Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah-Putih dan perwakilan nelayan serta petani menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. ANTARA FOTO/Afra Augesti

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana salinan perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Rabu, dini hari, ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Ketujuh perpres itu meliputi Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Selain itu, Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Masing-masing perpres itu mengatur antara lain kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja hingga ketentuan peralihan dari masing-masing kementerian koordinator yang ada di Kabinet Merah Putih.

    Publik dapat mengunduh masing-masing dari perpres tersebut melalui laman jdih.setneg.go.id.

    Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terdiri atas 48 kementerian. tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

    Dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan tugas dan Fungsi kementerian Negara Kabinet Merah Putih pariode Tahun 2024-2029, disebutkan tujuh kementerian koordinator itu masing-masing bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian/badan/lembaga, yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

    Kementerian Ketenagakerjaan
    Kementerian Perindustrian
    Kementerian Perdagangan
    Kementerian ESDM
    Kementerian BUMN
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
    Kementerian Pariwisata
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:

    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Luar Negeri
    Kementerian Pertahanan
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kejaksaan Agung
    TNI
    Polri
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan

    Kementerian Pertanian
    Kementerian Kehutanan
    kementerian Kelautan dan Perikanan
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    Badan Pangan Nasional
    Badan Gizi Nasional
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan

    Kementerian ATR/BPN
    Kementerian Pekerjaan Umum
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Kementerian Transmigrasi
    Kementerian Perhubungan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:

    Kementerian Sosial
    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Kementerian Koperasi
    Kementerian UMKM
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

    Kementerian Agama
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
    Kementerian Kebudayaan
    Kementerian Kesehatan
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
    Kementerian Pemuda dan Olahraga
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:

    Kementerian Hukum
    Kementerian Hak Asasi Manusia
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Sumber : Antara

  • 10 persen pompa pengendali banjir di Jakbar rusak akibat sampah celana

    10 persen pompa pengendali banjir di Jakbar rusak akibat sampah celana

    Arsip foto – Salah satu mesin pompa air pengendalian banjir di Mangga Raya, Jakarta Barat, yang dipenuhi sampah, Selasa (6/2/2024). ANTARA/HO-Sudin SDA Jakbar

    10 persen pompa pengendali banjir di Jakbar rusak akibat sampah celana
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 08:40 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 10 persen dari jumlah pompa permanen (stasioner) untuk pengendalian banjir di wilayah Jakarta Barat rusak akibat sampah celana jins.

    Sampah jins itu sering kali masuk ke bagian dalam partitur pompa stasioner, melilit hingga merusak bagian baling-baling atau impeller pompa.

    “Yang paling sering itu kena lilitan celana jins, terus lilitan ban atau juga lilitan tali,” kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakarta Barat Purwanti Suryandari saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.

    ​​​​​Dia menjelaskan bahwa di bagian dalam pompa stasioner ada komponen berbentuk kipas (baling-baling pompa) yang modelnya seperti impeller. “Lilitan celana jins merusak bagian itu,” katanya.

    Partitur utama pompa stasioner, dalam hal ini impeller tersendat dan rusak akibat sampah celana jins atau ban dapat menghambat upaya penanganan banjir di Jakarta Barat.

    “Misalnya, di darat tiba-tiba hujan kan air hujan ke bawah (ke kali) semua. Itu biasanya sampah banyak, nah itu mengganggu kinerja pompa kita juga,” katanya.

    Setiap tahun bisa 10 persen pompa stasioner pengendalian banjir yang rusak akibat sampah-sampah tersebut.

    Sejak Januari 2024, sejumlah pompa stasioner dinyatakan rusak akibat terlilit sampah seperti celana jins atau ban kendaraan.

    “(Tahun 2024) Misalnya pompa stasioner di Rawa Buaya, Cengkareng, terus di Perumnas, Cengkareng,” kata Purwanti.

    Namun demikian, Sudin SDA Jakarta Barat (Jakbar) langsung bergerak memperbaiki jika menemukan kerusakan pompa sehingga upaya antisipasi banjir tidak terhalang. “Langsung diperbaiki. Setiap pompa itu rusak, kita perbaiki,” kata Purwanti.

