Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan

    Penertiban alat peraga kampanye di simpang Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/11/2024) dini hari. ANTARA/Shabrina Zakaria

    Alat peraga kampanye di Kota Bogor mulai dibersihkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bogor, Jawa Barat, mulai membersihkan alat peraga kampanye pada Minggu dini hari bersamaan dengan memasuki masa tenang menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Rabu (27/11).

    Ketua KPU Kota Bogor M. Habibi Zaenal Arifin di Kota Bogor, Minggu, menyatakan per hari ini pukul 00.00 WIB masa kampanye di Kota Bogor sudah selesai sehingga tidak boleh ada lagi kampanye dalam bentuk apa pun, baik pada pasangan calon gubernur/wakil gubernur maupun pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

    “Seluruh titik di Kota Bogor, termasuk di wilayah hingga ke pelosok, kami bersihkan dari alat peraga kampanye, bukan lagi ditertibkan, bersama-sama KPU, bawaslu setempat, dan unsur pemerintah daerah,” katanya.

    Habibi mengimbau seluruh pasangan calon kepala daerah agar tidak lagi melaksanakan kampanye, baik dengan turun ke masyarakat, lewat alat peraga kampanye, maupun melalui media sosial.

    “Mohon menahan diri. Cukup kampanye di dua bulan kemarin. Mudah-mudahan masyarakat cukup efektif dalam menerima visi dan misi pasangan calon,” ujarnya.

    Penjabat (Pj.) Wali Kota Bogor Hery Antasari mengerahkan dinas terkait untuk membantu KPU, bawaslu setempar, hingga tim pemenangan pasangan calon untuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye.

    “Biasanya masih banyak sisa APK yang belum dibersihkan. Ketika itu nanti terkumpul, kami akan kelola sebaik mungkin dengan berkoordinasi dengan para LO paslon dan KPU bagaimana sebaiknya,” jelasnya.

    Hery menegaskan bahwa pembersihan alat peraga kampanye di berbagai titik seperti di angkutan kota, tiang listrik, pagar, hingga tembok yang ditempeli stiker.

    “Sebagai kota yang sebelumnya tertib dan bersih, mari kembalikan ke tertib dan bersih juga,” ucapnya.

    Ketua Bawaslu Kota Bogor Herdiyatna mengatakan bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan hingga masa tenang, termasuk membantu membersihkan alat peraga kampanye bersama tim pemenangan pasangan calon Pilkada 2024.

    “Kalau ada yang membandel bicara potensi pelanggaran, tidak menutup kemungkinan kami tindak secara regulatif,” kata Herdiyatna.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai lawatan kenegaraan

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai lawatan kenegaraan

    Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (24/11/2024), dalam prosesi penyambutan kepulangan Presiden Prabowo dari rangkaian lawatan kenegaraan. ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air usai lawatan kenegaraan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 11:48 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Minggu pukul 05.30 WIB, setelah melakukan lawatan ke sejumlah negara untuk melakukan kunjungan kenegaraan.

    Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta menginformasikan ketibaan Presiden di Tanah Air disambut langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka beserta sejumlah anggota Kabinet Merah Putih.

    Sejumlah anggota kabinet, antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

    Wapres Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Presiden.

    “Selamat datang kembali Pak,” ujar mereka kepada Presiden.

    Presiden Prabowo yang tiba mengenakan setelah jas berwarna biru tua dan berpeci hitam itu segera menyalami Wapres beserta anggota kabinet yang menyambutnya dengan sapaan hormat dan hangat.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan kerja ke enam negara sejak 8 November sampai dengan 23 November 2024. Dimulai dari Tiongkok untuk bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping, dilanjutkan ke Amerika Serikat berjumpa Presiden AS Joe Biden.

    Setelah itu, Presiden melanjutkan perjalanan untuk menghadiri dua konferensi internasional, masing-masing KTT APEC di Peru, dan KTT G20 di Brasil.

    Kepala Negara kemudian bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, lalu ke Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk bertemu Presiden MBZ.

    Pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo berhasil membawa banyak potensi investasi dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor yang diproyeksikan berdampak positif pada masyarakat Indonesia, mulai dari bidang ketahanan pangan, gizi, kesehatan, teknologi, hingga energi.

