Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) menyimak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dalam rapat Agenda Tutup Kas APBN 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

    Menkeu: APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.

    “APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta, Kamis.

    Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I 2024. Namun pada semester II 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih. Pada akhir tahun 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah.

    “Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ujar dia.

    Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.

    “Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,” ujar Sri Mulyani.

    Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diadakan Kamis siang.

    “Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.

    “Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

    Presiden menjelaskan bahwa pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Kepala Negara menyimpulkan bahwa di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak.

    Sumber : Antara

  • MUI dukung wacana pengurangan masa tinggal jamaah di tanah suci

    MUI dukung wacana pengurangan masa tinggal jamaah di tanah suci

    Wakil Ketua Umum Dewan Pertimbangan (Watim) MUI Zainut Tauhid Sa\’adi. (ANTARA/Asep Firmansyah)

    MUI dukung wacana pengurangan masa tinggal jamaah di tanah suci
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung wacana pengurangan durasi masa tinggal jamaah calon haji selama di tanah suci, yang nantinya bisa menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan tak memberatkan jamaah.

    “Namun demikian kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jamaah haji tidak boleh berkurang bahkan kalau bisa harus lebih baik,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/1).

    Ia mengatakan, rencana pemotongan durasi masa tinggal merupakan langkah maju untuk mengurangi BPIH. Selama ini pengurangan BPIH hanya bertumpu dari besar kecilnya subsidi nilai manfaat dari BPKH.

    Menurut Zainut, apabila subsidinya besar maka BPIH menjadi kecil, namun jika subsidinya berkurang maka BPIH menjadi mahal.

    Ia berpandangan, pengurangan biaya haji dengan cara menambah subsidi dari nilai manfaat merupakan cara yang tidak kreatif dan tidak sehat. Pasalnya, hal tersebut berpotensi menggerus nilai manfaat yang pada akhirnya justru akan merugikan calon jamaah haji yang masih pada posisi masa tunggu.

    “Ada pemahaman yang keliru selama ini, bahwa subsidi jamaah haji itu berasal dari pemerintah padahal sebenarnya dana subsidi itu berasal dari jamaah haji masa tunggu,” kata dia.

    “Jadi subsidi tersebut berasal dari return investasi dana haji jamaah yang dikelola BPKH,” ujarnya menambahkan.

    Dana subsidi tersebut, kata Zainut, sejatinya adalah jatah calon jamaah haji lainnya yang berangkat belakangan, atau yang biasa disebut jamaah tunggu.

    Ia berharap, penyusunan BPIH harus benar-benar mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan keberlanjutan keuangan haji. Jangan sampai mengganggu rasa keadilan bagi calon jamaah haji lainnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i mengatakan terdapat peluang memperpendek periode ibadah haji menjadi tiga hari dengan memaksimalkan fasilitas, seperti memperbanyak tempat pemberangkatan jamaah.

    Ia mengatakan, wacana mempersingkat masa ibadah haji dapat direalisasikan apabila pemerintah menambah jumlah embarkasi jamaah. Selain itu, menurut dia juga harus memperluas jatah slot mendarat di bandara di Arab Saudi.

    Sumber : Antara

  • Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`

    Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam acara Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Hotel Mercure Jakarta Kota, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri: Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 21:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law politik akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas persentase minimal pencalonan presiden atau presidential threshold.

    “Proses revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada pun pembahasannya harus merujuk kepada semangat putusan MK ini. Misalnya, termasuk dengan syarat threshold (ambang batas, red) pencalonan bagi kepala daerah, pemilihan langsung atau melalui DPRD,” kata Wamendagri saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis (2/1).

    Selain itu, Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

    “Iya kan memang kami akan segera mulai pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

    Kemudian, terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh.

    Sumber : Antara

  • PPN barang mewah dan enigma keadilan ekonomi

    PPN barang mewah dan enigma keadilan ekonomi

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

    PPN barang mewah dan enigma keadilan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 13:46 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggunakan analogi jet pribadi untuk menggambarkan barang mewah. Ia juga menyebut kapal pesiar, yacht, motor yacht, dan rumah yang sangat mewah dalam daftar berikutnya.

