Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Kebijakan perumahan prorakyat bantu rakyat miliki hunian

    Kebijakan perumahan prorakyat bantu rakyat miliki hunian

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (ANTARA/Aji Cakti)

    Menteri PKP: Kebijakan perumahan prorakyat bantu rakyat miliki hunian
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian. Menurut Ara, Kementerian PKP memiliki tiga fungsi yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.

    “Kalau operator kita hanya bisa 8 persen, dengan dana yang ada dari APBN hanya 8 persen, tapi yang tidak terbatas itu sebagai regulator dan fasilitator misalnya sebagai regulator itu bagaimana sudah keluar kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan di bawah Rp2 miliar itu gratis. Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol persen sehingga regulasi-regulasi ini prorakyat.

    “Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu,” kata Ara.

    Dirinya berharap sejumlah kebijakan perumahan yang prorakyat tersebut juga dapat membantu daya beli masyarakat.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

    Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

    Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

    Sumber : Antara

  • Harga emas Antam, Kamis, tetap Rp1,520 juta per gram

    Harga emas Antam, Kamis, tetap Rp1,520 juta per gram

    Pengunjung mengamati layar yang berisi informasi tentang harga emas di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU.

    Harga emas Antam, Kamis, tetap Rp1,520 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, stabil atau tidak mengalami perubahan dari nominal Rp1.520.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan juga tidak mengalami perubahan di angka Rp1.369.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp810.000.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.520.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp2.980.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.445.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp7.375.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp14.695.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp36.612.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp73.145.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp146.212.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp365.265.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp730.320.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.460.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar pada umumnya diguyur hujan

    BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar pada umumnya diguyur hujan

    Ilustrasi – Pengendara sepeda motor menerobos genangan air saat hujan deras di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/11/2024). ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

    BMKG prakirakan cuaca di kota-kota besar pada umumnya diguyur hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia pada Kamis berpotensi diguyur hujan. 

    “Di wilayah Jawa, untuk Jakarta, Serang, dan Bandung diprakirakan hujan ringan. Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan hujan lebat disertai kilat,” kata prakirawan BMKG Syndhy Indah P dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta.

    Adapun di wilayah Sumatera hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Palembang, Pangkal Pinang dan Lampung. Sementara Aceh dan Jambi diprakirakan berawan. Adapun Bengkulu berpotensi hujan lebat dengan intensitas tinggi disertai petir.

    “Di wilayah Denpasar dan Mataram diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Kupang diperkirakan hujan lebat,” kata dia.

    Selanjutnya, kata dia, di wilayah Kalimantan berpotensi turun hujan dengan intensitas lebat disertai petir dan angin kencang di Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk wilayah Pontianak dan Banjarmasin berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. 

    Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, wilayah Mamuju, Gorontalo, Makassar, Palu, dan Kendari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara Manado berpotensi hujan lebat disertai kilat.

    Di wilayah Indonesia Timur, kata dia, secara umum diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang seperti di Sorong, Nabire, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, Ternate, Manokwari, dan Jayawijaya berpotensi hujan ringan hingga sedang. Adapun Merauke berpotensi hujan lebat disertai kilat.

    “Bagi yang ingin mengetahui cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap tiga jam dapat memantau di aplikasi BMKG,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Transaksi SPKLU naik 4,5 kali lipat saat libur Natal-tahun baru

    Transaksi SPKLU naik 4,5 kali lipat saat libur Natal-tahun baru

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo melakukan rangkaian inspeksi SPKLU Trans Jawa dan meninjau langsung One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/12/2024). (ANTARA/HO-PLN)

    PLN: Transaksi SPKLU naik 4,5 kali lipat saat libur Natal-tahun baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa jumlah transaksi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) selama libur perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 naik 4,5 kali dibandingkan dengan tahun lalu.

