Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • OJK perkuat peran pengawasan sektor jasa keuangan

    OJK perkuat peran pengawasan sektor jasa keuangan

    Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. ANTARA/HO-OJK

    OJK perkuat peran pengawasan sektor jasa keuangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 10:04 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen, sekaligus mendukung pengembangan perekonomian daerah melalui penambahan keberadaan kantor OJK di berbagai wilayah di Indonesia.

    Untuk mendukung upaya tersebut, OJK meresmikan Kantor OJK Provinsi Banten yang berlokasi di Jalan Letnan Djidun Nomor 35, Kota Serang, Jumat sekaligus mengukuhkan Kepala OJK Provinsi Banten yang dijabat Adi Dharma.

    “Kantor OJK Provinsi Banten merupakan kantor perwakilan baru pertama yang didirikan oleh OJK sejak OJK terbentuk pada tahun 2014. Pembentukan Kantor OJK Provinsi Banten merupakan wujud komitmen OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen serta memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Sabtu.

    Mahendra menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK daerah dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan industri jasa keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

    Sementara itu Penjabat Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara mengapresiasi keberadaan OJK di Provinsi Banten dan mendukung upaya OJK untuk memperkuat peran lembaga jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

    “Kami menyambut baik peresmian Kantor OJK Provinsi Banten dan berharap sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Banten dan OJK dapat terjalin untuk meningkatkan pemahaman serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital saat ini,” kata Usman.

    Peresmian dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa, anggota Komite 4 DPD-RI Provinsi Banten Habib Ali Alwi, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara, serta perwakilan dari pemerintah daerah, Organisasi Perangkat Daerah, instansi vertikal dan lembaga jasa keuangan di Provinsi Banten.

    Sumber : Antara

  • Harga bawang putih naik dari Rp1.300 jadi Rp43.200 per kg

    Harga bawang putih naik dari Rp1.300 jadi Rp43.200 per kg

    Bawang putih dan komoditas pangan lainnya yang dijual pedagang di Pasar Jaya Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (6/12/2024). ANTAR/Harianto

    Harga bawang putih naik dari Rp1.300 jadi Rp43.200 per kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 10:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik pada Sabtu (7/12) pagi, seperti bawang putih naik Rp1.300 menjadi Rp43.200 per kilogram (kg).

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 08.30 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional naik, beras premium naik 0,78 persen atau Rp120 menjadi Rp15.520 per kg.

    Begitu pun beras medium naik 0,30 persen atau Rp40 menjadi Rp13.500 per kg; sedangkan beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,32 persen atau Rp40 menjadi Rp12.460 per kg.

    Berikutnya komoditas bawang merah naik 3,25 persen atau Rp1.280 menjadi Rp40.720 per kg; begitu pun bawang putih bonggol juga naik 3,10 persen atau Rp1.300 menjadi Rp43.200 per kg.

    Berikutnya, harga komoditas cabai merah keriting naik 3,67 persen atau Rp1.120 menjadi Rp31.640 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik 2,86 persen atau Rp1.110 menjadi Rp39.960 per kg.

    Sementara itu, harga daging sapi murni turun 2,15 persen atau Rp2.900 menjadi Rp131.700 per kg; sedangkan daging ayam ras naik 1,73 persen atau Rp630 menjadi Rp37.130 per kg; lalu telur ayam ras naik 1,40 persen atau Rp400 menjadi Rp28.890 per kg.

    Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) terpantau stabil di harga Rp10.480 per kg; lalu gula konsumsi naik 0,33 persen atau Rp60 menjadi Rp18.010 per kg.

    Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,92 persen atau Rp170 menjadi Rp18.710 per kg; sedangkan minyak goreng curah turun 0,64 persen atau Rp110 menjadi Rp17.200 per kg.

    Kemudian komoditas tepung terigu curah stabil di harga Rp10.130 per kg; begitu pun tepung terigu non curah turun 1,37 persen atau Rp180 menjadi Rp12.920 per kg.

