Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Ruben Onsu laporkan seseorang ke Polda Metro Jaya

    Ruben Onsu laporkan seseorang ke Polda Metro Jaya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ruben Onsu laporkan seseorang ke Polda Metro Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Presenter Tanah Air, Ruben Onsu melaporkan seseorang selaku pemilik akun media sosial TikTok bernama Vina Run ke Polda Metro Jaya karena diduga melakukan perundungan (bullying) dan fitnah terhadap putri pertamanya berinisial TPO.

    “Jadi, akun tersebut telah mengunggah, mentransmisikan satu informasi yang tidak benar, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ‘bullying’ kepada anak di bawah umur,” kata kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Kamis.

    Minola menjelaskan kliennya telah memberikan kesempatan kepada akun tersebut untuk meminta maaf, menghapus konten dan mengakui kesalahannya.

    “Tapi yang dilakukan malah menambah postingan, nah jadi ini dia berarti merasa apa yang dia lakukan tidak salah, tidak ada kesadaran,” ucapnya.

    Minola menambahkan sampai pada akhirnya kliennya membuat keputusan untuk melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya.

    Saat dikonfirmasi mengenai pelaku dibalik akun tersebut, Minola menyebutkan bahwa polisi pasti sudah bisa melacaknya dengan “IP Address” dan pihaknya juga sudah memberikan bantuan informasi sebatas apa yang telah didapatkan.

    Sementara itu, Ruben Onsu menambahkan dirinya memastikan untuk menutup pintu maaf bagi pemilik akun tersebut dan akan melanjutkan kasus ini.

    “Kalau maaf, Allah Maha pemaaf, semuanya kita maafkan. Tapi kalau untuk anak, kali ini saya lanjut. Apa pun itu, mau siapa pun ‘background’-nya dia, apa pun, saya tetap lanjut,” katanya.

    Laporannya telah teregisterasi dengan nomor LP/B/5364/VII/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 31 Juli 2025.

    Dalam laporannya tersebut pemilik akun tersebut disangkakan dengan Pasal 310 KUHP Jo. Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) serta Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1)Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 1 Jo Pasal 15A Jo. Pasal 76C Jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi membenarkan terkait laporan tersebut, namun dirinya belum dapat berbicara banyak soal laporan tersebut. 

    Sumber : Antara

  • Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah

    Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah

    Booth PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) di GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/7/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – PT Hino Motors Sales Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan kendaraan operasional yang andal bagi sektor pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam sesi dialog interaktif bertajuk “Hino untuk Indonesia: Solusi Kendaraan Operasional Pemerintah” yang disiarkan oleh Radio Elshinta, Kamis (31/7/2025).

    Government Sales Area Manager PT Hino Motors Sales Indonesia, Candra Aam Aminudin, menyampaikan bahwa Hino siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik dari sektor swasta maupun pemerintahan.

    “Hino hadir dan siap untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia baik swasta maupun pemerintahan. Hino adalah salah satu solusi kendaraan operasional Pemerintah untuk membangun Indonesia,” ujar Candra.

    Hino dikenal sebagai produsen kendaraan niaga dengan jajaran produk yang luas. Candra menjelaskan, saat ini Hino memiliki lebih dari 35 model bus dan truk yang terbagi dalam tiga kategori, yakni Hino300 series (kategori 2), Hino500 series (kategori 3), dan Hino700 series (kategori 5).

    “Semua model Hino paling banyak di kelasnya. Kabar baiknya bahwa di GIIAS 2025 ini kami meluncurkan truck type terbaru yaitu 136 MDLR untuk konsumen yang membutuhkan kapasitas dan volume lebih,” jelasnya.

    Keunggulan Hino tidak hanya pada ragam produknya, tetapi juga pada dukungannya terhadap kebijakan nasional. Hino menjadi salah satu produsen otomotif yang aktif meningkatkan kandungan lokal dalam setiap unit yang diproduksi.

