Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Revisi pemilu perlu pertimbangkan target nasional

    Revisi pemilu perlu pertimbangkan target nasional

    Tangkapan layar – Wamendagri Bima Arya saat mengikuti diskusi secara daring yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

    Wamendagri: Revisi pemilu perlu pertimbangkan target nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai bahwa revisi sistem pemilihan umum (pemilu) perlu mempertimbangkan terhadap kepentingan nasional dan konteks kondisi global.

    Dia menjelaskan bahwa di masa pasca-reformasi, semangat bangsa Indonesia adalah euforia dalam membuka keran demokratisasi. Namun, kata dia, kondisi saat ini dimensinya berbeda karena bangsa tengah menargetkan untuk Indonesia Emas tahun 2045.

    “Jadi kita harus mengaca pada negara-negara yang kemudian sistem demokrasinya bahkan menjadi kendala tercapainya target-target ekonomi, target-target kesejahteraan,” kata Bima dalam diskusi daring yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, kepentingan nasional untuk mencapai target Indonesia Emas tahun 2045 sudah cukup jelas. Hal itu, kata dia, didukung oleh data-data dan prediksi untuk menjadi negara maju.

    “Nah menuju ke sana kita tentu harus kita pikirkan betul racikan politik seperti apa ya,” kata dia.

    Jangan sampai, kata dia, revisi sistem pemilu yang dilakukan justru saling mengunci kondisi politik. Menurut dia, sistem politik yang tercipta perlu memastikan pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, hingga investasi.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa saat ini generasi muda juga perlu disiapkan untuk masuk ke panggung politik untuk menghadapi visi Indonesia Maju dalam 20 tahun mendatang.

    Dia pun menyoroti bahwa pemisahan pemilu bisa berpotensi menciptakan inkompatibilitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Pasalnya, menurut dia, saat ini kondisi pemerintahan pusat dan daerah sedang dalam kondisi yang nyaman karena perencanaan anggaran bisa kembali digelar secara bersamaan. Dengan kesamaan itu, menurut dia, target yang dituju juga bisa menjadi sama.

    “Nah tiba-tiba dibenturkan dengan realitas, ada kemungkinan berbeda-beda lagi misalnya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik

    Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik

    Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto memberikan cinderamata kepada Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Pontianak, Minggu (ANTARA/HO-Humas Polda Kalbar)

    Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Komisi III DPR RI memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik di Kalimantan Barat dengan melakukan reses masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025 di Polda Kalbar.

    “Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kinerja dan strategi penegakan hukum di wilayah Kalbar,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Pontianak, Minggu.

    Dalam keterangannya, Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto memaparkan kondisi geografis, demografis, serta sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian di Kalbar kepada rombongan yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

    “Kalbar memiliki luas wilayah 14,68 juta hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 5,6 juta jiwa. Luas dan kompleksitas wilayah menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum,” kata Pipit.

    Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain keberadaan perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin (PETI), penyalahgunaan subsidi migas dan pupuk, serta penyelundupan barang dan orang di wilayah perbatasan, termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, kejahatan konvensional dan peredaran narkoba melalui jalur tikus dari Malaysia juga menjadi perhatian serius.

    Kapolda juga menyampaikan penggunaan anggaran Polda Kalbar tahun 2025 sebesar Rp1,45 triliun, dengan realisasi serapan hingga pertengahan tahun mencapai 50,27 persen. Ia mengusulkan tambahan anggaran guna mendukung pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan peningkatan mobilitas personel melalui dana perjalanan dinas.

    “Dukungan anggaran sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan dan operasional kepolisian, termasuk di daerah perbatasan yang rawan,” kata Pipit.

    Dalam hal penegakan hukum, Polda Kalbar mengedepankan pendekatan Restorative Justice yang sejalan dengan kebijakan hukum progresif, dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

    Periode Januari–Juli 2025 juga mencatat penurunan signifikan gangguan kamtibmas dan angka kriminalitas dibandingkan tahun sebelumnya. Atas capaian ini, Polda Kalbar mendapat penghargaan nasional dari KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam penanganan Tipikor, TPPO, dan konflik pertanahan.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Kajati Kalbar, Kepala BNNP Kalbar, Wakapolda Kalbar, dan sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Kalbar.

