Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • Warisan Utang Luar Negeri Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran, Ekonom Ungkap Datanya

    Warisan Utang Luar Negeri Era Jokowi Dinilai Jadi Biang Efisiensi Anggaran, Ekonom Ungkap Datanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah disinyalir ada hubungannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Yakni soal utang luar negeri di jamannya.

    Saat Jokowi baru menjabat presiden, utang terbilang rendah. Hanya sekitar Rp300 triliun.

    “Saat menerima pemerintahan, 2014 beban utang hanya sekitar Rp 300 t atau naik 4,5 kali lipat,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu, dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Kini, efisiensi yang dilakukan Prabowo di pemerintahannya. Disinyalir karena meningkatnya utang secara drastis.

    “Beban utang dibungkus dg kata Efesiensi-swmua jadi menderita oleh Jokowi. Karena Jokowi nambah utang ugal-ugalan, thn ini pemerintah harus bayar utang sbsr Rp1.352 t (bunga dan pokok),” jelasnya.

    Hal senada disampaikan Pengamat Ekonomi Awalil Rizky. Ia menjelaskan detail utang luar negeri.

    “Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia akhir 2024: US$424,85 miliar. Terdiri: ULN Pemerintah dan BI (US$230,74 M) dan ULN Swasta (US$194,11 M),” jelasnya.

    “Era Jokowi (2014-2024), total ULN tumbuh 44,84%, namun khusus Pemerintah dan BI mencapai 77,85%. Era SBY sebesar 107,63% dan 55,75%,” tambahnya.

    Lebih lanjut, per Desemver 2024, ia juga membeberkan data utang luar negeri yang merangkak naik dibanding tahun sebelumnya.

    “Posisi utang luar negeri (ULN) Pemerintah per Desember 2024 (US$203,14 miliar) naik 3,31% dari Desember 2023. ULN Pemerintah era SBY (2004-2014) naik 75,23%, sedang era Jokowi (2014-2024) naik 64,08%,” terangnya.

  • Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    Bukan Hanya MBG, Dandhy Laksono Ungkap Efisiensi untuk Danantara, Gunakan Trik yang Pernah Dipakai Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis Investigasi, Dandhy Laksono kembali mengungkap hal terkait efisiensi anggaran. Kali ini, berkenan dengan peruntukannya.

    Pendiri Watchdoc itu mengatakan selama ini efisiensi hanya dihubungkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, tidak hanya sebatas itu. Tapi juga untuk Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan untuk mengelola investasi di Indonesia yang lebih luas dari anggaran pemerintah.

    “Efisiensi anggaran sering dikatakan demi program makan gratis (70 triliun). Padahal bagian terbesar untuk Danantara (325 triliun),” kata Dandhy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (18/2/2025).

    Lebih jauh, Dandhy mengatakan trik ini sebelumnya dipakai Jokowi. Saat Presiden ke-7 RI itu menduduki orang nomor satu di Indonesia, UU Cipta Kerja muncul.

    “Trik ini dipakai Jokowi, mencatut nasib pengangguran untuk meloloskan UU yang memperkuat oligarki dan konglomerasi pakai narasi “Cipta Kerja”,” ujarnya.

    UU itu sebelumnya telah menuai protes kuat dari berbagai elemen masyarakat sipil. Bahkan telah ditetapkan inkonstitusional oleh Mahmamah Konstitusi (MK).

    Tapi belakangan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

    “Alih-alih menciptakan lapangan kerja, setelah UU ini kita lebih sering dengar kabar PHK,” jelas Dandhy.

    Di sisi lain, dalam hal Danantara. Ia mengungkit sejumlah program pemerintah yang bermasalah.

    “Dengan rekam jejak kasus Jamsostek, Asabri, gagasan Tapera, sampai mengincar dana haji dan wakaf,” imbuhnya.

  • Perekonomian Terkendali, Prabowo Subianto: Ketahanan Ekonomi Kita Cukup Tangguh

    Perekonomian Terkendali, Prabowo Subianto: Ketahanan Ekonomi Kita Cukup Tangguh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA PUSAT — Kondisi perekonomian Indonesia pada awal 2025 dilaporkan terkendali dengan baik. Hal itu pun membuat Presiden Prabowo Subianto merasa bangga melihat situasi tersebut.

    Prabowo Subianto mengaku gembira karena mengetahui perekonomian di Indonesia terkendali.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat konferensi pers mengumumkan kebijakan strategis terbaru pemerintah yang memperketat aturan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2).

