Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Dukung Program Strategis Pemerintah, BRI Terima Penghargaan dari Kementerian IMIPAS

    Dukung Program Strategis Pemerintah, BRI Terima Penghargaan dari Kementerian IMIPAS

    “Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko Tasmaya.

    Riko menambahkan bahwa BRI selama ini terus melakukan transformasi digital demi menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti IMIPAS. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menghadirkan berbagai solusi korporasi yang mendukung kelancaran administrasi keuangan dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah. Melalui jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan dan memberikan nilai berkelanjutan.

    Sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI yang selama ini menunjukkan konsistensi, responsivitas, dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan kementerian. Menurutnya, sinergi pemerintah dan perbankan merupakan komponen penting dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern dan terpercaya, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

    Ke depan, BRI berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian IMIPAS melalui pengembangan layanan perbankan yang semakin inovatif dan berfokus pada digitalisasi proses bisnis. BRI meyakini bahwa kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga perbankan dan pemerintah akan mampu mendorong terciptanya ekosistem pelayanan publik yang lebih modern, inklusif, dan berdaya saing.

  • Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    “Program diskon transportasi ini sudah disiapkan dan sudah ada siaran persnya, dan ada periode-periode diskon. Kemudian terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember, range-nya 10-20% di 26 ruas jalan tol, yaitu 2 Jabodetabek, 9 Transjawa, 3 Nonjawa, 12 Trans Sumatra,” jelas Menko Airlangga.

    Di sektor pariwisata, Pemerintah memproyeksikan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat. Sedikitnya terdapat 244 event nasional dan internasional akan digelar sepanjang Desember 2025 hingga Januari 2026. Dengan momentum liburan panjang, pergerakan wisatawan domestik diperkirakan akan mencapai sekitar 100 juta pergerakan, sedangkan wisatawan mancanegara pada Desember 2025 diproyeksikan mencapai 1,3 juta kunjungan. Aktivitas ini diharapkan mendorong konsumsi daerah dan memperkuat perputaran ekonomi di akhir tahun 2025.

    Untuk menjaga momentum belanja, Pemerintah juga menggelar serangkaian program belanja nasional, seperti Harbolnas 12.12, Indonesia Great Sale, dan EPIC Sale yang ditargetkan akan menghasilkan transaksi hingga puluhan triliun rupiah.

    Penguatan aktivitas belanja masyarakat ini diharapkan menjadi katalis tambahan bagi pertumbuhan Kuartal IV, khususnya untuk sektor perdagangan, UMKM, dan industri produk lokal.

    Di sisi lain, Pemerintah memastikan berbagai stimulus perumahan tetap berlanjut pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor konstruksi. Program FLPP bagi 350 ribu unit rumah MBR, peningkatan BSPS hingga 400 ribu rumah, PPN DTP 100% untuk pembelian rumah, serta KUR Perumahan akan tetap dilanjutkan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

  • Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan, Budi Santoso menanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran juga sudah,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Budi menilai impor beras tidak diperlukan. Ia menyebut stok beras nasional masih melimpah dan surplus.

    “Arahan Presiden kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel karena mengimpor 250 ton beras tanpa persetujuan pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda. Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menjelaskan beras asal Thailand tersebut masuk pada 16 November 2025 dan belum dibongkar. Pada 22 November, beras dibongkar dan dibawa ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

    Ia menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak. Penegakan aturan disebut penting untuk menjaga kehormatan negara

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama ikut menegaskan tidak ada izin impor untuk beras tersebut.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025).

  • Cegah Kejahatan Siber, BRI Terus Edukasi Nasabah Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

    Cegah Kejahatan Siber, BRI Terus Edukasi Nasabah Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah semakin tingginya aktivitas perbankan digital, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkuat literasi keamanan bagi nasabah guna menghindari penyalahgunaan data pribadi. Di tengah kemudahan akses layanan digital, perlindungan informasi menjadi aspek penting yang terus dijaga oleh BRI melalui penguatan sistem keamanan dan edukasi terhadap nasabah.