    Kemudian harga jagung di tingkat peternak turun 3,48 persen atau Rp210 menjadi Rp5.820 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium naik 0,78 persen atau Rp90 menjadi Rp11.580 per kg.

    Berikutnya, harga ikan kembung terpantau naik 0,89 persen atau Rp330 menjadi Rp37.520 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 1,53 persen atau Rp480 menjadi Rp30.980 per kg; begitu pun ikan bandeng turun 3,74 persen atau Rp1.250 menjadi Rp32.160 per kg.

    Sumber : Antara

  • Bulog Bali salurkan bantuan pangan tahap ke-3 periode Desember 2024

    Bulog Bali salurkan bantuan pangan tahap ke-3 periode Desember 2024

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Bulog Bali salurkan bantuan pangan tahap ke-3 periode Desember 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 18:48 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog Kantor Wilayah Bali kembali menyalurkan bantuan untuk Bali dengan total penerima 201.343 PBP yang tersebar untuk 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya dengan total beras yang disalurkan 2.013.430 kg. Dari jumlah tersebut masing-masing KK mendapatkan 10 kg.

    Bantuan beras yang disalurkan jenis medium dengan kondisi baik setelah dilakukan pemeriksaan atau penyortiran sebelum diberangkatkan menuju Desa untuk disalurkan kepada masyarakat.

    Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Bali Muhamad Anwar mengatakan target penyaluran akan selesai sebelum hari raya Natal tahun 2024.

    “Target kami sebelum hari raya Natal itu penyaluran sudah selesai. Kami harap ini berjalan lancar tidak ada kendala,” kata Muhamad Anwar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Sabtu (7/12). 

    Sementara itu dalam kesempatan ini, Anwar juga menjamin persediaan cadangan beras di semua Kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Hal ini mengantisipasi lonjakan kebutuhan beras pada natal dan tahun baru 2024.

    Saat ini Ia katakan, stok beras di Bulog Bali sangat aman karena tersebar di 6 gudang yang kita miliki. Sementara komoditi rumah tangga lain seperti minyak goreng dan gula juga persediaan memadai.

    Untuk tahun 2024, bantuan pangan diberikan dalam 3 tahap. Untuk penyaluran Tahap I dilaksanakan pada bulan Januari, Februari dan Maret 2024 dan penyaluran Tahap II dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Juni 2024 dan Tahap ke III dilaksanakan pada bulan Agustus, Oktober dan Desember 2024.

    Terkait hal itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Bali Muhamad Anwar pun menyalurkan bantuan pangan di wilayah kerjanya.

    Ia menambahkan, tujuan disalurkannya bantuan pangan ini yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan (PBP) sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga.
     
    Bantuan pangan diberikan kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang merupakan masyarakat miskin dan atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi.

    Menurutnya, masing-masing penerima bantuan pangan (PBP) akan mendapatkan beras yang jumlahnya yaitu sebanyak 10 kg per alokasi penyaluran dan gratis tanpa bayar.
     
    Untuk Kanwil Bali yang wilayah kerjanya membawahi 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya, total penerima Banpang sebanyak 201.343 PBP atau 2.013.430 kg per bulan per alokasi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Diduga langgar HAM, Harìs Azhar minta stop aktivitas tambang batubara di Musi Banyuasin

    Diduga langgar HAM, Harìs Azhar minta stop aktivitas tambang batubara di Musi Banyuasin

    Sumber foto: Supriyarto Rudatin/Elshinta.com.

    Diduga langgar HAM, Harìs Azhar minta stop aktivitas tambang batubara di Musi Banyuasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 00:01 WIB

    Elshinta.com – Pengacara Hak Asasi Manusia, Haris Azhar, dari Haris Azhar Law Office, mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, serta penyalahgunaan administrasi dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Gorbi Putra Utama atau GPU di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Haris juga menyoroti persoalan ketenaga kerjaan dan lingkungan yang menurutnya telah merugikan masyarakat setempat.

    Haris Azhar menjelaskan persoalan ini tidak hanya berdampak kepada kehilangan pekerjaan, tetapi juga berpengaruh serius terhadap lingkungan sekitar. Aktivitas tambang diduga merusak kualitas udara dan air, sehingga mengganggu kehidupan masyarakat. 