    Terkait perbaikan pompa stasioner, Sudin SDA Jakbar juga memiliki Petugas Mekanikal dan Elektrikal Bengkel (PMEB) yang bersiaga mengantisipasi kerusakan pompa.

    “Kita ada yang siaga. Kadang-kadang kalau bukan oleh penyedia, kita punya tenaga PMEB yang urus bagian ini,” katanya.

    Dengan personel tersebut maka pihaknya bisa angkat pompa yang tersendat dan rusak. “Kita lihat, kita bersihin. Tapi kalau rusaknya sudah parah, baru kita ke vendor (penyedia pompa),” ungkap Purwanti.
     

    Hingga kini, Sudin SDA Jakbar menyiagakan 148 pompa stasioner, 70 pompa bergerak (mobile) serta 50 pompa apung untuk mengantisipasi banjir di wilayah setempat.

    Pompa-pompa tersebut difungsikan sesuai dengan tipe masing-masing. Pompa stasioner menyatu dengan rumah pompa yang terdapat di kali-kali besar wilayah setempat.

    Pompa jenis itu berfungsi untuk memindahkan banjir ke sistem drainase yang lebih besar. Kemudian dengan fungsi yang sama, pompa bergerak diturunkan secara insidental dan berpindah sesuai titik genangan air atau banjir.

    Sementara pompa apung spesifik digunakan untuk mengatasi genangan di jalan-jalan lingkungan, jalan raya ataupun pemukiman warga yang sempit.

    Sumber : Antara

  • Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada

    Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada

    Temu media organisasi perempuan terkait posisi perempuan dalam kebijakan berbasis gender. ANTARA/Nur Suhra Wardyah.

    Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:58 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah organisasi perempuan di Sulawesi Selatan menilai bahwa perempuan merupakan sasaran empuk dari politik uang yang seolah menjadi lazim terjadi pada setiap kontestasi politik atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Organisasi perempuan tersebut terdiri dari YPMP (Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan) Sulsel, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Sulsel, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulsel, dan YLK Sulsel.

    Ketua Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi Rosniaty Azis di Makassar, Selasa menyebut hal ini kerap terjadi karena perempuan memiliki peran ganda yang juga selalu mementingkan pangan keluarga, apalagi di tengah melonjaknya seluruh harga komoditas pangan.

    “Mereka tahu bahwa rakyat, apalagi perempuan, dihadapkan dengan biaya hidup, biaya keluarga yang semakin tinggi. Itu yang dilihat oleh calon,” kata Rosniaty.

    Kondisi ini membuat banyak perempuan merasa mau tidak mau memilih berdasarkan imbalan finansial daripada berdasarkan program dan visi calon.

    Rosniaty menilai calon kepala daerah kerap kali mengeksploitasi isu kemiskinan. Mereka tahu betul apa kebutuhan rakyat sehingga memanfaatkannya untuk meraup suara.

    Maka dari itu, sejumlah organisasi perempuan di Sulsel menyerukan pilkada bebas korupsi dan bebas dari praktek politik uang. Meskipun mereka menilai fenomena ini sebagai tantangan. Terlebih, politik uang sudah sangat merajalela di Indonesia.

    Dia juga menyerukan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih aktif dalam menangani praktik politik uang yang menargetkan perempuan. Seharusnya, kata dia, Bawaslu semakin ketat dalam mengawasi.

    “Ketika ada transaksi itu, ketika Anda (Bawaslu) mendengar ada dugaan (politik uang), harus segera turun,” kata Rosniaty.

    Rosniaty menekankan pentingnya bahwa mencegah politik uang harus dimulai dari sendiri. Menurutnya, sudah saatnya pemilih mulai berpikir cerdas.

    Sumber : Antara

  • Mendag siap tindak e-commerce yang jual iPhone 16 dan Google Pixel

    Mendag siap tindak e-commerce yang jual iPhone 16 dan Google Pixel

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjawab pertanyaan awak media di sela Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group Ke-400.000 dengan tujuan 15 negara di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024). ANTARA/Harianto

    Mendag siap tindak e-commerce yang jual iPhone 16 dan Google Pixel
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan penindakan terhadap platform e-commerce jika menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel, karena belum ada izin dari pemerintah terkait penjualan telepon pintar tersebut.