    “Saya diberi laporan perkembangan oleh menteri perekonomian, saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali,” ujar Prabowo.

    “Inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia, pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia,” lanjutnya.

    Dia mendapatkan laporan bahwa hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik kurang baik.

    “Namun, ketahanan ekonomi kita cukup tangguh, masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan,” kata Prabowo.

    Dia pun yakin bahwa ekonomi Indonesia akan terus semakin kuat di bawah panji kepemimpinannya. “Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita,” tambah eks Danjen Kopassus ini. (fajar)

  • Tinjau Layanan Kartu Disabilitas, Direktur KAI Ingin Menciptakan Ekosistem Transportasi yang Lebih Inklusif

    Tinjau Layanan Kartu Disabilitas, Direktur KAI Ingin Menciptakan Ekosistem Transportasi yang Lebih Inklusif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo meninjau kondisi layanan penumpang Commuter Line di Stasiun Manggarai dan pelaksanaan layanan disabilitas di Stasiun Juanda pada Senin (17/2).

    Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan lingkungan yang inklusif bagi seluruh pengguna jasa kereta api, termasuk penyandang disabilitas.

    Dalam kunjungannya, Didiek Hartantyo meninjau secara langsung pelaksanaan layanan Kartu Disabilitas yang baru-baru ini diluncurkan oleh KAI Commuter. Kartu ini merupakan inovasi terbaru yang berfungsi sebagai identitas penyandang disabilitas sekaligus Kartu Multi Trip (KMT) untuk pembayaran tiket Commuter Line.

    “KAI, melalui KAI Commuter, menyadari adanya peningkatan signifikan dalam jumlah penumpang disabilitas yang memanfaatkan layanan Commuter Line dan mereka harus terlayani dengan baik. Kartu Disabilitas ini adalah salah satu wujud nyata dari upaya kami untuk menciptakan ekosistem transportasi yang lebih inklusif,” ujar Didiek.

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa peluncuran Kartu Disabilitas ini merupakan respons atas masukan dan saran dari berbagai pihak, terutama dari kalangan disabilitas yang aktif menggunakan Commuter Line.

    “Kebutuhan pengguna disabilitas yang beragam bisa terfasilitasi dengan adanya Kartu Disabilitas ini agar lebih menjadi prioritas, dan tak luput dari pantauan sesama penumpang serta petugas,” ujar Anne Purba

    Anne juga menambahkan bahwa peningkatan layanan ini juga sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang penyandang disabilitas serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

  • Prabowo Luncurkan Kebijakan Baru untuk Ekspor Emas, Umumkan Pembentukan Bank Khusus

    Prabowo Luncurkan Kebijakan Baru untuk Ekspor Emas, Umumkan Pembentukan Bank Khusus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membentuk bank khusus penyimpanan emas yang merupakan pertama kalinya di Indonesia dan akan segera diresmikan pada 26 Februari mendatang.

    “Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

    Prabowo menjelaskan bahwa alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri, kemudian diekspor tanpa ada penyimpanan khusus di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.

    “Emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya-Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari, ini saya kira pertama kali ya di republik kita,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    PP tersebut merupakan aturan terbaru yang mengatur soal DHE SDA, yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.

    Prabowo juga mengumumkan sejumlah kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025, antara lain optimalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. (*)

  • Jalan Ekonomi Era Presiden Prabowo Dianggap Berbeda dari 7 Presiden Sebelumnya

    Jalan Ekonomi Era Presiden Prabowo Dianggap Berbeda dari 7 Presiden Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Andi Arief, punya pernyataan menarik terkait ekonomi di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Ini tentunya berkaitan dengan efisiensi anggaran yang tampak menonjol dilakukan pemerintah di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

    Menurut Andi Arief, perekonomian Indonesia saat ini sangat berbeda dengan era Presiden sebelumnya, Jokowi Widodoz

    Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi terkait hal ini. Karena alasan itulah kebijakan efisiensi anggaran di berbagai lembaga diambil sang Presiden.

    “Jalan ekonomi yang ditempuh Pak Prabowo sekarang menurut saya bukan hanya berbeda dengan jalan yang digunakan Pak Jokowi,” tulisnya dikutip Senin (17/2/2025).

    Andi Arief juga menyebut jalan perekonomian Indonesia bersama Prabowo sangat jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya.