    Haris Azhar menilai adanya pemindahan tapal batas Kabupaten ini melibatkan keputusan Kementerian Dalam Negeri yang patut dipertanyakan.

    Bahkan, ia menduga terdapat kekuatan besar dibalik mulusnya operasi tambang tersebut. 

    “Kami juga dimintakan tolong oleh sejumlah warga, di satu wilayah, di Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan, terkait dengan  dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalam praktek bisnis yang dijalankan oleh PT Gorbi, Gorbi Putra Utama atau GPU, Dia bagian dari grup Atlas Corp TBK yang punya aktivitas salah satunya dan utamanya adalah praktek pertambangan.” kata haris Azhar kepada media, Sabtu (7/12).

    “Ini terkait dengan praktek pertambangan yang di Musi Banyu Asin di Sumatera Selatan. Ada sejumlah leadernya, kira-kira pemimpin-pemimpinnya karyawan yang dipidanakan. Mereka adalah karyawan dari perusahaan SKB yang bergerak di sektor perkebunan sawit. GPU ini, mereka punya izin lokasi sejauh yang kami bisa konfirmasi itu seluas 4.000 hektare. Seribu diantaranya adalah lokasinya si SKB.” katanya.

    “Gara-gara Gorbi ini masuk, bahasa gampangnya menyaplok lokasinya SKB, mereka jadi kehilangan pekerjaan.” tambahnya seperti dilapokan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Sabtu (7/12).

    Selain itu, Haris juga menyebut bahwa pemilik PT SKB yang kini berusia hampir 90 tahun masih berstatus sebagai tersangka dalam sengketa ini. Meskipun perusahaan sawit tersebut baru-baru ini memenangkan perkara di Mahkamah Agung.

    Dalam amar putusan, izin lokasi PT SKB dinyatakan sah. 

    “Bahkan si pemilik perusahaan SKB-nya sampai hari ini masih dalam status tersangka, umurnya sudah hampir 90 tahun, dan dia dalam perawatan di rumah sakit dan tidak boleh kemana-mana. Nah, praktek ini sudah berlangsung dari 2003 jaman SBY ini sebetulnya,” tambahnya.

    “Nah, ketika sudah dipermasalahkan oleh si pemilik perusahaan SKB, beberapa hari lalu SKB yang perusahaan sawit baru menang perkara di Mahkamah Agung ngelawan si PT Gorbi.” tambahnya.

    Haris Azhar pun meminta agar Mabes Polri menghentikan upaya pemidanaan terhadap para karyawan dan warga yang terdampak, serta mendesak Komnas HAM untuk turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini.

    Ia juga menyoroti pentingnya peran kementerian terkait dalam menindak praktek tambang ilegal yang merugikan masyarakat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tri-Haris menang rekapitulasi, BAS RIDHO kawal kemajuan Kota Bekasi

    Tri-Haris menang rekapitulasi, BAS RIDHO kawal kemajuan Kota Bekasi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com

    Pilkada Bekasi 2024

    Tri-Haris menang rekapitulasi, BAS RIDHO kawal kemajuan Kota Bekasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Barisan Advokasi Sahabat Tri Adhianto dan Haris Bobihoe (BAS-RIDHO) akan mengawal kinerja Walikota dan Wakil Walikota Terpilih untuk memajukan Kota Bekasi.

    Ketua Umum BAS-RIDHO, Ridwan Anthony Taufan mengatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 resmi mengukuhkan kemenangan pasangan ini, menandai babak baru kepemimpinan di Kota Bekasi.

    Ia, mengungkapkan optimismenya terhadap kepemimpinan Tri-Harris.l yang mampu membuat Bekasi lebih maju.

    “Kota Bekasi akan mengalami perubahan yang signifikan di bawah kepemimpinan Tri-Harris. Saya percaya keduanya memiliki visi dan misi yang jelas untuk membawa Bekasi ke arah yang lebih baik,” kata Anthony, Sabtu (7/12).

