Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • RI-Selandia Baru perkuat kerjasama ekonomi, bahas target

    RI-Selandia Baru perkuat kerjasama ekonomi, bahas target

    Mendag Budi Santoso menerima kunjungan Mendag Selandia Baru, di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Foto: Kemendag

    RI-Selandia Baru perkuat kerjasama ekonomi, bahas target
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menerima kunjungan Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru Todd Michael McClay di kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, Kamis, (7/8/2025).

    Pada pertemuan bilateral ini, kedua menteri mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang lebih erat di sektor-sektor prioritas, termasuk pangan dan pertanian, pendidikan, energi panas bumi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kami melihat potensi besar kolaborasi di sektor pangan dan energi terbarukan, serta dukungan bagi UMKM agar dapat menembus pasar internasional. Sinergi ini akan memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas manfaat perdagangan bagi masyarakat,” ungkap Mendag dalam rilis media, Jumat (8/8/2025).

    Pertemuan kedua menteri juga menyoroti situasi dan kondisi perdagangan global, khususnya kebijakan tarif sepihak terhadap sejumlah negara dan dampaknya bagi pelaku usaha di kawasan. Mendag Busan menyampaikan, Indonesia dan Selandia Baru sepakat bahwa kepastian berusaha merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perdagangan internasional.

    Menteri McClay menanggapi, kepastian berusaha adalah fondasi utama bagi pelaku usaha.

    “Kepastian berusaha adalah fondasi utama bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan berinovasi. Kami mengapresiasi komitmen Indonesia dalam mendorong transparansi dan prediktabilitas dalam kebijakan perdagangan global,” ujar McClay.

    Diskusi dilanjutkan dengan membahas target perdagangan bilateral. Mendag Busan optimistis Indonesia dan Selandia Baru dapat mencapai target perdagangan bilateral sebesar NZD 6 miliar atau setara USD 3,6 miliar pada 2029. Target ini sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Aksi Kemitraan Komprehensif Indonesia-Selandia Baru 2025—2029 (Indonesia-New Zealand Comprehensive Partnership Plan of Action/PoA 2025—2029).

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kejati DKI catat penerimaan pajak lebih dari Rp25 triliun

    Kejati DKI catat penerimaan pajak lebih dari Rp25 triliun

    Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya. ANTARA/HO-Kejati DKI Jakarta.

    Kejati DKI catat penerimaan pajak lebih dari Rp25 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 14:18 WIB

    Elshinta.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mencatat penerimaan pajak daerah periode Januari-Juli 2025 mencapai lebih dari Rp25 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

    Kepala Kejati DKI Jakarta Patris Yusrian Jaya menjelaskan realisasi penerimaan pajak daerah periode 1 Januari-14 Juli 2024 adalah Rp19,2 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2025 realisasinya mencapai Rp25,4 triliun.

    “Dengan demikian, terjadi lonjakan signifikan sebesar Rp6,1 triliun atau setara kenaikan 32,02% dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Patris dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/8).

    Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil nyata dari sinergi yang solid antara Kejati DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, yang tergabung dalam Tim Terpadu.

    “Tim Terpadu akan terus melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berintegritas dan berkelanjutan,” ujar Patris.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan Tim Terpadu tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor KEP-131/M.1/Gs/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

    “Dengan tugas utama menjalankan strategi optimalisasi dan pengawasan tata kelola penerimaan pajak daerah secara terukur,” ucap Patris.

    Dia menyebutkan fokus Tim Terpadu, yakni mencegah potensi kebocoran penerimaan daerah, memperkuat sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

    “Kontribusi nyata Tim Terpadu Kejati DKI Jakarta ini telah menunjukkan hasil yang sangat signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2025,” tutup Patris.

    Sumber : Antara

  • NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service

    NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan komitmen penuh Partai NasDem dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

     

    Dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan bahwa dukungan NasDem bukan sekadar lip service, melainkan dukungan tulus dan total untuk mewujudkan kemajuan bangsa.

     

    “Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, kami telah menegaskan bahwa Partai NasDem adalah bagian dari koalisi pendukung. Dukungan secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” ujar Surya Paloh di hadapan peserta Rakernas.

     

    Kata Paloh, Rakernas kali ini mengangkat tema “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa”. Tema ini menegaskan bahwa untuk melaksanakan program kebijakan strategis, pemerintahan memerlukan dukungan sepenuh hati dan dukungan yang berpijak pada fakta objektif.

     

    “Yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan, Bapak Presiden. Yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” tegasnya.