    Alih-alih menyebutkan benda-benda yang selama ini menyangkut hajat hidup orang banyak atau barang/jasa yang banyak dikonsumsi kaum menengah, Presiden memberikan contoh yang sangat kontras.

    Pernyataan yang disampaikan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024, itu memberikan kesan bahwa ia ingin menghentikan polemik kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sempat memanas dan mewarnai halaman media, juga lini masa dalam beberapa waktu terakhir.

    Ia menegaskan tentang kenaikan tarif 1 persen PPN darı 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah.

    Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022, yaitu sebesar 11 persen.

    Diskursus mengenai kenaikan PPN memang tidak bisa dilepaskan dari dampaknya yang amat luas. Sebagai kebijakan fiskal, koreksi atas PPN, sekecil apapun, akan mengubah kesetimbangan, mencakup sisi daya beli masyarakat, potensi inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

    Oleh karena itu, Presiden berkeras bahwa seluruh kebijakannya, termasuk dalam perpajakan, harus dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh.

    Komitmennya patut dikawal untuk memberikan paket stimulus yang diperuntukkan bagi masyarakat atas kebijakan baru tersebut.

    Diskursus baru

    Kenaikan PPN, meskipun terbatas pada barang mewah memang tetap membawa diskursus baru dalam kebijakan fiskal Indonesia.

    Langkah ini menunjukkan arah kebijakan selektif yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat umum, sekaligus memperkuat penerimaan negara dari segmen yang relatif lebih mampu secara ekonomi.

    Pendekatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial dan kebutuhan fiskal.

    Barang mewah, secara definisi, merupakan barang yang konsumsinya lebih elastis terhadap pendapatan. Konsumsi barang ini sering kali tidak bersifat esensial, melainkan sekadar menunjukkan status sosial atau gaya hidup.

    Upi Sopiah Ahmad dari Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Takengon, Aceh, Indonesia, dalam Journal of Islamic Economics and Finance Vol 1 2024 menganalisis kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

    Ia menemukan bahwa kebijakan pajak yang dirancang secara baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat digunakan untuk investasi infrastruktur dan pelayanan publik.

    Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pajak yang tidak efektif atau tidak adil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Pajak yang terlalu tinggi atau sistem perpajakan yang kompleks dan korupsi pajak dapat mengurangi insentif bagi investasi dan usaha, serta mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

    Studi ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, negara berkembang perlu menerapkan sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan adil.

    Selain itu, penguatan administrasi pajak dan peningkatan kepatuhan pajak juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa pendapatan pajak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan ekonomi.

    Studi lain dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010) tentang Analisis Dampak Kebijakan PPnBM terhadap Perekonomian menekankan perlunya pertimbangan dampak ekonomi yang lebih luas, sebelum menetapkan tarif pajak agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian nasional.

    Keadilan ekonomi

    Dalam konteks Indonesia, wacana kenaikan PPN barang mewah dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan basis pajak, tanpa membebani mayoritas masyarakat.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi barang mewah di Indonesia didominasi oleh kelompok masyarakat menengah atas.

    Pada kuartal III-2022, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,39 persen secara year on year (yoy) ditopang oleh konsumsi masyarakat kelas menengah atas, khususnya untuk belanja barang tersier atau barang mewah.

    Maka kemudian, kebijakan pajak ini juga diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk lebih berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan, khususnya di sektor properti dan otomotif.

    Hal ini bisa diamati di sektor otomotif, misalnya, di mana produsen mobil mewah mengembangkan varian baru dengan harga lebih terjangkau untuk memperluas pangsa pasar.

    Namun, langkah ini tidak lepas dari tantangan. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan yang ketat untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

    Pemerintah, misalnya, perlu memanfaatkan teknologi big data untuk memantau transaksi dan memastikan kepatuhan.