    Menurutnya, pengalaman Tri Adhianto di pemerintahan dan komitmen Abdul Harris terhadap masyarakat, menurut Anthony, menjadi modal berharga dalam menjalankan roda pemerintahan.

    BAS-RIDHO mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung penuh program-program yang akan dijalankan oleh pasangan terpilih. 

    “Mari kita bersama-sama mendukung setiap langkah yang diambil oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Kebersamaan kita sangat penting untuk menciptakan Bekasi yang lebih baik dan berdaya saing,” paparnya.

    Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan inklusif.

    Anthony berharap Tri-Harris memprioritaskan isu-isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup warga Bekasi.

    BAS-RIDHO, sebagai organisasi advokasi, berkomitmen untuk mendukung setiap inisiatif positif yang selaras dengan visi dan misi Tri-Harris.

    “Kami akan terus berkontribusi dan mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” pungkas Ridwan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Sabtu (7/12). 

    Terpilihnya Tri-Harris diharapkan membawa perubahan positif dan kemajuan signifikan bagi Kota Bekasi, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh warganya. BAS-RIDHO siap berkolaborasi untuk mewujudkan visi tersebut. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU DKI gelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada

    KPU DKI gelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada

    Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 1024 tingkat Provinsi Jakarta, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu petang (7/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    KPU DKI gelar pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 1024 tingkat Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu petang.

    Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat memimpin rapat itu mengatakan rapat pleno terbuka ini akan dilaksanakan selama tiga hari.

    “Rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai dua hari ke depan,” kata Wahyu.

    Dia berharap kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar, namun bila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan silakan disampaikan di forum ini.

    “Karena forum tertinggi dari penetapan hasil ini adalah pleno terbuka ini,” ujarnya.

    Wahyu pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi dan kerja sama yang sudah berlangsung dan dukungan yang sudah diberikan kepada KPU DKI Jakarta baik itu melalui pemerintah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta aparat Kepolisian yang selama ini melakukan pengawalan.

    Dalam susunan acara yang diterima, pada Sabtu malam ini KPU DKI melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Timur.

    Kemudian, dilanjutkan pada Minggu (8/12) KPU DKI melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

    Berikut rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di kabupaten/kota di DKI Jakarta:

    1. Kabupaten Kepulauan Seribu
    1. Ridwan Kamil-Suswono (6.578 suara)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (653 suara)
    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (7.456 suara)
    Suara sah: 14.687
    Suara tidak sah: 474
    Total: 15.161
    DPT: 20.908

    2. Kota Jakarta Barat
    1. Ridwan Kamil-Suswono (386.880 suara)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (109.457 suara)
    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (500.738 suara)
    Suara sah: 997.075
    Suara tidak sah: 71.927
    Total: 1.069.002
    DPT: 1.909.774

    3. Kota Jakarta Pusat
    1. Ridwan Kamil-Suswono (152.235 suara)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (44.865 suara)
    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (220.372 suara)
    Suara sah: 417.472
    Suara tidak sah: 38.077
    Total: 455.549
    DPT: 813.721

    4. Kota Jakarta Selatan
    1. Ridwan Kamil-Suswono (375.391 suara)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (90.294 suara)
    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (491.017 suara)
    Suara sah: 956.702
    Suara tidak sah: 89.778
    Total: 1.046.480
    DPT: 1.748.961

    5. Kota Jakarta Timur
    1. Ridwan Kamil-Suswono (535.613 suara)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (136.935 suara)
    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (635.170 suara)
    Suara sah: 1.307.718
    Suara tidak sah: 118.116
    Total: 1.425.834
    DPT: 2.374.828

    6. Kota Jakarta Utara
    1. Ridwan Kamil-Suswono (261.463 suara)
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (77.026 suara)
    3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (328.486 suara)
    Suara sah: 666.975
    Suara tidak sah: 45.392
    Total: 712.367
    DPT: 1.345.815

    Sementara, total DPT: 8.214.007, dengan total pemilih sebanyak 4.714.393, total suara sah 4.360.629, dan total suara tidak sah 363.764.