    “e-commerce kan selalu dievaluasi, ya kalau ada yang melanggar (menjual iPhone seri 16 dan Google Pixel) nanti, tentu kita kasih tahu, jadi kita adakan penindakan dan segala macam,” kata Budi ditemui di sela Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan tujuan 15 negara di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa.

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melarang platform belanja online atau e-commerce untuk menjual produk iPhone seri 16. Selain itu, e-commerce juga dilarang memfasilitasi penjualan smartphone Google Pixel yang diproduksi oleh Alphabet. Pasalnya, saat ini pemerintah masih mengkaji terkait rencana penjualan produk dua smartphone tersebut lantaran belum memenuhi aturan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan bakal menerjunkan tim jika ada yang melakukan penjual iPhone seri 16 maupun Google Pixel.

    “Nanti dilihat apakah memang harus perlu, (kalau perlu) ya kita lakukan,” tegas Mendag.

    Mendag menambahkan, terkait aturan teknis larangan penjualan iPhone seri 16 maupun Google Pixel di Indonesia, ia meminta awak media untuk mengonfirmasi langsung ke Kementerian Perindustrian.

    Saat ini iPhone 16 masih dilarang untuk dijual di Indonesia lantaran belum memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Meski begitu, produk iPhone 16 dinilai sudah masuk ke Indonesia, tetapi perangkat tersebut dibawa oleh penumpang, awak pesawat, atau yang dikirim melalui jasa ekspedisi. Barang tersebut tidak diizinkan untuk diperjualbelikan.

    “Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang dan dikenakan pajak adalah barang bawaan yang tidak boleh dijual, serta terbatas untuk penggunaan pribadi penumpang,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif.

    Terbaru, Febri mengatakan, pihak Apple telah mengirimkan surat ke Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita untuk audiensi masalah tersebut.

    Sumber : Antara

  • Wujudkan ketahanan pangan, Polres Tegal tanam pohon buah dan pangan

    Wujudkan ketahanan pangan, Polres Tegal tanam pohon buah dan pangan

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Wujudkan ketahanan pangan, Polres Tegal tanam pohon buah dan pangan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Sebagai langkah nyata mendukung program ketahanan pangan dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Kapolres Tegal AKBP Andi M. Indra Waspada Amirullah bersama Pejabat Utama (PJU) dan jajaran Kapolsek Polres Tegal serta Ketua dan Pengurus Bhayangkari Cabang Tegal menggelar kegiatan penanaman pohon buah dan tanaman pangan di Desa Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Selasa (5/11).

    Kapolres Tegal menekankan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen berkelanjutan Polres Tegal untuk mewujudkan ketahanan pangan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat sekitar. “Ini bukan hanya acara seremonial saja, namun kami akan melanjutkan program ini secara berkesinambungan hingga ke seluruh jajaran polsek,” ungkap AKBP Andi.

    Berbagai jenis tanaman ditanam dalam kegiatan tersebut, meliputi 100 batang pohon jambu kristal, ketela pohon (singkong) di lahan seluas 1.000 meter persegi, serta 500 batang cabai dan 500 batang tomat. Tanaman-tanaman ini akan disebar di seluruh jajaran polsek untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat program ini di wilayah Kabupaten Tegal.

    Program ini diharapkan tidak hanya mendukung ketahanan pangan di tingkat komunitas, tetapi juga mendorong warga untuk turut serta dalam memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam tanaman pangan.

    “Kami ingin program ini menjadi inspirasi bagi masyarakat, agar setiap orang dapat berperan aktif dalam menciptakan kemandirian pangan di lingkungannya masing-masing,” lanjut Kapolres Tegal seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah, Selasa (5/11). 

    Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polres Tegal dalam mendukung kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mentan Amran janji mundur jika gagal berantas mafia impor pangan

    Mentan Amran janji mundur jika gagal berantas mafia impor pangan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan Amran janji mundur jika gagal berantas mafia impor pangan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji akan mundur dari jabatannya jika gagal memberantas mafia impor pangan di kementerian yang ia pimpin.