    Presiden Prabowo meraih komitmen investasi senilai total 18,57 miliar dolar AS atau sekitar Rp294,80 triliun (asumsi kurs Rp15.880,00 per dolar AS) dari lawatannya selama 2 pekan terakhir.

    Sumber : Antara

  • KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh

    KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh

    Ketua KPU Kabupaten Kapuas Deden Firmansyah bersama forkopimda setempat secara resmi mendistribusikan logistik Pilkada 2024 untuk lima kecamatan terjauh di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (23/11/2024). ANTARA/All Ikhwan

    KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendistribusikan logistik dan surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 untuk lima kecamatan terjauh.

    “Distribusi untuk lima kecamatan terjauh, tersebar 56 desa dan 120 tempat pemungutan suara (TPS),” kata Ketua KPU Kabupaten Kapuas Deden Firmansyah di Kuala Kapuas, Minggu.

    Menurut dia, jumlah surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng untuk lima kecamatan tersebut sebanyak 86.442, yang terbagi 43.221 surat suara Pilkada Kapuas serta 43.221 surat suara Pilkada Kalteng.

    “Distribusi logistik ini merupakan bagian penting dari tahapan pilkada, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang membutuhkan waktu lebih lama dalam pengiriman,” katanya.

    Deden menyebutkan lima dari sembilan kecamatan yang menjadi fokus distribusi awal adalah Kecamatan Kapuas Hulu, Timpah, Mandau Talawang, Pasak Talawang, dan Kapuas Tengah. Wilayah-wilayah ini memiliki aksesibilitas yang cukup menantang seperti jalur darat yang sulit ditempuh.

    Logistik yang didistribusikan mencakup surat suara, kotak suara, alat tulis, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Pengiriman logistik itu dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjamin keamanan logistik hingga tiba di lokasi tujuan.

    Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan pihak terkait untuk memastikan logistik diterima dalam kondisi baik dan tepat waktu.

    “Distribusi logistik ini adalah langkah krusial untuk memastikan setiap warga di Kabupaten Kapuas, termasuk di daerah terpencil, dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” katanya.

    KPU juga mengimbau seluruh petugas di lapangan untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas guna mendukung suksesnya Pilkada 2024.

    Dengan distribusi ini, dia berharap seluruh tahapan pemilihan berjalan lancar, transparan, dan demokratis.

    “Estimasi distribusi sesuai dengan jadwal, mulai Minggu hingga 25 November 2024. Harapan kami semoga distribusi ini berjalan lancar dan tidak ada kendala,” ucap Deden.

    Pada kesempatan itu KPU Kapuas juga mengingatkan kembali kepada seluruh tim pasangan calon untuk dapat melepas alat peraga kampanye (APK).

    “Kami sudah melayangkan surat kepada seluruh tim pasangan calon untuk melepas menjelang masa tenang, mulai Minggu, 24 November 2024,” kata Deden Firmansyah.

    Sumber : Antara

  • Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/11/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 18:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf membeberkan sejumlah upaya untuk meminimalkan potensi konflik horisontal di tengah masyarakat berkenaan dengan Pilkada 2024.

    Dede saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan berangkat dari sejumlah faktor yang kiranya dapat memicu terjadinya konflik terkait pilkada.

    Pertama, kata dia, konsistensi pengamanan di daerah yang masuk dalam peta kerawanan pilkada, sehingga pihak kepolisian perlu mensinergikan peta kerawanan dengan data yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah.

    “Pihak pengamanan masuk, baik Babinsa Kamtibmas untuk mencari data atau informasi tentang potensi di dalam, kalau ada potensi di dalam itu bisa disampaikan ke calon lain untuk jangan masuk ke daerah sekitar situ,” ujarnya.

    Kedua, menurut dia, pentingnya netralitas penyelenggara pemilu hingga aparatur sipil negara (ASN) terhadap kontestasi Pilkada 2024.

    “Pesan-pesan dari kami adalah pihak penyelenggara, baik dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu daerah, tidak boleh ikut cawe-cawe di situ atau berpihak karena kalau berpihak pasti ada yang merasa dirugikan maka akhirnya konflik terjadi,” tuturnya.