    Bukan cuma di era mantan Presiden Jokowi, tapi ini sudah jauh berbeda dengan era enam Presiden terdahulu

    “Tetapi juga berbeda dengan jalan yang ditempuh enam presiden lainnya,” sebutnya.

    Sebelumnya, Pemotongan ini terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

    Beberapa lembaga atau Kementarian pun harus rela anggarannya terkena Efisiensi tercatat setidaknya ada 15 lembaga yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pastikan Tak Korbankan Pelayanan Publik, Sri Mulyani Jadikan Efisiensi Anggaran sebagai Acuan APBN 2026

    Pastikan Tak Korbankan Pelayanan Publik, Sri Mulyani Jadikan Efisiensi Anggaran sebagai Acuan APBN 2026

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Efisiensi anggaran yang dilakukan rezim pemerintahan Prabowo Subianto dipastikan tidak akan mengorbankan pelayanan publik, atau hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat.

    Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Tidak heran, efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini akan dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 mendatang.

    “Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (16/2).

    Dia juga mengatakan, efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah ini dimaksudkan untuk menciptakan suatu budaya baru dalam pelaksanaan tugas secara efisien dan cepat. Bahkan, ia memastikan bahwa efisiensi anggaran tak mengorbankan pelayanan publik.

    Untuk diketahui, dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemotongan anggaran senilai Rp 306,69 triliun pada 2025.

    Menkeu Sri Mulyani menegaskan efisiensi bertujuan untuk semakin mendukung Asta Cita milik Prabowo. Namun, ia memastikan efisiensi tidak akan mempengaruhi output, outcome, dan target Kabinet Merah Putih.

    “Tadi juga diingatkan untuk 20 persen (anggaran pendidikan), sesuai konstitusi pasti kita juga akan jaga,” ujar Sri Mulyani.

    “Jadi, sesudah (laporan efisiensi) dari semua K/L kami kumpulkan, kita nanti akan memilah lagi. Supaya kemudian penggunaan dari efisiensi ini, maupun compliance atau kepatuhan terhadap konstitusi tetap akan kita jaga,” tutupnya.

  • Cerita Sukses Pelaku UMKM Binaan BRI, Hadirkan Batik Modern untuk Generasi Muda Lewat Ethnic Gendhis

    Cerita Sukses Pelaku UMKM Binaan BRI, Hadirkan Batik Modern untuk Generasi Muda Lewat Ethnic Gendhis

    Dari awalnya berfokus pada produksi kain batik, Erna kemudian memperluas usahanya ke bidang dekorasi rumah, menciptakan berbagai produk seperti sarung bantal, hiasan dinding, hingga sajadah dengan motif batik.

    “Untuk sarung bantal ini kita jual dengan Harga Rp180 ribu. Kalau kain wall decoration ini Rp250 ribu. Kain katun ukuran 2 meter diameter 115 cm mulai dari Rp425 ribu. Bahannya beda-beda jadi harganya juga beda,” ujarnya.

    Situasi pandemi memberikan pelajaran berharga bagi Erna. Ia tersadarkan bahwa pemasaran online sangat penting untuk perkembangan bisnis. Untuk mengembangkan produknya, Erna sering mencari inspirasi melalui internet dan memantau tren mode, sambil tetap mempertahankan penggunaan warna-warna yang menarik perhatian.

    Dari bisnis kain batik dan produk turunannya, Erna mengungkapkan bahwa ia mampu meraih omzet yang cukup signifikan, dengan pendapatan bulanan yang bisa mencapai puluhan juta.

    Selama membangun usaha, Erna juga menjalin kerja sama dengan UMKM lain, seperti dalam pembuatan box dan tas untuk kemasan kain batik, serta berkolaborasi dengan pembuat aksesoris, seperti kalung, yang memanfaatkan sisa-sisa kain.

    “Saya juga mengikuti konsep zero waste, meskipun belum sampai zero banget, tapi minimal sudah berusaha mengarah ke sana. Sisa-sisa kain dibuat jadi aksesoris yang lucu, kolaborasi dengan UMKM lain.

    Dukungan BRI untuk Perkembangan Ethnic Gendhis

    Sebagai UMKM yang dibina oleh Rumah BUMN yang dikelola BRI, Erna mengakui bahwa BRI telah memberikan berbagai dukungan penting bagi perkembangan bisnis Ethnic Gendhis.

