Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Ekonomi

  • LKC Dompet Dhuafa Dorong Optimalisasi Pangan Lokal dan Peran Budaya untuk MPASI Bergizi

    LKC Dompet Dhuafa Dorong Optimalisasi Pangan Lokal dan Peran Budaya untuk MPASI Bergizi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa selenggarakan Seminar Budaya Sehat Nusantara secara hybrid dengan mengangkat judul “Optimalisasi Bahan Pangan Lokal, MPASI Bergizi, untuk Tumbuh Kembang Anak”. Acara ini diselenggarakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Sasana Budaya Rumah Kita Gedung Philanthropy, Jakarta Selatan.

    Giat hari ini diikuti oleh para narasumber mulai dari dr. Ika Nurillah Satriana, IBCLC sebagai Dokter Umum & Konsultan Laktasi Internasional, dr. Hani Purnamasari MsiMed, SpA, IBCLC selaku Dokter Spesialis Anak & Konsultan Laktasi Internasional, Meyta Winduka Alexandriana A.Md.Gz selaku Ahli Gizi LKC Dompet Dhuafa dan drg. Martina Tirta Sari selaku Kepala LKC Dompet Dhuafa.

    Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional masih berada di angka 19,8%. Yang memprihatinkan, kasus tertinggi justru ditemukan pada kelompok usia 24-35 bulan, yaitu fase dimana anak sepenuhnya bergantung pada Makanan Pendamping ASI (MPASI). Fakta ini mengonfirmasi bahwa kualitas MPASI memegang peran krusial dalam pencegahan stunting.

    Ismail Agus Said selaku Direktur Program Kesehatan Dompet Dhuafa berharap, giat ini dapat mendorong peran ibu dan makanan dalam menumbuhkan bayi yang sehat. Tata kelola MPASI yang baik dan benar dapat melahirkan anak-anak tumbuh sehat dan berkembang.

    Di sisi lain, Ahmad Juwaini selaku Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika mengatakan, “berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting nasional di Indonesia pada tahun 2025 adalah sekitar 19.8%, dengan target penurunan menjadi 18.8% pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun terdapat disparitas yang tinggi antar daerah, dengan beberapa provinsi masih mencatat angka di atas 30%. Beberapa provinsi diatas angka nasional seperti di Papua Barat, Sulawesi Barat dan NTT paling tinggi. Banyak bayi-bayi di Indonesia belum mendapatkan gizi yang baik”.

  • Selaras dengan Asta Cita, BRI Peduli Perkuat Infrastruktur Kesehatan Lewat Penyaluran Ratusan Unit Ambulans di Seluruh Indonesia

    Selaras dengan Asta Cita, BRI Peduli Perkuat Infrastruktur Kesehatan Lewat Penyaluran Ratusan Unit Ambulans di Seluruh Indonesia

    Penyaluran bantuan ini juga merupakan salah satu bentuk nyata komitmen BRI dalam memperkuat ketahanan sistem layanan kesehatan nasional. Ke depannya, BRI akan terus mengambil peran strategis dalam membangun akses layanan kesehatan yang inklusif serta memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Dhanny juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan dari BRI Peduli sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin ke-3, yakni Good Health and Well-being, serta mendukung Asta Cita Pemerintah dalam mewujudkan bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur RSU Aisyiyah Muntilan, Jawa Tengah dr. Dwi Ambarwati, MARS, selaku penerima manfaat bantuan ambulans dari BRI Peduli, menambahkan bahwa keberadaan ambulans dari BRI Peduli telah membantu tenaga kesehatan untuk segera melakukan tindakan penyelamatan pertama dan meningkatkan peluang keselamatan pasien dalam situasi kritis.

    Selain itu, keberadaan ambulans juga mendukung kinerja tenaga medis RSU Aisyiyah Muntilan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien darurat.

    “Terima kasih atas bantuan dari BRI Peduli bagi RSU Aisyiyah Muntilan. Bantuan ini sangat membantu kami dalam menambah sarana pelayanan, baik untuk rujukan internal maupun eksternal RS Aisyiyah Muntilan. Ini juga menjadi salah satu contoh kolaborasi nyata dalam upaya pemerataan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat,” imbuhnya.

