Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Ekonom ingatkan kenaikan PPN bisa picu peningkatan inflasi

    Ekonom ingatkan kenaikan PPN bisa picu peningkatan inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom ingatkan kenaikan PPN bisa picu peningkatan inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen dapat memicu peningkatan inflasi di dalam negeri.

    “Tahun ini inflasi diperkirakan berkisar di bawah dua persen, namun untuk tahun depan inflasi diproyeksikan meningkat ke 3,12 persen,” ujar Josua dalam acara 2025 Economic Outlook oleh Permata Bank di Jakarta, Selasa (3/12).

    Dalam kesempatan sama, Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman menyampaikan bahwa pada dasarnya kenaikan PPN dapat berdampak positif terhadap pendapatan negara, dengan catatan bahwa kenaikan penerimaan negara harus dikembalikan lagi kepada masyarakat.

    “Kalau bisa dialokasikan lagi ke sektor yang meningkatkan roda ekonomi. Kita lihat, kenaikan PPN ini boleh, tapi komitmennya dikembalikan ke rakyat untuk pembangunan dan peningkatan ekonomi,” ujar Faisal.

    Namun demikian, Ia menegaskan bahwa penundaan PPN perlu menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh pemerintah, karena saat ini konsumsi masyarakat yang menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi masih terguncang ditambah terjadinya penurunan jumlah kelas menengah.

    “Kami mendukung wacana ditunda dulu. Kelas menengah belum kembali ke kondisi secure (aman) seperti prapandemi (COVID-19). Kalau sudah pulih, bisa dilakukan secara gradual,” ujarnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia sebesar 1,55 persen year on year (yoy) pada November 2024, atau melandai dari capaian Oktober yang sebesar 1,71 persen (yoy).

    Secara bulanan, inflasi pada November 2024 tercatat sebesar 0,30 persen month to month (mtm) atau lebih tinggi dibandingkan Oktober 2024 yang sebesar 0,08 persen (mtm).

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang pada awalnya bakal diterapkan pada 1 Januari 2025.

    Menurut Luhut, penerapan kenaikan PPN yang diundur karena pemerintah berencana untuk memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah.

    Sumber : Antara

  • Tim Tagana Kemensos bantu tangani korban banjir di Bekasi

    Tim Tagana Kemensos bantu tangani korban banjir di Bekasi

    Anggota klaster logistik Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir rob di wilayah Kecamatan Muaragembong, Senin. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)

    Tim Tagana Kemensos bantu tangani korban banjir di Bekasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 18:13 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat menangani dampak banjir di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan menurunkan Tagana Kabupaten Bekasi untuk melakukan kaji cepat dampak bencana dan kebutuhan warga.

    Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Rabu, Tim Kemensos Tagana, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dan Pelopor Perdamaian langsung mengidentifikasi kerusakan yang terjadi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memberikan bantuan yang diperlukan.

    “Sejak awal, kami telah mempersiapkan segala sumber daya untuk segera menangani bencana ini, termasuk bantuan logistik, evakuasi warga, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan dan mitigasi bencana. Kami memastikan warga yang terdampak mendapat penanganan yang tepat dan kebutuhan dasar mereka dapat tercukupi,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial Masryani Mansyur.

    Selain memberikan bantuan logistik, Kemensos bersama Tagana dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi juga melakukan asesmen terhadap rumah-rumah yang rusak akibat banjir.

    Ia menerangkan rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat direncanakan akan diusulkan mendapatkan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dari Kementerian Sosial RI.

    Hal ini untuk membantu warga terdampak agar dapat segera memperbaiki tempat tinggal mereka.

    Pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan dukungan hingga proses pemulihan selesai. Kemensos akan terus memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk kembali beraktivitas seperti sediakala.

    Ia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi di musim hujan ini.

    Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak pukul 12.30 hingga 16.00 WIB mengakibatkan banjir dan abrasi di bantaran Kali Bekasi hingga merusak sejumlah rumah warga yang berada di sepanjang sungai.