    Selain itu, komunikasi publik yang baik diperlukan untuk menghindari timbulnya persepsi negatif, terutama dari kalangan kelas atas yang merasa kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi.

    Kebijakan ini juga menawarkan kesempatan untuk mempromosikan wacana baru tentang redistribusi kekayaan.

    Penerimaan tambahan dari PPN barang mewah dapat diarahkan untuk mendanai program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur perdesaan.

    Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya sekadar instrumen fiskal, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif.

    Pada akhirnya, kenaikan PPN barang mewah adalah cerminan kebijakan fiskal progresif yang berorientasi pada keberlanjutan.

    Dengan pelaksanaan yang tepat, langkah ini dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan seimbang.

    Kebijakan ini bukan hanya sebagai penghasil pendapatan negara, tetapi juga sebagai katalis perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.

    Maka, enigma atau sesuatu yang sulit dimengerti tentang keadilan ekonomi itu pun dapat terpecahkan.

    Sumber : Antara

  • BSSN siapkan ribuan SDM hadapi serangan siber

    BSSN siapkan ribuan SDM hadapi serangan siber

    Foto: Eddy Suroso/Reporter Elshinta

    BSSN siapkan ribuan SDM hadapi serangan siber
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 19:26 WIB

    Elshinta.com – BSSN bersiap diri dengan mencetak ribuan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten di bidang keamnan siber dan sandi untuk menghadapi berbagai ancaman dan serang siber yang terus berkembang di dunia. Kesiapan SDM ini disampaikan Kepala BSSN Hinsa Siburian kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/1). 

    Menurut Hinsa, pengembangan kompetensi SDM di bidang keamanan siber dan sandi menjadi salah satu prioritas trategis yang dirancang dalam rangka memperkuat ketahnan digital secara menyeluruh. 

    “Pengembangan SDM yang kompeten dalam rangkat menciptakan ekosistem keamanan siber yang Tangguh dan kolaboratif,” kata Hinsa, seperti dilaporkan Rerporter Elshinta, Eddy Suroso.

    Ditegaskannya, BSSN tidak hanya memperkuat kapasitas SDM internal, tetapi juga membangun kompetensi yang sama di lingkup eksternal mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan institusi lainnya. 

    Dia menambahkan kegiatan pelatihan pengembangan SDM internal dan eksternal yang melibatkan Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah menghasilkan 814 lulusan dalam kurun waktu 2021-2024. 

    “Sedangkan dalam peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah menghasilkan 637 lulusan selama kurun waktu 2021-2024. Kegiatan pelatihan born to defence bagi SDM pengelola keamanan siber sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV), BSSN telah menghasilkan sebanyak 1.002 lulusan ditahun 2022 dan 2024,” paparnya.
     
    Sementara itu untuk pelatihan teknis dan fungsional, sudah menghasillkan 1.694 lulusan sejak tahun 2021-2024. 

    “Untuk pegawai BSSN sendiri, pelatihan teknis dan fungsional untuk bidang keamanan siber dan sandi telah menghasilkan sebanyak 2.738 lulusan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2024,” tambah Hinsa. 

    Banyaknya SDM yang dihasilkan tidak terlepas dari inovasi pengembangan media pembelajaran, seperti cyber security online simulation platform, learning management system dan smart city simulator. 

    Selain inovasi media pembelajaran, BSSN juga menginiasi pembentukan Lembaga Sertikasi Profesi (LSP) sebagai langkah strategis yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. 

    “Lembaga ini merupakan wujud implementasi tanggung jawab BSSN selaku instansi pembina bidang keamanan siber dan persandian guna mewujudkan SDM yang kompeten, profesional dan berdaya saing,” pungkas Hinsa.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

    Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025, Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 14:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tantangan terberat dalam dinamika perekonomian terutama terjadi pada semester I 2024, yang salah satunya dirasakan pemerintah melalui cerminan penerimaan negara yang terkontraksi pada periode tersebut.

