Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Paslon Pilkada Lampung berkomitmen tingkatkan kualitas pendidikan

    Paslon Pilkada Lampung berkomitmen tingkatkan kualitas pendidikan

    Arsip: Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Pasangan Calon Nomor Urut 01 Arinal Djunaidi-Sutono dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela. (ANTARA/Dian Hadiyatna)

    Paslon Pilkada Lampung berkomitmen tingkatkan kualitas pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon Pilkada Lampung Arinal Djunaidi-Sutono dan Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di daerah setempat.

    “Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung sangat penting ditingkatkan, salah satu dengan cara memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi,” kata Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 01 Arinal Djuandi, dalam debat ketiga yang digelar KPU Lampung, Selasa.

    Menurut dia, saat ini tingkat pendidikan di Lampung masih belum merata, terlebih di pedesaan, hal ini salah satunya dikarenakan biaya sekolah yang masih cukup tinggi.

    “Maka dari itu ke depan kami akan berikan pendidikan gratis kepada siswa kurang mampu dan berprestasi hingga jenjang perguruan tinggi,” kata dia.

    Sementara itu, Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 02 Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan bahwa pemerataan sekolah di provinsi ini menjadi kunci guna meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.

    “Kami tentu ingin anak sekolah melanjutkan jenjang pendidikannya. Tapi kami tau pemerataan masih kurang jumlah SMP dan SMA tidak sebanding. Sehingga ini juga menjadi faktor banyaknya anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya,” kata dia.

    Oleh sebab itu, lanjut dia, pihak ke depan akan melakukan pemerataan pendidikan hingga pelosok-pelosok agar semua masyarakat dapat mengenyam bangku sekolah.

    “Kami akan berikan fasilitas pendidikan di Lampung. Akses pendidikan yang murah dan dapat dijangkau masyarakat. Kemudian memberikan insentif kepada guru-guru yang mau mengajar di pelosok-pelosok negeri,” kata dia.

    Ketua KPU Lampung Erwan Bustami menyampaikan, debat ini adalah debat terakhir sebelum pencoblosan pada 27 November 2024.

    “Mudah-mudahan tema ini bisa dielaborasi bersama oleh para paslon. Kami harap pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung 7 hari lagi bisa berjalan secara demokratis, aman, damai dan berintegritas,” katanya.

    KPU Lampung menggelar debat publik ketiga untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 Arinal Djunaidi-Sutono dan nomor urut 02 Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela dengan tema pendidikan kesehatan dan lingkungan

    Sumber : Antara

  • Standardisasi untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan

    Standardisasi untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Irza Farel

    Bulan mutu nasional 2024: Standardisasi untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 20 November 2024 – 19:06 WIB

    Elshinta.com – 

    Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 %, Pemerintah Indonesia terus mendorong penerapan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045.

    “Proses transformasi perekonomian Indonesia menjadi ekonomi hijau yang berkelanjutan harus menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, Visi Indonesia Emas 2045, serta mampu mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060,” ungkap Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad, dalam pembukaan Bulan Mutu Nasional (BMN) dan Indonesia Standard and Conformity Assessment Summit 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    Bulan Mutu Nasional 2024 mengusung tema “Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”. Tema tersebut dipilih karena standardisasi memiliki peran penting dalam mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Dalam konteks global yang semakin kompetitif, penerapan standar mampu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

    Dalam mendukung upaya pengurangan jejak karbon dan pencapaian NZE, pemerintah telah menerapkan lima prinsip utama, yaitu: Peningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT); pengurangan energi fosil; penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi; peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri; dan yang terakhir pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

    Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif tersebut, BSN telah menetapkan 4 SNI terkait CCS yaitu :
    1.     SNI ISO 27914:2017 Penangkapan, transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida —Penyimpanan geologis (ISO 27914:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Geological storage)

    2.    SNI ISO/TR 27915:2017 Penangkapan, transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida — Kuantifikasi dan verifikasi (ISO/TR 27915:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Quantification and verification)

    3.    SNI ISO/TR 27918:2018 Manajemen risiko daur hidup proyek penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida terintegrasi (ISO/TR 27918:2018 Lifecycle risk management for integrated CCS projects)

    4.    SNI ISO/TR 27923:2022 Penangkapan, transportasi dan penyimpanan geologis karbon dioksida – Operasi injeksi, infrastruktur dan monitoring (ISO/TR 27923:2022 Carbon capture, transportation and geological storage – Injection operations, infrastructure and monitoring).