    Kunjungan Komisi III DPR RI ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar-lembaga untuk menghadapi tantangan hukum di wilayah perbatasan. Kapolda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas Polri di Kalbar.

    “Dukungan legislatif melalui evaluasi dan masukan strategis menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Polri dalam menciptakan keamanan, keadilan, dan penegakan hukum yang berintegritas di Bumi Khatulistiwa,” katanya.

    Sumber : Antara

  • DKI beri perhatian pada akses pangan yang baik bagi generasi muda

    DKI beri perhatian pada akses pangan yang baik bagi generasi muda

    Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menggelar gerakan sehat melalui Festival Berani Sehat yang digelar di Gedung Sarinah Thamrin Jakarta pada 26-27 Juli 2025. (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    DKI beri perhatian pada akses pangan yang baik bagi generasi muda
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 16:35 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian pada akses pangan yang baik bagi generasi muda atau remaja agar kesehatan mereka terjaga di usia dewasa dan mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota global urutan 20 tahun 2045. 

    “Target menjadi 20 kota global 2045 dan generasi emas 20245 bisa diwujudkan dengan memastikan anak muda mengonsumsi makanan yang sehat dan melakukan olahraga sehingga menjadikan mereka terhindar dari risiko penyakit tidak menular,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr Dwi Oktavia.

    Dia usai membuka “Festival Berani Sehat CISDI” di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa waktu 20 tahun menjelang 2045 itu sangat singkat dan generasi muda saat ini harus disiapkan kesehatannya agar mereka menjadi pelaku ekonomi dan pelaku pembangunan di masa mendatang yang sehat dan cerdas.

    Menurut dia, memberikan kemudahan akses makanan sehat dan aktivitas fisik akan mengurangi risiko penyakit menular yang saat ini sudah sangat berbahaya.

    Ada sejumlah penyakit tidak menular yang menjadi prioritas saat ini, yakni diabetes melitus, hipertensi, gagal jantung, stroke, gagal ginjal kanker dan lainnya.

    Penyakit menular ini dapat dikelola melalui mengurangi risiko terkena penyakit tersebut, mulai dari menerapkan pola hidup sehat dengan pola konsumsi sehat dengan mengonsumsi sayur, makanan tinggi serat, mengurangi makanan mengandung gula, garam dan lemak.

    Kemudian diikuti pola hidup dengan istirahat yang cukup dan mengelola stres dengan baik. Apabila ini diterapkan akan mengurangi risiko penyakit tersebut. 

    “Melalui kampanye, sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat untuk generasi muda yang semakin baik,” kata dia.

    Sementara CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah S Saminarsih mengatakan, masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan kesehatan serius karena berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit tidak menular dan gangguan kesehatan mental, terus meningkat.

    Kementerian Kesehatan menyebutkan penyakit tidak menular seperti jantung dan stroke bertanggung jawab atas 75 persen kematian di Indonesia.

    Kemudian hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masyarakat Indonesia cenderung memiliki pola konsumsi tidak sehat, antara lain konsumsi makanan olahan, cepat saji, minuman berpemanis dalam kemasan, serta makanan tinggi gula, garam dan lemak (GGL).

    Kebiasaan merokok dan kurangnya aktivitas fisik memperbesar faktor risiko terkena penyakit tidak menular.

    Masyarakat dalam kesehariannya telah dikepung dengan berbagai produk makanan dan minuman tidak sehat,produk tembakau yang juga mudah diakses.

    “Akses informasi masyarakat ke kesehatan yang masih sangat terbatas mendorong CISDI untuk melaksanakan kegiatan ini,” kata Diah.

    Sumber : Antara

  • Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. (ANTARA/Willi Irawan)

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar untuk atasi antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, dikonfirmasi Minggu.

    Nyono mengemukakan surat sudah ditandatangani Gubernur Jatim pada Sabtu (26/7) malam di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan.

    “Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” katanya.

    Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah menurutnya juga meminta Kementerian Perhubungan untuk pengaktifan pelabuhan alternatif yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk mengurai kepadatan aktifitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

    “Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, namun dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar sebelum masuk Alas Baluran, namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” ujarnya.

    Pemprov Jatim menurutnya memang tidak bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang,

    “Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.

    Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

    Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur.

    “Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” katanya.

    Nyono menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.

    Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.

    Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door (pintu rampa)  kapal LCT.

    Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

    “Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujarnya.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer sampai saat ini.

    Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.

    Butuh waktu lama menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.

    “Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” kata Nyono.

    Sumber : Antara

  • Oplosan beras rendah jadi SPHP rugikan negara hingga konsumen

    Oplosan beras rendah jadi SPHP rugikan negara hingga konsumen

    Ilustrasi – Karungan beras SPHP. ANTARA/HO-Humas Bapanas

    YLKI: Oplosan beras rendah jadi SPHP rugikan negara hingga konsumen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 16:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menegaskan kasus dugaan pengoplosan beras kualitas rendah dijadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan premium di Riau merugikan negara, petani hingga konsumen.

    “YLKI mendukung untuk pemerintah melakukan investigasi secara komprehensif dari seluruh rantai pasok beras, melakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu dan pemberantasan mafia beras yang merugikan negara, petani dan konsumen,” kata Niti dilansir dari ANTARA, Minggu.

    Ia mengatakan YLKI menuntut adanya transparansi untuk masyarakat dari hasil investigasi dan penindakan tersebut.

    “YLKI akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Ini suatu bentuk penipuan dan merugikan bagi negara dengan penyalahgunaan anggaran negara dengan melakukan pengoplosan (beras kualitas rendah menjadi) SPHP,” ujar dia. 

    Hal itu merupakan pelanggaran berat hak konsumen, apalagi beras komoditas pangan esensial bagi konsumen, katanya, menegaskan. 

    “Jadi ini termasuk dalam hak fundamental konsumen untuk mendapatkan beras yang sesuai,” katanya.

    Dia menyebutkan ancaman pidana menanti apabila beras yang diproduksi tidak sesuai dengan standar. Hal itu berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana lima tahun dan denda Rp2 miliar.

    Lebih lanjut dia mengatakan tindak pengoplosan komoditas tersebut dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras di pasaran. Konsumen tidak mendapatkan haknya dengan kualitas beras yang tidak sesuai.

    “Pada dasarnya konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi secara materil dan immateril ,” ujar dia. 

    Niti menyarankan perlunya penguatan sistem pengawasan dari hulu sampai hilir di setiap rantai pasok beras. Pengawasan juga perlu dilakukan secara pre-market, dengan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan fisik sarana prasarana dan laboratorium untuk melakukan quality control.

    “Pengawasan ‘post market’ ketika beras sudah masuk ritel juga harus dijaga kualitas dengan melakukan pengawasan secara berkala,” tuturnya.

    Ia mengatakan peran konsumen juga sangat penting dalam memberantas praktik pengoplosan beras.

    Menurut dia, konsumen bisa berperan sebagai pengawas, mata, dan telinga dari praktik kecurangan di lapangan serta melaporkan kepada pihak berwenang sebagai bentuk hadirnya masyarakat kritis dan tekanan publik yang kuat sehingga dilakukan penindakan oleh pemerintah.

    “Dalam UU Perlindungan Konsumen lembaga konsumen juga diberikan amanat dan peran untuk melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terhadap pelindung konsumen,” kata Niti.

    Sebelumnya, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen.

    Ia mengatakan operasi yang dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro pada Kamis (24/7), mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R.

    Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian dikemas ulang menjadi beras SPHP, dan kedua pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemas ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, 4 karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

    “Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi,” kata Irjen Herry.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

    Sumber : Antara

  • Jakarta perkuat program kantin sehat untuk cegah penyakit

    Jakarta perkuat program kantin sehat untuk cegah penyakit

    Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menggelar Festival Berani Sehat dalam mengampanyekan remaja bebas dari makanan yang berbahaya bagi kesehatan di Gedung Sarinah Jakarta, Minggu (27/7/2025) (ANTARA/Mario Sofia Nasution)

    Jakarta perkuat program kantin sehat untuk cegah penyakit
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta memperkuat program kantin sehat sebagai upaya nyata dalam mencegah terjadinya penyakit tidak menular pada anak muda seperti diabetes melitus, hipertensi, gagal jantung, stroke, gagal ginjal, kanker dan lainnya.

    “DKI sudah punya program ini sejak 2013 melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 140 tentang penyelenggaraan kantin sehat dan hingga sekarang masih terus ditingkatkan pelaksanaan di lapangan,” kata Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr Dwi Oktavia di Jakarta, Ahad.