    “Sampai tadi malam, jumlah transaksi selama momen Natal dan tahun baru, dibanding tahun lalu, meningkat 4,5 kali lipat,” ujar Darmawan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Darmawan menjabarkan bahwa secara holistik, prediksi pemudik EV yang melintas di sepanjang ruas tol Trans Jawa dan Sumatera melonjak 2,5 hingga 3 kali lipat dibanding periode tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, kapasitas SPKLU PLN yang berada di sepanjang ruas tol telah ditingkatkan sebanyak 8 kali lipat dibandingkan tahun lalu dari hanya 64 unit menjadi 500 unit.

    “Kami melihat, lonjakan jumlah transaksi pengisian di SPKLU kami meningkat drastis, Nah, untuk itu, kami di sini memastikan semua sistem public charging SPKLU kami bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
     

    Tak hanya di sepanjang ruas tol, PLN juga telah meningkatkan jumlah SPKLU secara nasional, dari sekitar 1.000 unit pada tahun lalu menjadi lebih dari 3.069 unit yang tersebar di 2.096 titik di seluruh Indonesia. Untuk mendukung operasional tersebut, di momen Nataru ini akan ada 6 ribu personel siaga selama 24 jam nonstop di seluruh lokasi SPKLU.

    ”Kami juga mengerahkan 6 ribu petugas kami untuk mengawal agar pelayanan charging untuk kendaraan listrik bisa berjalan dengan lancar dan nyaman,” kata Darmawan.

    Selain itu, PLN juga menyediakan fitur Trip Planner melalui aplikasi PLN Mobile. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan pengguna mobil listrik merencanakan perjalanan mereka dengan informasi lokasi SPKLU, jarak tempuh, dan kebutuhan pengisian daya.

    “Dari awal sampai destinasi akhir, pengendara akan dimudahkan untuk mengetahui lokasi-lokasi SPKLU itu berada dan bisa merencanakan dari awal di mana melakukan charging,” ucap Darmawan.
     

    Sumber : Antara

  • Polisi tangkap enam pelaku tawuran bersenjata tajam di Koja

    Polisi tangkap enam pelaku tawuran bersenjata tajam di Koja

    Peserta membaut mural saat Grafikart Fest di SMK Grafika Lektur, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (21/12/2024). Kegiatan menggambar mural dengan tema Stop Fighting Start Drawing dilakukan sebagai upaya mengampanyekan kegiatan seni untuk mencegah maraknya aksi tawuran antarpelajar. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa.

    Polisi tangkap enam pelaku tawuran bersenjata tajam di Koja
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Koja, Jakarta Utara menangkap enam pelaku tawuran bersenjata tajam di Jalan Pembangunan II Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Kamis dinihari sekitar pukul 04.30 WIB.

    “Kami menangkap enam pelaku dan hanya dua orang yang dewasa, sisanya masih anak di bawah umur,” kata Kanit Reskrim Polsek Koja AKP Alex Chandra di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan keenam pelaku ini berinisial SF (19), BAF (15), DV (16), GNP (16), IRV (16) dan RA (21). Ia menyebutkan, pihaknya kini masih melakukan pengembangan kasus ini.

    “Kami masih mengejar tiga pelaku lainnya yang masih berkeliaran bebas yang berinisial AK, DW dan DF, mereka ikut aksi tersebut,” katanya.

    Ia mengatakan petugas menyita barang bukti aksi pidana tersebut berupa empat bilah celurit, dua cocor bebek, dua parang, satu sepeda motor, rekaman aksi tawuran serta tiga unit telepon seluler.

    “Keenam pelaku dijerat dengan pasal 53 jo 170 KUHP terkait perbuatan percobaan kejahatan serta pengeroyokan dan pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 terkait senjata tajam,” katanya.

    Ia mengatakan pelaku SF ini merupakan administrator grup tawuran di media sosial dan kedapatan membawa senjata tajam dari kelompok TTB. Sementara pelaku BAF dan DV dari kelompok yang sama juga kedapatan membawa senjata tajam.