    Ketiga, partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada 2024 untuk segera melapor bila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran.

    Dia menyebut publik juga dapat memanfaatkan media sosial untuk melaporkan pelanggaran Pilkada 2024 agar memperoleh atensi yang cepat.

    “Sekarang publik ini punya alat yang namanya HP untuk memviralkan apapun. Nah, jadi publik juga bisa langsung kalau ada hal-hal yang kurang. Langsung saja divideokan, diviralkan, dan dilaporkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini misalnya Bawaslu, Gakkumdu, dan sebagainya. Karena biasanya kalau itu sudah diviralkan, itu akan cepat mendapatkan tanggapan,” katanya.

    Terakhir, dia menyebut pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mencanangkan kembali komitmen para kontestan untuk siap menang dan kalah dalam pilkada.

    “Jadi kontestan pemilu juga harus mampu menyampaikan kepada timnya bahwa ‘kita siap menang, kita juga harus siap kalah’,” ucap dia.

    Saat ini, tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa tenang kampanye yang berlangsung selama tiga hari, 24—26 November 2024.

    Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 November 2024, diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara

  • Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang

    Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang

    Petugas gabungan dari berbagai unsur termasuk tiga pilar di Jakarta Barat mengadakan apel persiapan penurunan APK di lobi kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (23/11/2024) malam atau sehari menjelang masa tenang Pilkada 2024. ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Jakarta Barat.

    Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 25 November 2024 – 00:07 WIB

    Elshinta.com – Petugas gabungan dari berbagai unsur di Jakarta Barat menurunkan sebanyak 53 alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho di wilayah itu  pada hari pertama masa tenang Pilkada 2024 pada pekan ini.

    “Kami mulai sisir dan bersihkan lalu turunkan APK dari Jalan Letjen S Parman. Dari lokasi itu, kami menurunkan sebanyak 13 spanduk dan baliho dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1, lalu 39 spanduk dan baliho dari pasangan calon nomor urut 3 serta 1 spanduk partai,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Agus Irwanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia menyebutkan, kegiatan itu melibatkan sekitar 500 petugas gabungan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), lembaga musyawarah kelurahan (LMK) dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

    “Intinya mulai Minggu pukul 00.01 WIB di delapan kecamatan, termasuk Jalan Letjen S Parman, Kecamatan Grogol Petamburan, Jalan Kembangan Raya, Jalan Daan Mogot, Jalan Raya Panjang, serta jalan-jalan lingkungan dan gang,” katanya.

    Setelah menurunkan APK, imbuh Agus, petugas membuat berita acara dengan disaksikan KPU dan Bawaslu.

    Adapun APK yang diturunkan, selanjutnya disimpan sementara di gudang Satpol PP Jakarta Barat.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat Firmanuddin Ibrahim meminta kepada camat dan lurah di wilayah agar bersinergi dengan pihak terkait untuk menurunkan APK.

    “Saya minta menjaga suasana kondusif,” katanya. 

    KPU DKI menetapkan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS).

    Warga Jakarta dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

    KPU DKI menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sementara itu, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24 November 2024 dan berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara.

    Sumber : Antara

  • Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang

    Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang

    Kampanye tolak politik uang di perempatan jalan Diponegoro Singkawang (ANTARA/Narwati)

    Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:13 WIB

    Elshinta.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas) Kota Singkawang menyerukan agar masyarakat kota setempat untuk menolak politik uang menjelang hari H Pilkada 2024 yang dihelat pada 27 November 2024.

    “Hari ini kita melakukan kampanye gerakan menolak politik uang dalam Pilkada 2024,” kata Koordinator JPPR Singkawang, Rubi Ismayanto, di Singkawang, Minggu.

    Dia berharap agar masyarakat Singkawang cerdas dalam menentukan pilihannya dengan mendatangi tps pada tanggal 27 November untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya masing-masing.

    “Masyarakat jangan mau diiming-imingi dengan uang baru mau datang ke tps,” ujarnya.