    Perlindungan data merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan transaksi. Nasabah diimbau untuk tidak membagikan informasi rahasia seperti Personal Identification Number (PIN), password, maupun One Time Password (OTP) kepada siapa pun. BRI menegaskan bahwa perseroan tidak pernah meminta data pribadi nasabah melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa keamanan digital merupakan bagian penting dari penguatan layanan BRI. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap transaksi nasabah berlangsung aman dan terlindungi.

    “Keamanan dan kenyamanan nasabah merupakan prioritas utama BRI. Kami mengajak seluruh nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap pesan atau tautan mencurigakan, serta tidak membagikan data transaksi yang bersifat rahasia seperti PIN atau OTP kepada pihak mana pun. Kami juga mengimbau agar nasabah menggunakan PIN dan kata sandi yang kuat, tidak menggunakan pola mudah ditebak seperti tanggal lahir atau urutan angka berulang, serta menggantinya secara berkala untuk menjaga keamanan data nasabah,” ujar Dhanny.

    “BRI mendorong nasabah untuk memanfaatkan berbagai fitur keamanan yang tersedia, seperti autentikasi biometrik, verifikasi dua langkah (Two-Factor Authentication/2FA), pembaruan aplikasi secara berkala, dan notifikasi transaksi. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dari penguatan kontrol untuk menjaga keamanan transaksi digital di tengah meningkatnya risiko penyalahgunaan data,” tambah Dhanny.

  • 3 Proyek Strategis PT Vale Senilai USD10 Miliar, Begini Masing-masing Progresnya

    3 Proyek Strategis PT Vale Senilai USD10 Miliar, Begini Masing-masing Progresnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Vale saat ini tengah menjalankan tiga proyek strategis. Nilainya USD 10 miliar.

    Itu dikonfirmasi Chief Financial Officer PT Vale Rizky Andhika Putra. Tiga proyek itu berada di lokasi berbeda.

    Ada di Sorowako, Bahodopi (Sulawesi Tengah), dan Pomalaa (Sulawesi Tenggara). Proyek itu, kata Rizky, untuk mendiversifikasi portofolio perusahaan ke produk nikel berkelanjutan dan rendah karbon.

    “Ini bukan hanya sekadar investasi, tetapi kontribusi besar bagi negeri,” kata Rizky saat menghadiri Analyst Gathering di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Sementara itu, Chief of Projects PT Vale Muhammad Asril menyampaikan bahwa setiap persen progres, setiap milestones yang tercapai, dan setiap ton kapasitas baru adalah bagian dari ambisi bersama untuk membangun ekosistem nikel energi bersih yang terintegrasi di Indonesia.

    Dia juga memaparkan proyek saat ini. Misalnya di Bahodopi (teknologi HPAL), saat ini telag mencapai penyelesaian 73 persen.

    Proyek ini ditargetkan commissioning pada Kuartal IV 2026, dengan kapasitas 73-75 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).

    Sementara di Pomalaa (teknologi HPAL), diharapkan memulai konstruksi pada tahun 2026. Kapasitasnya 120 ribu ton nikel per tahun dalam bentuk MHP.

    Selain itu, PT Vale juga mencatat diversifikasi bisnis melalui penjualan bijih nikel (limonite) kepada pihak ketiga, dengan volume 343.150 wmt, sebagai langkah optimalisasi aset.

    Untuk menjamin keberlanjutan pasokan nikel strategis, PT Vale menyiapkan rencana eksplorasi jangka panjang di lebih dari 118.000 hektare wilayah konsesi di Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara.

  • Pengamat Sarankan Hal ini Terlebih Dahulu Sebelum Redenominasi

    Pengamat Sarankan Hal ini Terlebih Dahulu Sebelum Redenominasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto bicara soal upaya redenominasi alias penyederhanaan nilai harga rupiah.