  • Gree Buka Cabang di Makassar, Optimis Rajai Penjualan AC di Indonesia Timur

    Gree Buka Cabang di Makassar, Optimis Rajai Penjualan AC di Indonesia Timur

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gree membuka cabang di Makassar, Sabtu 15 Februari 2025. Itu cabang ke-16 di Indonesia, dan satu-satunya di kawasan Indonesia Timur.

    “Ini salah satu cabang yang lengkap di antara semua cabang di Indonesia,” kata CEO Gree, Ethan Wu kepada jurnalis saat ditemui usai prosesi pemotongan pita pagi tadi.

    Ia mengungkapkan produk asal Tiongkok itu sebenarnya telah masuk di Indonesia 10 tahun lebih. Di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), produk itu sudah merajai penjualan untuk penyejuk ruangan atau Air Conditioner (AC).

    Dengan dibukanya cabang di Makassar, ia berharap bisa merajai penjualan di kawasan Indonesia Timur. Ia menargetkannya hingga tiga tahun ke depan.

    “Harapannya, kita dua atau tiga tahun di nomor satu. Kota ingin menjadi penguasa pasar,” terangnya.

    Branch Manager Gree Makassar, Ir Guril, menyanggupinya. Ia optimis target itu bisa tercapai.

    Apalagi, kata dia, mitra Gree Cabang Makassar buka hanya di Makassar saja. Tapi benar-benar di Indonesia Timur.

    Mulai dari, Sulawesi Selatan, Palu, Kendari, Manado, Ambon, Maluku, Maluku Utara, Papua, Jayapura, sampai Merauke.

    “Mitra kita di Sulawesi, Maluku, dan Papua kurang lebih 65 dealer,” kata Guril.

    Di cabang Makassar, ia mengatakan tidak sekadar showroom saja. Ada demoroom, kantor, dan training center.

    Meski produk unggulannya AC, Gree juga memiliki produk lain. Seperti kipas angin, mesin cuci, hingga penanak nasi.
    (Arya/Fajar)

  • Bandingkan, Biaya Pembuatan Coretax Kemenkeu Rp1,2 Triliun, Deepseek Rp97 Miliar, ChatGPT OpenAI Rp1 Triliun, Apa yang Bikin Mahal?

    Bandingkan, Biaya Pembuatan Coretax Kemenkeu Rp1,2 Triliun, Deepseek Rp97 Miliar, ChatGPT OpenAI Rp1 Triliun, Apa yang Bikin Mahal?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembuatan aplikasi sistem perpajakan Kemenkeu, Coretax sudah menghabiskan anggaran Rp1,2 triliun. Namun, aplikasi ini masih terus mengalami error dan dikeluhkan para wajib pajak.

    Biaya pembuatan aplikasi yang sangat besar menuai sorotan warganet alias netizen di media sosial. Tidak sedikit yang membandingkannya dengan aplikasi lain yang lebih mengglobal.

    Beberapa netizen di media sosial X maupun Threads membandingkan biaya pembuatan Coretax mencapai Rp1,2 triliun dengan aplikasi lain.

    Salah satu aplikasi yang biaya pembuatannya dibandingkan dengan Coretax adalah Deepsek. Biaya pengembangan DeepSeek hanya 6 juta Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp97,8 miliar.

    DeepSeek merupakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI) berbasis chatbot yang dikembangkan perusahaan asal China.

    Keberhasilan DeepSeek sebagai teknologi AI baru yang menggemparkan dunia membuktikan China lebih mampu mengembangkan teknologi canggih yang melampaui pesaingnya.

    Biaya pengembangan Deepseek jauh lebih minimal dibanding pesaingnya ChatGPT yang dikembangkan OpenAI. Biaya pengembangan ChatGPT 10 kali lebih mahal dibanding DeepSeek, yakni sekitar Rp1 triliun.

    Sementara Kementerian Keuangan Republik Indonesia membangun aplikasi sistem perpajakan berbasis digital yang jauh lebih mahal dibanding ChatGPT, apalagi DeepSeek. Biaya pengembangan Coretax mencapai Rp1,2 triliun.

    Ironisnya, aplikasi sistem perpajakan yang diluncurkan pada 1 Januari 2025 ini terus memperlihatkan kelemahan sejak awal diluncurkan. Hingga saat ini, pengguna aplikasi Coretax terus mendapati sistem yang error.