  • Klaim Okupansi Terus Naik, PT KAI Optimis Pembangunan Rute Whoosh hingga Banyuwangi akan Terwujud

    Klaim Okupansi Terus Naik, PT KAI Optimis Pembangunan Rute Whoosh hingga Banyuwangi akan Terwujud

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian utang proyek KCIC.

    Adapun total investasi proyek KCIC mencapai sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun, dengan sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

    Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,21 miliar dolar AS (sekitar Rp19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai 6,05 miliar dolar AS (sekitar Rp99,82 triliun).

    Artinya, total pinjaman ke CBD adalah sekitar 2,72 miliar dolar AS (sekitar Rp44,92 triliun) belum ditambah dengan beban bunga yang diperkirakan mencapai 120-130 juta dolar AS per tahun atau setara hampir Rp2 triliun hanya untuk membayar bunga.

    Jika tingkat okupansi KCIC meningkat, margin keuntungannya tetap tipis karena biaya operasi dan pemeliharaan kereta cepat yang bersifat padat modal dan teknologi tinggi, sehingga tidak bisa ditekan secara signifikan.

    Hingga kini, pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI. Namun, pemerintah tetap mendorong agar Danantara mengambil peran utama dalam restrukturisasi pembayaran pinjaman tersebut.

    KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh sebesar 6,3 persen pada periode Januari hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Tidak Hanya Dolar, Rupiah Keok di Hadapan Ringgit Jadi Rp4 Ribu per Ringgit

    Tidak Hanya Dolar, Rupiah Keok di Hadapan Ringgit Jadi Rp4 Ribu per Ringgit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah makin terpuruk. Tidak hanya melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kini rupiah juga “keok” di hadapan Ringgit Malaysia. Per Selasa (11/11/2025), nilai tukar 1 ringgit menembus Rp4.011.

    Angka itu menjadi yang terlemah sepanjang sejarah kurs antara rupiah dan ringgit. Sebagai perbandingan, awal tahun ini posisi ringgit masih di kisaran Rp3.400–Rp3.500 per ringgit.

    Artinya, rupiah sudah melemah lebih dari 15 persen hanya dalam beberapa bulan.
    Kenaikan nilai ringgit tidak lepas dari penguatan ekonomi Malaysia yang lebih stabil dan terkendalinya inflasi di negara tersebut.

    Selain itu, ekspor Malaysia yang meningkat membuat arus devisa mereka lebih kuat.

    Sementara di dalam negeri, rupiah juga tertekan terhadap dolar AS. Berdasarkan catatan Antara pada Rabu pagi (12/11/2025), rupiah dibuka di level Rp16.716 per dolar AS, turun sekitar 0,13 persen dibanding hari sebelumnya.

    Melemahnya rupiah ini menjadi tanda tekanan ganda terhadap mata uang nasional. Dolar terus menguat di tengah kebijakan moneter ketat The Fed, sementara ringgit menguat berkat prospek ekonomi yang lebih baik di kawasan Asia Tenggara.

    Ekonom menilai, tekanan terhadap rupiah disebabkan oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari luar negeri, ketidakpastian global dan tingginya imbal hasil obligasi AS membuat investor menarik dana dari pasar berkembang, termasuk Indonesia.

    Sementara dari dalam negeri, faktor defisit transaksi berjalan dan ketergantungan pada impor bahan baku masih menjadi beban. Kondisi ini membuat rupiah sulit menahan tekanan saat investor global memilih aset yang dianggap lebih aman.

  • AgenBRILink Dorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Simpul Keuangan Penggerak Ekonomi Desa

    AgenBRILink Dorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Jadi Simpul Keuangan Penggerak Ekonomi Desa

    Lebih lanjut, guna mendukung ekosistem KDMP, BRI pun mengoptimalkan jaringan AgenBRILink yang telah menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia, Melalui jaringan ini, koperasi dapat melayani berbagai transaksi keuangan, seperti setor dan tarik tunai, top-up, pembayaran tagihan, hingga cicilan. Keberadaan AgenBRILink membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah dijangkau dan inklusif.

    Sebagaimana diketahui, hingga September 2025, BRI yang memiliki sekitar 1,2 juta AgenBRILink di seluruh Indonesia mampu menjangkau 66.648 desa, atau setara dengan 80% dari total desa di Tanah Air. Pada periode yang sama, AgenBRILink juga telah memfasilitasi 826 juta transaksi finansial dengan total volume mencapai Rp1.294 triliun, yang semakin mempertegas perannya sebagai penggerak aktivitas keuangan masyarakat di level grassroot.