    Sumber : Antara

  • RIDO laporkan Bawaslu ke DKPP terkait pelanggaran di TPS Pinang Ranti

    RIDO laporkan Bawaslu ke DKPP terkait pelanggaran di TPS Pinang Ranti

    Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Basri Baco saat jumpa pers di Kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Sabtu (7/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    RIDO laporkan Bawaslu ke DKPP terkait pelanggaran di TPS Pinang Ranti
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan melaporkan Bawaslu Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur.

    “Terkait ini, kami akan melaporkan Bawaslu Jakarta Timur dan mungkin Bawaslu DKI Jakarta ke DKPP karena sampai saat ini belum juga mengeluarkan rekomendasi terkait untuk pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28 Pinang Ranti,” kata Sekretaris Tim Pemenangan RIDO Basri Baco saat jumpa pers di Kantor DPD Golkar DKI, Cikini, Sabtu.

    Padahal, lanjut dia, pelanggaran pilkada nyata sekali, apalagi dilakukan Ketua KPPS dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) meskipun keduanya telah diberhentikan.

    “Proses pidananya telah berjalan di Kepolisian (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu/Gakkumdu),” kata Basri Baco.

    Anggota Tim Pemenangan RIDO, Ali Hakim Lubis menambahkan, terkait kasus pelanggaran pilkada di Pinang Ranti sudah ada kajiannya, bahwa dua dari lima komisioner Bawaslu Jaktim merekomendasikan dilakukannya PSU di TPS 28 Pinang Ranti.

    “Tapi, ada tiga pimpinan Bawaslu yang mengabaikan, bahkan pada saat rapat-rapat pleno terkesan mereka itu menghindar. Nah ini juga menjadi tanda-tanda besar, maka akan dilaporkan ke DKPP,” kata Ali.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur masih menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jaktim terkait PSU di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar.

    “Tentunya kami masih menunggu rekomendasi dari teman-teman Bawaslu Jaktim,” kata Ketua KPU Jaktim Tedi Kurnia.

    Kendati demikian, tegasnya, tahapan rekapitulasi akan tetap berjalan, meski Bawaslu merekomendasikan PSU atau tidak

    Sementara itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Timur melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan Ketua KPPS dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

    “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah membuat laporan polisi dan selanjutnya Gakkumdu akan melakukan penyidikan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahaean saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12).

    Menurut dia, Sentra Gakkumdu yang terdiri atas Bawaslu, Polres Metro Jaktim, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jaktim telah melakukan rapat pleno dengan hasil bahwa ada peristiwa pidana, yakni mencoblos kertas suara sebanyak 19 surat suara.

    Kedua terduga pelaku, yakni Ketua KPPS berinisial RH dan petugas Pamsung berinisial KN disangkakan pasal 178 B atau pasal 178 C Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

    Pasal 178 B mengatur tentang setiap orang pada saat pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, memberikan suaranya lebih dari satu kali.

    Sedangkan 178 C mengenai, setiap orang dengan sengaja memerintahkan orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya satu kali atau pada satu TPS atau lebih.

    Sumber : Antara

  • Rupiah Jumat naik 14 poin menjadi Rp15.848 per dolar AS

    Rupiah Jumat naik 14 poin menjadi Rp15.848 per dolar AS

    Petugas menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar AS dan di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (6/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

    Rupiah Jumat naik 14 poin menjadi Rp15.848 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 11:07 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi naik 14 poin atau 0,09 persen menjadi Rp15.848 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.862 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Tim Hukum Gerindra akan ajukan gugatan ke MK

    Tim Hukum Gerindra akan ajukan gugatan ke MK

    Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata saat membuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada Jakarta 1024 tingkat Provinsi Jakarta, di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu petang (7/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    Tim Hukum Gerindra akan ajukan gugatan ke MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 22:47 WIB

    Elshinta.com – Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024.