    “Kita merasakan semester I (2024) adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam,” kata Sri Mulyani dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

    Saat kilas balik kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024, ia menyampaikan bahwa penerimaan negara pada semester I 2024 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

    Sebagai informasi, sebagaimana yang telah dilaporkan Sri Mulyani pada tahun lalu, pendapatan negara pada semester I 2024 tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy).

    Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun. Capaian ini turun sebesar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang melandai, belanja negara tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun. Adapun defisit APBN semester I 2024 tercatat sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

    Sri Mulyani juga mengingatkan adanya ketidakpastian politik sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu sehingga berpengaruh pada pasar. Pada tahun ini, sebut dia, sekitar 70 negara juga menyelenggarakan pemilu. Adapun Indonesia telah berhasil melewati ketidakpastian politik tersebut.

    Ia juga mengingatkan adanya faktor perubahan iklim terkait dengan El Nino yang sebelumnya diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang sejak 2023. Atas kondisi tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang.

    “Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN. Bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering. Bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable,” kata Sri Mulyani.

    Sementara itu, imbuh Bendahara Negara, tantangan yang berat juga dihadapi sektor keuangan, pasar surat berharga, dan dinamika nilai tukar rupiah.

    “Saya, Pak Gubernur BI, terutama harus berjibaku dengan pressure yang terus-menerus hingga semester I. Tak heran Pak Mahendra (Ketua DK OJK) menyampaikan di semester I, indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini,” kata dia.

    Sri Mulyani melanjutkan, kondisi perekonomian mulai membaik pada Agustus 2024. Namun, ketidakpastian kembali terjadi terutama didorong oleh geopolitik global seperti yang terjadi di Timur Tengah serta hasil pemilu Amerika Serikat yang diikuti dengan proyeksi ekonomi negara tersebut.

    Ia juga mengingatkan, sekitar dua pekan lalu terjadi “drama” mengenai kemungkinan AS yang bisa mengalami default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Permasalahan mengenai APBN juga terjadi di beberapa negara. Oleh sebab itu, ujar Sri Mulyani, Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (31/12) ingin memastikan pengelolaan APBN 2024.

    “Beliau untuk pertama kali seorang Presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Dinas TPH sebut Sulteng surplus cabai rawit 9.364 ton tahun 2024

    Dinas TPH sebut Sulteng surplus cabai rawit 9.364 ton tahun 2024

    Petani memanen tanaman cabai rawit di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (4/7/2023). (ANTARA/Basri Marzuki)

    Dinas TPH sebut Sulteng surplus cabai rawit 9.364 ton tahun 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan daerah itu mengalami surplus komoditas cabai rawit sebanyak 9.364 ton pada tahun 2024 dari jumlah produksi sebanyak 16.201 ton.

    “Kami mengapresiasi kinerja petani dalam menjaga stabilitas produksi bahan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Kepala Dinas TPH Sulteng Nelson Metubun di Palu, Kamis (2/1).

    Ia mengemukakan dari jumlah produksi 16.201 ton, rata-rata kebutuhan masyarakat terhadap komoditas cabai rawit kurang lebih 6.837 ton.

    Dibandingkan dengan produksi cabai rawit 2023 sebanyak 20.450 ton, produksi 2024 justru mengalami penurunan cukup signifikan, kondisi itu dipicu faktor cuaca.

    “Rata-rata konsumsi cabai rawit di Sulteng 2,19 kilogram per kapita dengan jumlah penduduk sekitar 3,1 juta jiwa lebih,” ujarnya.

    Ia mengatakan komoditas cabai merupakan salah satu penyumbang inflasi daerah dari sektor pertanian, karena minat masyarakat Sulteng terhadap cabai cukup tinggi.

    Sehingga pemda menyerukan masyarakat manfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai lewat gerakan tanam dan panen cepat cabai, sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

    “Jumlah produksi tersebut masih berpotensi meningkat, karena masih ada petani belum melakukan panen,” ucap Nelson.