    Tak hanya melayani kebutuhan transaksi harian, AgenBRILink juga menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan layanan simpanan dan pembiayaan BRI. Melalui layanan referral, para agen dapat membantu calon nasabah dalam proses pembukaan rekening baru (seperti Tabungan BSA) hingga pengajuan pinjaman usaha.

    Jaringan yang luas ini akhirnya menjadi tulang punggung distribusi layanan keuangan BRI hingga ke pelosok negeri. Kini, AgenBRILink telah berkembang menjadi simpul social commerce yang melayani transaksi keuangan serta mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa secara berkelanjutan.

  • Kecemasan Menjelang Tutup Buku, Saat Anggaran Dikejar Kalender

    Kecemasan Menjelang Tutup Buku, Saat Anggaran Dikejar Kalender

    Oleh: Andi Marlina Masdjidi
    (Analis Anggaran Ahli Pertama – Politeknik STIA LAN Makassar)

    Desember selalu membawa kepanikan yang sama – anggaran dikejar, tanda tangan berlomba, dan rapat mendadak berderet tanpa jeda. Di layar komputer, grafik realisasi seolah enggan berubah “hijau”. Kecemasan kolektif tak terhindarkan, kalender di dinding menjelma menjadi alarm yang mengingatkan bahwa sisa hari kian menipis, sementara dana publik masih teronggok beku.

    Di tengah situasi itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat telah membuka blokir anggaran sebesar Rp168,5 triliun hingga September 2025, dari total anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir Rp256,1 triliun. Pembukaan blokir dilakukan setelah evaluasi program dan kebutuhan lembaga, dengan tujuan mendukung program prioritas pemerintah (Detik Finance, 2025).

    Namun, realisasi belanja masih tertinggal dari target. Hingga 30 September 2025, belanja K/L baru mencapai Rp800,9 triliun, atau 62,8 persen dari outlook laporan semester (Lapsem) 2025 (APBN Kita Triwulan III, Kemenkeu). Pemerintah pun bersiap mempercepat pelaksanaan belanja negara di triwulan terakhir untuk mengejar target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyebut sekitar 38 persen belanja negara biasanya dikebut pada periode Oktober hingga Desember (Kontan.co.id). Setiap Desember, negara seolah berlari mengejar dirinya sendiri.

    Di tengah tekanan untuk menghabiskan sepertiga anggaran dalam tiga bulan, seberapa jauh kualitas dan akuntabilitas belanja negara benar-benar terjamin, ataukah ini hanya sekadar ritual “cuci gudang” demi laporan realisasi yang terlihat “hijau”?

  • 5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    5 Tahun Tak Beroperasi Optimal, DPRD Sulsel Sampaikan Keluhan Pertashop ke Pusat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan aspirasi para pelaku usaha Pertashop dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/11).

    Rombongan DPRD Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, didampingi Ketua Komisi D, Kadir Halid, serta sejumlah anggota Komisi D lainnya.

    Turut hadir perwakilan DPW SPRINDO Migas Sulawesi dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kerjasama dan Aspirasi DPRD Sulsel, Andi Padauleng. RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.

    Dalam pertemuan tersebut, DPRD Sulsel menyampaikan keluhan para pelaku Pertashop di daerah yang selama hampir lima tahun terakhir kesulitan beroperasi secara optimal.

    “Kami mengapresiasi langkah Komisi VI DPR RI yang menindaklanjuti aspirasi kami terkait Pertashop di Sulsel yang sudah hampir lima tahun tidak berjalan. Dalam waktu dekat, Komisi VI akan memanggil pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mencari solusi agar pelaku Pertashop di Sulsel bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat, khususnya pengguna BBM Pertalite,” ujar Sufriadi Arif.

    Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyebut hasil pertemuan tersebut merupakan langkah positif bagi keberlangsungan usaha Pertashop di daerah.

    “Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh pimpinan Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan nasib pelaku Pertashop agar bisa kembali berjualan Pertalite. Ke depan akan ada RDP lanjutan bersama Pertamina dan BPH Migas. Ini tentu hasil perjuangan yang baik dari teman-teman di Komisi D DPRD Sulsel,” kata Kadir Halid.