    Penyebab utama bencana ini adalah intensitas hujan yang tinggi yang mengakibatkan meluapnya Kali Bekasi serta abrasi yang semakin parah di bantaran sungai. Kondisi ini menyebabkan beberapa rumah warga hancur dan terbawa arus, menambah kompleksitas bencana tersebut.

    Saat ini, air di wilayah terdampak telah mulai surut dan sebagian besar warga yang sebelumnya mengungsi ke rumah kerabat kembali ke aktivitas normal mereka.

    Namun begitu, proses pemulihan masih berlangsung, terutama untuk perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak akibat banjir.

    Sumber : Antara

  • Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti

    Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti

    Kordiv PPPS Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri. di Bengkulu, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Anggi Mayasari

    Bawaslu: Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menyatakan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    “Yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi ke Bawaslu Kota Bengkulu dan peristiwa tersebut tidak ada berdasarkan hasil keterangan dari Kepala Dinas yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Dikbud,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri di Bengkulu, Rabu.

    Ia menerangkan, pemeriksaan atau klarifikasi awal dilakukan guna memastikan apakah informasi yang diterima terkait dugaan yang bersangkutan melakukan mobilisasi kepala daerah untuk memilih salah satu pasangan calon kepada daerah di Kota Bengkulu.

    Sebab, menurut dia, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan tersebut, kepala dan sekretaris Dinas Dikbud Kota Bengkulu menerangkan bahwa kegiatan yang melibatkan banyak orang tersebut merupakan verifikasi untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Tapi kita sudah tanyakan dan beliau menyampaikan bahwa ketika ada kegiatan yang melibatkan banyak orang merupakan kegiatan verifikasi untuk pendaftaran PPPK guru honorer. Kita konfirmasi juga terkait rekaman suara yang diduga kepala sekolah di Kota Bengkulu dan beliau mengaku tidak tahu terkait hal tersebut dan memastikan tidak ada arahan untuk kepala sekolah,” ujar dia.

    Sebelumnya, Bawaslu melakukan penelusuran terkait dugaan keterlibatan salah satu ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan diduga melanggar aturan pemilihan umum.

    “Berdasarkan informasi yang disampaikan ke Bawaslu Kota Bengkulu terkait ASN di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Dugaan pelanggarannya kemungkinan ada dua dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ASN dilarang berpihak dan tidak pidana pemilihan, kemudian statusnya sebagai ASN pasti melanggar perundang-undangan lainnya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Mendag dorong perluasan pasar luar negeri lewat kerja sama perdagangan

    Mendag dorong perluasan pasar luar negeri lewat kerja sama perdagangan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag dorong perluasan pasar luar negeri lewat kerja sama perdagangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia Budi Santoso menyatakan saat ini fokus untuk memperluas pasar ekspor melalui perjanjian kerja sama perdagangan dengan negara-negara asing.

    Budi mengatakan langkah tersebut telah terealisasi yakni salah satunya dengan menyelesaikan rancangan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara dua negara Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk membuka peluang ekspor menuju Amerika Utara.

    “Saat ini Kementerian Perdagangan akan fokus untuk menyelesaikan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara dua negara untuk memperluas potensi ekspor Indonesia,” ujar Budi dalam kegiatan Ekspor Perdana Sepeda E-Bike PT Insera Sena di Sidoarjo, Selasa (3/12).

    Budi menilai perjanjian Indonesia-Kanada CEPA yang sudah dirampungkan tersebut bisa diresmikan pada awal 2026 sehingga produk-produk unggulan Indonesia bisa menembus pasar Amerika Utara setidaknya pada kuartal pertama 2026.

    Ia menjelaskan Kemendag juga sedang mendalami perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara dua negara (CEPA) dengan Uni Eropa melalui Indonesia-European Union (IEU) CEPA serta Indonesia-Peru CEPA yang ditargetkan akan selesai pada kuartal pertama 2025 dan diresmikan paling lama pada pertengahan 2026.

    Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menekankan upaya hilirisasi produk dalam negeri Indonesia menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia guna menekan angka impor produk mentah atau komponen dari luar negeri serta meningkatkan nilai ekspor produk dalam negeri.