    Rencana itu dapat membuat nilai rupiah makin ringkas bisa jadi yang awalnya Rp 1.000 jadi Rp 1.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin pun memberikan saran sebelum kebijakan ini diambil.

    Menurutnya hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu ada memperbaiki pengelolaan ekonomi nasional.

    Tujuan agar perekonomian nasional khususnya Indonesia bisa lebih efisien dan bebas korupsi.

    “Bereskan dulu pengelolaan ekonomi nasional supaya efisien dan bebas korupsi,” tulisnya dikutip Rabu (26/11/2025).

    Ia menyebut kebijakan ini nantinya bakal percuma diambil dan diterapkan jika nilai rupiah masih lemah.

    Selain itu, faktor lainnya seperti pengelolaan ekonomi nasional juga punya andil besar.

    “Percuma nol dihapus kalau rupiah terus melemah akibat pengelolaan ekonomi nasional tetap berantakan,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Aturan Baru, Mulai 2027 Semua Perusahaan Wajib Lapor Keuangan ke Kemenkeu

    Aturan Baru, Mulai 2027 Semua Perusahaan Wajib Lapor Keuangan ke Kemenkeu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi mewajibkan seluruh perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai 2027 mendatang.

    Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, yang diyakini akan menjadi tonggak baru transparansi dan konsistensi pengelolaan laporan keuangan nasional.

    Kemenkeu menegaskan, aturan baru ini dirancang untuk memperkuat keterhubungan sistem keuangan di berbagai sektor.

    Tujuannya, agar data yang dihasilkan semakin berkualitas dan dapat digunakan sebagai landasan kebijakan ekonomi nasional.

    Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, belum lama ini.

    “PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Masyita dikutip pada Rabu (26/11/2025).

    “Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik,” tambahnya.

    PP ini juga mengatur mekanisme penyusunan, penyampaian, hingga pemanfaatan laporan keuangan dari berbagai sektor.

    Sekaligus menyederhanakan proses pelaporan lewat platform tunggal bernama Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW).

    “Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha,” sebutnya.

    Dikatakan Masyita, sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan integrasi dan verifikasi lintas sektor, sekaligus menjaga keamanan data pelaporan perusahaan.

  • Aturan Baru, Mulai 2027 Semua Perusahaan Wajib Lapor Keuangan ke Kemenkeu

    Aturan Baru, Mulai 2027 Semua Perusahaan Wajib Lapor Keuangan ke Kemenkeu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi mewajibkan seluruh perusahaan menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai 2027 mendatang.

    Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan, yang diyakini akan menjadi tonggak baru transparansi dan konsistensi pengelolaan laporan keuangan nasional.

    Kemenkeu menegaskan, aturan baru ini dirancang untuk memperkuat keterhubungan sistem keuangan di berbagai sektor.

    Tujuannya, agar data yang dihasilkan semakin berkualitas dan dapat digunakan sebagai landasan kebijakan ekonomi nasional.

    Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, belum lama ini.

    “PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Masyita dikutip pada Rabu (26/11/2025).

    “Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik,” tambahnya.

    PP ini juga mengatur mekanisme penyusunan, penyampaian, hingga pemanfaatan laporan keuangan dari berbagai sektor.

    Sekaligus menyederhanakan proses pelaporan lewat platform tunggal bernama Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW).

    “Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha,” sebutnya.

    Dikatakan Masyita, sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan integrasi dan verifikasi lintas sektor, sekaligus menjaga keamanan data pelaporan perusahaan.

  • Ciptakan Nilai Tambah dari Limbah Kayu, UMKM Kerajinan Lokal Cianjur Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI

    Ciptakan Nilai Tambah dari Limbah Kayu, UMKM Kerajinan Lokal Cianjur Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI

    Adapun, keunikan produk menjadi salah satu daya tarik utama Faber Instrument. Dimana, semua speaker diproduksi secara handcrafted, menggunakan kayu jati pilihan, dan menghadirkan karakter suara natural material alami. Reputasi yang terbangun berkat kualitas inilah yang kemudian mengantarkan Faber dipercaya sebagai souvenir resmi G20 dan Mandalika Official Merchandise.