     

    Dukungan seperti ini adalah bagian dari esensi kemandirian berpikir. Kita, kata Paloh, harus berani memulai dari diri sendiri, mengubah sikap dan mentalitas. Dan esensi gerakan perubahan adalah perubahan cara berpikir, untuk merestorasi bangsa, memperkuat kembali seluruh sendi kehidupan yang dimiliki.

     

    Surya Paloh juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keaslian bangsa di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Menurutnya, kemajuan teknologi dan kebijakan pembangunan harus tetap berakar pada budaya, adat, dan kearifan lokal Indonesia.

     

    “NasDem harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan keaslian negeri ini, sekaligus mendorong perubahan cara berpikir sebagai fondasi gerakan restorasi bangsa,” tambahnya.

     

    Menutup pidatonya, Surya Paloh menyatakan keyakinannya pada kepemimpinan Presiden Prabowo, serta menyerukan semangat optimisme dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.

     

    “Kita memerlukan semangat optimisme dalam berbangsa dan bernegara. Optimisme ini harus dijaga, karena tanpa optimisme, mustahil kita meraih kemajuan besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • “Ground breaking” Taman Bendera Pusaka ditunda

    “Ground breaking” Taman Bendera Pusaka ditunda

    Sejumlah warga mengunjungi Taman Ayodya, Jakarta, Senin (27/1/2025). Ruang terbuka hijau yang dibuka 24 jam tersebut ramai dikunjungi warga sebagai wisata alternatif yang terjangkau untuk mengisi libur panjang Isra Miraj dan Hari Raya Imlek. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa.

    “Ground breaking” Taman Bendera Pusaka ditunda
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim mengatakan acara peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan Taman Bendera Pusaka ditunda.

    Dia menjelaskan acara tersebut ditunda karena jadwal Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang padat.

    “Masih menunggu arahan Pak Gubernur karena agenda beliau yang padat,” kata Chico saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Kendati demikian, dia mengatakan acara ground breaking belum dijadwalkan ulang, sehingga pembangunan Taman Bendera Pusaka masih ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

    Acara ground breaking Taman Bendera Pusaka dijadwalkan pada Jumat, 8 Agustus 2025.

    Sebelumnya pada Kamis (7/8), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembangunan Taman Bendera Pusaka di kawasan Barito, Jakarta Selatan, harus tetap berjalan meski pedagang Pasar Hewan Barito enggan pindah.

    Dia menegaskan pembangunan taman tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menambah ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga.

    Selain itu, pembangunan taman tersebut juga bertujuan mengatasi banjir di ibu kota karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengintegrasikan sistem drainase dan infrastruktur hijau dalam desain taman untuk memaksimalkan daya resap air dan sirkulasi udara.

    Di sisi lain, pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai Taman Bendera Pusaka yang direncanakan rampung pembangunannya pada Desember 2025 itu dapat menjadi oase di zona bisnis karena lokasinya yang strategis.

    Taman yang mengintegrasikan tiga taman besar di Jakarta Selatan, yakni Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Barito itu terletak di kawasan primer sekaligus pusat ekonomi kota Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

    Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken aturan baru tentang pelaksanaan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.

    Pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun ini sebagaimana arahan Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Kebijakan ini direncanakan berlanjut pada tahun anggaran 2026. Maka, perlu ada aturan untuk mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi anggaran.

    “Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden,” demikian bunyi pertimbangan PMK 56/2025 di Jakarta, Jumat.

    Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan terhadap belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD).

    Hasil efisiensi anggaran utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara.

    Jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi meliputi belanja barang, belanja modal, atau belanja lainnya sesuai arahan presiden. Sedangkan dari jenis barang, efisiensi dilakukan terhadap:

    Alat tulis kantor
    Kegiatan seremonial
    Rapat, seminar, dan sejenisnya
    Kajian dan analisis
    Diklat dan bimtek
    Honor output kegiatan dan jasa profesi
    Percetakan dan souvenir
    Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan
    Lisensi aplikasi
    Jasa konsultan
    Bantuan pemerintah
    Pemeliharaan dan perawatan
    Perjalanan dinas
    Peralatan dan mesin
    Infrastruktur

    Sumber efisiensi anggaran diutamakan yang berasal dari rupiah murni. Bila kebutuhan efisiensi belum terpenuhi dari rupiah murni, maka efisiensi bisa dilakukan terhadap anggaran yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping, PNBP badan layanan umum (BLU), dan surat berharga syariah negara (SBSN).