    Sekretaris Umum Lembaga Advokasi Hukum DPP Partai Gerindra Munathsir Mustaman di Jakarta, Sabtu, mengatakan terdapat 167 kasus yang menyangkut persoalan formulir C6 atau undangan yang tidak terdistribusi kepada masyarakat.

    “Formulir C6 yang tidak terdistribusi akan menjadi objek pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan MK,” katanya.

    Hal itu pun sudah dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, namun tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6nya tidak terdistribusi dengan benar.

    Tak hanya itu, 80 lebih laporan yang disampaikan relawan dan masyarakat ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya.

    “Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang dimasukkan ke Bawaslu DKI.

    Mulai dari persoalan daftar pemilih khusus (DPK) yang tidak sesuai TPS-nya, dugaan mencoblos lebih dari satu kali hingga pemilih yang tidak ada di dalam DPT,” papar Munatshir.

    Dari seluruh kejadian-kejadian itu, kata dia, membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang diharapkan.

    “Sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta ini, baik KPU maupun Bawaslu itu tidak bekerja profesional,” tegasnya.

    Hingga saat ini, tambah dia, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Tim Pemenangan RIDO serta relawan untuk melakukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sumber : Antara

  • Ekonom nilai kebijakan selektif PPN berpotensi timbulkan kebingungan

    Ekonom nilai kebijakan selektif PPN berpotensi timbulkan kebingungan

    Pengunjung melihat produk sepatu di mal Grand Indonesia, Kamis (29/8/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

    Ekonom nilai kebijakan selektif PPN berpotensi timbulkan kebingungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 06 Desember 2024 – 11:39 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) secara selektif berpotensi menimbulkan kebingungan. Berdasarkan pembahasan pemerintah dengan DPR pada Kamis (5/12/2024) kemarin, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen bakal tetap diterapkan pada 1 Januari 2025.

    Namun, pengenaannya bersifat selektif kepada komoditas tertentu, yang diutamakan menyasar kelompok barang mewah. Sementara untuk barang dan jasa umum akan tetap menggunakan tarif 11 persen. Menurut Bhima, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, Indonesia belum pernah menerapkan pengenaan multitarif terhadap PPN.

    “Indonesia mengenal PPN satu tarif, yang berarti perbedaan PPN 12 persen untuk barang mewah dan PPN 11 persen untuk barang lainnya merupakan yang pertama kali dalam sejarah,” kata Bhima.

    Maka, pengenaan multitarif ini berpotensi menimbulkan kebingungan banyak pihak, terutama bagi pelaku usaha dan konsumen. Seperti misalnya bila satu toko ritel menjual objek pajak yang terkena tarif PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), maka penjual perlu menghitung tarif yang berbeda terhadap barang-barang yang dijual.

    Ketika mengurus administrasi perpajakan pun, kemungkinannya, faktur pajak akan menjadi lebih kompleks.

    “Hanya karena sudah injury time jelang pelaksanaan PPN 12 persen per Januari 2025, maka aturan dibuat mengambang. Seharusnya, kalau mau memperhatikan daya beli masyarakat, terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghapus Pasal 7 di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) soal PPN 12 persen. Itu solusi paling baik,” ujar dia.

    Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12/2024) kemarin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan penghitungan PPN agar tidak diterapkan dalam satu tarif itu diusulkan oleh DPR agar nantinya barang-barang seperti kebutuhan pokok dikenakan pajak lebih sedikit daripada yang saat ini ditetapkan.

    Dia merinci hasil pertemuan DPR dengan pemerintah memutuskan kebutuhan pokok dan pelayanan publik seperti jasa kesehatan, jasa perbankan dan jasa pendidikan dipastikan tidak diberikan pajak 12 persen dan dikenakan pajak yang saat ini sudah berjalan yaitu 11 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menegaskan pemerintah tidak akan mengenakan PPN sama sekali untuk komoditas bahan pokok dan penting seperti fasilitas transportasi publik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

    Ketentuan barang yang bebas PPN itu tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

    Menurut Airlangga, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi yang di dalamnya membahas soal PPN dan ditargetkan bisa rampung dalam waktu satu pekan ke depan.

    Sumber : Antara