    Selain itu, pelaku GNP dan IR juga dari kelompok Tiba Tiba Tubruk (TTB) terlibat aksi tawuran, GNP ini juga kedapatan membawa senjata tajam. Sementara pelaku RA dari kelompok SB yang terlibat dalam aksi tawuran. Penangkapan ini berawal dari informasi dari warga tentang adanya aksi tawuran di Jalan Pembangunan II dan petugas langsung mendatangi lokasi kejadian.

    “Kami melakukan pengamanan dan satu anak remaja laki-laki SAB berhasil ditangkap,” kata dia

    Berdasarkan keterangan SAB, dirinya berboncengan tiga dengan BAF dan DV menggunakan motor serta membawa sebilah celurit, satu cocor bebek dan satu parang untuk melakukan aksi tawuran dengan kelompok lainnya.

    “Selanjutnya para pelaku dibawa ke Polsek Koja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pengembangan,” kata dia.

    Petugas masih melakukan pengembangan terhadap teman-teman pelaku tawuran lainnya dan berhasil dilakukan penangkapan. Dari keterangan para pelaku tawuran yang ditangkap, tawuran tersebut dari Kelompok SB yang merupakan anak remaja dari Cakung, dengan kelompok anak remaja TTB yang berasal dari Gang Pepaya.

    “Kedua kelompok membuat janji untuk melakukan tawuran melalui akun Instagram,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kemensetneg terapkan kebijakan baru efisiensi perjalanan luar negeri

    Kemensetneg terapkan kebijakan baru efisiensi perjalanan luar negeri

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. ANTARA/Livia Kristianti/am.

    Kemensetneg terapkan kebijakan baru efisiensi perjalanan luar negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan terbaru terkait Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dinas luar negeri oleh pemerintah. Ketentuan itu tertuang dalam surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, 23 Desember 2024.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN),” demikian petikan kebijakan tersebut dilansir di Jakarta, Kamis.

    Dalam surat yang sifat “sangat segera” itu disampaikan kepada berbagai pihak, mulai dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah di seluruh Indonesia. Terdapat lima poin penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Pertama, aktivitas PDLN bersifat selektif dan berorientasi pada hasil untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

    Selain itu, PDLN hanya diizinkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi dan relevansi langsung terhadap pencapaian program prioritas nasional. Pada poin berikutnya, dijelaskan tentang kuota peserta PDLN yang sangat terbatas. Misalnya, program seperti tugas belajar jenjang diploma hingga post-doktoral, serta kegiatan diplomatik, jumlah peserta akan menyesuaikan permohonan.

    Sementara itu, kegiatan yang bersifat teknis seperti inspeksi atau factory acceptance test dibatasi maksimal tiga orang. Kegiatan lain seperti pelatihan dan studi tiru dapat melibatkan hingga 10 peserta, sedangkan misi budaya, pariwisata, atau investasi dibatasi lima orang dengan pendamping yang disesuaikan secara proporsional.

    Kunjungan kenegaraan, termasuk oleh Presiden atau Wakil Presiden, akan diatur berdasarkan arahan langsung Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Sedangkan kunjungan menteri atau pimpinan lembaga mengikuti arahan Menteri Sekretaris Negara.

    Dalam forum internasional lintas kementerian/lembaga, jumlah peserta akan mengikuti rekomendasi instansi terkait. Adapun untuk sidang bilateral atau multilateral, maksimal lima orang dapat ditugaskan, dengan tambahan dua orang apabila melibatkan kelompok kerja lintas organisasi.

    Kebijakan itu juga mengatur persyaratan dan prosedur ketat bagi pelaku PDLN, yakni permohonan izin harus diajukan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan, dilengkapi dokumen pendukung seperti kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan dari pihak penyelenggara luar negeri, dan keterangan pembiayaan.

    Peserta PLDN juga wajib membuat laporan pasca-kegiatan. Setiap peserta wajib melaporkan hasil kegiatan paling lambat dua minggu setelah kembali ke Indonesia. Peserta PLDN juga bertanggung jawab penuh atas pelanggaran pelaksanaan PDLN yang dilakukan tanpa persetujuan Presiden, termasuk konsekuensi administratif maupun sanksi lainnya.

