Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Kemendagri apresiasi daerah dengan realisasi APBD tertinggi 

    Kemendagri apresiasi daerah dengan realisasi APBD tertinggi 

    Sumber foto: Aldi Evi/elshinta.com.

    Kemendagri apresiasi daerah dengan realisasi APBD tertinggi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 23:24 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi. Penghargaan itu diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 yang berlangsung di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (18/12).

    Dalam laporannya, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, APBD Award 2024 diberikan kepada daerah dengan empat kategori. Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi. Sementara keempat, daerah dengan rasio belanja terhadap pendapatan tertinggi. Masing-masing kategori penghargaan tersebut diberikan kepada 10 provinsi, lima kabupaten, dan lima kota.

    “Penilaian didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA), kemudian dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan pada hari ini,” ujar Maurits seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Aldi Evi, Rabu (18/12). 

    Maurits menekankan, Kemendagri berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis untuk menggenjot realisasi APBD. Upaya ini dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

    “Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Kemudian, Kemendagri juga melakukan monitoring dan asistensi, serta turun langsung ke daerah. Kemendagri juga melakukan rapat koordinasi baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ujar Maurits. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Terminal Lebak Bulus gandeng PKB Jagakarsa untuk uji laik kendaraan

    Terminal Lebak Bulus gandeng PKB Jagakarsa untuk uji laik kendaraan

    Penumpang naik ke bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (27/12/2023). ANTARA/Bayu Pratama Syahputra.

    Terminal Lebak Bulus gandeng PKB Jagakarsa untuk uji laik kendaraan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 10:58 WIB

    Elshinta.com – Terminal Lebak Bulus menggandeng Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Jagakarsa untuk melakukan uji laik jalan kendaraan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025.

    “Untuk pengecekan kendaraan, kami menggandeng UP PKB Jagakarsa,” kata Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Terminal Lebak Bulus Mochamad Iman Sapril saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Iman mengatakan pengecekan ini dilakukan rutin pada setiap armada yang berangkat dari terminal bantuan tersebut.

    Kemudian, sopir bus juga diperiksa tekanan darah untuk riwayat kesehatannya melalui petugas Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan yang membangun posko di lokasi.

    Ia juga menggandeng Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk tes urine para pengemudi untuk bisa dinyatakan sehat. Hingga kini, tercatat para sopir bebas narkoba.

    “Jika ditemukan sopir positif narkoba, maka sopir dilarang membawa kendaraan dan ditangani oleh BNNK langsung,” ujarnya.

    Berdasarkan data, sebanyak 2.808 penumpang berangkat dari terminal di Jakarta Selatan tersebut pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

    Jumlah itu meningkat dibandingkan kondisi normal rata-rata 70 penumpang per hari.

    Penumpang yang berangkat dari Terminal Lebak Bulus didominasi tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Sedangkan untuk kelaikan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), terdata sebanyak 38 kendaraan yang telah dilakukan pengecekan selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 28 bus dinyatakan laik jalan dan 10 lainnya tidak laik jalan ringan.

    Kategori tidak laik jalan ringan merupakan bus-bus yang tidak lengkap fasilitas penunjang seperti tidak ada kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

    Sumber : Antara

  • Vietnam masih unggul jauh dari Indonesia di sektor perikanan

    Vietnam masih unggul jauh dari Indonesia di sektor perikanan

    Sumber foto: M Irza Farel/elshinta.com.

    KKP: Vietnam masih unggul jauh dari Indonesia di sektor perikanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 23:33 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akui produksi budidaya perikanan di Indonesia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan Vietnam. 

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, KKP Tb. Haeru Rahayu menyebut budidaya perikanan di Indonesia baru mencapai 6,37 juta ton di tahun 2024. Tertinggal jauh dari Vietnam yang Sudah mencapai 28 juta ton. 

    “Dengan Vietnam kita masih tertinggal jauh, kita blak-blakan Vietnam budidaya mencapai 25 juta ton dan tangkapnya hanya 3 juta ton jadi total 28 juta ton, Sedangkan kita, khusus untuk budidaya ikan di luar rumput laut, baru mencapai 6,37 juta ton tahun ini, ” kata Haeru dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Akhir Tahun KKP, Rabu (18/12). 

