Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    Kementerian BUMN Dukung Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian BUMN menyatakan dukungan penuh KBUMN terhadap ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    “Kami mendukung ekosistem PPMI, baik untuk fasilitas keberangkatan dan kedatangan di bandara,” ujar Erick, Menteri BUMN.

    Kementerian BUMN menekankan pentingnya peran BUMN dalam memastikan fasilitas keberangkatan dan kedatangan pekerja migran di bandara serta program-program pelindungan lainnya. Menteri BUMN juga mendukung penuh sejumlah inisiatif Menteri PPMI Abdul Kadir Karding terkait peningkatan kualitas lounge khusus pekerja migran Indonesia (PMI), pelindungan kesehatan di luar negeri, hingga dukungan kredit usaha rakyat (KUR) bagi PMI.

    “Pekerja migran ini adalah sebuah program besar Presiden Prabowo. Program ini memastikan perlindungan menyeluruh serta menjadi solusi pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, tentunya dengan kualitas lebih tinggi dari sebelumnya,” ucap Pimpinan Kementerian BUMN itu.

    Erick juga menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja migran dari pihak-pihak yang seringkali memanfaatkan situasi untuk merugikan mereka, seperti lintah darat atau oknum tidak bertanggung jawab. Menurut Menteri BUMN, akses pekerjaan di luar negeri harus menjadi peluang yang membawa kesejahteraan bagi keluarga pekerja migran, bukan malah membebani mereka dengan masalah ekonomi.

  • Dorong Pengembangan Penyandang Disabilitas, BRI Peduli Salurkan Beasiswa dan Sarana Prasarana kepada YPAC Jakarta

    Dorong Pengembangan Penyandang Disabilitas, BRI Peduli Salurkan Beasiswa dan Sarana Prasarana kepada YPAC Jakarta

    “Hal ini merupakan bentuk nyata kepedulian BRI bagi penyandang disabilitas. Harapannya dengan fasilitas yang lebih baik, kaum difabel di Yayasan ini bisa mendapatkan pelayanan yang prima. Para siswa yang menempuh pendidikan juga nantinya bisa bersaing dan bisa mendapatkan masa depan yang baik” ungkapnya.

    Ia menambahkan, dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi YPAC Jakarta dalam melakukan pembinaan kepada anak-anak berkebutuhan khusus sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs no.3 yang berfokus pada Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik.

    Di lain pihak, Kumala Insiwi Suryo selaku Ketua YPAC Jakarta mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi upaya nyata yang dilakukan BRI dalam mendukung pengembangan dan pendidikan di YPAC Jakarta yang secara khusus memberikan perhatian bagi kaum disabilitas.

    YPAC Jakarta memiliki misi antara lain untuk membantu pemerintah dalam upaya ke arah tercapainya masyarakat sejahtera dan kesejahteraan anak-anak dengan disabilitas. Disamping itu, YPAC juga membuka kesempatan bagi setiap anak disabilitas, khususnya cerebral palsy yang berasal dari keluarga prasejahtera untuk memperoleh pengembangan kemandirian dan potensi diri. Tidak hanya diberikan pendidikan namun juga diberikan layanan kesehatan, karena keduanya harus berjalan beriringan.

    Untuk keberlangsungan pengembangan diri dan pembelajaran bagi kaum disabilitas, YPAC Jakarta pun sangat membutuhkan kontribusi dari masyarakat luas. “Kami merasa sangat bersyukur dan berterimakasih atas bantuan yang diberikan BRI Peduli untuk keberlangsungan pengembangan diri dan pembelajaran bagi kaum disabilitas di YPAC Jakarta. Kami tentunya sangat membutuhkan kontribusi dari masyarakat luas. Dengan kebersamaan ini kami yakin dapat memberikan manfaat positif khususnya bagi YPAC Jakarta, semoga apa yg diberikan akan membawa berkah bagi kita semua.” ungkapnya.