    “Mafia impor insya Allah kalau kami temukan, kami bereskan. Kalau aku tidak bisa bereskan, aku mundur,” ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Selasa (5/11).

    Amran mengatakan bahwa selama dia menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak Oktober 2023, dirinya telah mencopot setidaknya empat pegawai Kementerian Pertanian (Kementan), dengan dua di antaranya menjabat direktur.

    Dia menyebut tiga anak buahnya pada jabatan eselon II dan III terbukti menerima uang pemulus atau fee proyek pengadaan dari beberapa perusahaan senilai kurang lebih Rp10 miliar.

    Dia kembali mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di Kementan, karena didapati menerima fee proyek sebesar Rp700 juta.

    Mentan Amran sebelumnya menyatakan bahwa tindakan tegas tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan tiga pesan khusus kepada dirinya, yakni pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta swasembada pangan dalam kurun waktu 3-4 tahun.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI tersebut, Amran juga memaparkan sejumlah rencana program yang akan dilaksanakan Kementan pada 2025.

    Pada 2025, Kementan mendapat anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.

    Amran menyebut anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program quick win cetak sawah 150 ribu hektare, intensifikasi 80 ribu hektare, dan optimasi lahan (oplah) 350 ribu hektare sebesar Rp15 triliun.

    Sementara, program non quick win yang akan dilakukan terdiri dari peningkatan produksi tanaman pangan padi dan jagung sebesar Rp4,33 triliun, dan peningkatan produksi daging sapi/kerbau dan susu sebesar Rp2,14 triliun.

    Sumber : Antara

  • Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi

    Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang juga merupakan mantan Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Rapat kali ini beragendakan dua pembahasan rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    “Topik hari ini kan yang diminta untuk program jangka pendek dan juga kesiapan Kemenkomdigi untuk membantu mensukseskan Pilkada 2024, fokus di situ,” kata Meutya ditemui sesaat sebelum rapat dimulai.

    Meutya, yang sebelumnya duduk di kursi Ketua Komisi I DPR RI periode lalu, mengaku cukup gugup duduk di kursi pimpinan mitra kerja Komisi I DPR pada periode pemerintahan saat ini.

    “Pindah tempat duduk saja, tapi tetap deg-degan ya pindah tempat duduk. Biasanya yang nanya, nanti yang jawab. Doain saja mudah-mudahan lancar,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menyebut akan berupaya menyiapkan materi sebaik-baiknya untuk disampaikan saat rapat berlangsung.

    “Pasti para anggota sebagai perwakilan rakyat, mungkin ada pertanyaan hal-hal lain, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab dengan baik,” tuturnya.

    Dia pun mengaku belum mengetahui apakah saat rapat berlangsung akan membahas pula perihal kasus judi daring atau online yang turut melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi di dalamnya, sebagaimana yang menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan.

    “Saya belum tahu, nanti teman-teman akan menanyakan apa, tapi yang diamanahkan kepada kami dua poin itu saja, tapi kami siapkan jawaban-jawaban dari teman-teman Komisi I,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot

    KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menerima 1.876.239 lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dari PT Gramedia Cikarang.

    Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, memastikan proses penerimaan dan pengamanan surat suara berjalan lancar dan aman.

    “Proses penerimaan 1.876.239 surat suara Pilgub dan Pilwalkot dari PT Gramedia Cikarang pada 2 November lalu telah sesuai prosedur dan dikawal ketat,” kata Ali, Senin (4/11/2024).

    Ia juga menjelaskan, pengiriman surat suara yang sesuai jadwal tersebut telah dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan melibatkan pengawasan ketat dari Bawaslu Kota Bekasi. 

    “Pengiriman dan penerimaan surat suara juga dikawal oleh pihak kepolisian. Surat suara ini telah memenuhi standar DPT ditambah 2,5% cadangan. Pengiriman dilakukan sekaligus dalam satu hari,” paparnya.

    Surat suara tersebut kini disimpan di gudang logistik yang dijaga ketat di Pusat Pergudangan Alexindo, Bekasi Utara, dengan pengamanan 24 jam oleh petugas internal KPU dan Polres Metro Bekasi Kota.