    Menurutnya, pemimpin yang dipilih dengan menggunakan uang sudah dipastikan tidak akan amanah.

    “Gerakan yang kita lakukan adalah secara spontan yang dilaksanakan di tiga titik, seperti di depan Kantor Walikota, simpang lampu merah Jalan Alianyang dan perempatan Jalan Diponegoro,” ucapnya.

    Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Singkawang, Juhriansyah mengatakan, perlunya kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang adalah suatu tindakan yang harus dilakukan.

    “Masyarakat harus cerdas menentukan pemilih dan pilihan serta jangan mudah di iming-imingi dengan uang dan jangan mau suara kita dihargai pada saat pemilihan tetapi pikirkan dampaknya selama 5 tahun kedepan,” katanya.

    Dia mengimbau kepada masyarakat Singkawang agar bijak dan cerdas dalam memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2024.

    Sumber : Antara

  • Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (ANTARA/HO-KWP)

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menolak usulan untuk mengubah status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga ad hoc.

    “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada kita, bahwasanya Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Itu termaktub dalam Pasal 22E Ayat 5,” kata Zulfikar di Jakarta, Minggu.

    Pernyataan tersebut merespons usulan KPU dan Bawaslu agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

    Menurut dia, segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Zulfikar menyatakan bahwa evaluasi terhadap penyelenggara pemilu memang harus terus dilakukan, namun bukan berarti mengubah statusnya dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc.

    “Terutama (evaluasi) dalam rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan agar menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, capable, dan profesional, serta tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Sehingga bisa menghasilkan pemilu yang makin berkualitas dan legitimate,” ucap dia.

    Alih-alih mengubah status KPU dan Bawaslu dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc, Zulfikar mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

    Usulan KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc muncul karena pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak di tahun 2024 ini.

    Dengan demikian, tidak ada lagi perhelatan pesta demokrasi dalam waktu dekat dan demi menghemat anggaran negara.

    Terkait hal tersebut, Zulfikar menambahkan bahwa penyelenggara pemilu justru akan semakin kokoh keberadaannya apabila ide pemisahan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal bisa diwujudkan dalam revisi UU Pemilu.

    “Tugas penyelenggara pemilu itu bukan hanya saat masuk tahapan pileg, pilpres, dan pilkada. Di tahun-tahun tidak menyelenggarakan pemilihan, KPU dan Bawaslu serta DKPP bisa fokus untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kepemiluan melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, kajian, edukasi, dan literasi,” kata Zulfikar.

    Sumber : Antara

  • Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

    Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

    Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn. (foto: ist)

    Kampanye terakhir massa pendukung paslon Imam – Ririn nyaris bentrok dengan massa pendukung paslon Supian – Chandra

    Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Depok-Kampanye Pilkada Serentak 2024  berakhir  pada Sabtu 23 November 2024. Pada masa berakhir kampanye, seluruh paslon bertarung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka.

    Seperti pada kampanye akhir pasangan calon  (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Jawa Barat, pada Pilkada 2024, massa Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafi mengular di jalan Margonda Raya menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (23/11/2024).

    Massa kampanye akhir paslon nomor 1 Imam- Ririn yang konvoi di jalan Margonda dengan tenang, tiba-tiba saja nyaris bentrok dengan massa yang mengenakan kaos nomor 2 massa paslon nomor 2 yang tengah melakukan flash mob.

    Beruntung ada pihak kepolisian yang mengamankan hingga bentrok fisik massa paslon 1 Imam – Ririn, dan paslon 2 Supian dan Chandra dapat diatasi.

    Antoni Subagyo, mantan  Ketua DPC partai Gelora Pancoran Depok (2020-2023) yang kini sebagai fungsionaris di Partai Gerlora Pancoran Depok, mengatakan bahwa mass nomor 2 tengah melakukan flash mob.

    “Jadi sebuah hal yang wajar, tiba-tiba bertemu dengan massa kampanye nomor 1 yang menuju lapangan mahakam. Alhamdulillah semuanya berjalan baik,” tutur Antoni menjelaskan massa nomor 2 yang bertemu dengan massa nomor 1.

    Massa kampanye akbar Imam – Ririn, berlanjut menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. 