  • PPN Naik Jadi 12 Persen, YLKI Pastikan Perburuk Daya Beli Konsumen

    PPN Naik Jadi 12 Persen, YLKI Pastikan Perburuk Daya Beli Konsumen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada Januari 2025 mendatang, terus menuai penolakan dari sejumlah pihak.

    Suara penolakan salah satunya juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.

    Plt Ketua Pengurus Harian YLKI, Indah Suksmaningsih menyatakan kebijakan tersebut akan memberi beban tambahan bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

    Menurutnya, walaupun kenaikan PPN pada dasarnya diamanatkan dalam UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), situasi sosial dan ekonomi saat ini membuat kebijakan tersebut tidak relevan.

    “Di masa masyarakat mengalami penurunan pendapatan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok, menaikkan PPN dipastikan memberatkan rakyat,” ungkap Indah dikutip, Jumat (22/11).

    Indah menegaskan beban konsumen makin berat dan daya beli anjlok. Sebab, kenaikan PPN yang sudah terjadi sebelumnya pada April 2022, dari 10 persen menjadi 11 persen, masih dirasakan berat oleh masyarakat.

    “Jika PPN dipaksakan naik lagi menjadi 12 persen pada 2025, hal ini akan makin memperburuk daya beli konsumen,” ucap Indah.

    Masyarakat kemungkinan akan menunda atau bahkan membatalkan pembelian barang-barang yang dikenakan PPN tinggi, seperti barang elektronik, pakaian, dan peralatan rumah tangga.

    “Dampaknya, dunia usaha dan industri pun akan terimbas, dengan penurunan penjualan yang berujung pada lesunya roda ekonomi,” katanya.

  • Terapkan Praktik Bisnis Berkelanjutan, PT Vale IGP Morowali Raih Penghargaan Indonesia Corporate Sustainability Award 2024

    Terapkan Praktik Bisnis Berkelanjutan, PT Vale IGP Morowali Raih Penghargaan Indonesia Corporate Sustainability Award 2024

    Untuk mengembangkan kapasitas dan mendukung peran fasilitator, PTVI IGP Morowali memastikan fasilitator mendapatkan berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mereka. Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup Community Development (ComDev), keberlanjutan (Sustainability), serta pelatihan pelatihan khusus untuk pengembangan keterampilan sebagai fasilitator, guna mendukung keberhasilan program secara lebih optimal.

    Secara umum, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dilaksanakan oleh PT Vale di Morowali telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar area operasional. Hingga kuartal ketiga tahun 2024, PTVI IGP Morowali telah mengalokasikan Rp63 miliar untuk mendukung berbagai program tersebut.

    Head of External Relations Bahodopi & Pomalaa PTVI, Yusuf Suharso menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. “Kami sangat bangga dapat meraih penghargaan ini. Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan kami dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga menunjukkan pentingnya keberlanjutan dalam setiap aspek operasi kami,” ungkapnya.

    Menurutnya, penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. “Ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami melalui berbagai program sosial yang telah dijalankan”, tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut, Yusuf Suharso menyampaikan rasa terima kasih kepada karyawan, masyarakat Morowali, pemerintah Provinsi Sulteng khususnya Pemda Morowali, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan positif untuk perusahaan. Dia percaya bahwa ini baru permulaan dari langkah besar PTVI IGP Morowali menuju masa depan perusahaan yang lebih baik.

  • Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Merujuk pada data kajian yang dilakukan BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32%-50%. Kemudian KUR juga mampu meningkatkan keuntungan sekitar 34%-38%. Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran melalui angsuran KUR dan biaya teknis lainnya. Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya. Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

    Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan. “Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

    Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

    Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering). Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.

  • PPN Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Ekonomi Sebut Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

    PPN Naik Jadi 12 Persen, Pengamat Ekonomi Sebut Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

    Ilustrasi BAS

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen per Januari 2025. Jika itu terjadi, pengamat memprediksi daya beli masyarakat bakal turun.

    Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui mengatakan harga barang akan naik. Jika PPN naik.

    Ketika pendapatan masyarakat naik, maka daya beli tidak akan turun.