    Meski begitu, Haeru mengatakan, Berdasarkan data sementara, total produksi budi daya ikan di Indonesia tahun 2024 mencapai 6,37 juta ton, meningkat sebesar 13,64% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, total produksi budi daya rumput laut tahun 2024 mencapai 10,80 juta ton, meningkat sebesar 10,82% dari tahun sebelumnya. 

    “Jika digabung dengan budidaya perikanan meningkat 16 juta ton produksi budidaya perikananan dan rumput laut,” kata Haeru seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel.  

    Haeru juga mengatakan peningkatan tersebut turut berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor budidaya kelautan dan perikanan mencapai Rp 80,3 miliar. 

    Perolehan PNBP ini merupakan akumulasi dari PNBP Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp59,16 miliar dan Satuan Kerja Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp21,22 miliar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ratusan personel dikerahkan untuk amankan aksi tolak PPN 12 persen

    Ratusan personel dikerahkan untuk amankan aksi tolak PPN 12 persen

    Pengamanan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat

    Ratusan personel dikerahkan untuk amankan aksi tolak PPN 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian mengerahkan sedikitnya 820 personel gabungan guna mengamankan aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    “Dalam rangka pengamanan aksi, sekaligus menyerahkan petisi warga yang menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Istana Negara dan sekitar, kami melibatkan 820 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

    Mereka nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara.

    Polisi memfokuskan pengamanan di kawasan Istana Negara sebanyak 108 personel, silang Monas Barat Daya sebanyak 32 personel, lalu di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitar.

    Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

    Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

    Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.

    Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Adapun aksi demo penolakan kenaikan PPN ini nampaknya akan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa, buruh, bahkan K-popers.

    “#PajakMencekik! IKUT MENGGUGAT #TolakPPN12Persen Ikut turun ke depan Istana Negara membersamai kawan-kawan. Turut memanggil Kpopers Indonesia yang akan ikut terdampak dalam kenaikan pajak 12 persen,” tulis akun X @humaniesproject.

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12).

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

    Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

    Sumber : Antara

  • Yang perlu diketahui publik soal kenaikan PPN 12 persen

    Yang perlu diketahui publik soal kenaikan PPN 12 persen

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kanan), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kedua kanan), Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kanan), Menteri Perdagangan Budi Santoso (kedua kiri), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait (ketiga kiri) berpegangan tangan usai konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    Yang perlu diketahui publik soal kenaikan PPN 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 07:38 WIB

    Elshinta.com – Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut paket stimulus itu dirancang sekomprehensif mungkin untuk bisa memberikan keseimbangan antara data perekonomian dengan masukan dari berbagai pihak.

    Namun, reaksi publik menyangsikan keputusan Pemerintah yang dianggap makin menekan kemampuan ekonomi rakyat. Publik masih belum berhenti meminta Pemerintah untuk membatalkan kebijakan PPN 12 persen.

    Penjelasan PPN 12 persen

    Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto maupun DPR menyatakan tarif PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif, utamanya menyasar kelompok barang mewah.

    Dari konferensi pers Senin (16/12), Pemerintah mengumumkan tarif tunggal PPN, yakni sebesar 12 persen, namun dengan fasilitas pembebasan terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok serta pajak ditanggung pemerintah (DTP) terhadap tiga komoditas.

    Barang dan jasa kebutuhan pokok yang dimaksud dalam definisi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), adalah barang dan jasa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, di antaranya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Untuk jasa, mencakup jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum pun termasuk yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.

    Sementara itu, terdapat tiga komoditas yang seharusnya termasuk dalam objek pajak PPN 12 persen, tetapi kenaikan tarif 1 persen ditanggung oleh Pemerintah karena dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Ketiga komoditas itu  adalah tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau MinyaKita.

    Di luar dua kelompok itu, tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 12 persen.

    Terkait barang mewah, Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12 persen.

    Dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konsep barang mewah selama ini mengacu pada ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor.

    Untuk non-kendaraan bermotor, rinciannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023, di antaranya hunian mewah, balon udara, peluru dan senjata api, pesawat udara, serta kapal pesiar mewah.