    Budi meminta seluruh elemen baik pemerintah maupun pelaku industri untuk mengupayakan penggunaan komponen lokal demi meningkatkan perekonomian negara.

    Selain perluasan ekspor, ada dua program kerja utama lain yang menjadi fokus Kemendag untuk meningkatkan perekonomian.

    Kedua program tersebut merupakan pengamanan pasar dalam negeri serta peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mampu menembus pasar internasional.

    Budi menjelaskan bahwa pasar dalam negeri Indonesia memiliki nilai yang sangat besar sehingga perlu adanya penguatan daya saing dari produk dalam negeri agar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan produk lokal serta pengurangan impor produk asing yang mampu menekan ketergantungan masyarakat terhadap produk asing..

    Kemendag juga mendorong UMKM untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar melalui metode kemitraan sehingga produk-produk UMKM tersebut mampu berkembang dan menembus pasar internasional.

    Selain itu Budi menjelaskan bahwa saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 40 Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang merupakan kantor perwakilan Kementerian Perdagangan untuk urusan promosi produk dalam negeri yang tersebar di seluruh dunia.

    Budi menjelaskan bahwa ITPC tersebut bisa dimanfaatkan para pelaku industri lokal untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat internasional.

    Sumber : Antara

  • Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Ketua DPR Puan Maharani, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). ANTARA/HO-DPR (ANTARA)

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Sumber : Antara

  • Diskominfo Boyolali terus gempur peredaran rokok ilegal 

    Diskominfo Boyolali terus gempur peredaran rokok ilegal 

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Diskominfo Boyolali terus gempur peredaran rokok ilegal 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 20:32 WIB

    Elshinta.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Boyolali Jawa Tengah, bersama Bea Cukai Surakarta, melakukan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal dengan menggelar talkshow. Bertajuk “Bincang Cukai Gempur Rokok Ilegal”. Sosialisasi tersebut digelar di Aula Universitas Boyolali (UBY) pada Selasa (03/12). Sasaran sosialisasi gempur rokok ilegal dilakukan terhadap para  mahasiswa.

    Kepala Diskominfo Kabupaten Boyolali, Bony Facio Bandung mengatakan, dipilihnya mahasiswa tersebut agar mereka mampu dan bisa  memahami ciri ciri rokok ilegal yang beredar di tengah masyarakat.

    “Biar mahasiswa paham ciri ciri rokok ilegal dan bahaya rokok ilegal karena rokok ilegal merugikan pemerintah. Harapannya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Boyolali dapat ditekan, cukai masuk ke negara kemudian dikembalikan untuk membangun kembali,” kata  Bony Fasio Bandung seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Lebih lanjut Bony mengatakan, dana yang kembali ke Pemkab Boyolali dikembalikan ke masyarakat dalam berbagai bidang. Antara lain di bidang kesehatan, pertanian, penegakan hukum dan lain sebagainya.

    Sementara itu Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Surakarta, M. Arif Budiman yang juga sebagai narasumber talkshow, menjabarkan poin-poin penting yang ditekankan saat sosialisasi bertema Gempur Rokok Ilegal.

    “Dengan tersampaikannya sosialisasi terkait cukai, kita berharap kepada mahasiswa untuk ikut berperan serta dalam kesuksesan program Gempur Rokok Ilegal. Tentunya dengan mengenal ciri ciri nanti diharapkan peran serta mahasiswa itu bisa aktif memerangi rokok ilegal,” kata Arif Budiman.

    Terdapat beberapa ciri  rokok ilegal yang mudah dikenali masyarakat. Contohnya, rokok ilegal yang polos tidak ada pita cukai, rokok bodong yang tidak dikemas dalam penjualan eceran, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, rokok yang salah peruntukkan, rokok yang pita cukai digunakan perusahaan tidak seharusnya.

    Sedangkan Salah satu peserta, Yoga Adhi Pradana mengaku senang bisa  hadir dan mengikuti sosialisasi sehingga kini dia bisa mengenali ciri ciri rokok ilegal.