    Sesampai di Lapangan Mahakam, rombongan paslon nomor 1 disambut massa di dalam Stadion Mahakam, Sukmajaya, Depok. Terlebih saat Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok nomor urut 1, Imam Budi Hartono – Ririn Farabi Arafiq datang menyapa.

    Massa yang sebelumnya menepi langsung mengumpul ket engah. Massa ingin melihat Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2025-2030 dari dekat. 

    Ketua DPP Bidang Ormas dan Kepemudaan Partai Golkar, Fadh Arafiq menegaskan, berdasarkan informasi intelejennya massa Imam – Ririn mencapai 30.000 orang.

    “Ini tanda-tanda kemenangan Imam – Ririn sudah di depan mata. Apalagi, Partai Golkar dan PKS terus kompak hingga saat ini. Kami sudah tidak ragu lagi dengan PKS. Kita harus menang, menang, menang dan lanjutkan,” tegas Fadh Arafiq saat berorasi di atas panggung di hadapan massa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30 ribu massa paslon nomor 1.

    Dalam kampanye Akbar Imam – Ririn turut hadir semua ketua partai pendukung, PKS, Partai Golkar, PBB, PKN dan Partai Masyumi. Tak lupa juga hadir relawan dan komunitas ikut memadati Stadion Mahakam.

    Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq mempunyai visi dan misi Depok Berkarya, Sejahtera Untuk Semua.

    “Untuk misi Imam Ririn ada lima poin untuk bangun Depok secara bareng-bareng,” kata Imam.

    Imam menyebutkan lima poin misi pasangan calon nomor urut 1 yang pertama, meningkatkan karya pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.

    Kedua, memantapkan tatakelola pemerintahan yang melayani, cekatan, profesional, dan berintegritas.

    “Ketiga Imam Ririn membangun masyarakat yang berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan keluarga,” tutur Imam.

    Lebih lanjut untuk misi keempat, mewujudkan masyarakat madani yang sehat, cerdas, dan bahagia.

    Kemudian yang kelima, mengembangkan kawasan perkotaan yang aman, bersih, hijau, dan ramah lingkungan. 

    Selain itu juga pasangan Imam -Ririn juga akan melanjutkan program kepimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, yakni melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC).

    “Kota Depok sudah mencapai UHC. Pencapaian ini, warga Depok khususnya, bisa berobat gratis dengan KTP, ” kata Imam.

    Selanjutnya kata Imam, program satu keluarga satu sarjana. Lalu kartu Depok sejahtera atau KDS pun dilanjutkan karena banyak warga yang menginginkan program tersebut dilanjutkan di masa periode Imam – Ririn nanti.

    “Lanjutkan KDS dan canangkan Kartu Yatim Sejahtera. Lanjutkan pembangunan sekolah negeri di Kota Depok baik, SMP negeri. Dan SMA negeri yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa,” sambung dr Ririn.

    Kemudian dr.Ririn juga menyebut akan melaksanakan pembangunan Eco Park dan penataan kawasan heritage budaya di Kota Depok.

    “Kami komitmen juga bangun jalan untuk terusan Jalan Juanda ke Kukusan, dan bangun jalan layang dan  alternatif pelebaran Jalan Raya Sawangan,” tuturnya.

    Selain itu, untuk perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia, Imam Ririn akan memberikan bantuan modal bagi perempuan kepala keluarga. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara

    Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara

    Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha saat menghadiri kegiatan \”Apel Siaga Patroli Pengawasan Politik Uang pada masa Tenang\” di Jakarta, Minggu (24/11/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Bawaslu DKI ingatkan pengawas tak tinggalkan TPS saat hitung suara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 18:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI mengingatkan para pengawas tidak boleh meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS) saat proses hitung suara pada 27 November 2024.

    “Pastikan saat perhitungan suara tidak ada pengawas yang keluar dari TPS. Karena bisa jadi ketika ada  masalah surat suara sah atau tidak, yang pertama ditanya adalah pengawas TPS,” kata Ketua Bawaslu DKI Munandar Nugraha di Jakarta, Minggu.