    Adapun dalam konteks PPN 12 persen, Pemerintah memperluas kelompok barang mewah dengan turut menyasar barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dikonsumsi oleh kalangan mampu — atau yang disebut oleh Sri Mulyani sebagai barang dan jasa premium.

    Mengacu pada definisi di UU HPP, kelompok-kelompok tersebut seharusnya mendapat fasilitas pembebasan PPN. Namun, karena sifatnya yang premium, Pemerintah bakal menarik PPN 12 persen terhadap barang dan jasa tersebut.

    Sebagai contoh, dalam UU HPP, daging termasuk barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Namun, daging wagyu dan kobe nantinya bakal termasuk golongan yang dikenakan tarif PPN 12 persen. Sama halnya, ikan juga termasuk komoditas yang dibebaskan dari PPN, tetapi salmon dan tuna yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelompok atas bakal diterapkan tarif 12 persen.

    Adapun untuk jasa pendidikan, yang termasuk objek pengenaan PPN adalah sekolah dengan iuran tinggi. Untuk jasa kesehatan, layanan VIP menjadi contoh jasa yang dianggap premium.

    Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA juga akan dimasukkan dalam objek pajak tarif PPN 12 persen.

    Untuk detail lebih lanjut mengenai barang dan jasa yang menjadi objek pajak PPN 12 persen maupun yang diberikan insentif akan dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan belakangan, bisa berupa peraturan menteri maupun peraturan pemerintah.

    Paket stimulus ekonomi

    Paket stimulus disiapkan untuk meredam efek kenaikan tarif PPN.

    Untuk merespons risiko daya beli masyarakat, Pemerintah menyediakan tiga stimulus untuk mendukung rumah tangga,  yakni bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan dibagikan pada Januari dan Februari 2025, PPN DTP untuk tiga komoditas, dan diskon sebesar 50 persen untuk listrik di bawah 2.200 VA.

    Untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), Pemerintah memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap nilai manfaat dan masa klaim. Besarannya diubah menjadi 60 persen untuk enam bulan masa penerimaan manfaat (dari sebelumnya 45 persen pada tiga bulan pertama dan 25 persen pada tiga bulan berikutnya) dengan masa klaim diperpanjang menjadi enam bulan setelah terkena PHK.

    Program JKP juga menyediakan akses informasi pasar kerja serta pelatihan keterampilan untuk membantu peserta program mendapatkan pekerjaan baru.

    Untuk risiko kerentanan pengusaha, disiapkan stimulus untuk UMKM, yakni perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

    Paket stimulus ekonomi berikutnya menyasar industri padat karya. Terdapat insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5 persen, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama 6 bulan.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif untuk pembelian kendaraan listrik dan hibrida berupa PPN dan PPnBM, dengan rincian PPN DTP sebesar 10 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) completely knocked down (CKD), PPnBM DTP 15 persen untuk KBLBB impor completely built up (CBU) dan CKD, serta bea masuk 0 persen untuk KBLBB CBU. Juga, PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hibrida.

    Terakhir, paket stimulus menyasar sektor properti, dengan memperpanjang insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100 persen untuk Januari-Juni 2025 dan 50 persen untuk Juli-Desember 2025.

    Dampak terhadap ekonomi

    Salah satu dampak yang disorot dari kebijakan tarif PPN 12 persen adalah potensi inflasi yang tinggi pada tahun depan. Center of Economics and Law Studies (Celios) memperkirakan kenaikan tarif PPN 12 persen pada 2025 bisa meningkatkan inflasi hingga ke level 4,11 persen. Sebagai catatan, inflasi per November 2024 tercatat sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy).

    Celios juga menghitung kenaikan PPN bisa menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan. Sementara kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyebut dampak PPN 12 persen terhadap inflasi tak terlalu signifikan. Berdasarkan proyeksi Deputi Gubernur BI Aida S Budiman, efek PPN terhadap inflasi berkisar 0,2 persen.

    Dari sisi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyebut risiko kenaikan inflasi itu telah diantisipasi, yang terefleksi pada kehadiran paket stimulus bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025. Insentif diberikan selama dua bulan untuk menjaga tingkat inflasi pada kuartal I, yang diyakini berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi sepanjang tahun.