    “Apabila PPN dinaikkan berarti akan terjadi kenaikan harga, namun apabila kenaikan harga diikuti dengan kenaikan pendapatan tidak terjadi penurunan daya beli,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Kamis (21/11/2024).

    Tapi realitas hari ini, kata dia tidak demikian. Saat ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana.

    Selain itu, pendapatan masyarakat juga tidak meningkat. Karenanya daya beli akan turun.

    “Namun sebaliknya harga naik tapi terjadi PHK, peningkatan pengangguran atau tidak terjadi peningkatan pendapatan itu berakibat daya beli turun,” terangnya.

    Diketahui sebelumnya, tarif PPN 10%. Lalu pada 1 April 2022 naik 11 pesen, sesuai aturan Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPN.

    Kemudian tarif PPN naik menjadi 12% per 1 Januari 2025 mendatang.

    Kemudian, diatur dalam Pasal 4 angka 2 UU HPP yang mengubah Pasal 7 ayat (3) UU PPN dan penjelasannya, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. (Arya/Fajar)

  • Pengusaha Dimudahkan Dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    Pengusaha Dimudahkan Dengan Dana Cair Hingga 4 Kali Sehari di BRIMerchant

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah perkembangan era digital yang semakin berkembang pesat, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui layanan BRImerchant. Solusi ini untuk mempermudah transaksi cashless dengan fitur pencairan dana transaksi penjualan hingga 4 kali sehari, sekaligus memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan keuangan.

    Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan aplikasi BRImerchant ini sebagai jawaban atas tantangan utama yang sering dihadapi pelaku usaha yaitu pengelolaan keuangan yang meliputi efisiensi keuangan dan optimalisasi penggunaan dana operasional. Dengan fitur pencairan dana yang lebih sering ini, pelaku usaha dapat menjaga arus kas tetap stabil dan kebutuhan kas harian misal untuk belanja barang dagangan akan semakin terjaga.

    “Melalui BRImerchant, kami ingin membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk lebih mudah mengelola bisnis mereka di era digital. Dengan adanya fitur pencairan hingga 4 kali sehari ini, kami meningkatkan kepastian usaha mereka tetap lancar tanpa terkendala arus kas,” ujar Andrijanto.

    Untuk mendukung fleksibilitas ini, BRI telah mengatur jadwal waktu transaksi dan pencairan sebagai berikut:

    Jadwal Waktu Transaksi

    Transaksi I: 14.01 – 23.30

    Transaksi II: 23.31 – 10.00

    Transaksi III: 10.01 – 14.00

    Transaksi IV: 14.01 – 17.00

    Jadwal Pencairan

    Pencairan I: 06.00 – 09.00

    Pencairan II: 13.00 – 14.00

    Pencairan III: 17.00 – 18.00

    Pencairan IV: 21.00 – 22.00

    “Kami percaya, inovasi ini tidak hanya membantu usaha UMKM berkembang, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing di tengah ketatnya persaingan bisnis. Dengan BRImerchant, para merchant dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa harus khawatir tentang pengelolaan arus kas,” pungkas Andrijanto.

  • PPN Bakal Naik 12 Persen, Pengamat Ekonomi: Harusnya Hanya Berlaku Bagi Barang Mewah

    PPN Bakal Naik 12 Persen, Pengamat Ekonomi: Harusnya Hanya Berlaku Bagi Barang Mewah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen dinilai tidak bijak. Itu diungkapkan pengamat ekonomi.

    “Kebijakan ini menurut saya adalah tidak bijaksana,” kata Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui kepada fajar.co.id, Kamis (21/11/2024).

    Ia menjelaskan, pajak memang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Tapi juga alat mengatur distribusi pendapatan.

    “Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara/daerah pajak juga berfungsi sebagai alat mengatur distribusi pendapatan masyarakat,” jelasnya.

    Hal tersebut, kata dia bertujuan agar pendapatan besar dan kecil tidak timpang.

    “Sehingga tidak terlalu besar antara yang punya pendapatan besar dan kecil, oleh sebab itu kenaikan PPN 12 persen merupakan langkah tidak bijaksana,” lanjutnya.