    Hingga 31 Oktober 2024, BSN telah menetapkan 15.432 SNI yang mendukung berbagai sektor strategis, termasuk transformasi ekonomi, keberlanjutan, dan daya saing nasional.

    Bulan Mutu Nasional 2024 juga menjadi momentum penting, bertepatan dengan 10 tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Selama satu dekade terakhir, berbagai capaian di bidang standardisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.

    Dalam mendukung program Makan Siang Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo, BSN terus membina pelaku UMKM dan memberi edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya standar mutu dan keamanan pangan. Hingga Oktober 2024, sebanyak 775.763 pelaku UMKM dengan 910.181 produk telah memperoleh tanda SNI Bina UMK, memberikan kemudahan akses pasar dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

    Kegiatan dalam Peringatan Bulan Mutu Nasional tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BSN dan para mitra pemangku kepentingan diantaranya adalah Indonesia Standard and Conformity Assessment Summit; Indonesia Standardization Youth Summit; Herudi Technical Committee Award; Malam Penganugerahan SNI Award; SNI Expo; serta berbagai Seminar, Workshop, dan Talkshow.

    Kepala BSN, Kukuh S. Achmad, menyatakan, “Kolaborasi yang luar biasa antara pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memperkuat infrastruktur mutu nasional untuk mendukung keseimbangan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya. Melalui standardisasi, kita optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan membangun daya saing bangsa.” pungkasnya, seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta Irza Farel.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Istri Tom Lembong hadiri sidang gugatan praperadilan di PN Jaksel

    Istri Tom Lembong hadiri sidang gugatan praperadilan di PN Jaksel

    Istri Tom Lembong, Franciska Wihardja menghadiri sidang gugatan praperadilan tahap penyerahan bukti terkait kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Istri Tom Lembong hadiri sidang gugatan praperadilan di PN Jaksel
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Istri Tom Lembong, Franciska Wihardja menghadiri sidang gugatan praperadilan tahap penyerahan bukti terkait kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    “Saya pasti kasih dukungan,” kata Franciska dalam ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

    Franciska juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung yang terus mengawal kasus Tom Lembong. Wanita berambut pendek itu mengatakan kedatangannya ini lantaran ingin melihat langsung proses sidang yang saat ini dalam tahapan penyerahan bukti dari tim kuasa hukum maupun Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Kemudian, wanita berkacamata yang berpakaian blus putih gading dan dipadukan rok hitam kotak-kotak itu tidak menampik akan hadir pada tahapan sidang selanjutnya.

    “Kalau memungkinkan saya datang,” ujarnya.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan penyerahan bukti pada Rabu pagi mulai pukul 10.00 WIB. Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

    Sebelumnya, dari keterangan Kejagung bahwa pada Januari 2016 tersangka Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI yang pada intinya menugaskan perusahaan tersebut untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

    Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan. Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PPI.

    Akan tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

    Sumber : Antara

  • Wapres pimpin Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024

    Wapres pimpin Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memimpin Apel Siaga Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Pilkada 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). ANTARA/Livia Kristianti.

    Wapres pimpin Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memimpin Apel Siaga Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu. Gibran mulai memasuki area upacara pada pukul 07.09 WIB didampingi oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja.

    Gibran berpesan agar para pengawas pemilu di Indonesia bisa menjaga amanat agar Pilkada Serentak 2024 bisa dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).

    “Ini adalah pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu, kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar prosesnya berjalan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, luber, dan jurdil,” kata Wapres Gibran.

    Apel siaga yang juga dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito itu dilanjutkan dengan penampilan tarian dan nyanyian Nusantara.