    “Hino mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan kandungan komponen dalam negeri pada setiap produknya sesuai dengan Perpres terbaru no 46 tahun 2025. Per bulan Juli ini Hino sudah memiliki 31 sertifikasi produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang cukup tinggi, dengan kandungan tertinggi ada di model 136HDL sebanyak 57%,” jelas Candra.

    Dalam hal kontribusi terhadap kebutuhan operasional lembaga dan dinas pemerintah, Hino telah menyediakan berbagai jenis kendaraan khusus. Mulai dari bus sekolah untuk Kementerian Perhubungan, armada transportasi dalam kota untuk TransJakarta, hingga dump truck sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup dan truk tangki air untuk Dinas Pertamanan.

    “Dan masih banyak lagi dinas-dinas yang sudah bekerja sama dengan kami yang rata-rata merasa puas dengan pelayanan dan dukungan kami dalam penyediaan kendaraan yang berkualitas sesuai kebutuhan,” tutup Candra.

    Melalui keandalan produk dan komitmen terhadap kebijakan nasional, Hino terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek

    PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com -Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada agenda bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.

    Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.

    Dia mengatakan upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.

    Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.

    Untuk itu, menurut dia, Megawati meminta kepada para kadernya untuk turun ke masyarakat agar mengetahui persoalan-persoalan murni yang dialami masyarakat.

    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.

    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.

    Adapun Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP digelar di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7). Acara itu dibuka oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan diisi oleh pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Sumber : Antara

  • Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran

    Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Perekonomian menggelar kegiatan Sosialisasi Tata Kelola dan Rapat Evaluasi Satuan Tugas Pengawasan LPG 3 Kg Bersubsidi di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Rabu (31/7). 

    Kegiatan yang dihadiri oleh para agen dari kabupate/kota dan pihak terkait ini bertujuan memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel dan juga menjabat sebagai Dansatgas, Basaraudin, mengungkapkan serta menyoroti keprihatinannya terhadap praktik penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di lapangan, sehingga penyaluran menjadi tidak tepat sasaran yang diharapkan.

    “Pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM, tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Tapi faktanya, LPG bersubsidi ini justru banyak digunakan oleh pelaku usaha non-rumah tangga, bahkan ditemukan di laundry atau warung-warung makanan seperti warung mie ayam, yang kalau dilihat dari omsetnya sudah tidak tepat gunakan Gas LPG 3 kg,” ujarnya.

    Basaraudin mengaku dirinya sendiri menyaksikan langsung pelanggaran tersebut. “Saya pernah mampir di tempat makan, pas ke toilet, tabung-tabung LPG bersubsidi berjejer di dapur. Saya tidak bisa langsung menegur, tapi ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.

    Ia menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan pangkalan, atau ada semacan dugaan ada kenakalan di tingkat tersebut. “Orang bisa bolak-balik membeli LPG pakai KTP berbeda-beda, pakai orang suruhan, itu artinya satu rumah bisa dapat lebih dari jatahnya,” katanya.

    “Ini tidak sesuai dengan amanat kebijakan yang menekankan distribusi tepat sasaran.” tambahnya. 

    Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai perlunya wadah khusus sebagai ruang evaluasi dan koordinasi rutin antar Satgas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan kegiatan seperti ini akan dijadikan agenda rutin guna memperkuat sinergi dan mempercepat perbaikan sistem distribusi.

    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumsel, Hengki, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah regulasi yang telah diterbitkan, antara lain:

    Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Sumsel Tahun Anggaran 2025, Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025, Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Monitoring, Pengendalian, dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG di Provinsi Sumsel,

    Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 19 Tahun 2025 berdasarkan Standar Daerah Provinsi Sumsel, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota segera membentuk Satgas pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di wilayah masing-masing.

    Kegiatan ini dirancang dengan tiga tujuan utama, yaitu: Mensosialisasikan kebijakan terbaru dan pedoman pengawasan distribusi LPG bersubsidi, Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh Satgas kabupaten/kota, Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penegakan aturan distribusi LPG 3 Kg.