    Kalaupun pengawas ingin ke luar misalnya ingin ke kamar kecil, maka bisa dilakukan sebelum perhitungan suara dimulai. Pada hari pungut suara, sambung dia, para pengawas harus berada di TPS saat proses hitung suara dimulai hingga selesai.

    “Saat perhitungan dimulai sampai selesai, dia stand by mendampingi seluruh proses perhitungan suara sehingga hasilnya sah atau tidak bisa kita pastikan,” ujar Munandar.

    Kerja pengawas, sambung dia, belum selesai setelah perhitungan suara selesai di TPS, melainkan rekapitulasi perhitungan berjenjang dan logistik pemilu bergeser ke tingkat kelurahan atau kecamatan.

    “Pastikan seluruh hasil yang ada di TPS berbasis dari hasil rekapitulasi berjenjang, sehingga kita bisa pastikan nanti siapapun yang akan terpilih adalah pilihan warga Jakarta yang legitimasi, tidak ada kecurangan di satu TPS pun,” ujar Munandar.

    Dia kemudian menginstruksikan seluruh jajaran pengawas termasuk di tingkat kelurahan, kecamatan, untuk memperbaharui (update) seluruh perkembangan di TPS setiap jam, dimulai pukul 06.00 WIB.

    “Pastikan dalam proses pungut dan hitung, dilakukan konsolidasi dengan seluruh pengawas TPS (PTPS) kita, tidak boleh ada kesalahan dalam pungut hitung kita,” kata dia.

    Adapun dalam Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI mencatat jumlah pengawas di TPS sebanyak 14.835 orang, lalu pengawas pemilu tingkat kelurahan sebanyak 267 orang, pengawas tingkat kecamatan, sebanyak 132 orang, anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak 28 orang dan Bawaslu provinsi 7 orang.

    “Pastikan seluruh pengawas TPS, mata dan telinga kita dalam pengawasan pada masa tenang di wilayahnya masing-masing,” ucap Munandar.

    Sumber : Antara

  • KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang

    KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang

    Silaturahmi dengan para kader PKB Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 23 November 2024. (foto: ist)

    Sambung konektifitas dan penguatan gerakan politik kiai

    KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 16:43 WIB

    Elshinta.com – Semarang – Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin menghadiri acara silaturahmi dengan para kader PKB Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 23 November 2024. 

    Dalam acara silaturahmi itu, Wakil Presiden Indonesia ke-13 ini mengingatkan tentang asal usul pendirian PKB sebagai kendaraan para kiai untuk mendukung pergerakan para kiai di perpolitikan Indonesia. Karena pada dasarnya kehadiran kiai memiliki tujuan untuk memberi arah dalam langkah strategis pembangunan bangsa dan negara. 

    “Memberi warna setiap keputusan politik dengan shibghatallah,”  kata KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya. 

    KH.  Ma’ruf Amin juga mengingatkan pada para kader PKB untuk tidak saling berselisih dalam keputusan. Perselisihan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan kesesatan bila tidak dicegah. 

    “Kita harus membangun kembali konektivitas antara kiai agar menjadi satu kesatuan dan menghindari perselisihan,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan.

    Kiai Ma’ruf melanjutkan, bahwasanya gerakan politik kiai saat ini sudah lemah. Salah satu penyebabnya tidak ada konektivitas antara kiai. Ditambah lagi, para kiai saat ini memimpin sendiri-sendiri, di masing-masing daerahnya. 

    Penyebab lain lemahnya pengaruh kiai saat ini adalah hilangnya kesadaran politik kiai. Padahal setiap keputusan penting tercipta melalui keputusan politik. 

    Kiai saat ini juga terlihat tidak tangguh seperti kiai zaman dulu. Tangguh di sini sangat dibutuhkan untuk menghadapi segala rintangan di depan. “Sebab, kalau kiai tidak tangguh membuatnya mudah dipatahkan saat menghadapi keadaan genting,” KH. Ma’ruf mengungkapkan.

    Jadi, perlu penguatan lagi gerakan politik kiai saat ini. Tujuannya untuk mengembalikan peran kiai di Indonesia dalam menentukan arah bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur *

    Sumber : Elshinta.Com