    Terkait hal itu, Gubernur Pramono Anung telah menetapkan 450 sekolah memiliki kantin sehat yang menjadi Program Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Menurut dia, kantin-kantin tersebut diberikan pendampingan agar panganan yang dijual kepada pelajar sehat dan terjaga keamanannya.

    “Kami mendampingi sarana dan prasarana keamanan pangan, memberikan labelisasi terhadap makanan terutama kandungan garam, gula dan lemak,” kata dia.

    Dalam upaya mencegah jumlah warga DKI Jakarta yang terjangkit penyakit tidak menular, pihaknya terus melakukan kolaborasi pentahelix dengan pemangku kebijakan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

    Kemudian mendorong masyarakat memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), mulai dari warga baru lahir, para pelajar melalui CKG berbasis sekolah, warga usia 18 tahun ke atas hingga lansia.

    Melalui pemeriksaan kesehatan secara gratis, masyarakat dapat memastikan kondisi kesehatan dan dapat melakukan pencegahan hingga antisipasi terjangkit penyakit tidak menular.

    Pihaknya juga melakukan kampanye hidup sehat dengan melibatkan tidak hanya pemerintah tapi juga organisasi masyarakat, LSM dan lainnya.

    “Kami juga berupaya melakukan perbaikan kebijakan agar sesuai dengan tantangan saat ini serta memanfaatkan sarana digitalisasi dalam menyampaikan pesan atau kampanye kesehatan,” kata dia.

    CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah S Saminarsih mengatakan, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan penyakit tidak menular seperti jantung dan stroke mengakibatkan 75 persen kematian di Indonesia.

    Kemudian hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023 dan menunjukkan masyarakat Indonesia cenderung memiliki pola konsumsi tidak sehat, antara lain konsumsi makanan olahan, cepat saji, minuman berpemanis dalam kemasan, serta makanan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL).

    Kebiasaan merokok dan kurangnya aktivitas fisik memperbesar faktor risiko terkena penyakit tidak menular.

    Masyarakat dalam kesehariannya telah dikepung dengan berbagai produk makanan dan minuman tidak sehat,produk tembakau yang juga mudah diakses.

    “Akses informasi masyarakat ke kesehatan yang masih sangat terbatas mendorong CISDI untuk melaksanakan kegiatan ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Perkuat MBG dan PP TUNAS, Komdigi gelar Tabligh Akbar untuk generasi sehat di era digital

    Perkuat MBG dan PP TUNAS, Komdigi gelar Tabligh Akbar untuk generasi sehat di era digital

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Perkuat MBG dan PP TUNAS, Komdigi gelar Tabligh Akbar untuk generasi sehat di era digital
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 11:35 WIB

    Elshinta.com – Lebih dari 6000 peserta santri, pelajar, hingga masyarakat umum memenuhi lingkungan Masjid Ar-Rahmah, Sawangan Baru, Kota Depok menghadiri Tabligh Akbar bertema `Makan Bergizi Gratis untuk Generasi Indonesia Sehat di Era Digital` yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

    Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Muhammad Fahmi menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk nyata sinergi lintas pihak. Kota Depok menjadi salah satu daerah pertama yang mendapatkan program MBG sejak awal diluncurkan oleh Presiden RI. Hingga kini, 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di Kota Depok setiap harinya menyalurkan sekitar 3.000–3.500 porsi makanan bergizi ke berbagai sekolah.

    “Kami berkomitmen untuk mengawal literasi digital seputar program MBG melalui berbagai platform media sosial yang kami miliki”, jelasnya saat membuka Tabligh Akbar.

    Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar bantuan pangan gratis, melainkan investasi negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. “Kita sedang mengintervensi anak-anak dengan makan bergizi gratis, dan kata ‘gratis’ ini penting, karena seluruh biaya ditanggung oleh negara. Tujuannya adalah agar pada tahun 2045 nanti saat Indonesia berusia 100 tahun, kita memiliki generasi emas yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing secara global,” tegas Dedi. Untuk itu, BGN menargetkan 17 juta penerima manfaat di 2025 dan akhirnya hingga 82,9 juta anak-anak di seluruh Indonesia.

    Senada dengan itu, Riski Lustiono, selaku PIC Pengawasan dan Evaluasi Komunikasi Strategis Pemerintah, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh dalam menghadapi tantangan global. 