  • BRI Berdayakan 4.909 Desa BRILiaN, Wujudkan Semangat Asta Cita Untuk Pemerataan Ekonomi

    BRI Berdayakan 4.909 Desa BRILiaN, Wujudkan Semangat Asta Cita Untuk Pemerataan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas perannya dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif melalui pemberdayaan desa. Hingga akhir September 2025, program Desa BRILiaN yang diinisiasi BRI telah menjangkau 4.909 desa di seluruh Indonesia, mencerminkan komitmen berkelanjutan BRI dalam memperkuat peran desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari pendekatan yang konsisten, partisipatif, dan berbasis potensi lokal guna menghadirkan solusi pemberdayaan yang berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi desa.

    “Desa BRILiaN merupakan salah satu bukti nyata BRI dalam membangun ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Fokus BRI tidak hanya pada perluasan jangkauan program, tetapi pada penguatan kapasitas komunitas desa untuk menghasilkan nilai ekonomi yang tumbuh dari potensi lokal. Capaian ini juga merupakan bentuk dukungan BRI terhadap program prioritas pemerintah untuk memperkuat peran desa sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Hery.

    Program Desa BRILiaN dirancang untuk mendorong desa-desa di Indonesia agar semakin mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya dengan dukungan ekosistem keuangan digital BRI.

    Pendekatan ini dibangun melalui pengembangan empat aspek utama, yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), digitalisasi, sustainability dan innovation. Inisiatif ini sejalan dengan upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita ke-6 mengenai membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

  • Bawa Efek Positif, Pembiayaan KUR BRI Terbukti Dorong Kenaikan Omzet UMKM hingga Double Digit

    Bawa Efek Positif, Pembiayaan KUR BRI Terbukti Dorong Kenaikan Omzet UMKM hingga Double Digit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, melalui riset yang dilakukan oleh BRI Research Institute bertajuk “Survei Efektivitas KUR dan Beban Biaya UMKM” mencatat bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga ke level double digit.

    Hasil riset terhadap 2.928 responden penerima pinjaman BRI menunjukkan bahwa mayoritas atau 66,2% debitur mengalami peningkatan omzet usaha setelah memperoleh pembiayaan. Dari kelompok tersebut, 45,9% responden melaporkan kenaikan omzet di kisaran 5%–15%.

    Hasil survei ini juga mengindikasikan bahwa aktivitas usaha pelaku UMKM terus menunjukkan tren perbaikan seiring meningkatnya akses terhadap pembiayaan produktif.

    Dilihat berdasarkan jenis pinjaman, porsi terbesar peningkatan omzet usaha terjadi pada debitur segmen Komersial Kecil dan KUR Kecil. Secara umum, lebih banyak debitur KUR (69,7%) yang menyatakan omzet usahanya meningkat setelah menerima pinjaman dibandingkan dengan debitur kredit komersial (59,1%).

    Selain itu, hasil riset juga menunjukkan bahwa dampak positif pembiayaan tidak hanya terjadi pada pinjaman berjalan, tetapi juga pada pinjaman sebelumnya. Sebanyak 65,3% debitur melaporkan peningkatan omzet setelah menerima pinjaman pertama, dan 64,1% responden menyatakan hal serupa pada pinjaman kedua.

    Konsistensi peningkatan omzet pada setiap periode pembiayaan memperlihatkan bahwa program KUR masih efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha dan memperkuat sektor produktif rakyat.

  • Ekonomi Indonesia Turun, Apa Penyebabnya?

    Ekonomi Indonesia Turun, Apa Penyebabnya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sorotan tajam diberikan oleh Said Didu terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di triwulan III 2025 ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu menyebut ada penurunan di pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Ia menyebut angka dari 5,12 persen harus lumayan turun angka ke 5,04 persen.

    Ini juga disebut ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi di Indonesia yang juga mengalami penurunan.

    “Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 turun dari 5,12 % ke 5,04 % dan pertumbuhan konsumsi juga turun,” tulisnya dikutip Senin (10/11/2025).

    Mantan sekertaris BUMN itu pun menyebut untuk pertumbuhan ekonomi ini bakalan sulit untuk kembali dinaikkan.

    “Pertumbuhan ekonomi sulit dinaikkan,” ungkapnya.

    Ia menyebut beberapa faktor yang membuat ini sulit seperti Judi Online, korupsi dan penyelundupan obat-obat terlarang.

    “Selama kebocoran di Judi Online, korupsi, narkoba, dan penyelundupan tidak bisa dihentikan,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)