    Namun, efektivitas dari paket stimulus yang disiapkan Pemerintah banyak dipertanyakan. Salah satu komentar datang dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede yang menyebut keuntungan stimulus bersifat jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, perlu ada evaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemberian berbagai insentif tidak cukup untuk mengurangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Pasalnya, kinerja permintaan maupun industri sudah terlanjur melemah. Meski ada insentif untuk industri padat karya, misalnya, industri ini sudah telanjur terpuruk, seperti yang terlihat pada industri tekstil dan industri alas kaki.

    Di sisi lain, juga ada sejumlah optimisme terhadap kebijakan tarif PPN 12 persen.

    Contohnya, peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet yang menilai paket stimulus bersifat inklusif dalam memitigasi dampak kenaikan tarif PPN. Tetapi, dia turut mewanti-wanti soal terbatasnya durasi dan jangkauan tiap insentif.

    Kemudian, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov berpendapat insentif diskon listrik dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi. Dia meminta Pemerintah memastikan pemberian diskon tarif listrik pada awal tahun depan agar tepat sasaran.

    Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah melakukan evaluasi secara hati-hati agar efek kebijakan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.

    Bila hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus tersebut.

    Secara keseluruhan, paket stimulus Pemerintah dinilai bersifat temporer. Terlebih, rata-rata insentif merupakan perpanjangan atau penguatan dari kebijakan yang telah ada sebelumnya.

    Direktur Celios Bhima Yudhistira menyerukan agar Pemerintah mengkaji alternatif kebijakan tarif PPN. Menurutnya, memperluas basis pajak, penerapan pajak kekayaan, dan memberantas celah penghindaran pajak, lebih efektif meningkatkan penerimaan negara tanpa perlu membebani masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Jelang Nataru Pemkab Langkat gelar pasar murah  

    Jelang Nataru Pemkab Langkat gelar pasar murah  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Jelang Nataru Pemkab Langkat gelar pasar murah  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar pasar murah di tiga kecamatan selama tiga hari. Program ini merupakan bentuk konkret komitmen Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy dalam meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang natal dan tahun baru (nataru).

    “Kegiatan pasar murah ini bukan hanya tentang distribusi barang dengan harga yang lebih rendah, tetapi juga upaya nyata pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap kondisi ekonomi warga, khususnya di saat kebutuhan pokok cenderung meningkat,” ujar Faisal Hasrimy.

    Program pasar murah dilaksanakan secara bertahap di tiga lokasi berbeda. Setiap titik dipilih berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan tingkat kerentanan terhadap fluktuasi harga bahan pokok. Desa Mangga, Kecamatan Stabat. Pada Senin, 9 Desember 2024, pasar murah digelar di Desa Mangga, Dusun Slipit. Warga desa mendapatkan akses langsung ke kebutuhan pokok seperti beras medium sebanyak 1 ton, minyak goreng 480 liter, telur 300 papan, dan gula pasir 500 kg. Beras medium 5 kg Rp62.000, gula pasir: Rp16.000/kg, minyak goreng Rp15.000/liter, telur ayam Rp48.000/papan.

    Program serupa dilaksanakan di Desa Suka Damai Timur. Komoditas yang disalurkan terdiri dari beras sebanyak 750 kilogram, minyak goreng 480 liter, telur 300 papan, dan gula pasir 500 kg. Warga setempat menyambut antusias kegiatan ini, mengapresiasi harga yang jauh lebih terjangkau dibanding harga pasar.

    Desa Purwobinangun, Kecamatan Sei Bingai. Pada Rabu, 11 Desember 2024, giliran Desa Purwobinangun yang menjadi lokasi Pasar Murah. Komoditas yang didistribusikan meliputi beras medium sebanyak 1 ton, minyak goreng 480 liter, telur 300 papan, dan gula pasir 500 kg.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat Ikhsan Aprija, yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan, menjelaskan bahwa pasar murah merupakan bagian dari program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting yang diinisiasi oleh pemerintah. Kegiatan ini juga melibatkan perangkat desa setempat, seperti kepala desa dan kepala dusun, untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar.

    “Sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan pasar murah ini. Kami berharap program ini dapat meringankan beban warga, terutama menjelang momen-momen penting seperti HBKN,” ungkap Ikhsan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (18/12). 

