    Jika itu terjadi, Ronnie mengatakan akan terjadi pemindahan deposito ke mata uang negara lain. Baik itu dolar, Yuan, Yen, dan lainnya.

    “Akan menyebabkan Capital Flight (pemindahan deposito ke mata uang negara lain) dan ramai-ramai menukar rupiah kedalam mata uang lebih dari satu negara (US dolar, Yuan, Yen atau dolar Singapore/Australia,” jelas Ronnie.

    Dampaknya berefek domino. Bisa berujung pada keterpurukan ekonomi.

    “Bisa menyebabkan keterpurukan ekonomi nasional karena hilangnya daya beli masyarakat,” terangnya.

    Di sisi lain, dia menyadari tujuan redominasi tersebut baik.

    “Padahal tujuan atau niat baik dari redenominasi mata uang Rp adalah secara teknis mempermudah perhitungan nilai nominal mata uang rupiah dari jumlah nilai nominalnya dengan angka nol yang lebih sedikit,” jelasnya.

    “Tanpa mengubah daya beli mata uang yang sudah diredenominasi dengan tanpa merubah daya beli riel dari mata uang sebelum redenominasi,” tambahnya.

    Karenanya, wacana itu bisa sukses tergantung kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi.

    “Berhasil atau sukses sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap kestabilan ekonomi nasional,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)