    “Dengan makan bergizi, anak-anak kita diharapkan dapat tumbuh sehat dan cerdas, sehingga mampu menyaring konten-konten yang mereka konsumsi di media sosial. Ini penting, karena tidak semua konten bersifat edukatif,” ujarnya.

    Riski menambahkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital melalui program PP Tunas juga telah mewajibkan platform digital untuk menyediakan fitur pembatasan usia. Hal ini bertujuan agar konten yang dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja dapat lebih terfilter dan aman secara digital. 

    Selain edukasi dan sosialisasi, kegiatan Tabligh Akbar ini juga diisi dengan ceramah dan tausiyah dari para tokoh agama seperti Habib Athos Abdullah bin Hasan Assegaf, Habib Ahmad bin Hasan Alaydrus, Habib Ali Uraidhi bin Hasan Assegaf, Ustaz Muhyidin, penampilan spesial dari Syakir Daulay dan Khalil, serta turut dihadiri oleh berbagai tokoh daerah. 

    Kegiatan ini sebagai bentuk penguatan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah digalakkan secara nasional, sekaligus wadah kolaboratif dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya gizi seimbang dan literasi digital dalam membentuk generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Mentan apresiasi Polda Riau bongkar oplos beras jadi SPHP dan premium

    Mentan apresiasi Polda Riau bongkar oplos beras jadi SPHP dan premium

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. ANTARA/Harianto

    Mentan apresiasi Polda Riau bongkar oplos beras jadi SPHP dan premium
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 15:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi jajaran Polda Riau mengungkap kasus dugaan pengoplosan beras dijadikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium yang dilakukan salah satu oknum distributor.

    “Saya sangat mengapresiasi kerja cepat Polda Riau. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dari kecurangan pangan, sesuai arahan yang kita diskusikan,” kata Mentan di Jakarta, Minggu.

    Kasus itu ditemukan Polda Riau di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Dalam kasus itu, polisi menyita sembilan ton beras oplosan dari seorang pengusaha atau distributor lokal berinisial R yang kini sudah ditetapkan tersangka.

    Atas perbuatannya, diperkirakan masyarakat harus membayar Rp5.000 – Rp 7.000 per kilogram (kg), lebih mahal dari yang seharusnya. Bahkan diperkirakan selisih dapat mencapai Rp9.000 jika dioplos menjadi beras premium.

    “Selain itu, diduga kualitas beras juga berada di bawah standar mutu,” ucap Mentan.

    Mentan sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada Selasa, 22 Juli 2025. Di sana, Menteri berdiskusi serius dengan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan menyoroti isu ketahanan pangan, termasuk dugaan praktik pengoplosan beras yang merugikan masyarakat.

    “Kemudian polisi bergerak cepat melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan,” ucapnya.

    Mentan mengungkapkan praktik pengoplosan beras telah merusak program SPHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Hal itu sejalan dengan program pemerintah untuk memastikan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

    “Praktik pengoplosan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Program SPHP didukung subsidi dari uang rakyat untuk membantu daya beli masyarakat dan menjaga inflasi. Saya bangga Polda Riau bergerak cepat pasca diskusi kita,” katanya.

    Amran menambahkan, pemerintah memperketat pengawasan distribusi beras SPHP yang berlangsung di seluruh Indonesia dengan melibatkan Satgas Pangan dan jajaran kepolisian di daerah.

    Ia juga menyinggung temuan sebelumnya bahwa 212 merek beras di 10 provinsi bermasalah, dengan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun akibat praktik serupa.

    “Kami akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan Mabes Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Pelaku harus dihukum berat untuk efek jera,” katanya.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen.

    Dia mengungkapkan operasi yang dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro pada Kamis (24/7) mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R.

    Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject kemudian di-repacking menjadi beras SPHP, dan kedua pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemas ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.

    Barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, empat karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit.

    “Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi,” kata Irjen Herry.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.

    Sumber : Antara

  • Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS

    Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS

    Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersama Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah bersama warga Kampung Bayam di Jakarta. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta

    Kelompok Tani Kampung Bayam bisa tempati hunian JIS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 15:40 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, bisa menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) pada pekan depan.

    Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah mengatakan, penghunian HPPO JIS telah memasuki fase final dan pada 28-29 Juli 2025, Kelompok Tani Kampung Bayam dijadwalkan menandatangani kontrak hunian dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) lalu secara paralel mulai menghuni HPPO JIS.