    PMK 56/2025 menegaskan bahwa penyesuaian jenis belanja harus dengan tetap memastikan anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, dan pelayanan publik tetap terpenuhi.

    Selain itu, penyesuaian efisiensi belanja juga diminta untuk menghindari pengurangan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN), kecuali karena berakhirnya kontrak atau hasil evaluasi kerja pegawai yang bersangkutan.

    Sedangkan untuk TKD, Pasal 17 PMK 5/2025 menyebutkan efisiensi dilakukan terhadap infrastruktur atau yang diperkirakan untuk infrastruktur, pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah, transfer yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah, transfer yang tidak digunakan untuk layanan pendidikan dan kesehatan, serta transfer lain yang ditentukan.

    TKD yang menjadi anggaran efisiensi dilakukan pencadangan dan tidak disalurkan ke daerah, kecuali ada arahan dari presiden.

    Rincian alokasi TKD dilakukan per provinsi/kabupaten/kota dan/atau per bidang oleh menteri keuangan.

    Sumber : Antara

  • Harga cabai rawit Rp49.768/kg, bawang merah Rp48.660/kg

    Harga cabai rawit Rp49.768/kg, bawang merah Rp48.660/kg

    Pedagang cabai saat menjual cabai rawitnya di Pasar Rakyat Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra

    Bapanas: Harga cabai rawit Rp49.768/kg, bawang merah Rp48.660/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:12 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah tingkat konsumen Rp49.768 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp53.170 per kg, sedangkan bawang merah Rp48.660 per kg turun dari sebelumnya Rp53.819 per kg.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Jumat pukul 09.30 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp16.074 per kg turun dari sebelumnya Rp16.370 per kg.

    Lalu, beras medium di harga Rp14.134 per kg turun dari hari sebelumnya Rp14.543 per kg; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.550 per kg turun tipis dari sebelumnya Rp12.650 per kg.

    Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp5.889 per kg turun dari sebelumnya Rp6.370 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.713 per kg turun dari sebelumnya Rp10.794 per kg.

    Berikutnya bawang putih bonggol di harga Rp37.196 per kg turun dari hari sebelumnya Rp38.840 per kg.

    Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp42.373 per kg turun dari sebelumnya Rp44.923 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp41.569 per kg turun dari sebelumnya Rp44.822 per kg.

    Lalu daging sapi murni Rp135.326 per kg turun dari sebelumnya Rp145.367 per kg, daging ayam ras Rp34.547 per kg turun dari sebelumnya Rp35.521 per kg, lalu telur ayam ras Rp29.376 per kg turun dari sebelumnya Rp30.308 per kg.

    Gula konsumsi di harga Rp18.158 per kg turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp18.352 per kg.

    Kemudian, minyak goreng kemasan Rp20.461 per liter naik dari sebelumnya Rp20.007 per liter; minyak goreng curah Rp17.146 per liter turun dari sebelumnya Rp17.494 per liter; Minyakita Rp17.222 per liter turun dari sebelumnya Rp17.555 per liter.

    Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.425 per kg turun dari sebelumnya Rp9.848 per kg; lalu tepung terigu kemasan Rp12.512 per kg turun dari sebelumnya Rp13.175 per kg.

    Komoditas ikan kembung di harga Rp41.643 per kg naik dari sebelumnya Rp41.59 per kg; ikan tongkol Rp34.781 per kg turun dari sebelumnya Rp34.806 per kg; ikan bandeng Rp33.515 per kg turun dari sebelumnya Rp34.919 per kg.

    Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp11.240 per kg turun dari hari sebelumnya Rp11.684 per kg.

    Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp103.572 per kg turun dari sebelumnya Rp105.757 kg, daging kerbau segar lokal Rp137.188 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp141.556 per kg.

    Sumber : Antara

  • Pelanggar uji emisi didenda hingga Rp8 juta

    Pelanggar uji emisi didenda hingga Rp8 juta

    Suasana sidang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggar ketentuan mengenai uji emisi kendaraan untuk mengurangi pencemaran udara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (7/8/2025). ANTARA/HO-Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

    Pelanggar uji emisi didenda hingga Rp8 juta
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 12 pelanggar ketentuan mengenai kewajiban lolos uji emisi kendaraan di Jakarta dijatuhi denda bervariasi, mulai dari Rp2 juta hingga Rp8 juta dalam Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (7/8).

    “Penegakan hukum terhadap kendaraan berat yang tidak lolos uji emisi menjadi bentuk nyata keseriusan kami dalam menjaga kualitas udara,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan kendaraan berat kategori N dan O menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara di Jakarta. Maka dari itu, penindakan hukum tersebut menjadi langkah konkret Pemprov DKI dalam menekan pencemaran dari sumber bergerak.

    “Ke depan, kami akan memperluas pelaksanaan uji emisi dan penindakan bagi kendaraan kategori N dan O sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Asep.

    Dia pun mengimbau pemilik kendaraan untuk rutin melakukan perawatan dan uji emisi berkala, serta menggunakan bahan bakar yang memenuhi standar EURO4.

    Sementara itu, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta RM Tamo Sijabat mengatakan mayoritas kendaraan yang melanggar adalah truk terbuka, mobil bak tertutup, dan mobil tangki yang tidak melakukan perawatan emisi secara berkala.

    “Kami juga bekerja sama dengan Pelindo agar kendaraan pelanggar yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran denda tidak diizinkan memasuki kawasan pelabuhan,” tutur Tamo.

    Lebih lanjut, dia menekankan sanksi tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendidik pelaku usaha agar mematuhi regulasi demi keselamatan lingkungan.

    Dari total 12 pelanggar, 10 orang hadir langsung di persidangan, sementara dua orang lainnya diputus secara verstek karena tidak hadir.

    Enam pelanggar dijatuhi denda tertinggi masing-masing sebesar Rp8 juta, dua orang dikenakan denda Rp7 juta, satu pelanggar didenda Rp4 juta, dan satu pelanggar lainnya didenda Rp2 juta. Sementara itu, dua pelanggar yang divonis secara verstek dikenai denda masing-masing Rp4 juta.

    Total nilai denda yang diputus dalam sidang tersebut mencapai Rp76.060.000.

    Putusan itu merujuk pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005, dengan ancaman pidana denda paling tinggi sebesar Rp50 juta atau kurungan paling lama enam bulan.

    Para pelanggar tersebut terjaring dalam operasi gabungan penegakan hukum yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Ditlantas Polda Metro Jaya di Pelabuhan Tanjung Priok pada 15-16 Juli 2025.

    Operasi gabungan itu dibuka secara resmi oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofik, didampingi oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, serta Direktur Operasi PT Pelindo.

    Sumber : Antara

  • Polri-Bulog stabilkan harga beras lewat Gerakan Pangan Murah

    Polri-Bulog stabilkan harga beras lewat Gerakan Pangan Murah

    Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo (kiri) bersama Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan (kanan) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

    Polri-Bulog stabilkan harga beras lewat Gerakan Pangan Murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:25 WIB

    Elshinta.com – Polri bersama Perum Bulog bersinergi bergerak cepat dalam menstabilkan harga beras di pasaran dengan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pekan depan. Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa peluncuran program tersebut merupakan respons atas temuan harga beras di berbagai daerah yang masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    Dia menyebut, dari target 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025, realisasi baru 8 ribu ton. Maka dari itu, dibutuhkan aksi nyata lewat Gerakan Pangan Murah.

    “Fungsi Binmas Polri sebagai leading sector, wajib memastikan data stok akurat, koordinasi intensif dengan Bulog, dan penyaluran tepat sasaran. Gerakan ini akan dilombakan antarsatuan wilayah, dan yang terpenting jangan sampai terjadi penyelewengan,” katanya.

    Diterangkan Dedi, penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua skema, yaitu langsung kepada satuan wilayah ke Bulog atau via Koperasi Merah putih, Primer Koperasi Kepolisian (Primkoppol) atau Koperasi lainnya. Batas beli per konsumen ditentukan maksimal 10 kilogram, kecuali daerah 3T, Maluku, dan Papua yang menggunakan kemasan 50 kilogram.

    Dia mengatakan, seluruh proses wajib mematuhi HET zonasi dan dilarang dijual kembali. Digitalisasi distribusi akan dijamin melalui aplikasi Klik SPHP yang mengintegrasikan pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan dalam delapan tahap dengan harga jual wajib di bawah HET dan input data pembeli.

    Dalam prosesnya, sambung dia, pengawasan akan dilaksanakan secara ketat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek untuk sosialisasi dan pemantauan lapangan, serta tim pemantau gabungan Bulog, Polri, Pemda, Bapanas yang mengevaluasi harian via aplikasi.

    Di sisi lain, masyarakat juga mendapat akses terbuka untuk berpartisipasi melaporkan penyimpangan via hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhan menyambut baik kolaborasi strategis ini.

    “Dukungan Polri meningkatkan kapasitas distribusi kami. Kami siapkan 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton dan fasilitas tunda bayar 7 hari untuk Primkoppol sebagai mitra penyalur,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pangdam Jaya pastikan keamanan HUT RI di Jakarta maksimal

    Pangdam Jaya pastikan keamanan HUT RI di Jakarta maksimal

    Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi di Lapangan Kartika Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat (8/8/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Pangdam Jaya pastikan keamanan HUT RI di Jakarta maksimal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 17:10 WIB

    Elshinta.com – Pangdam Jayakarta Mayor Jenderal TNI Deddy Suryadi memastikan pengamanan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI di wilayah Jakarta maksimal.

    “Kesiapan HUT RI ini kita diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan keamanan di wilayah Kota Jakarta. Tentu ini adalah bagian dari tugas kami, dan kita sudah mengelola seoptimal mungkin,” kata Deddy di Lapangan Kartika Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat.

    Dia pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan serta menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian acara HUT RI berlangsung.

    “Mudah-mudahan nanti kita minta tolong kepada masyarakat juga saling membantu. Karena ini adalah bagian dari kegiatan seremonial yang harus kita sukseskan bersama,” ujar Deddy.

    Sementara itu, terkait fenomena pemasangan bendera merah putih model bendera Jolly Roger dari anime One Piece yang ramai di masyarakat, menurut dia hal tersebut merupakan bentuk ekspresi warga. Namun, dia menegaskan bendera merah putih harus tetap berkibar selama peringatan kemerdekaan.

    “Kalau soal bendera One Piece, itu kan ekspresi ya dari masyarakat, yang jelas bendera merah putih harus berkibar,” ucap Deddy.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur berencana menggelar lomba penataan jalur protokol dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI.

    “Yang paling seru, nanti akan ada lomba penataan jalur-jalur protokol oleh para camat dan lurah,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Waduk Tiu Setu Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (7/8).

    Lomba tersebut melibatkan camat dan lurah untuk menyemarakkan suasana kemerdekaan sekaligus memperindah wajah Kota Jakarta, khususnya di jalur-jalur utama yang menjadi akses masyarakat.

    Tak hanya itu, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga mempercantik taman-taman di area kantor wali kota untuk menyambut HUT ke-80 RI.

    Sumber : Antara

  • KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak

    KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak

    Konferensi pers Komisi Penyiaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (8/8/2025). ANTARA/ (Sinta Ambar)

    KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidilah menyerukan agar industri penyiaran dapat menghadirkan konten yang ramah anak sebagai kontribusi untuk membentuk masa depan bangsa. 

    “Tentunya hal ini bukan sekadar dalam rangka memenuhi kewajiban regulasi tapi jua kesadaran atas kontribusi nyata dunia penyiaran untuk membentuk masa depan bangsa,” ujar dalam konferensi pers Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2025 di Jakarta, Jumat.

    KPI menyerukan agar industri penyiaran senantiasa berinovasi dan berkreasi menghadirkan konten yang ramah anak. KPI juga berkomitmen untuk menjaga konten layar kaca dan ruang dengar publik yang ramah anak.

    Pada kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Tulus Santoso mengatakan pihaknya berharap agar lembaga penyiaran mampu bertahan menghadapi situasi saat ini yang tidak mudah, dengan tetap menghadirkan konten yang melindungi dan menginspirasi anak-anak Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa gelaran APRA 2025 dilakukan KPI terhadap program siaran anak yang berjalan sejak awal Juli 2025. Sebanyak 58 program siaran dari 14 televisi dan 100 program siaran dari 71 radio dikirim ke KPI untuk dinilai dalam proses seleksi awal.

    Penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek yakni, kesesuaian program dengan Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), ketiadaan sanksi yang pernah diterima, nilai yang diangkat pada tiap program mendorong hal-hal positif dan sesuai perkembangan psikologis anak.

    Adapun kategori yang dilombakan pada APRA 2025 berupa program animasi Indonesia, program animasi asing, program feature/dokumenter, program variety atau reality show anak, program keluarga Indonesia, program pendidikan anak, program anak inspiratif, program anak Radio, program dongeng radio serta program anak terfavorit

    Selain itu, KPI juga memberikan enam penghargaan terhadap lembaga penyiaran dengan kategori sebagai berikut radio terbaik APRA 2025, radio peduli anak, lembaga penyiaran publik lokal peduli anak, televisi ramah anak 2025 serta televisi peduli pendidikan anak Indonesia.

    Sumber : Antara