    Sumber : Antara

  • Dorong pertumbuhan ekonomi, BI Papua gelar Temu Responden 2024

    Dorong pertumbuhan ekonomi, BI Papua gelar Temu Responden 2024

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Dorong pertumbuhan ekonomi, BI Papua gelar Temu Responden 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 20:21 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyelenggarakan acara Temu Responden 2024 yang dihadiri oleh lebih dari 100 responden dari berbagai sektor. Kegiatan ini merupakan wujud apresiasi Bank Indonesia terhadap responden survei sekaligus upaya mempererat kolaborasi dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang akurat (data-driven policy making).

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi aktif responden dalam menyediakan data dan informasi yang relevan.

    “Kegiatan ini merupakan momen istimewa bagi kami untuk memberikan apresiasi sekaligus mempererat sinergi yang telah terjalin dengan baik bersama 45 kontak liaison dan 1.031 responden survei Bank Indonesia Provinsi Papua” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Rabu (20/11).

    Mengusung tema “Bersama Mendorong Perekonomian Papua”, Temu Responden 2024 menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya David Sumual, Chief Economist PT Bank Central Asia (BCA) yang membahas perkembangan terkini perekonomian global serta outlook perekonomian Indonesia.

    Selain itu, hadir pula Analis Senior Departemen Statistik Bank Indonesia, Ignatius Adhi Nugroho, yang memaparkan peran survei yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung pengambilan kebijakan, seperti Survei Konsumen (SK), Survei Pemantauan Harga (SPH), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Penjualan Eceran (SPH), hingga liaison. 

    Sesi diskusi interaktif juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada responden menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait isu-isu ekonomi terkini.

    Sebagai wujud apresiasi, Bank Indonesia Provinsi Papua menyajikan acara hiburan yang dimeriahkan oleh stand up comedian asal Papua, Rizal Akbar Yelipele (Ijal), atau yang lebih akrab disapa Pace Sunda hingga musisi lokal Martha Fakdawer.

    Diharapkan melalui Temu Responden 2024 ini, sinergi antara Bank Indonesia, responden, surveyor dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat sehingga dapat bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terbuka, peluang Mas Pram-Bang Doel menang 1 putaran 

    Terbuka, peluang Mas Pram-Bang Doel menang 1 putaran 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hasil survei terakhir 4 lembaga: Terbuka, peluang Mas Pram-Bang Doel menang 1 putaran 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Hari H pencoblosan Pilkada Jakarta 2024 tinggal sepekan lagi. Ada yang menarik melihat hasil survei terkini dari 4 Lembaga yang semuanya menyebutkan peluang Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung Wibowo (Mas Pram) dan Rano Karno (Bang Doel) memenangkan Pilkada Jakarta 2024 kian terbuka lebar.

    Tengok saja, hasil survei terbaru yang dirilis lembaga survei Indopolling Network yang dirilis Rabu (20/11/2024), elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno mencapai 48,4%, disusul Ridwan Kamil (RK)-Suswono meraih 38,4% dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dapat 4,0%. Sedangkan responden yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 9,2%.

    Dengan demikian untuk mencapai kemenangan Mas Pram dan Bang Doel dalam satu putaran pilkada hanya membutuhkan tambahan 2,6% suara lagi.

    Sebelumnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Pilkada Jakarta yang dirilis 14 November 2024, mengungkapkan Pasangan Calon (Paslon) Mas Pram-Bang Doel meraih elektabilitas tertinggi yakni 46 %. Disusul kemudian RK-Suswono 39,1%, dan Dharma-Kun 5,1%.

    SMRC melangsungkan survei mengenai elektabilitas tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Survei SMRC ini digelar pada 31 Oktober-9 November 2024. 

    Survei dilakukan dengan melibatkan 1.210 warga Jakarta yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai melalui tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Margin of error survei diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Hasil survei Survei terbaru SMRC ini memperlihatkan elektabilitas Paslon Nomor Urut 3 Mas Pran-Bang Doel unggul dari dua paslon lain. 

    Menurut survei tersebut, elektabilitas Pramono-Rano mencapai 46%. Angka itu terpaut nyaris 7% dari paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono yang mencatatkan elektabilitas 39,1%. Sementara, tingkat keterpilihan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 5,1%. Pada survei yang sama, sebanyak 9,8% menyatakan belum menentukan pilihan. 

    “Selisih elektabilitas Pramono-Rano dengan Ridwan Kamil-Suswono pada survei terbaru ini sekitar 6,9%, atau lebih dari dua kali margin of error (2,9%),” kata Direktur SMRC Deni Irvani saat merilis hasil surveinya.

    Kemudian sebuah lembaga survei yang selama ini dikenal kredibel dan akurat hasil surveinya, yakni Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Pramono-Rano tertinggi dengan meraih 38,3%. 

    Disusul paslon Ridwan-Suswono dengan elektabilitas 34,6%. Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana, berjarak cukup jauh dengan elektabilitas 3,3%.  

    Survei tersebut dilakukan pada 20-25 Oktober 2024 atau sebulan sebelum pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024. Sebanyak 1.200 responden warga Jakarta berusia 17 tahun atau sudah menikah terlibat dalam survei ini. Para responden tersebut dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Kemudian, survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka, toleransi kesalahan atau margin of error survei sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Elektabilitas pasangan Mas Pram dan Bang Doel kembali unggul dari dua paslon lainnya berdasarkan temuan hasil survei terbaru yang dirilis Polmark Indonesia.

    Dari survei terbaru yang dirilis PolMark, elektabilitas duet Pramono-Rano mencapai 40,3%. Sementara, pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono berada di kisaran 34,8%, dan pasangan Dharma Porengkun-Kun Wardana 3,2%.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 21,7% responden masih merahasiakan pilihan, tidak tahu, tidak menjawab.

    Survei Polmark dilakukan terhadap 1.200 orang dengan metode wawancara tatap muka. Survei dilakukan dalam kurun waktu pada 7-15 November 2024. Sementara, angka margin of error survei ini adalah 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

    Selain unggul dalam elektabilitas, paslon Pramono-Rano juga unggul dalam popularitas dan kesukaan (likeability). Dalam popularitas, persentase pasangan Pramono-Rano mencapai 92,8% dan kesukaan 76,3%.

    Sementara, popularitas pasangan RIDO mencapai 91,2% dan kesukaan 66,3%. Sedangkan, pasangan Dharma-Kun 40,3% dan 19,9%.

    Berdasarkan survei yang dirilis PolMark, pasangan RK-Suswono mengalami penurunan sebesar 16,5%. Sebaliknya, duet Pramono-Rano malah mengalami kenaikan 9,2%.  

    Sebab pada survei awal bulan September lalu, elektabilitas pasangan RK-Suswono mencapai 51,3% dan pasangan Pramono-Rano hanya 31,1%.

    “Jika kecenderungan penurunan elektabilitas Ridwan Kamil (RK) – Suswono dan kenaikan elektabilitas Pramono Anung Wibowo – Rano Karno berlanjut, terbuka kemungkinan Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran,” demikian keterangan pers Survei PolMark yang dikutip Rabu (20/11/2024).

    Hasil survei PolMark juga menunjukkan pasangan Pramono-Rano berkemungkinan meraih suara di atas 50% pemilih pada 27 November 2024.

    “Kemungkinan terjadinya pilkada satu putaran ini ikut terdukung oleh ‘tertahannya’ elektabilitas Dharma Pongrekun – Kun Wardana Abyoto pada angka yang tidak signifikan,” sebut keterangan PolMark.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu minta kenaikan uang kehormatan Panwascam 50-100 persen

    Bawaslu minta kenaikan uang kehormatan Panwascam 50-100 persen

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Bawaslu minta kenaikan uang kehormatan Panwascam 50-100 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 11:27 WIB

    Elshinta.com – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta pemerintah menaikkan uang kehormatan panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) sekitar 50 hingga 100 persen. Dia mengaku sudah menyampaikan permintaan itu kepada para deputi di Istana Negara lantaran sudah lima tahun Panwascam tidak mengalami kenaikan uang kehormatan.

    “Kami hanya minta kepada pemerintah, kalau tidak 100 persen dinaikkan uang kehormatannya, minimal 50 persen,” kata Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Rabu.

    Bagja beralasan angka inflasi tahunan Indonesia yang mencapai lima persen seharusnya juga diikuti oleh kenaikan uang kehormatan Panwascam. Meski begitu, dirinya masih menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menurunkan permintaannya.