    “Kami berharap seluruh prosesnya bisa diikuti dengan baik. Dengan demikian, proses penghunian pun berlandaskan aspek legal,” kata dia di Jakarta, Ahad.

    Hal ini Afan sampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan terkait Kelompok Tani Kampung Bayam yang belum menghuni lokasi HPPO di JIS.

    Dia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan masalah hunian Kelompok Tani Kampung Bayam sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan alas hukum yang berlaku.

    Sejak seremonial penyerahan kunci dilaksanakan, sejumlah proses secara simultan terus dilakukan, antara lain penyiapan administratif terkait pemanfaatan lahan hingga penerbitan kontrak hunian.

    Proses ini, kata Afan, didampingi aparat penegak hukum, dalam hal ini Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memenuhi aspek legal.

    Afan memaparkan, selama proses persiapan administratif kontrak hunian, Kelompok Tani Kampung Bayam mendapatkan pelatihan dan melaksanakan pembangunan ‘urban farming” (pertanian perkotaan) yang dibiayai PT Jakpro (Perseroda).

    Komponen pengeluaran operasional, baik pembangunan “urban farming”, biaya pelatihan maupun operasional Kelompok Tani Kampung Bayam telah dibayarkan, termasuk biaya listrik bulanan di hunian sementara.

    Hingga saat ini, PT Jakpro tercatat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp854 juta. Dari jumlah ini, Rp68 juta digunakan untuk membayar tagihan listrik hunian sementara agar Kelompok Tani Kampung Bayam dapat hidup layak.

    Biaya lain yang dikeluarkan, yakni untuk program pembangunan “urban farming” di area JIS dan memenuhi kebutuhan harian warga hunian sementara karena para kepala rumah tangga sedang mengikuti program pelatihan.

    Sumber : Antara

  • PDIP tabur bunga di Diponegoro 58 peringati 29 tahun Kudatuli

    PDIP tabur bunga di Diponegoro 58 peringati 29 tahun Kudatuli

    Kader PDI Perjuangan menggelar tabur bunga di kantor pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

    PDIP tabur bunga di Diponegoro 58 peringati 29 tahun Kudatuli
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 14:15 WIB

    Elshinta.com – Kader PDI Perjuangan (PDIP) menggelar tabur bunga di kantor pusat DPP PDIP yang beralamat di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta Pusat, Minggu pagi, dalam rangka memperingati kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli.

    Dalam kegiatan tersebut Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning meminta kepada jajaran DPP PDIP yang kini menjadi anggota DPR RI untuk memperjuangkan nasib keluarga korban serta menertibkan arsip peristiwa Kudatuli agar tidak hilang dari sejarah bangsa.

    “Kader itu harus tidak boleh lupa dengan Kudatulii,” kata Ribka di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu.

    Ribka juga mengenang peran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjadi simbol perlawanan rakyat atas represi Orde Baru, terutama setelah kekuasaan mencoba menggulingkannya lewat rekayasa dualisme kepemimpinan partai.

    Ia juga menyebut kantor DPP PDIP sebagai saksi bisu berbagai peristiwa seputar Kudatuli.

    “Bukan cuma Diponegoro 58. Di daerah-daerah pun terjadi perampasan kantor-kantor partai. Harusnya seluruh fraksi ingat akan hal ini,” ujarnya.

    Sebelum prosesi tabur bunga dimulai, acara diawali dengan doa bersama untuk para korban yang gugur dalam peristiwa Kudatuli.

    Terlihat hadir dalam rangkaian acara ini jajaran DPP PDIP seperti Ribka Tjiptaning, Bonnie Triyana, Sadarestuwati, Wiryanti Sukamdani, Ronny Talapessy, dan Deddy Yevri Sitorus.

    Hadir pula Wakil Sekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo serta Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike.

    Usai doa, Ribka mengajak seluruh elite PDIP untuk memulai prosesi tabur bunga, dimulai dari gerbang depan kantor DPP PDIP, lalu dilanjutkan ke halaman dan area parkir kantor partai.

    Ribka juga mengajak peserta menabur bunga di titik-titik di mana para korban Kudatuli gugur.

    Acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk penghormatan kepada para korban dan keluarga mereka.

    Sumber : Antara