    “Kegiatan ini sangat bermanfaat. Khususnya bagi saya. Saya sekarang bisa mengetahui ciri ciri rokok ilegal yang beredar,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik

    Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty memberi keterangan ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa malam (3/12/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Bawaslu: Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan kemenangan kotak kosong di Pilkada Bangka dan Pilkada Kota Pangkalpinang menjadi evaluasi kinerja dan strategi partai politik di daerah tersebut.

    “Dalam konteks ini tentu bagi partai politik ini kan jadi refleksi. Kok bisa lalu dikalahkan oleh kolam kosong,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Selain itu, Lolly juga berpandangan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan fenomena politik yang harus dihargai.

    “Kalau kemenangan kolam kosong berarti itu fenomena politik yang ada di daerah itu dan itu harus dihargai,” kata Lolly.

    Sesuai aturan, daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, harus melakukan pemilihan lagi paling lama dalam rentang 1 tahun setelah Pilkada Serentak 2024.

    Lolly mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong menjadi momen penting untuk pembelajaran dalam proses demokrasi.

    “Dia harus sudah segera menyiapkan untuk persiapan pemilu berikutnya. Karena kan harus diulang setahun ke depan. Artinya September 2025 harusnya terjadi lagi di yang kolam kosong dimenangkan,” kata dia.

    Evaluasi terhadap fenomena ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan mendorong partai untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Bawaslu juga berharap fenomena ini dapat menjadi titik balik bagi semua pihak untuk memastikan pemilu mendatang berjalan lebih baik dan inklusif.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangkan Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    “Pertama, pilihan hari pemungutan suara ulangnya pada 24 September 2025 dan satunya pada 24 Agustus 2025,” kata Afif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah bentuk Satgas Impor untuk lindungi produk lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    “Kami membuat satuan tugas impor barang. Mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM ini bisa diatasi,” ujar Muhaimin seusai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (3/12).

    Muhaimin menjelaskan bahwa lonjakan impor barang yang tidak terkendali berdampak buruk terhadap produk lokal, utamanya yang tergerus oleh barang impor, baik yang bebas dari pajak maupun yang ilegal.

    Untuk itu, Kemenko Pemmas melalui koordinasi antara berbagai kementerian di bawahnya, sepakat untuk membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Satgas tersebut akan berfokus pada upaya mengusulkan perubahan regulasi kepada Presiden guna mengatasi masalah tersebut.

    “Nah kami, semua Kementerian dalam Koordinasi Kementerian PM, bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini,” kata dia.

    Muhaimin mengatakan nantinya Satgas ini diisi oleh pejabat pada level deputi. “Soal siapa yang akan duduk di satuan tugas, ya jelas dikoordinasi oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Yang akan menangani level deputi,” katanya.

    Rapat tingkat menteri ini dihadiri oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, Wamen Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamendes Riza Patria.

    Sumber : Antara

  • Rosan sebut rencana komitmen investasi Apple 1 miliar dolar AS di RI

    Rosan sebut rencana komitmen investasi Apple 1 miliar dolar AS di RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rosan sebut rencana komitmen investasi Apple 1 miliar dolar AS di RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan rencana komitmen investasi Apple sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di Indonesia.

    “Mudah-mudahan dalam waktu sepekan ini, saya sudah mendapatkan komitmennya dari mereka, karena kami juga proaktif berbicara dengan mereka,” ujar Rosan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Selasa (3/12). 

    Dia menyampaikan bahwa Apple untuk tahap pertama berencana akan berinvestasi sebesar 1 miliar dolar AS di Indonesia.

    “Saya minta dan kami sudah bicara insya Allah mereka (Apple) untuk tahap pertama, saya akan mendapatkan pernyataan secara tertulis saya minta dari mereka, investasi sebesar 1 miliar dolar AS untuk tahap pertama. Jadi saya minta mereka memberikan pernyataan terkait hal tersebut secara tertulis, mudah-mudahan dalam waktu satu pekan ini saya sudah bisa mendapatkan komitmen investasi secara tertulis itu yang akan saya serahkan kepada Kementerian Perindustrian,” katanya pula.

    Rosan menyampaikan bahwa investasi Apple di Indonesia sangat kecil. Dia berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan sudah berbicara langsung dengan Apple bahwa investasi Apple harus lebih besar di Indonesia.

