Category: Elshinta.com

  • Bawaslu Kota Bekasi prediksi partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun signifikan

    Bawaslu Kota Bekasi prediksi partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun signifikan

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi prediksi partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun signifikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 16:22 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi memprediksi adanya penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki, mengungkapkan laporan dari pengawas kecamatan (Panwascam) menunjukkan angka partisipasi pemilih yang bervariatif.

    “Laporan panwascam, ada yang hanya 50 persen pemilih, ada yang 60 persen. Bervariatif. Tapi belum dapat dipastikan berapa persen penurunannya,” kata Nisa, Rabu (27/11/2024).

    Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran atas rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kota Bekasi.

    Ia mengaku, Bawaslu Kota Bekasi saat ini tengah melakukan pendalaman data untuk memastikan persentase pasti penurunan partisipasi pemilih dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkannya.

    “Hasil analisis ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan mendatang,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (28/11). 

    Pihak Bawaslu juga akan terus memantau situasi di lapangan untuk memastikan proses Pilkada 2024 berjalan lancar dan demokratis.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 

    Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Setelah Kejari Deliserdang membatalkan suratnya, kini muncul lagi surat dari Kejari Medan yang meminta data perolehan suara kepada KPPS. Surat Kejari Medan itu ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarma.

    Surat Kejari Medan kepada Ketua KPU Medan itu tertanggal 21 November 2024, dengan nomor: B-4469/L.2.10/Dip.2/11/2024.

    “Kan wajar saja kita curiga hasil Pilkada Serentak di Sumut ini sudah terkondisikan untuk pasangan calon tertentu. Kemarin, Kejari Deliserdang sudah membatalkan surat mereka itu, ini muncul lagi surat dari Kejari Medan yang juga minta data perolehan suara kepada KPPS. Kenapa begitu kejaksaan, ada apa dengan mereka di Pilkada Serentak Sumut ini,” ungkap Wakil Ketua Relawan Blok Sumut (RBS) Edwin Syahrizal Pohan ST, SH di Medan, Rabu 27 November 2024.

    Menurut Edwin, dalam surat Kejari Medan kepada Ketua KPU Medan itu tertulis link aplikasi https//election.kejaksaanri.id/tps-data-entry untuk penginputan data perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan oleh KPPS.

    Jika kejaksaan membutuhkan data perolehan suara, lanjut Edwin, mereka tidak mesti memintan KPPS menginput ke link aplikasi mereka buat. Cukup Kejaksaan bisa memintanya ke KPU Medan.

    “Koordinasi itu harusnya cukup ke KPU Medan, tak mesti ke KPPS yang menginput data perolehan suara. Apa pihak Kejari Medan tak punya staf atau anggato untuk bekerja ke lapangan. TNI Polri saja turun langsung ke TPS untuk mendapatkan data perolehan suara yang dibutuhkan. Anggarannya kan ada untuk itu. Jika salah input dari KPPS, kan bisa beda persepsi nantinya. Maka itu, Kejari Medan cukup meminta data perolehan suara itu ke KPU Medan, jadi publik tidak curiga Pilkada Serentak di Sumut ini sudah terkondisikan,” bebernya.

    Edwin pun berharap Jaksa Agung St. Burhanuddin menertibkan jajaran kejaksaan negeri di Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, khususnya di Sumut, agar tidak muncul kecurigaan publik dengan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan Walikota san Wakil Walikota Medan.

    “Masyarakat bisa tidak percaya nanti dengan hasil Pilkada Serentak di Sumut, jika kelakuan jajaran kejaksaan negeri di Sumatera Utara demikian dengan suratnya, khususnya Kejari Medan dan Deliserdang yang sebelumnya telah  terungkap dan membatalkannya,” tandas Edwin Pohan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Heri-Sholihin klaim unggul di Pilkada Bekasi, menunggu hasil resmi KPU

    Heri-Sholihin klaim unggul di Pilkada Bekasi, menunggu hasil resmi KPU

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Heri-Sholihin klaim unggul di Pilkada Bekasi, menunggu hasil resmi KPU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi nomor urut 01, Heri Koswara dan Sholihin, menggelar konferensi pers di Posko PKS, Bekasi Selatan.