    Tingginya partisipasi masyarakat di setiap lokasi menunjukkan keberhasilan program ini. Salah seorang warga Desa Mangga, Siti, menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran pasar murah. “Harga kebutuhan pokok semakin mahal, tapi melalui pasar murah ini, kami bisa membeli barang dengan harga terjangkau. Ini sangat membantu,” ujarnya.

    Pj. Bupati Langkat Faisal Hasrimy menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program yang bersifat pro-rakyat. “Langkah ini tidak akan berhenti di sini. Ke depan, kita akan memperluas jangkauan pasar murah agar lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya. Pemerintah hadir untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.

    Program pasar murah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret atas tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Langkat, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah aktif mengambil langkah nyata dalam memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang stabil.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkot Bekasi siap hadapi Nataru dengan antisipasi pangan dan transportasi

    Pemkot Bekasi siap hadapi Nataru dengan antisipasi pangan dan transportasi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Pemkot Bekasi siap hadapi Nataru dengan antisipasi pangan dan transportasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menyatakan kesiapan tersebut meliputi pemantauan harga bahan pokok,  pengecekan transportasi, dan penyiapan posko Nataru.

    “Meskipun ada kenaikan harga beberapa komoditas seperti minyak goreng dan telur, kenaikannya masih dalam batas wajar,” kata Raden Gani, Rabu (18/12).

    Pemkot Bekasi, lanjutnya, telah melakukan pengecekan harga di pasar tradisional dan mengambil langkah intervensi melalui pasar murah dan cadangan pangan murah untuk memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat kurang mampu.

    Selain memantau harga bahan pokok, Pemkot Bekasi juga fokus pada sektor transportasi.

    Melalui Dinas Perhubungan Kota Bekasi, telah melakukan ramp check terhadap seluruh moda transportasi di terminal, memeriksa kesehatan para pengemudi, dan menyiapkan posko Nataru di beberapa titik strategis.

    “Langkah ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dan memastikan kelancaran arus lalu lintas selama Nataru,” ungkap Raden Gani seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto. 

    Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkot Bekasi optimistis perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 akan berjalan lancar, aman, dan terkendali.

    “Kesiapan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bekasi dalam merayakan hari raya tersebut,” pungkas Raden Gani.

    Pemkot Bekasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat selama periode Nataru.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Libur Nataru, KAI Divre II Sumbar prediksi penumpang kereta api meningkat

    Libur Nataru, KAI Divre II Sumbar prediksi penumpang kereta api meningkat

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Libur Nataru, KAI Divre II Sumbar prediksi penumpang kereta api meningkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 14:21 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat (Sumbar) memprediksi terjadi peningkatan volume penumpang 3% pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. KAI menetapkan masa libur Nataru selama 18 hari, sejak 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    Kahumas KAI Divisi Regional II Sumbar M. As’ad Habibuddin mengatakan, pada Nataru tahun ini, KAI Divre II Sumbar memprediksi akan terdapat 119.886 penumpang. Naik 3% dibandingkan dengan periode Nataru tahun sebelumnya sebanyak 116.631 penumpang.

    ”Prediksi kenaikan volume di masa Nataru ini karena melihat adanya tren peningkatan secara keseluruhan pada angkutan penumpang di sepanjang tahun. Masyarakat memilih menggunakan kereta api karena faktor kenyamanan, ketepatan waktu, dan harga yang murah,” kata As’ad Rabu (18/12). 

    Saat ini terdapat 3 layanan kereta api di Divre II Sumbar yakni KA Pariaman Ekspres relasi Stasiun Pauhlima/Padang – Stasiun Naras pp dengan tarif Rp5.000 sekali jalan, KA Minangkabau Ekspres relasi Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Stasiun Pulau Air pp dengan tarif Rp10.000 sekali jalan, dan KA Lembah Anai relasi Stasiun Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Stasiun Kayu Tanam pp dengan tarif Rp5.000 dan relasi Stasiun Duku – Stasiun Kayu Tanam pp dengan tarif Rp3.000.

    “Mengingat tiket terbatas, maka kami menyarankan kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanan dan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI,” kata As’ad.

    Pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dapat dilakukan sejak H-7 keberangkatan. Sehingga calon pelanggan yang memiliki rencana menggunakan KA dapat jauh-jauh hari membeli tiket tanpa takut kehabisan. KAI juga masih menyediakan loket untuk penjualan tiket yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan KA, selama tiket masih tersedia.

    ”Kami terus mengimbau kepada pelanggan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama saat menggunakan transportasi kereta api. Perhatikan juga barang bawaannya, jangan sampai membawa barang-barang yang dilarang dibawa di atas KA seperti barang berbau menyengat atau barang yang berbahaya,” tutup As’ad seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Rabu (18/12). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkot Bekasi perketat pengawasan peredaran miras

    Pemkot Bekasi perketat pengawasan peredaran miras

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Pemkot Bekasi perketat pengawasan peredaran miras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meningkatkan pengawasan peredaran minuman keras (miras) menyusul ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan Minuman Mengandung Alkohol.

    Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat.

    “Pengawasan peredaran miras merupakan bagian penting dari komitmen tersebut,” kata Raden Gani, Rabu (18/12).

    Ia menjelaskan, Peraturan Daerah ini bertujuan membatasi akses masyarakat terhadap miras.

    “Perda ini bukan untuk melarang sepenuhnya, namun untuk mengatur dan membatasi peredarannya agar tidak mudah diakses, khususnya oleh anak-anak dan remaja,” ungkapnya.

    Lokasi penjualan miras akan diatur secara spesifik, dan penertiban akan dilakukan sesuai regulasi yang baru.

    “Kami akan menentukan titik-titik mana saja yang diperbolehkan untuk penjualan miras dan di mana saja penjualannya dilarang. Petugas akan melakukan pengawasan secara ketat,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (18/12). 

    Raden Gani juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan ini.

    “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran Perda ini. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini,” imbuhnya.

    Selain miras, Pemkot Bekasi juga memprioritaskan pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang yang dianggap merusak generasi muda.

    Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pengawasan dan penegakan hukum, dengan harapan dapat menciptakan Kota Bekasi yang lebih sehat dan aman bagi seluruh warganya. 

    Langkah-langkah konkrit yang akan diambil meliputi peningkatan patroli, razia, dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.

    Pemkot Bekasi berharap Perda ini dapat menekan angka konsumsi miras dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkab Langkat dorong sinergi pemerintah dan dunia usaha

    Pemkab Langkat dorong sinergi pemerintah dan dunia usaha

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pemkab Langkat dorong sinergi pemerintah dan dunia usaha
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 18 Desember 2024 – 14:58 WIB

    Elshinta.com – Pj Bupati Langkat M. Faisal Hasrimy, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, membuka focus group discussion (FGD) ke-2 tentang penyusunan pedoman pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP), di ruang pola Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, Senin (16/12).

    Sekda  Kabupaten Langkat Amril menyampaikan pentingnya peran peraturan bupati (perbup) terkait TJSP sebagai landasan hukum yang jelas untuk mendorong dunia usaha berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Perbup ini diharapkan mampu menjadi payung hukum dan pedoman pelaksanaan TJSP.

    “Selain itu, juga memberikan batasan yang jelas terkait tanggung jawab perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya,” ungkap Amril seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (18/12). 

    Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Menurutnya, sinergi yang baik akan mempercepat upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan di Kabupaten Langkat.

    “Saya berharap kolaborasi ini mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Besar harapan kami, sinergi ini terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

    Amril juga menjelaskan beberapa program kolaborasi yang telah berhasil dijalankan, seperti pembangunan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) di enam kecamatan, yakni Stabat, Bahorok, Pangkalan Susu, Secanggang, Tanjung Pura, dan Gebang. Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah melalui Dinas PUPR dan Bank Sumut yang menyediakan dana corporate social responsibility (CSR).

    Di akhir sambutannya, Amril menyampaikan harapan agar perbup TJSP ini dapat menjadi langkah awal membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan masalah pembangunan. “Semoga Perbup ini dapat membangkitkan semangat dan menjadi contoh baik bagi daerah lain di Sumatera Utara dan Indonesia,” tutupnya.

    Acara FGD ini menjadi salah satu upaya strategis Pj Bupati Langkat untuk mendorong keterlibatan aktif dunia usaha dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta