Xcloud.id

Category: Era.id

  • Pakar Hukum Pidana UII Dukung Tom Lembong: Penahanan Tidak Sah, Kabulkan Gugatan Praperadilan!

    Pakar Hukum Pidana UII Dukung Tom Lembong: Penahanan Tidak Sah, Kabulkan Gugatan Praperadilan!

    ERA.id – Center for Leadership and Law Development Studies (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta melakukan sidang eksaminasi atas putusan praperadilan Tom Lembong, di Yogyakarta, Sabtu (14/12/2024). Penyidikan dan penahanan terhadap mantan menteri perdagangan itu dinilai tidak sah.

    Tim Eksaminasi CLDS FH UII terdiri dari para ahli hukum pidana seperti Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., MH. Prof. Hanafi Amrani, SH., MH., LLM., PhD., Dr. Muhammad Arif Setiawan, SH., MH. dan Wahyu Priyanka Nata Permana, SH., MH. 

    Anggota tim eksaminasi CLDS FH UII, Muhammad Arif Setiawan, mengatakan sesuai dengan hasil eksaminasi tersebut di atas, seharusnya Hakim Praperadilan memutuskan 

    mengabulkan permohonan praperadilan Tom. Tim ini menyatakan secara hukum bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI adalah tidak sah dan melawan hukum.

    “Penahanan yang dilakukan oleh termohon (Kejakgung) adalah tidak sah, karena tidak terpenuhinya alasan subyektif yang didasarkan pada pertimbangan obyektif yaitu adanya keharusan disertai dengan bukti dari adanya kekhawatiran penyidik,” ujarnya.

    Tom telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat Menteri Perdagangan. Saat mengajukan gugatan praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolaknya praperadilan. Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan Kejagung sudah sesuai prosedur.

    “Menurut eksaminator sangat tidak tepat pertimbangan hukum hakim Praperadilan yang menyatakan bahwa tidak diberikannya kesempatan menunjuk Penasihat Hukum pada saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka tidaklah merupakan alasan untuk menyatakan suatu penetapan Tersangka menjadi tidak sah,” papar Arif.

    Menurut tim eksaminator pula, hakim praperadilan telah salah dalam membuat pertimbangan hukum bahwa “Penetapan pemohon sebagai tersangka tipikor dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh termohon adalah sah”.

    Penetapan tersangka Tom tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa kepastian hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 400 miliar yang didasarkan hasil audit dari lembaga audit yang berwenang. “Hakim praperadilan telah membuat pertimbangan hukum yang keliru,” kata Arif.

    Hal itu merujuk pernyataan hakim bahwa dalam penghitungan kerugian negara tidak diharuskan adanya bentuk formal terlebih dahulu berupa penghitungan kerugian negara yang final/pasti oleh lembaga tertentu” juga “penentuan besarnya kerugian negara dapat juga diketahui diujung pemeriksaan”.

    Para pakar hukum UII  juga mempersoalkan penetapan tersangka berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Keputusan Menperindag Nomor 527/Mpp/kep/9/2004, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Menperindag No.117 tahun 2015.

    “Secara kasat mata, sangat jelas atau sangat terang benderang bahwa kedua undang-undang dan kedua peraturan Menteri yang menjadi rujukan ketika menentukan adanya perbuatan melawan hukum bukanlah perbuatan pidana korupsi, dan sejalan dengan asas legalitas maka tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum pidana,” paparnya.

    Dari sejumlah pertimbangan tersebut, tim eksaminator UII menyatakan penyidikan dan penahanan terhadap Tom tidak sah. “Hakim praperadilan seharusnya juga mengabulkan permohonan praperadilan Tom Lembong,” pungkasnya.

  • Kemenag Gelar Tes CAT dan Wawancara Seleksi Petugas Haji Pusat Digelar 17 Desember 2024

    Kemenag Gelar Tes CAT dan Wawancara Seleksi Petugas Haji Pusat Digelar 17 Desember 2024

    ERA.id – Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1446 H/2025 M menyelesaikan tahap verifikasi administrasi. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi CAT (Computer Asisted Test) dan wawancara. 

    Pendaftaran seleksi PPIH 1446 H/2025 M dibuka secara online pada 29 November hingga 6 Desember 2024. Hingga penutupan, lebih 6.000 peserta yang mendaftar. Mereka terdistribusi pada delapan formasi layanan, yaitu: 1) Layanan Akomodasi; 2) Layanan Konsumsi; 3) Layanan Transportasi; 4) Layanan Bimbingan Ibadah; 5) Layanan Pelindungan Jemaah; 6) Layanan PKPPJH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji); 7) Layanan Jemaah Haji Lansia dan Disabilitas; dan 8) Layanan MCH (Media Center Haji).

    “Proses verifikasi dokumen pendaftaran sudah hampir selesai. Pengumuman hasil verifikasi dapat langsung dicek oleh peserta melalui akun masing-masing,” sebut Direktur Bina Haji pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Arsad, panggilan akrabnya, peserta yang lolos verifikasi berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya, CAT dan Wawancara. “Tes CAT dan Wawancara akan digelar pada 17 Desember 2024 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta,” sebut Arsad.

    Pelaksanaan CAT, kata Arsad, akan berlangsung mulai pukul 07.30 WIB. Ada 100 soal yang harus dijawab dalam waktu 90 menit. Peserta diharapkan sudah tiba di lokasi paling lambat jam 07.00 WIB untuk proses registrasi dan uji coba.

    “CAT menggunakan handphone masing-masing peserta. Pastikan perangkat HP peserta dapat digunakan untuk CAT, baik secara sistem maupun ketersediaan data internet,” ujar Arsad.

    “Pakaian peserta, atasan putih dan bawahan hitam,” sambungnya.

    Setalah CAT, peserta akan mengikuti tes wawancara sesuai bidang formasi layanan yang dipilih. Panitia telah menentukan kelas wawancara peserta di asrama haji Pondok Gede, sesuai bidang layanan.

    “Proses wawancara dilakukan secara bergantian sesuai daftar nama peserta. Ini rencananya dimulai pada jam 10.30 WIB samai selesai,” ucap Arsad.

    “Hasil seleksi akan diumumkan secara online melalui akun pendaftaran masing-masing,’ tandasnya.

    Untuk menghindari kepadatan dan kemacetan, peserta diimbau menggunakan transportasi umum untuk datang ke asrama haji Pondok Gede. Sebab, jumlah peserta sangat banyak.

    “Kami imbau hindari menggunakan kendaraan pribadi agar tidak terjadi kemacetan,” tegasnya.

  • MUI Ingatkan Pendakwah Punya Adab dan Tata Krama: Tolong Mulai Belajar!

    MUI Ingatkan Pendakwah Punya Adab dan Tata Krama: Tolong Mulai Belajar!

    ERA.id – Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ahmad Zubaidi mengatakan bahwa pendakwah atau dai harus lebih menjaga lisan saat berdakwah pada era digital saat ini.

    K.H. Ahmad Zubaidi mengingatkan bahaya yang akan terjadi apabila para ulama atau tokoh agama tidak memberikan contoh yang baik dan tidak berhati-hati dalam berdakwah. Menurutnya, hal itu bisa mengurangi esensi nilai keislaman yang disampaikan, serta dapat mendegradasi kredibilitas pendakwah itu sendiri.

    “Konteksnya supaya dakwah itu bisa terus berjalan dengan baik. Selain itu, agar para dai di Indonesia tetap diapresiasi oleh masyarakat,” kata Kiai Haji Zubaid, dikutip Antara, Jumat (13/12/2024)

    Menurut ulama yang juga akademikus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, dakwah harus mengedepankan bahasa yang baik, sopan, dan mendidik dengan tujuan memberikan contoh yang baik kepada umat.

    Selain itu, dia juga menegaskan bahwa etika, adab, atau tata krama adalah pendidikan dasar yang harus dimiliki para dai di samping pendidikan ilmu. Kalau hanya mengedepankan ilmu tanpa adab, lanjut dia, bisa jadi akan menimbulkan sikap sombong dan angkuh dalam berdakwah.