    Konferensi pers ini digelar untuk menanggapi hasil real count internal Pilkada Kota Bekasi 2024 yang menunjukkan pasangan Heri-Sholihin unggul dengan perolehan suara 48,68%.

    Sedangkan pasangan Tri-Bobihoe berada di posisi kedua dengan 46,74%, sementara pasangan Uu-Nurul memperoleh 4,58%.

    Dalam keterangannya, Heri Koswara menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat Kota Bekasi.

    “Hasil ini menjadi bukti kepercayaan masyarakat kepada kami. Namun, kami tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Mudah-mudahan angka ini tidak berubah,” ujar Heri seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (28/11).

    Meskipun unggul berdasarkan hasil real count internal, Heri mengingatkan tim sukses dan pendukungnya untuk tetap mengawal proses perhitungan suara hingga tuntas di KPU.

    Ia menekankan kemenangan ini sebagai amanah besar yang harus dijaga bersama. Heri berharap proses perhitungan suara di KPU berjalan lancar dan transparan.

    “Kemenangan ini bukan milik saya dan Bang Sholihin semata, tetapi milik seluruh masyarakat Kota Bekasi. Kami berkomitmen untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Ke depan, kami akan bekerja keras membantu dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan

    Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Menyusul terjadinya bencana alam banjir, longsor dan angin kencang di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menyatakan akan mengelar pemilihan suara susulan. 

    Ketua KPU Sumut, Agus Arifin menyampaikan, terdapat 110 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang susulan di seluruh wilayah Sumatera Utara Utara dan 6 pemungutan suara lanjutan. Proses tersebut seluruhnya akan dilaksanakan akan paling lama 10 hari setelah pemungutan suara Kamis 27 November 2024. 

    “Adapun TPS itu tersebar di wilayah Kota Medan sebanyak 56 TPS, Deli Serdang 30 TPS, Binjai 20 TPS, Asahan 2 TPS dan Nias 2 TPS,” ujar Agus Arifin seraya menyampaikan ada sejumlah kotak suara dan kertas suara rusak dilakukan oknum di wilayah Pulau Nias.

    Menurut Agus Arifin, hingga saat ini belum diketahui identitas pelakunya. “Kejadian tepatnya di Dusun 1 Desa Gajah. Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dan saat ini masih pendalaman tim di Nias,” ujarnya. 

    Sementara tim pemenangan 01 yang dipimpin Hinca Panjaitan menyampaikan akan mengikuti apa yang disampaikan oleh KPU Sumut.

    “Kami mendahulukan aspek kemanusiaan, saat ini di beberapa lokasi butuh penyelamatan itu lebih penting,” ucap Hinca seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11).

    Hinca menyampaikan data yang disampaikan KPU sinkron dengan data di Tim pemenangan, yakni sejumlah tempat harus menunda pemilihan karena sikon lapangan.

    Diketahui ebelumnya, Jumlah DPT Sumut pada Pilkada 2024 sebanyak 10.771.496 pemilih, sedang jumlah Tempat Pemungutan Suara(TPS) yang tersebar di 455 kelurahan dan 6.110 desa sebanyak 25.223 TPS.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KAI Daop 4 Semarang salurkan bantuan kontainer pengangkut sampah

    KAI Daop 4 Semarang salurkan bantuan kontainer pengangkut sampah

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    KAI Daop 4 Semarang salurkan bantuan kontainer pengangkut sampah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 15:56 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang kembali menunjukkan komitmen sosialnya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menyerahkan bantuan berupa dua kontainer pengangkut sampah kepada Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. 

    Bantuan senilai Rp75 juta ini diterima langsung oleh Lurah Tanjung Mas, Sony Yudha Putra Pradara, didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas dari Koramil dan Polsek Tanjung Mas pada Selasa (26/11/2024) di Kantor Kelurahan Tanjung Mas.

    Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), khususnya di wilayah-wilayah yang bersinggungan langsung dengan operasional KAI. 