    Sumber : Antara

  • Hari H Natal, lalin tiga ruas Tol Regional Nusantara alami peningkatan

    Hari H Natal, lalin tiga ruas Tol Regional Nusantara alami peningkatan

    Arus lalu lintas di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. (ANTARA/HO – Jasa Marga)

    Hari H Natal, lalin tiga ruas Tol Regional Nusantara alami peningkatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 12:31 WIB

    Elshinta.com –  Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mencatat tiga ruas Tol Regional Nusantara mengalami peningkatan lalu lintas (lalin) pada Hari H Natal atau Rabu (25/12).

    “Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) mendata peningkatan volume lalu lintas (lalin) tiga ruas tol yang berada di bawah koordinasi Regional Nusantara pada hari H libur Natal 2024 atau Rabu (25/12),” ujar Senior General Manager Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division Tyas Pramoda Wardhani di Jakarta, Kamis.

    Adapun tiga ruas tol di Regional Nusantara yang mengalami kenaikan volume lalin yakni ruas Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi tercatat 13.493 kendaraan atau meningkat 3 persen dari volume lalin normal, 13.105 kendaraan. Dari lalin tersebut, sejumlah 4. 572 kendaraan melalui Gerbang Tol Kualanamu menuju Kota Medan.

    Ruas Tol Balikpapan-Samarinda tercatat 14.425 kendaraan atau meningkat 27,7 persen dari volume lalin normal, 11.292 kendaraan. Kemudian Ruas Tol Manado-Bitung tercatat 6.360 kendaraan melintas atau meningkat 12,2 persen dari lalin normal, 5.669 kendaraan.

    JNT mengimbau pengguna jalan yang akan melakukan perjalanan di jalan tol untuk dapat memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima dan laik jalan, mempersiapkan perbekalan selama perjalanan (makanan, minuman, serta peralatan ibadah, obat-obatan pribadi), mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara penuh sebelum melakukan perjalanan, mengecek tarif tol dan mengisi saldo uang elektronik dengan cukup.

    Selain itu, pengguna jalan tol juga direkomendasikan untuk melakukan pemilihan waktu dan rute perjalanan dengan baik salah satunya dengan menghindari perjalanan waktu puncak arus mudik dan balik.

    JNT mendorong seluruh pengguna jalan tol untuk mengikuti aturan selama perjalanan dengan mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendaraan serta dianjurkan untuk melakukan pengisian ulang (top up) uang elektronik di rest area serta menghindari top up di gerbang tol.

    Bagi pengguna jalan tol yang akan memanfaatkan fasilitas rest area, dianjurkan tidak berlama-lama di rest area, maksimal 30 menit, menjaga kebersihan rest area serta memanfaatkan posko pelayanan kesehatan di rest area apabila memerlukan pengecekan kesehatan.

    Informasi seputar jalan tol di Regional Nusantara dapat diakses melalui media sosial @jalantolnusantara. Informasi lalu lintas terkini dan permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080, X @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy untuk pengguna iOS dan Android.

    Sumber : Antara

  • Harga pangan Kamis, bawang merah Rp38.050/kg, telur ayam Rp32.380/kg

    Harga pangan Kamis, bawang merah Rp38.050/kg, telur ayam Rp32.380/kg

    Ilustrasi – Pedagang menunjukkan bawang merah di Pasar Senen, Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom/pri.

    Harga pangan Kamis, bawang merah Rp38.050/kg, telur ayam Rp32.380/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis mencatat, harga sejumlah komoditas pangan secara umum mayoritas turun, bawang merah di harga Rp38.050 per kilogram (kg), dan telur ayam ras di harga Rp32.380 per kg. Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas per 26 Desember 2024 pukul 08.00 WIB, harga di tingkat pedagang eceran secara nasional untuk beras premium turun 2.22 persen atau Rp340 menjadi Rp14.970 per kg.