    Oleh karena itu, dia mengimbau para dai harus berhati-hati dalam memilih kata atau bahasa agar tidak melukai pendengar dari dakwahnya. Dalam berdakwah, seharusnya justru memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang dengan nilai-nilai Islam yang luhur.

    “Kalau sudah punya tata krama, adab, etika, dan akhlak, insya Allah ilmunya nanti juga akan bisa bermanfaat lagi dan ilmunya lebih tinggi dengan berkarakter yang baik,” ujarnya.

    Apabila tidak menjaga lisan dengan baik, dia mengkhawatirkan terbuka kemungkinan hal itu akan dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk saling mengadu domba umat Islam maupun organisasi dengan tujuan menciptakan konflik.

    K.H. Zubaidi memandang penting berlatih public speaking, retorika, atau sisi humor guna membumbui dakwah agar tidak kaku. Namun, tidak boleh sampai terjebak dengan pemilihan kata yang justru bisa melukai orang lain.

    “Tolong juga mulai mempelajari mulai berlatih untuk ceramah dengan gaya-gaya yang di dalamnya ada humor yang baik sehingga nanti makin lama akan mumpuni ilmunya,” pungkasnya.

  • Banyak Polisi Berulah, Muncul Desakan untuk Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit

    Banyak Polisi Berulah, Muncul Desakan untuk Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit

    ERA.id – Maraknya kasus yang melibatkan aparat kepolisian memunculkan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. Desakan itu datang dari kelompok pemuda yang tergabung dalam Gerbong Nusantara.

    “kami hari ini, mendorong, mendesak, pada presiden Prabowo Subianto, agar dalam waktu dan tempo secepat-cepatnya, untuk segera, mengganti Listyo SIgit, sebagai kepala polisi Republik Indonesia, agar membalikkan, marwah polisi hari ini, yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman, kepada masyarakat Indonesia,” ujar Inisiator Gerbong Nusantara Irwan dalam konferensi persnya di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Dia mengatakan, saat ini Polri sudah tak lagi berpihak ke masyarakat dengan banyaknya anggota berbuat tercela.

    “Hari-hari ini saya gelisah terkait oknum-oknum polisi yang sudah tidak berpihak lagi kepada masyarakat sipil. Hari ini mungkin kalau kita bisa bilang ada kalimat yang kosong belaka. Salah satunya adalah reformasi polri. Dua dekade lebih, reformasi polri selalu muncul ketika ada oknum polisi yang melakukan tindakan tercela,” kata Irwan.

    “Jadi reformasi polri hari ini seolah-olah hanya menjadi obat penenang saja, padahal penyakitnya benar-benar tidak sembuh begitu,” sambungnya.

    Ia mengatakan, banyak peristiwa yang dilakukan oleh oknum kepolisian hari-hari ini, dari mulai kasus Ferdy Sambo hingga terakhir soal anggota Polri di Semarang menembak hingga tewas seorang pelajar.

    “Bahkan ketika kasus polisi tembak pelajar di Semarang, nah ini yang menjadi masalahnya, ini ada kebohongan yang dibuat oleh polisi tersebut. Ketika Polrestabes Semarang melakukan press conference bahwasannya menunjukkan alat bukti senjata tajam yang digunakan oleh korban, ketika terjadinya tawuran, ternyata barang bukti itu fiktif, bohong begitu,” ujarnya.

    Kemudian ia membeberkan catatan KontraS yang menyampaikan, ada 69 peristiwa kebelakang, polisi terlibat dalam kasus baik itu terkait pengedaran, pekonsumsian, menyimpan, dan pemakaian narkoba. Menurutnya, adanya peristiwa tersebut harus menjadi catatan.

    Ia mengatakan, jika adanya kegagalan anggota kepolisian hari ini akibat ulah pucuk pimpinannya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Selama ini, kata dia, kebijakan Listyo sebagai Kapolri selalu terlindungi oleh Joko Widodo atau Jokowi.

    “Nah ini kan menjadi catatan dan poin-poin penting yang seharusnya lembaga negara, institusi polri ini, mengayomi masyarakat, ini malah mengintimidasi masyarakat,” katanya.

    “Hari ini, kita perlu pertanyakan, ketika ada yang bilang, itu oknum polisi. Sekarang kita bertanya, berapa jumlah oknum polisi? Ketika bilang, satu orang, oke itu masih masuk oknum. Dua orang masuk oknum. Ketika hari ini terjadi 60 orang, 30 orang polisi, apa itu masuk oknum? Itu yang menjadi keresahan-keresahan kita hari ini,” ujar Irwan.

  • KPK Bongkar Modus Korupsi Pj Walkot Pekanbaru, Apa Itu?

    KPK Bongkar Modus Korupsi Pj Walkot Pekanbaru, Apa Itu?

    ERA.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus kasus dugaan korupsi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

    Modus yang digunakan oleh Risnandar Mahiwa dalam kasus tindak pidana korupsi adalah menagih pembayaran utang dari pejabat dan kas Pemerintah Kota Pekanbaru.

    “Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024). 

    Penyidik KPK juga menemukan bahwa pejabat dan kas Pemerintah Kota Pekanbaru tidak berutang ke Risnandar.

    “Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang terkait pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2024,” ujarnya. 

    Tim penyidik KPK juga menemukan bahwa pada November 2024, terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran makan minum dari APBDP 2024. Dari penambahan ini diduga Pj Wali Kota menerima jatah uang sebesar Rp2,5 miliar. 

    Penyidik KPK pada Rabu, 4 Desember 2024 menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau. 

    Selain itu penyidik KPK juga turut menetapkan status tersangka Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN) dan Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK). 

    Ketiganya diketahui terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik komisi antirasuah di Pekanbaru pada Senin (2/12) malam. 

    Dalam OTT tersebut penyidik KPK juga menyita uang tunai Rp6,8 miliar sebagai barang bukti. Uang tersebut diamankan dari beberapa lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau. 

    Pertama uang sebesar Rp1 miliar disita KPK dalam penangkapan teradap Plt Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK) di wilayah Pekanbaru.

    Selanjutnya Rp1,39 miliar disita dalam penangkapan Risnandar di Rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru. Kemudian Rp2 miliar disita penyidik KPK dari rumah pribadi Risnandar di Jakarta. 

    Kemudian uang Rp830 juta disita penyidik KPK dalam penangkapan Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasiotion di rumahnya di Pekanbaru. 

    Indra mengakui bahwa dirinya memegang uang sebesar Rp1 miliar, namun sebanyak Rp170 juta telah disebar ke beberapa pihak. 

    Penyidik KPK selanjutnya menangkap ajudan Risnandar, Nugroho Adi Triputranto, serta menyita Rp375,4 juta dari rekening Nugroho. 

    Selanjutnya sebanyak Rp1 miliar disita dari kakak Novin, Fachrul Chacha dan Rp100 juta disita dari didapatkan di rumah dinas Pj Wali Kota. Sedangkan dari penggeledahan di salah satu kediaman di Ragunan, Jakarta Selatan, tim penyidik KPK menyita uang sebesar Rp200 juta.

    Terbaru, KPK pada Jumat (13/12) mengumumkan telah menyita uang sekitar Rp1,5 miliar rupiah dan 60 perhiasan dalam penggeledahan di 21 lokasi. Sebanyak 12 lokasi merupakan rumah pribadi di Pekanbaru, tiga rumah di Jakarta Selatan dan Depok, serta enam kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

    Rincian barang bukti yang disita berupa dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik, 60 unit barang berupa perhiasan, sepatu, dan tas, dan uang senilai Rp1,5 miliar dan 1.021 dolar AS. 

    Penyidik KPK selanjutnya akan memanggil saksi-saksi untuk dikonfirmasi soal berbagai barang bukti yang ditemukan penyidik. 

    Tessa juga mengimbau kepada para pihak yang dipanggil penyidik untuk bersikap kooperatif dengan hadir dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya soal pengetahuannya terkait perkara yang sedang ditangani oleh komisi antirasuah.