    Kelurahan Tanjung Mas yang berada di sekitar jalur rel kereta api menjadi salah satu fokus KAI dalam membangun sinergi positif dengan masyarakat. 

    “Kami berharap bantuan ini dapat mendukung kebersihan lingkungan di Kelurahan Tanjung Mas serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan keamanan. Kami juga mengajak warga untuk turut serta mendukung kelancaran perjalanan kereta api dan menjaga aset negara, khususnya di wilayah ini,” ujar Franoto.

    Lurah Tanjung Mas, Sony Yudha Putra Pradara, dalam mengapresiasi langkah KAI yang peduli terhadap kebutuhan warga.

     “Kami berterima kasih kepada KAI Daop 4 Semarang atas bantuan ini. Di bulan Desember dan Januari, biasanya volume sampah meningkat. Dengan adanya kontainer sampah ini, kami optimis masyarakat akan lebih terdorong untuk membuang sampah pada tempatnya,” ungkapnya.

    Selain itu, Sony berharap sinergi antara KAI dan Kelurahan Tanjung Mas dapat terus berlanjut dalam berbagai aspek, menciptakan lingkungan yang bersih dan mendukung iklim ekonomi yang positif di wilayahnya.

    Program TJSL ini menjadi salah satu langkah nyata KAI untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan serta menciptakan harmoni antara KAI dengan masyarakat sekitar.

     “Dengan kolaborasi yang erat, KAI yakin dapat bersama-sama menjaga keamanan perjalanan kereta api sekaligus bermanfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja KAI,” tutur Franoto. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pilwakot Salatiga, paslon Robby-Nina unggul versi quick count

    Pilwakot Salatiga, paslon Robby-Nina unggul versi quick count

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Pilwakot Salatiga, paslon Robby-Nina unggul versi quick count
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah Robby Hernawan-Nina Agustin merilis quick count atau hitung cepat memenangi Pilwakot 2024. 

    Robby-Nina mengucapkan banyak terima kasih kepada partai pengusung maupun partai pendukung, Partai Demokrat dan Gerindra,  Partai Golkar, Partai ummat, Partai Perindo, Partai PSI, Partai PKN, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Partai Hanura, PPP, Partai Buruh, serta para pendukung dan  relawan.

    “Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang mendalam, pada hari ini kami menerima hasil hitung cepat Pemilihan Walikota Salatiga yang menunjukkan bahwa kami mendapatkan dukungan sebesar 46,80% suara, dengan selisih 4,3% dari pasangan calon lainnya. Tentunya kami sangat menghargai dan menunggu hasil keputusan resmi dari KPU Kota Salatiga. Hal ini juga merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Salatiga menginginkan perubahan dan kemajuan bersama,” ujar Robby Hernawan di Soklatok, Salatiga, Rabu (27/11/2024) malam. 

    Robby menambahkan, kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras dan doa semua. 

    “Namun lebih dari itu, ini adalah amanah yang sangat besar untuk kami emban. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Salatiga yang telah mempercayai kami. Kami juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU, Bawaslu, aparat keamanan, serta semua pihak yang telah memastikan proses pemilu ini berjalan dengan aman,  dan demokratis, kepada calon lain kami juga ucapkan banyak terima kasih atas kompetisi yang sehat dan demokratis ini,” tegas Robby seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Kamis (28/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS

    KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS

    Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni menjelaskan tentang pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di Denpasar, Bali, Rabu (27/11/2024). ANTARA/Rolandus Nampu

    KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 20:17 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menyatakan hingga Rabu sore, pihaknya tidak menemukan adanya laporan penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Denpasar dalam Pilkada wali kota dan wakil wali kota Denpasar.

    “Untuk pelaksanaan pemungutan suara tadi hingga pukul 13.00 Wita sudah berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan terkait pemungutan suara,” kata Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni di Denpasar, Rabu.

    Dia mengatakan surat suara yang didistribusikan ke setiap TPS sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap, sehingga tidak ada celah bagi terciptanya tindakan-tindakan yang mengarah pada kecurangan dalam Pemilu.