    PPN sendiri, akan berlaku pada tiap orang. Karenanya bakal dirasakan oleh semua masyarakat.

    “Karena dikenaikan kepada semua yang melakukan transaksi, sehingga akan dirasakan oleh semua masyarakat hal ini sama dengan kenaikan harga BBM, akan menggelinding ke semua sektor,” ucapnya.

    Karenanya, menurut Sutardjo, mestinya kenaikan PPN tidak berlaku untuk semua barang. Tapi hanya untuk barang mewah.

    “Akan terjadi kenaikan yang akan dilakukan oleh produsen seterusnya ke konsumen kecil, seharusnya kenikkan PPN hanya berlaku bagi barang barang mewah termasuk barang impor,” ucapnya.

    Diketahui, pemerintah telah memastikan PPN mulai tahun 2025 naik menjadi 12 persen. Itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  • Menko Airlangga Hartarto Yakin Kebijakan PPN 12 Persen Tidak Ganggu Stabilitas Ekonomi

    Menko Airlangga Hartarto Yakin Kebijakan PPN 12 Persen Tidak Ganggu Stabilitas Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski menuai polemik terkait kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 pada 2025 mendatang, pemerintah tampaknya tetap akan menerapkan kebijakan tersebut sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

    Salah satu alasannya karena kebijakan itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Sinyalemen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Namun dia meyakini, kebijakan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025, tidak akan mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menyiapkan beberapa perencanaan untuk meredam dampak dari kenaikan PPN 12 persen.

    “Tentu akan ada beberapa tools-tools lain yang bisa dipakai,” kata Airlangga di sela-sela menemani Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT G20 di Brasil, Selasa (19/11) waktu setempat.

    Airlangga menjelaskan, kenaikan PPN 12 persen harus diberlakukan. Sebab hal itu sudah diatur dalam perundang-undangan.

    Ia memastikan, pemerintah tidak akan memukul rata kenaikan PPN 12 persen. Airlangga menyebut ada beberapa sektor yang tak terkena kenaikan pajak tersebut.

    “Dan ada yang dikecualikan. Tentu nanti kita lihat bersama untuk komoditas pangan,” tegasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah berencana menaikkan PPN dari 11 persen ke 12 persen tahun depan. Kebijakan itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (fajar)

  • Hebat! BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital Melalui BRIAPI

    Hebat! BRI Sabet Penghargaan Global Berkat Transformasi Digital Melalui BRIAPI

    Penghargaan ini juga menjadi bentuk apresiasi atas kemampuan BRIAPI dalam mempermudah integrasi bagi mitra, didukung oleh berbagai fitur seperti BRIAPI Developers Studio—sandbox environment yang memudahkan proses pengembangan, BRIAPI SPOT untuk pemantauan aplikasi, dan chatbot AI BRI, Sabrina, yang meningkatkan responsivitas operasional.

    Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen BRI dalam mengembangkan teknologi yang inklusif, guna memudahkan akses layanan perbankan dan mendorong inklusi finansial bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen BRI terhadap inovasi dan inisiatif untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi semua. BRIAPI dikembangkan dengan prinsip teknologi yang humanis, di mana inovasi dan transformasi digital diselaraskan dengan perluasan akses dan inklusivitas bagi seluruh pengguna,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Arga menambahkan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan bagi BRI tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi, menjawab kebutuhan digitalisasi, serta memperkuat peran BRI dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia.

    “Dengan terus mengedepankan solusi yang fleksibel dan mudah diakses, BRI berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses perbankan, memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan keuangan digital yang aman dan andal,” pungkasnya.

    Melalui pengembangan BRIAPI dan berbagai inisiatif digital lainnya, BRI berkomitmen mempercepat digitalisasi layanan perbankan demi memudahkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan inovasi digital yang berkelanjutan, BRI optimis dapat menciptakan ekosistem perbankan yang lebih inklusif, memberdayakan komunitas, dan mendorong transformasi ekonomi digital secara menyeluruh. Langkah ini sejalan dengan visi BRI untuk menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion pada tahun 2025. (*)