    Begitu pun beras medium turun 1,57 persen atau Rp210 menjadi Rp13.180 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga turun 3,02 persen atau Rp340 menjadi Rp10.900 per kg. Selanjutnya komoditas bawang merah terpantau turun 6,99 persen atau Rp2.860 menjadi Rp38.050 per kg; lalu bawang putih bonggol juga turun 4,73 persen atau Rp2.000 menjadi Rp40.310 per kg.

    Kemudian, harga komoditas cabai merah keriting turun 5,27 persen atau Rp2.270 menjadi Rp40.830 per kg; lalu cabai rawit merah juga turun 1,26 persen atau Rp650 menjadi Rp50.900 per kg. Selanjutnya harga daging sapi murni juga turun 3,76 persen atau Rp5.050 menjadi Rp129.360 per kg; begitu pun daging ayam ras turun 0,37 persen atau Rp140 menjadi Rp37.650 per kg; sedangkan telur ayam ras naik 5,44 persen atau Rp1.670 menjadi Rp32.380 per kg.

    Sementara itu, kedelai biji kering (impor) terpantau turun 2,30 atau Rp240 menjadi Rp10.180 per kg; lalu gula konsumsi juga turun 1,84 persen atau Rp330 menjadi Rp17.590 per kg. Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana turun 1,55 persen atau Rp290 menjadi Rp18.390 per kg; lalu minyak goreng curah juga turun 3,88 persen atau Rp680 menjadi Rp16.480 per kg.

    Kemudian komoditas tepung terigu curah turun 3,38 persen atau Rp340 menjadi Rp9.720 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 2,11 persen atau Rp270 menjadi Rp12.520 per kg. Berbeda dengan harga jagung di tingkat peternak naik 2,99 persen atau Rp180 menjadi Rp6.210 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium turun 3,02 persen atau Rp340 menjadi Rp10.900 per kg.

    Selanjutnya, untuk harga ikan kembung terpantau naik hingga 13,30 persen atau Rp4.930 menjadi Rp42.000 per kg; lalu ikan tongkol juga naik 9,56 persen atau Rp3.120 menjadi Rp35.750 per kg; begitu pun dengan ikan bandeng naik 10,67 persen atau Rp3.570 menjadi Rp37.040 per kg.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Kenaikan UMP 2025 dan efektivitasnya melawan kemiskinan

    Kenaikan UMP 2025 dan efektivitasnya melawan kemiskinan

    Presiden Prabowo Subianto saat mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). (ANTARA/Andi Firdaus/am.)

    Kenaikan UMP 2025 dan efektivitasnya melawan kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah telah secara resmi menaikkan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kenaikan ini lebih tinggi dari usulan awal Menteri Ketenagakerjaan yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sementara itu, garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

    Garis kemiskinan per rumah tangga (rupiah per rumah tangga per bulan) ini dihitung dari garis kemiskinan (rupiah per kapita per bulan) yang dikalikan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin. Seperti halnya garis kemiskinan, garis kemiskinan per rumah tangga juga berbeda antardaerah.

    Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan per rumah tangga kondisi Maret 2024 yang dirilis BPS, besaran UMP 2025 di beberapa provinsi memang lebih tinggi dari garis kemiskinan per rumah tangga.

    Namun, pada sebagian besar provinsi seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan lainnya, UMP 2025 masih lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan per rumah tangga di provinsi tersebut. Sebagai contoh, UMP 2025 di Maluku hanya mencapai Rp3.141.700, sementara garis kemiskinan per rumah tangga di sana pada Maret 2024 sudah mencapai Rp4.602.094.

    Sementara itu, di provinsi lain seperti Jawa Timur, di mana proporsi penduduk miskin mencapai 15,79 persen dari total penduduk miskin, UMP 2025 hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan per rumah tangga. Garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 di Jawa Timur mencapai Rp2.273.157, sedangkan UMP 2025 yang ditetapkan hanya sebesar Rp2.305.985.

    Kondisi-kondisi ini menyoroti fakta bahwa penetapan UMP belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan rupiah yang diperlukan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan dasar di beberapa daerah. Jika upah yang didapat oleh pekerja tidak lebih besar dari garis kemiskinan, dalam hal ini pekerja tersebut menanggung untuk satu rumah tangga, maka tentu rumah tangga tersebut sulit lepas dari status rumah tangga miskin.

    Begitu juga dengan UMP yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Sebuah guncangan kecil seperti kenaikan harga kebutuhan pokok misalnya, tentu dapat dengan cepat menjerumuskan rumah tangga pekerja tersebut ke dalam kemiskinan.

    Dari sinilah, penentuan UMP dengan mempertimbangkan garis kemiskinan menjadi penting. Artinya, penyesuaian UMP tidak lagi hanya soal bagaimana meningkatkan pendapatan pekerja, tetapi bagaimana UMP juga bisa menjadi benteng pertahanan masyarakat agar tidak jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan baru.

    Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen sebenarnya cukup memberikan angin segar bagi para pekerja. Namun, tentu akan lebih baik jika garis kemiskinan per rumah tangga, yang digunakan sebagai tolok ukur minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar, juga menjadi acuan penting dalam menentukan UMP.

    Hal ini agar paling tidak, UMP tersebut sudah pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga beban mereka juga lebih ringan. Apalagi, per 1 Januari 2025 tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga telah dipastikan naik menjadi 12 persen.

    Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan, kenaikan PPN pada 2025 akan memicu inflasi hingga 4,11 persen dari tingkat inflasi tahunan per November 2024 yang masih sebesar 1,55 persen.

    Selain itu, banyak pakar juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan melemahkan daya beli masyarakat, apalagi kelompok menengah-bawah. Kelompok barang kebutuhan seperti makanan, minuman, dan transportasi diproyeksikan akan mengalami lonjakan harga, terutama di wilayah dengan sistem distribusi yang tidak efisien.

    Kenaikan harga tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan rentan, yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terlebih lagi pada rumah tangga dengan kepala rumah tangga yang bekerja di wilayah dengan UMP yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Dampaknya akan sangat terasa bagi mereka dengan potensi untuk jatuh ke dalam kemiskinan yang semakin besar.

    Setiap kenaikan harga barang berarti pengurangan konsumsi atau pengorbanan kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Bagi kelompok masyarakat rentan, situasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.

    Apalagi, keluarga kelompok pekerja berpenghasilan rendah sering kali tidak memiliki tabungan atau aset untuk menyerap dampak dari kenaikan biaya hidup. Ketika harga barang naik, mereka terpaksa berhutang atau mencari penghasilan tambahan di sektor informal. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang lebih besar dan berpotensi bisa meningkatkan angka kemiskinan.

    Meskipun Pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus kebijakan untuk meredam dampak kenaikan PPN, namun efektivitasnya masih dianggap meragukan.

    Pasalnya, sebagian besar rencana stimulus yang diberikan bersifat sementara, seperti misalnya insentif bantuan pangan dalam bentuk beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk tiap keluarga yang akan diberikan kepada 16 juta keluarga, bantuan pangan ini hanya akan diberikan selama dua bulan (Januari-Februari 2025).

    Lalu, diskon listrik untuk pelanggan 450-2200 VA selama dua bulan pertama 2025, dan lain sebagainya. Guyuran insentif kebijakan yang hanya berlaku dalam hitungan bulan tersebut tentu belum cukup untuk mengatasi kenaikan biaya hidup akibat naiknya tarif PPN akan berlaku secara permanen.

    Selain mereview kembali Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan yang telah disusun untuk menghadapi dampak kenaikan PPN 12 persen, ke depan, penentuan UMP juga perlu dievaluasi.

    Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, formulasi yang digunakan dalam penentuan UMP 2025 adalah dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

    Seharusnya, penentuan UMP juga perlu didasarkan pada proyeksi dampak inflasi akibat kenaikan PPN maupun kenaikan biaya hidup lainnya serta mempertimbangkan komponen kebutuhan hidup layak yang relevan dengan kondisi masing-masing daerah.

    Sumber : Antara