    Apalagi pada saat sebelum pendistribusian logistik surat suara di Denpasar, pihaknya telah mengundang perwakilan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dua orang kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk menyesuaikan jumlah surat suara dengan data pemilih sehingga tidak ada TPS yang kekurangan surat suara.

    Dia pun berharap proses penghitungan suara dari tingkat TPS hingga di tingkat Kota Denpasar tidak terjadi kendala sesuai harapan dari semua elemen demi terwujudnya Pemilu yang aman dan damai.

    Dalam proses pemungutan suara, selain masyarakat umum, pihaknya mengakomodasi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia maupun para tahanan yang ada di kantor kepolisian.

    “Untuk disabilitas itu, sudah terfasilitasi di masing-masing TPS tidak ada laporan (tidak dilayani) bahkan ada lansia yang sudah lumpuh itu dicari ke rumahnya, difasilitasi memilih di rumah yang bersangkutan,” katanya.

    Begitu pula tahanan yang ditahan di Rutan Polda Bali dan Polsek Denpasar Barat dipenuhi hak politiknya. Di Polda Bali ada 13 tahanan yang mencoblos di tempat yang sudah disiapkan petugas dengan pengawasan ketat aparat kepolisian.

    Dia menyampaikan dalam Pilwalkot Denpasar, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 507.561 pemilih tersebar di 1.001 TPS di empat kecamatan dan 43 desa kelurahan.

    Untuk alur penghitungan suara, mulai Kamis (28/11) hingga Selasa (3/12) penghitungan suara akan dilakukan di tingkat kecamatan.

    Untuk Pilwalkot Denpasar ada dua pasangan calon yang ada dua pasangan calon yang bertarung yakni paslon nomor urut 2 I Gusti Jaya Negara berpasangan dengan I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya Wibawa). Mereka merupakan kader PDIP dan pasangan petahana dan diusung PDIP, Golkar, PKB, Perindo, PPP dan Hanura.

    Sementara, lawannya paslon nomor urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra dan I Nengah Yasa Adi Susanto (Ambara-Adi) diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem dan PSI.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

    Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kanan) dan Anggota Bawaslu RI Puadi (kiri) saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 20:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

    Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu ini pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.

    “Peristiwa pembagian uang atau materi lainnya berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan (UU Pilkada, red.),” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Bagja menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

    “Baik pemberi maupun penerima dipidana,” ucap Bagja.

    Lebih lanjut, Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran itu terdiri atas pembagian uang dan potensi pembagian uang. Berdasarkan tahapannya, dugaan pelanggaran dimaksud terjadi pada saat masa tenang atau saat pemungutan suara.

    Menurut Puadi, sebanyak 71 dugaan pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang terjadi pada masa tenang. Sementara itu, sebanyak delapan dugaan pembagian uang dan satu dugaan potensi pembagian uang terjadi pada tahapan pemungutan suara.

    Dugaan pembagian uang pada masa tenang ditemukan di beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

    Sementara itu, dugaan potensi pembagian uang pada masa tenang terdapat di Papua Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Jawa Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    Adapun, dugaan pembagian uang pada tahapan pemungutan suara muncul di lima provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sumatera Selatan, DIY, dan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, dugaan potensi pembagian uang pada hari pemungutan suara terjadi di Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Pemilih disabilitas tunanetra memegang surat suara menggunakan huruf braille sebelum melakukan pencoblosan di TPS 20 Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, Rabu (27/11) ANTARA/Ardiles Leloltery

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 21:01 WIB

    Elshinta.com – Meriam Costantina Imbiri memegang siku seorang perempuan di sampingnya ketika berjalan dari tempat tinggalnya di Yayasan Humania Polimak, Kota Jayapura, Papua, menuju ke tempat pemungutan suara, yang  tidak jauh dari yayasan.