    “Keamanan surat suara menjadi prioritas utama.  Kami bekerja sama dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk memastikan pengawasan 24 jam penuh,” jelas Ali seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (5/11). 

    Ia merinci, setiap karton berisi 4.000 lembar surat suara Pilwalkot dan 3.000 lembar surat suara Pilgub.

    “Proses pemindahan surat suara dari kendaraan ke gudang juga melibatkan tim pendukung,” paparnya.

    Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, menegaskan pengawasan ketat Bawaslu terhadap seluruh proses, mulai dari pencetakan hingga penyimpanan.

    “Pengawalan melekat dilakukan untuk memastikan keamanan dan mencegah potensi gangguan selama proses pengiriman dan penyimpanan surat suara,” kata Sitorus. Kami memastikan integritas dan keamanan surat suara terjaga hingga hari pemungutan suara,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 

    Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Sebuah video viral di media sosial diduga memperlihatkan deklarasi kepala desa dan lurah, se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendukung Bobby Nasution dan Gus Irawan di Pilkada Serentak 2024.

    Deklarasi ini, mendukung Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut dan Gus Irawan menjadi Bupati Tapsel periode 2025-2030. Dalam video dikutip wartawan, terlihat di dalam video berjumlah 17 orang dan dua orang diantaranya menggunakan seragam mirip seragam aparatur sipil negara. 

    “Kami Kepala Desa dan Lurah, Se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi siap mendukung Bobby Nasution nomor urut 01, untuk menjadi Gubernur Sumut dan Gus Irawan Pasaribu nomor urut 01, menjadi Bupati Tapanuli Selatan,” ucap belasan orang itu, di dalam video viral tersebut. 

    Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menyampaikan laporan ke Kantor Bawaslu Sumut terkait video tersebut, Selasa 5 November 2024.

    “Ada temuan dari video yang diberikan kepada tim hukum, kita duluan dapat jam 11 kemarin. Dikirim relawan sari Tapsel di Kecamatan Sayur Matinggi, di Desa Mondang,” ucap Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, kepada wartawan di Kota Medan.

    Yance menjelaskan bahwa dalam video itu, sudah jelas ada keperpihakan oknum kepala desa kepada Bobby-Surya di Pilgub Sumut. Sehingga pihaknya, sudah menyerahkan video viral tersebut, kepada Bawaslu Sumut untuk bisa dijadikan barang bukti awal dalam pengusutan kasus ini.

    “Oknum kepala desanya juga, bermarga harahap sudah kita laporkan, mereka mendeklarasikan diri untuk 01, Bobby-Surya di Pilgub Sumut ini,” kata Yance seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

    Yance mengungkapkan kasus oknum Kades memberikan dukungan di Pilkada Serentak ini, sama seperti terjadi di Tegal di Jawa Tengah. Tapi, oknum Kades di Tegal diproses dengan baik di Bawaslu Jawa Tengah. 

    “Temuan itu, membuat kita tergelitik, sehingga kita sehingga membuat laporan ke Bawaslu secara patut. Karena, laporan sama seperti di Tegal, Jawa Tengah. Oknum kepala desa dilaporkan dan diproses dengan baik di Bawaslu Jawa Tengah,” jelas Yance.

    Yance mengingatkan agar Bawaslu Sumut yang menerima laporan Tim Hukum Edy-Hasan, untuk segera memproses laporan itu, dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

    “Kami berharap dan Bawaslu sudah diwanti-wanti, tolong hati-hati dengan laporan ini dan video sudah viral dan video ini, dipernyataan sempurna dari peristiwa mereka berpartisipasi yang sebenarnya tidak boleh. Karena peristiwa ini sudah komplit didalamnya,” kata Yance.

    Sumber : Radio Elshinta

  • IHSG Selasa dibuka melemah 5,04 poin

    IHSG Selasa dibuka melemah 5,04 poin

    Karyawan berjalan dengan latar belakang layar pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (18/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

    IHSG Selasa dibuka melemah 5,04 poin
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Selasa, 05 November 2024 – 11:16 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka melemah 5,04 poin atau 0,07 persen ke posisi 7.474,45.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 1,28 poin atau 0,14 persen ke posisi 912,13.

    Sumber : Antara