    “Kami berharap Satgas di setiap daerah segera terbentuk dan aktif bekerja. Kami juga akan mengawal kebijakan ini agar benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” pungkas Hengky seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Kamis (31/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menkop optimistis Kopdes/Kel MP di Pati dukung target swasembada pangan

    Menkop optimistis Kopdes/Kel MP di Pati dukung target swasembada pangan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Menkop optimistis Kopdes/Kel MP di Pati dukung target swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi kinerja seluruh pihak khususnya pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati karena secara sigap mampu mencatat sejarah dengan mendirikan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih di Pati sebanyak 406 unit koperasi. Terbentuknya Kopdes/ Kel Merah Putih di Pati dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut merupakan buah dari kerja keras dan sinergi yang erat dengan berbagai pihak. 

    Menkop Budi Arie meminta agar fase kedua setelah pembentukan resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 lalu dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan berbagai upaya percepatan agar operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih dapat lebih optimal. Di Kabupaten Pati, Menkop optimis akan berdiri koperasi-koperasi di sektor pertanian yang dapat mendukung pencapaian target swasembada pangan.

    “Pati adalah lumbung pangan nasional, rumah bagi petani dan nelayan kecil, penghasil padi,  garam, ikan air tawar, tembakau dan kelapa. Potensi ekonomi yang dimiliki Pati sangat luar biasa, namun potensi besar saja tidak cukup jika tidak dikelola bersama,” ujar Menkop Budi Arie dalam acara Eksistensi dan Pengembangan Koperasi di Kabupaten Pati, Kamis (31/7).

    Menkop juga menilai Pati sebagai salah satu kabupaten yang sigap dalam merespons instruksi pemerintah pusat dalam pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih. Saat ini seluruh Kopdes/ Kel Merah Putih di Pati yang berjumlah 406 unit tersebut telah memiliki Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

    Selanjutnya, Menkop mendorong agar Kopdes/Kel Merah Putih yang telah terbentuk tersebut dapat segera beroperasi dengan terus melakukan pemantapan / peningkatan kapasitas SDM pengelolanya agar Kopdes/ Kel Merah Putih di Pati benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 

    “Tercatat ada 406 Kopdes/Kel Merah Putih yang telah terbentuk. Ini capaian luar biasa dari Bupati beserta jajarannya. Sekarang tugas kita adalah menjadikan koperasi ini benar-benar hidup, beroperasi secara optimal, dan berkembang secara profesional,” katanya. 

    Dalam tahap dua pengembangan Kopdes, pemerintah akan fokus pada tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang baik. Sehingga dibutuhkan SDM koperasi yang kompeten, baik pengurus, pengawas, maupun pengelolanya. Dinas pemerintah daerah dan gerakan koperasi diimbau untuk mendampingi Kopdes/Kel Merah Putih melalui pelatihan manajemen, digitalisasi pembukuan, hingga jejaring pemasaran.

    Sebagai langkah awal aktivasi usaha, Menkop mendorong agar Kopdes/Kel Merah Putih diberi peran dalam penyaluran barang-barang subsidi pemerintah seperti gas LPG 3 kg, pupuk, dan beras. Dalam upaya memperkuat implementasi di lapangan, Menkop menginstruksikan pengembangan model koperasi percontohan. 

    Menkop mengajak seluruh pihak untuk menjadikan koperasi sebagai gaya hidup baru karena diyakini koperasi bukan sekadar badan usaha, namun dapat menjadi lembaga sosial tempat belajar dan bertumbuh bersama. Terlebih Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah menetapkan program Kopdes/ Kel Merah Putih menjadi salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang dapat menjadi program unggulan di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Di 2026 Bappenas menetapkan sebagai program strategis nasional sehingga nanti semuanya akan terkopdes – kopdes. Sekarang adalah eranya rakyat untung duluan karena kopdes ini milik warga desa,” ucapnya. 

    Sementara itu Bupati Pati Sudewo menyampaikan komitmennya untuk tidak hanya menjadi Kopdes/ Kel Merah Putih di wilayahnya sebagai Kopdes yang tercepat dalam pembentukannya melainkan akan menjadi yang terbaik dalam pengembangannya dan operasionalisasinya.

    Bupati Sudewo mengatakan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih, pihaknya akan fokus untuk mengintegrasikan berbagai potensi yang ada di daerahnya. 

    “Ke depan, kami berharap agar asistensi dan perhatian pemerintah pusat dapat terus diberikan kepada wilayah kami agar proses pengembangan dan operasionalisasi Kopdes dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 

    Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 15:45 WIB

    Elshinta.com – PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH; IDX: ISAT) hari ini mengumumkan kinerja keuangan untuk kuartal kedua tahun 2025. 

    Di tengah situasi pasar yang menantang, perusahaan berhasil mempertahankan kinerja secara tangguh seraya melanjutkan perluasan infrastruktur jaringan, mempercepat inovasi yang inklusif di seluruh Indonesia, dan melanjutkan perjalanan transformasi perusahaan menjadi AI-TechCo.

    “Pada kuartal kedua tahun 2025, Indosat mencatat pendapatan sebesar Rp13,5 triliun, turun tipis sebesar 0,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku pelanggan di pasar serta dinamika industri yang terus berkembang,”Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Kamis (31/7/2025).

    Meski demikian, Indosat tetap mempertahankan profitabilitas yang konsisten dengan mencatatkan Laba Periode yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp1,024 triliun, sementara EBITDA tercatat  Rp6,4 triliun dengan margin EBITDA yang sehat sebesar 47,6 persen, didukung oleh pengelolaan biaya yang efisien dan disiplin operasional.

    Vikram Sinha mengatakan “Indosat terus menjaga komitmennya untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan dukungan dan dedikasi yang konsisten dari seluruh pihak yang terlibat. “Kami melanjutkan komitmen untuk berfokus pada keberlanjutan profitabilitas, peningkatan efisiensi operasional, dan terus berada pada transformasi menuju AI TechCo. Namun yang terpenting, kami tetap fokus pada tujuan besar kami: memberdayakan Indonesia melalui teknologi yang inklusif,”ujarnya.

    Pertahankan Kinerja Sekaligus Mendorong Inovasi dan Memberdayakan Indonesia.

    Di tengah tantangan, Indosat mampu mengelola biaya secara disiplin dan efisien di seluruh lini operasional. Rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) tercatat di angka Rp38,9 ribu, mencerminkan nilai layanan yang semakin relevan bagi pelanggan. 

    “Jumlah pelanggan tercatat mencapai 95,4 juta, sejalan dengan tren konsolidasi SIM secara keseluruhan. Sementara itu, trafik data terus menunjukkan pertumbuhan positif, naik 10,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, didorong oleh investasi berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur digital,” katanya lagi.

    Untuk memenuhi permintaan data yang terus berkembang, Indosat telah memperluas jaringan 4G dengan total lebih dari 203.000 BTS beroperasi, bertambah lebih dari 15.000 BTS selama paruh pertama tahun ini, mencerminkan momentum operasional yang solid sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap arah pertumbuhan digital Indonesia yang terus berkembang.

    Vikram Sinha menyebut, belanja modal (CAPEX) tercatat sebesar Rp7,5 triliun, dengan hampir sekitar 79 persen dialokasikan untuk mendukung inisiatif yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Perusahaan tetap menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung investasi jangka panjang, mengakhiri periode ini dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 0,49 kali, yang menunjukkan kestabilan finansial.

    Sebagai wujud komitmen terhadap inovasi yang inklusif, Indosat meresmikan AI Experience Center (AIEC) di Jayapura, Papua, membawa transformasi AI untuk masyarakat di wilayah yang kurang terlayani, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah ini mencerminkan tujuan besar Indosat untuk memberdayakan Indonesia sekaligus memastikan teknologi dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Ia juga menuturkan, Indosat juga mencatat tonggak strategis baru dengan menjadi mitra utama AI Center of Excellence, sebuah inisiatif nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi). Berkolaborasi dengan perusahaan teknologi global seperti NVIDIA dan Cisco, Indosat berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan AI di Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat ekosistem AI nasional, dengan fokus pada pengembangan talenta lokal, mendukung transformasi bisnis menuju perusahaan berbasis AI, serta mendorong inovasi. 

    “Perjalanan ini belum selesai. Kami optimis telah berada di jalur yang tepat dengan berfokus pada inovasi dan kolaborasi, serta komitmen untuk memberikan dampak yang nyata dan signifikan, tidak hanya bagi kemajuan bisnis, tetapi juga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Vikram seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (31/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PLN resmikan SPKLU di LRT Ciracas, permudah isi daya kendaraan listrik

    PLN resmikan SPKLU di LRT Ciracas, permudah isi daya kendaraan listrik

    Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Stasiun LRT Jabodebek Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    PLN resmikan SPKLU di LRT Ciracas, permudah isi daya kendaraan listrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Stasiun LRT Jabodebek Ciracas Jakarta Timur untuk mempermudah isi daya kendaraan listrik.

    “Ini bentuk komitmen PLN dalam mendukung instruksi Presiden untuk energi bersih. Dengan adanya SPKLU di LRT City Ciracas, masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik kini tidak kesulitan mengisi daya di kawasan ini,” kata General Manager PLN UID Jakarta Raya Mochamad Andy Adchaminoerdin di Ciracas, Jakarta Timur, Kamis.

    Peresmian ini menjadi bagian untuk memperluas infrastruktur kendaraan listrik sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mempercepat transisi menuju energi bersih. Selain itu, kehadiran SPKLU ini merupakan hasil sinergi antara PLN UID Jakarta Raya, Pemerintah Kota Jakarta Timur, dan pihak pengembang PT Adhi Commuter Property.

    PLN UID Jakarta Raya juga menargetkan penambahan 1.000 unit SPKLU baru di seluruh DKI Jakarta pada tahun 2025. Saat ini, terdapat sekitar 3.500 SPKLU di Jakarta, dengan 350 unit berada di wilayah Jakarta Timur.

    “Kami akan diskusikan lebih lanjut dengan Pemkot Jakarta Timur untuk menentukan titik-titik strategis SPKLU berikutnya. Sinergi ini sangat penting agar masyarakat mudah mengakses fasilitas pengisian kendaraan listrik,” jelas Andy.

    Selain SPKLU, PLN juga mengedukasi masyarakat soal penggunaan pengisian daya baterai EV di rumah menggunakan perangkat pengisian yang dipasang di rumah (home charging). Bahkan, PLN memberikan promo potongan biaya hingga 50 persen untuk penambahan daya khusus charging mobil listrik hingga akhir tahun ini.

    “Setiap pembelian mobil listrik sudah dilengkapi alat pengisi daya. Cukup menambah daya ke 7.700 VA, dan bisa langsung mendaftar melalui aplikasi PLN Mobile,” ucap Andy.

    Adapun tarif pengisian daya di SPKLU ditetapkan sekitar Rp2.800 per kWh, jauh lebih hemat dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

    “Kalau kita bandingkan dengan beli bensin Rp12 ribu per liter, biaya mobil listrik bisa hemat hampir 40 persen. Ini bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga ramah di kantong,” ujar Andy.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Commuter Property, Achmad Wahid Abdullah menyambut positif kerja sama ini. Menurut Achmad, keberadaan SPKLU akan meningkatkan nilai kawasan dan mendukung konsep hunian hijau serta ramah lingkungan.

    “Sinergi seperti ini penting untuk masa depan. Kami siap memfasilitasi pengembangan SPKLU di 12 lokasi lain milik kami,” kata Achmad.

    Sumber : Antara

  • CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

    CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk membuat daftar hitam dan putih proyek yang akan digarap berdasarkan tingkat risiko.

    “Ayo bantu untuk mendorong Danantara punya blacklist (daftar hitam) dan whitelist (daftar putih) project,” ucap Bhima dalam acara bertajuk, “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” di Jakarta, Kamis.

    Bhima menjelaskan bahwa proyek-proyek yang nantinya masuk ke daftar putih sebaiknya merupakan proyek yang rendah karbon, termasuk proyek komponen dan instalasi energi terbarukan, transmisi, dan proyek yang bisa meningkatkan nilai tambah.

    Adapun sejumlah proyek yang ia nilai perlu menuai dukungan, yakni proyek industri tanaman chlor alkali (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT; kemudian proyek industri nata de coco (kelapa) di kawasan industri Tenayan, Riau; industri oleoresin (pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Lebih lanjut, ia juga mendukung industri fillet ikan nila di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; serta industri karagenan (rumput laut) di Kupang, NTT.

    Di sisi lain, tutur Bhima, proyek-proyek yang masuk ke daftar hitam adalah proyek atau sektor yang sebaiknya dihindari Danantara dan anak usahanya, sebab mengandung risiko tinggi, berupa stranded asset dan tidak mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon.

    “Misalnya dia bisa berdampak terhadap biaya kesehatan, itu juga harus dimasukkan ke dalam proyek yang sifatnya blacklist,” tutur Bhima.

    Terdapat tiga proyek yang menurut Bhima wajib dihindari, seperti proyek DME (Dimethyl Ether) dari batu bara yang ditargetkan akan berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin.

    Selain itu, Bhima juga menilai proyek kilang minyak dan tangki penyimpanan minyak sebagai proyek yang wajib dihindari.

    “Sepertinya kita masih akan bergantung terus pada investasi di sektor fosil,” kata Bhima.

    Sumber : Antara

  • 88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan

    88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    BPJPH gandeng Pemprov Sumut: 88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Afriansyah Noor menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem halal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal yang digelar di Medan bersama jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten/kota, Kamis (31/7).

    “Kami ingin membangun lebih dari sekadar sistem sertifikasi. Ini soal proteksi konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan beriringan, memfasilitasi, mendampingi, dan menguatkan UMK agar bisa naik kelas dan bersaing di pasar halal global,” tegas Afriansyah dalam sambutannya.

    Ia juga menekankan bahwa kehalalan bukan sekadar label, melainkan jaminan kepastian bagi konsumen. “BPJPH tidak melarang produk non-halal. Tapi semua produk, halal maupun non-halal, wajib diberi keterangan yang jujur dan transparan. Ini bentuk kehadiran negara dalam menjaga hak konsumen,” lanjutnya.

    Puncak forum ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama antara BPJPH, Kanwil Kemenag Sumut, dan seluruh pemerintah daerah. Komitmen ini meliputi fasilitasi 88.384 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di tahun 2025.

    Provinsi Sumatera Utara sendiri mengalokasikan kuota tertinggi, yakni 40.384 sertifikat, menegaskan peran strategisnya dalam mendorong gerakan sertifikasi halal secara massif dan terstruktur.

    Dari tingkat kabupaten/kota, Kota Medan menjadi penyumbang kuota terbanyak dengan 9.768 sertifikat, disusul Kabupaten Asahan (6.666), dan Kabupaten Deli Serdang (4.850). Ketiganya merupakan simpul pertumbuhan UMK di wilayah Sumut, sekaligus daerah yang paling aktif dalam menyerap skema fasilitasi halal.

    Daerah-daerah lain seperti Langkat (3.250), Labuhanbatu (2.532), Simalungun (1.282), Binjai (1.304), Padangsidimpuan (1.478), serta Padang Lawas Utara (1.028) juga mencatatkan target di atas seribu sertifikat, memperlihatkan semangat kolektif dalam membangun ekosistem halal lintas wilayah.

    Tak kalah penting, komitmen juga datang dari daerah dengan populasi UMK yang lebih kecil seperti Nias Barat (2), Nias Selatan (19), Toba (51), dan Samosir (71). Meski jumlahnya terbatas, keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa semangat halal telah menembus hingga ke daerah perbatasan dan kepulauan.

    “Gerakan ini masif, tetapi tetap inklusif. Semua daerah ambil bagian. Ini bukan hanya target administratif, tapi bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” ungkap Afriansyah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

    Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, Mannawasalwa, ditegaskan bahwa pengembangan industri halal merupakan jalan transformasi ekonomi yang inklusif dan berorientasi keberlanjutan.

    “Sumut memiliki lebih dari 870.000 pelaku UMK, yang 99,6 persennya merupakan usaha mikro dan kecil. Mereka menyumbang 46,51% terhadap PDRB provinsi. Artinya, fasilitasi halal bukan hanya tentang regulasi, tapi tentang membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat basis UMK kita,” tegasnya.

    Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Ahmad Qosbi, juga menambahkan bahwa satgas halal di provinsi siap menjadi penghubung antara pelaku usaha dan BPJPH. “Kami sediakan gedung, ruang konsultasi, pendampingan, bahkan pengawasan langsung. Ini kerja ibadah. Uang kami mungkin terbatas, tapi dedikasi kami tidak,” ujarnya.

    Qosbi mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berperan penting dalam membangun ekosistem halal di Indonesia, terutama melalui Badan Penyelenggara Jaminan  Produk Halal (BPJPH). Dukungan Kementerian Agama mencakup fasilitasi, pendampingan,  sertifikasi halal, pengawasan, dan edukasi/sosialisasi masyarakat. 

    “Ekosistem halal yang kuat  akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional,” ungkapnya. 

    Kakanwil Kemenagsu menyampaikan, dalam menjalankan proses sertifikasi halal memiliki tantangan dalam membangun  ekosistem halal meliputi memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal,  meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat pengawasan. 

    “Kementerian Agama memiliki harapan besar bahwa dukungan dan fasilitasi yang diberikan akan dapat membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan, sehingga  memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Rangkaian kegiatan rakor ini juga diisi dengan business matching, pemaparan teknis jalur self declare dan reguler, serta diskusi dan konsultasi langsung antara pelaku usaha dan lembaga pendamping (LP3H dan LPH).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pramono terima tim sepak bola U-12 yang harumkan nama Jakarta

    Pramono terima tim sepak bola U-12 yang harumkan nama Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima audiensi Tim Sepak Bola Remaja DKI yang menjuarai Dana Cup U-12 Denmark di Balai Kota Jakarta, Kamis (31/7/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono terima tim sepak bola U-12 yang harumkan nama Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima kunjungan tim sepak bola pelajar U-12 Jakarta yang menang dalam Kejuaraan Dana Cup mewakili Indonesia di Denmark.

    “Hari ini dengan riang gembira, dengan bangga, saya menerima tim yang mewakili Indonesia untuk U-12 di Denmark. Alhamdulillah prestasinya luar biasa mereka menjadi juara pertama dan mendapatkan best player,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Pramono mengaku dirinya tak menyangka tim sepak bola U-12 bisa menjadi juara dunia dalam kejuaraan bergengsi tersebut. Sebab, kata dia, Dana Cup merupakan sebuah ajang bergengsi dan kerap melahirkan pemain bintang dunia misalnya seperti pemain sepak bola Neymar dan lain sebagainya.

    Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI atau yang kini dikenal Bank Jakarta serta Dinas Pemuda dan Olahraga akan memberikan uang saku setiap bulan kepada mereka. Pramono berharap para pemain bisa fokus belajar dan berlatih sepak bola.

    “Akan memberikan fasilitas kepada mereka untuk menjadi atlet atau siswa yang berprestasi, sehingga pemerintah akan memberikan bulanan kepada anak-anak kita untuk tetap konsentrasi, selain belajar mereka juga konsentrasinya juga berlatih sepak bola,” katanya.

    Dalam kesempatan itu Pramono memuji ketangkasan penjaga gawang yang tidak banyak kebobolan saat bermain dan memuji tim tersebut yang berhasil mencetak total 55 gol.

    “Saya sendiri kagum mereka mencetak 55 gol secara keseluruhan dan bahkan kipernya kiper utama ini bisa nggak kebobolan berkali-kali,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com