    “Kami sedang menunggu KPU untuk menurunkan permintaannya, permintaannya dua puluh kali lipat, berapa puluh kali lipat begitu,” ujarnya.

    Selain itu, menurutnya, kenaikan uang kehormatan Panwascam juga berdampak pada kenaikan gaji jajaran Bawaslu.

    “Karena kebahagiaan teman-teman, kebahagiaan Bawaslu juga, karena kami otomatis naik,” pungkasnya.

    Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwascam atau Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

    Informasi gaji Panwascam Pilkada 2024 tercantum dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masuk Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan. Berikut rincian gaji Panwascam Pilkada 2024.

    1. Ketua: Rp 2.200.000/orang/bulan
    2. Anggota: Rp 1.900.000/orang/bulan
    3. Kepala Sekretariat: Rp 1.550.000/orang/bulan
    4. Pelaksanaan Teknis PNS: Rp 900.000/orang/bulan
    5. Pelaksanaan Teknis Non PNS: Rp 1.500.000/orang/bulan.

    Sumber : Antara

  • Tim hukum Paslon 01 Pilkada Bekasi siap tindak tegas penyebar fitnah di medsos

    Tim hukum Paslon 01 Pilkada Bekasi siap tindak tegas penyebar fitnah di medsos

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Tim hukum Paslon 01 Pilkada Bekasi siap tindak tegas penyebar fitnah di medsos
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 18:44 WIB

    Elshinta.com – Tim Hukum pasangan calon nomor urut 01 Pilkada Kota Bekasi, Heri Koswara-Sholihin, menyatakan siap mengambil langkah hukum terhadap penyebar konten fitnah dan serangan pribadi di media sosial.

    Ketua Tim Hukum Paslon 01, Iqbal Daud Hutapea mengungkapkan kegeramannya atas maraknya serangan yang dinilai telah melampaui batas etika kampanye.

    “Serangan sudah melampaui batas etika. Ada foto pak Heri yang wajahnya diganti binatang, dan pak Sholihin diedit memakai rok. Ini jelas serangan personal yang tendensius,” kata Iqbalnk kepada wartawan pada Rabu (20/11/2024).

    Didampingi oleh Purwadi SH, Winoto SH, dan Fadil Hasan SH, Iqbal menjelaskan bahwa timnya telah mengidentifikasi akun-akun penyebar fitnah dan telah berkoordinasi dengan tim cyber Mabes Polri untuk melakukan penindakan tegas.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan tim cyber Mabes Polri, untuk penindakan tegas,” paparnya.

    Meskipun tim hukum enggan menuding kubu tertentu sebagai dalang di balik serangan tersebut, mereka mengakui bahwa kampanye hitam ini telah berdampak negatif terhadap elektabilitas pasangan calon yang diusungnya.

    “Selama ini kami berusaha menjaga kondusifitas Pilkada. Tapi serangan yang tidak manusiawi ini memaksa kami bertindak,” ujarnya.

    Iqbal menambahkan bahwa seluruh bukti telah dikumpulkan dan langkah hukum akan segera ditempuh sesuai dengan pasal yang berlaku.

    “Semua bukti telah kami kumpulkan. Langkah hukum akan segera kami tempuh sesuai pasal yang berlaku,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (20/11). 

    Kasus ini menambah daftar panjang pelanggaran kampanye di media sosial selama masa Pilkada Kota Bekasi 2024,  menunjukkan betapa pentingnya menjaga etika dan norma hukum dalam proses demokrasi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

    Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

    ilustrasi, Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024.

    Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 20 November 2024 – 11:42 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum— Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi (Kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

    6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

    116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
    95.171 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri);
    58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan;
    40.635 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
    22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
    16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Pemilih Tambahan);

    16 (Enam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

    8.457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
    7.414 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
    6.066 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
    5.384 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
    4.806 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
    4.027 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
    3.759 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
    2.799 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
    2.658 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
    2.426 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
    2.370 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
    2.293 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
    1.918 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
    1.894 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
    1.191TPS di Lokasi Khusus;
    1.127 TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

    3 (Tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

    629 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
    517 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
    332 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

    Strategi Pencegahan dan Pengawasan

    Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

    Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

    melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
    koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

    sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
    kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
    menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

    Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Rekomendasi

    Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mengimbau KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

    melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
    berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
    Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

    Lampiran

    Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi

     

     

     

    Indikator

     

    Jumlah TPS

     

     

    TPS Rawan Paling Banyak

    Variabel Penggunaan Hak Pilih

    1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri)

     

    95.171

    Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh

    2.      Terdapat pemilih tambahan

    58.443

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi

    3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT

    16.120

    Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    4.      Terdapat            Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas

    40.635

    Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten

    5. TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT

    116.211

    Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    6. TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU)

     

    4.806

    Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur Sulawesi Selatan

    Variabel Keamanan

    7.      Memiliki        riwayat        terjadi kekerasan di TPS

    2.293

    Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah

    8.      Memiliki        riwayat        terjadi intimidasi                        kepada

    penyelenggara pemilihan

     

    2.426

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara

    9. TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

    332

    Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta

    Variabel Politik Uang

     

    10.    Terdapat    praktik    pemberian uang atau barang pada masa

    kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS

    2.799

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat

    Variabel Politisasi SARA

    11.

    Terdapat                          praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar

    lokasi TPS

    814

    Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jawa Timur

    Variabel Netralitas

    12.

    TPS yang terdapat Petugas

    KPPS berkampanye untuk pasangan calon

    517

    Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh

    13.

    TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

    1.127

    Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Tengah

    Variabel Logistik

    14.

    Terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS

    pada saat Pemilu

    2.370

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara

    15.

    Terdapat riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat

    pemilu

    6.066

    Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua Barat

    16

    Terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat

    pemilu

    2.658

    Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Barat

    Variabel Lokasi TPS

    17.    TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)

    5.384

    Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

     

    18.    TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)

    7.414

    Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan

    19.    TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih

    4.027

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta

    20.

    TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)

    1.918

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau

    21.

    TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye

    pasangan calon

    3.759

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat

    22.

    TPS di Lokasi Khusus

    1.191

    Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat

    23.

    TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik

    1.894

    Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    Variabel Jaringan Internet dan Listrik

    24.

    TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

    22.738

    Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur

    25

    TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

    8.457

    Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wapres ajak pengawas pemilu jaga netralitas Pilkada 2024

    Wapres ajak pengawas pemilu jaga netralitas Pilkada 2024

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan kepada pengawas pemilu dalam Apel Siaga Masa Tenang,Pemungutan, dan Penghitungan Suara di Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Wapres ajak pengawas pemilu jaga netralitas Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 November 2024 – 11:59 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengajak para pengawas pemilu untuk dapat menjaga netralitas dan situasi kondusif agar pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan dengan damai. Hal itu disampaikannya dalam Apel Siaga Masa Tenang,Pemungutan, dan Penghitungan Suara di Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

    “Saya ingin mengajak bapak, ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini. Untuk terus menjaga netralitas, sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ujar Gibran.

    Bersamaan dengan itu, Wapres turut meminta agar para pengawas pemilu dapat memastikan semua proses pilkada berjalan sesuai prosedur. Para pengawas pemilu dimintanya untuk memastikan pelaksanaan masa tenang, masa pencoblosan, penghitungan, hingga penetapan dapat diawasi dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses pilkada ini, mulai dari pencoblosan, proses perhitungan, sampai penetapan,” ujar Wapres.

    Secara umum, dalam Apel Siaga Pilkada tersebut Gibran berpesan untuk para pengawas pemilu di Indonesia bisa menjaga amanat agar Pilkada Serentak 2024 berlangsung langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (luber jurdil).

    “Ini adalah pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu, kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar prosesnya berjalan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, luber, dan jurdil,” kata Gibran.

    Apel Siaga Masa Tenang,Pemungutan, dan Penghitungan Suara yang dihelat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berlangsung di Monas, Jakarta Pusat. Dalam acara ini pengawas pemilu yang berasal dari seluruh Indonesia berkumpul untuk mendapatkan arahan sehingga dapat memantau dan mengawasi berjalannya Pilkada 2024 dengan lancar.

    Pilkada serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024 di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi.
     

    Sumber : Antara