    Alhasil, jangkauan Faber dari hari ke hari pun terus meluas. Di dalam negeri, produk mereka saat ini telah sukses dipasarkan di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Sementara di pasar global, Faber Instrument berhasil menembus pasar Korea Selatan dan kini tengah menjajaki permintaan dari potential buyer di Asia dan Eropa. 

    Seiring bertambahnya permintaan, kapasitas produksi Faber juga terus meningkat. Saat ini, perusahaan mampu memproduksi antara 100–200 unit per bulan, dengan total penjualan mencapai 945 unit dan omzet sekitar Rp1,5 miliar sepanjang tahun 2024. 

    Perjalanan Faber sebagai UMKM naik kelas pun semakin solid sejak bergabung dengan ekosistem BRI melalui program Brilianpreneur yang sekarang bernama BRI UMKM EXPO(RT). Program ini memberikan pendampingan komprehensif, mulai dari pelatihan manajemen, kurasi produk, hingga akses terhadap berbagai pameran nasional dan internasional.

    “Selain itu, kami mendapatkan dukungan pembiayaan Rekening Koran (RK), atau kredit modal kerja dari BRI yang kami gunakan untuk pengembangan produksi, pembelian bahan baku, dan peningkatan kapasitas,” kata Helmi. 

  • Transformasi Penuh LG, dari Penjualan hingga Kontribusi pada Making Indonesia 4.0

    Transformasi Penuh LG, dari Penjualan hingga Kontribusi pada Making Indonesia 4.0

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penguatan kolaborasi dan integrasi internal menjadi semangat utama dalam perayaan 35 tahun keberadaan PT LG Electronics Indonesia (LG). Ha Sang-chul, President of LG Electronics Indonesia, menyatakan bahwa kolaborasi dan integrasi inilah yang membawa LG terus bertumbuh selama lebih dari tiga dekade di Indonesia dan menjadi kunci bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang.

    Terjaga dan bertumbuhnya kolaborasi dan integrasi dalam keberagaman antarkaryawan lintas divisi ini telah mengantar transformasi LG di Indonesia, dari sekadar penjualan hingga memiliki pusat produksi lokal dan tercatat sebagai perusahaan elektronik dengan operasi integrasi penuh pada rantai suplai.

    Kelengkapan infrastruktur LG kini mencakup fasilitas produksi di Cibitung dan Tangerang, pusat riset dan pengembangan (R&D), kantor pusat pemasaran, hingga jaringan layanan purna jual yang tersebar di berbagai wilayah. Perkembangan ini tidak lepas dari kepercayaan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi, serta upaya bersama seluruh karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja inklusif dan saling mendukung.

    Perayaan istimewa ini dirancang sebagai apresiasi atas peran dan kegigihan seluruh karyawan atas pencapaian besar hingga saat ini. Acara kebersamaan ini menjadi momen istimewa bagi seluruh karyawan LG di Indonesia dari lima unit bisnis besar, yaitu LG pabrik Tangerang, LG pabrik Cibitung, LG R&D, LG Service Center, serta tim Marketing & Sales.

    Menambah keistimewaannya, LG turut mengundang keluarga karyawan menjadi peserta sebagai bentuk apresiasi atas dukungan keluarga dari masing-masing karyawan. Dengan jumlah hingga lebih dari 6.000 peserta, kegiatan kebersamaan ini dilakukan hampir berbarengan di berbagai lokasi, seperti Taman Safari Indonesia (karyawan Pabrik Tangerang), Jakarta Bird Land Ancol (Marketing & Sales bersama LG Service), dan Dunia Fantasi Ancol (Pabrik Cibitung).