    Hal itu dikarenakan Apple juga mengambil asas manfaat dengan penjualan produk iPhone-iPhone sebelumnya di Indonesia.

    “Karena kembali lagi kita mau lihat fair-nya saja, dia (Apple) dapat asas manfaatnya di Indonesia maka mereka harus investasi di Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia,” kata Rosan.

    Hal yang paling penting juga bagaimana rantai pasok globalnya pindah untuk berinvestasi di Indonesia. Karena kalau sudah satu pindah, maka akan memicu kepada supplier-suppliernya Apple untuk berinvestasi di Indonesia.

    Sebagai informasi, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap nilai investasi yang akan dikucurkan perusahaan teknologi kenamaan Apple ke Indonesia nilainya lebih dari 100 juta dolar AS.

    Dengan nilai investasi yang lebih besar itu, maka akan mampu menghadirkan industri manufaktur dalam negeri sehingga mampu masuk dalam rantai pasok global perusahaan itu. Selain itu, kehadiran industri ini juga bakal berdampak dari sisi penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menilai bahwa industri dalam negeri mampu menyokong kebutuhan perusahaan gawai kenamaan itu berupa pengisi daya (charger).

    Pihaknya juga mengakui telah menawarkan kepada Apple untuk membangun pusat riset dan pengembangan (research and development/R&D) terkait industri 4.0 yang berkaitan dengan kecerdasan buatan yang juga berkaitan erat dengan Apple.

    Harapan agar nilai investasi Apple yang masuk ke Indonesia lebih besar juga dengan pertimbangan lain, yakni perkembangan industri, komposisi penjualan, teknologi serta jumlah industri ponsel pintar yang mendukung industri HKT telah berkembang.

    Sumber : Antara

  • Ekonom Permata Bank nilai kenaikan UMP bisa dorong konsumsi domestik

    Ekonom Permata Bank nilai kenaikan UMP bisa dorong konsumsi domestik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom Permata Bank nilai kenaikan UMP bisa dorong konsumsi domestik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 23:20 WIB

    Elshinta.com – Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 merupakan langkah yang cukup progresif untuk mendorong konsumsi domestik, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan sebesar delapan sampai 10 persen.

    Pemerintah telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen pada tahun 2025, atau di atas hitungan berdasarkan formula Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang berada di kisaran 3 – 4 persen.

    “Kenaikan UMP sebesar 6,5 persen ini sebenarnya cukup tinggi dibandingkan formula dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Langkah ini diharapkan dapat mendorong konsumsi kelas menengah, yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Josua dalam diskusi 2025 Economic Outlook oleh Permata Bank di Jakarta, Selasa (3/12).

    Dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan keberlanjutan usaha.

    Dengan kenaikan UMP, Ia berharap pengeluaran masyarakat, terutama di sektor konsumsi, dapat kembali meningkat, sekaligus membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

    Namun demikian, Ia juga mengingatkan belum pulihnya daya beli masyarakat saat ini, terutama kelas menengah, sehingga pemerintah perlu memperhatikan dampak kenaikan upah tersebut terhadap inflasi dan keberlanjutan usaha, khususnya di sektor yang padat karya.

    “Momentum pemulihan ekonomi harus terus dijaga. Selain kenaikan UMP, pemerintah juga perlu fokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan kelompok rentan seperti petani, karena sektor ini masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujar Josua.

    Lebih lanjut, Ia menyebut kebijakan kenaikan UMP juga diperkirakan akan memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi domestik.

    Dia mengatakan inflasi saat ini berada di level yang terkendali yaitu di bawah dua persen, namun diperkirakan akan naik ke level tiga persen pada 2025 seiring dengan kebijakan kenaikan UMP dan PPN.

    “Kenaikan UMP di satu sisi dapat memperkuat daya beli, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan yang menjaga stabilitas harga, terutama kebutuhan pokok, agar tidak menimbulkan tekanan tambahan pada masyarakat,” ujarnya.

    Josua mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi perlu terus didukung dengan kebijakan yang inklusif dan berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja baru.

    Sumber : Antara