  • Sandiaga Uno hingga Gus Ipul Berpotensi Jadi Ketum PPP

    Sandiaga Uno hingga Gus Ipul Berpotensi Jadi Ketum PPP

    ERA.id – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum. Empat calon itu merupakan dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.

    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy sapaan Romahurmuziy, dikutip Antara, Sabtu (13/12/2024).

    Romy menuturkan dari internal partai PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dari komunikasi di sejumlah grup WhatsApp, kedua nama itu yaitu Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah.

    Kemudian lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.

    Bahkan kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.

    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp grup yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa saat ini tidak perlu menutup diri dari pihak luar, yang terpenting para tokoh ini dapat memajukan dan mengangkat kembali PPP ketika pemilu nanti.

    “Kalau masalah AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) bisa diubah,” katanya.

    Sebelumnya, Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk taubatan nasuhah bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI.

    Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.

  • Usai Dinyatakan Menang, Pramono Akan Akomodir Program Paslon Pesaing, Apa Saja?

    Usai Dinyatakan Menang, Pramono Akan Akomodir Program Paslon Pesaing, Apa Saja?

    ERA.id – Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku akan mengakomodir sejumlah program yang dicanangkan oleh pasangan calon (paslon) yang menjadi pesaingnya saat berkompetisi di Pilkada Jakarta.

    “Tentunya ada beberapa program yang baik dari paslon nomor 01 maupun nomor 02 yang akan kami tindak lanjuti karena secara prinsip tidak berbeda dengan apa yang ada di kami,” kata Pram, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Pramono menyebutkan salah satu contoh program mengenai sarapan pagi gratis yang sama dengan pasangan nomor urut 01 maupun 02, internet gratis dan sebagainya menjadi salah satu yang akan dia akomodir.

    Namun saat ini, Pramono bersama Rano Karno akan fokus membangun Jakarta untuk masyarakat, terlebih sudah ada ucapan selamat secara langsung dari pasangan 01 dan 02.

    “Juga paslon nomor 01 maupun 02 sudah menyampaikan ucapan selamat. Sehingga dengan demikian kita sekarang betul-betul berkonsentrasi untuk membangun Jakarta,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Si Doel meraih suara terbanyak dalam Pilkada Jakarta 2024 yakni 2.183.239 suara.

    Pram-Doel dinyatakan mendapatkan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara, sementara paslon lainnya yakni nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendapatkan 1.718.160 suara. Di posisi ketiga paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

  • PKB Usulkan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional, Cak Imin: Semoga Tak Lama Lagi Terwujud

    PKB Usulkan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional, Cak Imin: Semoga Tak Lama Lagi Terwujud

    ERA.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk menjadi pahlawan nasional.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Gus Dur telah memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, serta persatuan Indonesia dan sekarang masyarakat Indonesia menikmati berbagai keadaan tersebut yang merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan Gus Dur untuk bangsa Indonesia.

    “Maka saatnya di tempat ini pula, saya dengan berani dan kami semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud bagi bangsa kita,” ucap Cak Imin, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, kata dia, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi dan semangat guna meneruskan dan membawa cita-cita Gus Dur, yaitu perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Cak Imin bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB mengaku ingin terus melanjutkan semangat Gus Dur dan terus memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, agar terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Selain itu, Cak Imin menuturkan PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional dalam memimpin pemerintahan.

    “Justru Gus Dur telah berhasil membawa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat sesuai dengan konstitusi kita,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana mengungkapkan Fraksi PKB MPR telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

    Dengan mengembalikan nama baik Gus Dur, sambung dia, maka PKB akan terus memperjuangkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

    “Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional,” kata Rusdi yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu.

  • Transaksi Kripto Tembus Rp475 Trilun, OJK: Faktor Trump

    Transaksi Kripto Tembus Rp475 Trilun, OJK: Faktor Trump

    ERA.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai transaksi kripto hingga Oktober 2024 mencapai Rp475,13 triliun, melonjak 352,89 persen secara tahunan (yoy).

    Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, terdapat tren peningkatan dari sisi investor. Hingga Oktober 2024, total investor kripto di Indonesia mencapai 21,63 juta, naik dari 21,27 juta pada September 2024.

    “Pada periode yang sama (bulan Oktober 2024), nilai transaksi aset kripto tercatat meningkat 43,87 persen menjadi sebesar Rp48,44 triliun,” kata Hasan saat konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Lonjakan signifikan transaksi aset kripto sepanjang 2024 ini tidak lepas dari faktor dinamika global, khususnya kemenangan Donald Trump sebagai presiden terpilih AS.

    Hasan menilai, hasil Pilpres AS mendorong sentimen bullish di kalangan investor kripto. Kemenangan Trump memengaruhi pasar kripto karena ia dipandang lebih mendukung pengembangan mata uang digital dibandingkan kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

    Sentimen positif tersebut berkontribusi pada lonjakan transaksi kripto di Indonesia, dengan nilai transaksi pada Oktober 2024 saja mencapai Rp48,44 triliun, meningkat 43,87 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp33,67 triliun.

    Hasan juga menjelaskan bahwa kondisi pasar yang bullish menggambarkan aktivitas jual beli yang sangat aktif, mencerminkan optimisme investor terhadap masa depan aset digital tersebut.

    Adapun khusus untuk aset kripto Bitcoin (BTC) dinilai memiliki peluang besar untuk mencapai level baru seiring data Consumer Price Index (CPI) Amerika Serikat yang mencatat level indeks sebesar 315,493 untuk November 2024, meningkat 2,7 persen dari sebelumnya 2,6 persen pada Oktober.

    CEO Indodax Oscar Darmawan menyatakan, data CPI yang sesuai ekspektasi telah memberikan angin segar bagi pasar, tidak terkecuali aset kripto.

    “Jika data ekonomi terus mendukung dan kebijakan moneter global tetap kondusif, Bitcoin bisa mencetak rekor tertinggi baru,” ujarnya.

    Selain itu, lanjutnya, optimisme terhadap kebijakan suku bunga yang lebih longgar dari Federal Reserve dapat menjadi katalis positif bagi pergerakan Bitcoin dan aset kripto lainnya ke depan.

  • Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    Diminta Taubat Nasuhah, Mardiono: Setiap Hari Saya Sholat Taubat

    ERA.id – Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkapkan bahwa hampir setiap hari menjalankan salat taubat karena memang setiap hari pasti akan ada kesalahan.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Mardiono menanggapi ucapan dari Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. Dalam pernyataan itu, Romy sapaan akrabnya, menyerukan taubat nasuhah.

    “Saya selalu melaksanakan sholat taubat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama,” kata Mardiono, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Menurut dia, semua manusia pasti setiap hari menambah dosa tak terkecuali dirinya dengan para pengurus harian DPP PPP yang saat ini sedang menjabat. Ia melanjutkan bahwa semua orang berhak menjalankan taubat begitu pula ia yang sedang dipercaya sebagai Plt Ketua Umum PPP.

    “Setiap hari itu pasti kita akan memperbaharui dosa. Karena entah salah ucapan, salah tindakan, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu, Allah memberikan ruang untuk bertaubat,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa seruan untuk “taubatan nasuhah” bukan ditujukan pada personal, tetapi kepada semua pengurus DPP PPP untuk meminta maaf secara kesatria karena tidak berhasil membawa parpol itu masuk ke Senayan.

    “Ketika saya menyampaikan seruan untuk ‘taubatan nasuhah’ itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti, PPP tidak masuk ke Senayan,” kata Romy sapaan Romahurmuziy.

    Menurut dia, para pengurus DPP harus meminta maaf secara terbuka kepada kader dan simpatisan partai di seluruh Indonesia, karena telah gagal membawa partai berlambang Ka’bah masuk ke DPR RI. Untuk itu, kata Romy, DPP juga harus bisa menyiapkan kader dan membuka diri untuk hadirnya calon pemimpin baru di tubuh PPP.