    Penyandang disabilitas tunanetra itu ingin menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024 yang berlangsung 27 November 2024. Ia tercatat dalam daftar pemilih tetap di TPS 20, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

    Sesampainya di TPS pada pukul 09.05 WIT, suasana mulai dirasakan berbeda. Masyarakat umum yang sebelumnya ingin melakukan pendaftaran, mempersilakan Meriam bersama kaum disabilitas untuk dilayani terlebih dulu oleh petugas.

    Mereka lalu diarahkan mendaftar untuk mendapatkan nomor antrean. Tidak perlu tunggu waktu lama, Meriam langsung diarahkan oleh perempuan yang menggandengnya untuk mengambil surat suara kemudian menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan.

    Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga turut membantu Meriam dari samping bilik suara kemudian membuka surat suara guna memilih calon kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.

    Ketika melakukan pencoblosan gambar calon, Meriam terlihat tidak mengalami kendala dalam memilih kepala daerah. Sebelumnya ia memang mengikuti sosialisasi intens yang dilakukan Pemerintah, KPU, maupun Bawaslu setempat terkait cara pencoblosan surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas.

    “Jadi saat membaca huruf braille saya tidak merasa susah karena sudah mendapatkan sosialisasi,” katanya.

    Usai mencoblos, Meriam kemudian digandeng oleh perempuan asisten itu untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai arahan petugas KPPS. Selanjutnya Meriam dibantu oleh anggota linmas mencelupkan satu jarinya di tinta pilkada.

    Bagi Meriam memang tidak sulit untuk melakukan pencoblosan karena pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Februari 2024, ia turut menyalurkan hak politiknya itu.

    Ia bahkan mengaku sudah terbiasa memilih calon kepala daerah seperti masyarakat umum. Hanya saja masih tetap perlu arahan dari keluarga atau pendamping maupun petugas TPS yang membaca nama-nama calon peserta pemilu.

    Meski berbaur dengan masyarakat umum yang terdaftar pada TPS itu, kaum disabilitas begitu antusias untuk menyalurkan hak politik mereka dalam memilih calon kepala daerah untuk masa tugas 5 tahun ke depan.

    Seperti pilkada tahun ini, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR RI lalu, kaum disabilitas khususnya yang ada di yayasan itu juga menjadi pemilih aktif dalam pesta demokrasi di Papua. Yayasan itu menampung 70 orang lebih penyandang disabilitas.

    Setelah memberikan suaranya, Meriam berharap kepada pemimpin daerah yang terpilih pada pilkada ini lebih memperhatikan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Ia ingin kualitas hidup kaum penyandang disabilitas bisa lebih baik lagi. Kepala daerah terpilih harus memprioritaskan pelayanan kepada kaum disabilitas dan difabel.

    Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) di TPS 20, Lambertus Kambu, mengakui memang memberi pelayanan khusus kepada pemilih disabilitas saat memilih calon kepala daerah. Petugas KPPS diwajibkan untuk mendampingi mereka selama berada di TPS.

    Menurut Kambu, pada Pemilu 2024 lalu, antusiasme pemilih disabilitas begitu tinggi. Mereka sangat bersemangat, begitupun dengan pilkada kali ini.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 20 sebanyak 541 orang meliputi laki-laki 269 jiwa dan perempuan 245 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut ada sebanyak 19 keluarga dengan 32 pemilih disabilitas yang mempunyai hak suara.

    Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 2.141 orang, meliputi Kota Jayapura 293 jiwa, Kabupaten Kepulauan Yapen 289 orang, Waropen 180 orang, Sarmi 113 orang, Keerom 98 orang, Supiori 94 orang, Mamberamo Raya 16 orang, Biak Numfor 676 orang, dan Kabupaten Jayapura 381 orang.
     
    KPU Papua menjamin fasilitas termasuk surat suara bagi pemilih disabilitas. Fasilitas ini telah disiapkan dan didistribusikan ke 2.023 TPS di daerah ini sehingga dipastikan tidak ada kendala dalam proses pencoblosan.

    Ketua KPU Papua Steve Dumbon menyatakan pihaknya meminta para petugas di TPS selalu memperhatikan segala kebutuhan dan sarana bagi pemilih disabilitas.

    KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen memberikan yang terbaik dalam proses pelaksanaan pilkada khususnya kepada pemilih disabilitas di Papua.

    Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Papua Herman Rumbekwan menyatakan penyandang disabilitas di daerah itu sangat antusias menyambut pilkada seperti saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pada Februari 2024.

    Sejauh ini penyelenggara pilkada sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang ramah bagi pemilih disabilitas. Inilah yang menjadikan mereka antusias mengikuti pilkada. Pemerintah maupun pihak penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu memang memperhatikan hak-hak disabilitas.

    Siapa pun itu, mereka berhak ikut menentukan masa depan Papua. Begitu pula penyandang disabilitas. Dengan demikian hak kaum disabilitas pun harus diperhatikan dan didukung.

    Melalui peran aktif pemilih disabilitas, PPDI Papua berharap makin banyak pintu partisipasi yang terbuka bagi masyarakat berkebutuhan khusus di Bumi Cenderawasih.

    Hari ini kaum penyandang disabilitas sudah memberikan suaranya kepada calon kepala daerah di Papua. Menjadi keniscayaan bagi pemimpin terpilih untuk membalasnya dengan meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas.

    Sumber : Antara

  • Kanwil DJP Jakbar dan DJKN lelang sejumlah aset hasil penyitaan

    Kanwil DJP Jakbar dan DJKN lelang sejumlah aset hasil penyitaan

    Salah satu mobil yang disita Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat untuk dilelang, Kamis (28/11/2024). ANTARA/HO-Kanwil DJP Jakbar

    Kanwil DJP Jakbar dan DJKN lelang sejumlah aset hasil penyitaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 28 November 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta melelang aset hasil penyitaan dari penunggak pajak di delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

    Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menyebutkan, pelelangan itu merupakan kegiatan penagihan pajak atas barang sitaan dari penunggak pajak yang digunakan untuk membayar utang pajak.

    “Semoga kegiatan ini beri efek jera (deterrent effect) dan tunjukkan keseriusan DJP kumpulkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak,” kata Farid saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis.

    Sebanyak 14 aset dilaksanakan eksekusi lelang pajak tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui situs web lelang.go.id atas barang bergerak dalam kondisi apa adanya. Ke-14 aset tersebut berupa 11 kendaraan roda empat, satu unit rumah toko (ruko) dan dua unit kios di Cengkareng.

    Farid menyebut bahwa informasi lebih rinci terkait masing-masing barang yang dilelang dan langkah-langkah yang harus dilakukan dapat dilihat di tautan https://linktr.ee/LelangSerentakJakartaBarat.

    Penetapan pemenang lelang adalah di hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, dimulai dari pukul 10:00 WIB sampai dengan 11.50 WIB sesuai jadwal masing-masing aset lelang, bertempat di Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Jalan Tomang Raya Nomor 16-18, Jakarta Barat.

    “Penetapan pemenang lelang dilakukan setelah batas akhir penawaran,” kata Farid.

    Adapun syarat dan ketentuan lelang yang pertama, calon peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan. Kedua, lelang dilaksanakan dengan cara penawaran lelang melalui aplikasi lelang (open bidding). Ketiga, memiliki akun yang telah terverifikasi pada laman portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id.

    Berikutnya nominal jaminan harus sudah efektif diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selambat-lambatnya satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang dan nilai disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.

    Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. Selanjutnya penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir penawaran. Terakhir, pemenang lelang harus melunasi pokok lelang dan bea lelang sebesar tiga persen paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

    “Masyarakat yang ingin mengikuti lelang ini, harus memenuhi lima syarat berikut yaitu memiliki KTP, NPWP, alamat email, nomor rekening dan nomor HP,” ungkap Farid.

    Farid juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati atas penipuan bermoduskan lelang yang mengatasnamakan DJP, DJKN, KPKNL dan instansi pemerintah lainnya.

    “Jangan sampai terbujuk dengan tawaran pihak yang tidak bertanggung jawab. Hubungi kantor kami untuk mendapatkan informasi tepercaya,” katanya.

    Sumber : Antara