    Selain itu, komoditas cabai besar juga mengalami kelebihan produksi atau surplus sebanyak 6.940 ton dari jumlah produksi 9.165 ton, jumlah tersebut meningkat dibandingkan surplus 2023 hanya sekitar 6.500 ton dari jumlah produksi 8.712 ton.

    “Kami berharap pada tahun 2025 petani lebih meningkatkan produksi pertanian, hal itu tidak hanya menguntungkan daerah tetapi juga meningkatkan ekonomi petani,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Menkeu sampaikan pesan Presiden untuk jaga stabilitas ekonomi bersama

    Menkeu sampaikan pesan Presiden untuk jaga stabilitas ekonomi bersama

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Menkeu sampaikan pesan Presiden untuk jaga stabilitas ekonomi bersama
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 15:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

    “Presiden menyampaikan agar kita semuanya memasuki tahun baru dengan membangkitkan rasa optimisme di dalam menjaga seluruh perekonomian Indonesia agar kita mampu terus semakin tangguh, semakin resilient, dan tentu makin menyejahterakan masyarakat secara adil di tengah perekonomian global yang sangat-sangat dinamis dan tidak predictable,” kata Sri Mulyani yang hadir mewakili Presiden dalam Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

    Sebagaimana yang sering disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan potensi alam dan posisi geostrategis yang luar biasa.

    Dengan kekayaan negara dan amanat para pendiri bangsa untuk terus mengelola perekonomian Indonesia dengan asas kekeluargaan, imbuh dia, hal itu berarti bahwa pemangku kepentingan harus terus peka terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Mengelola berdasarkan asas kekeluargaan adalah memanfaatkan seluruh kekayaan negara agar bisa dinikmati dan menciptakan kemakmuran di Indonesia,” ujar dia.

    Sri Mulyani menyampaikan, hal ini juga artinya seluruh pemangku kepentingan harus bekerja keras menyelesaikan pekerjaan rumah untuk ikut menyumbang dalam memperbaiki, memperkuat, dan mendorong kemajuan nasional.

    Meneruskan pesan Presiden, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Presiden berharap sektor jasa keuangan selalu sejalan atau memiliki “gelombang” yang sama dengan pemerintah sehingga bisa sama-sama menguatkan perekonomian dan menyejahterakan rakyat.

    Pada kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga mengingatkan bahwa tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian. Tantangan terberat terutama terjadi selama semester I 2024 yang tidak hanya dirasakan pemerintah melalui penerimaan negara yang terkontraksi, tetapi juga dirasakan sektor jasa keuangan.

    “Baru pada bulan Agustus kita sedikit melihat ada the light at the end of the tunnel a little bit, just a sliver of light. Dan memang mulai terjadi beberapa perbaikan,” ujar dia.

    Ia juga menyampaikan kinerja positif APBN 2024 yang ditutup dengan sehat dan aman sehingga dapat menjadi bekal yang kuat untuk memasuki tahun yang baru.

    Pada akhir tahun 2024, catat Sri Mulyani, penerimaan negara masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar.

    “Defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil. Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman. Dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce

    Nasabah mengakses aplikasi penunda pembayaran (paylater) di Bogor, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)

    Menghadapi jerat paylater di era e-commerce
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Dalam beberapa tahun terakhir, layanan paylater atau beli sekarang bayar nanti (buy now pay later) semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2024, outstanding pembiayaan paylater yang disalurkan perusahaan pembiayaan mencapai Rp8,41 triliun, meningkat sebesar 63,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sayangnya, lonjakan ini diiringi dengan memburuknya kualitas kredit. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross pada layanan ini naik dari 2,60 persen pada September menjadi 2,76 persen di Oktober 2024.

    Di sisi lain, sektor e-commerce mencatat pertumbuhan pesat. Data dari Kementerian Perdagangan memperkirakan nilai transaksi e-commerce pada 2024 akan mencapai Rp487 triliun, meningkat 7,3 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp453,8 triliun.

    Jumlah pengguna e-commerce juga diproyeksikan mencapai 65,65 juta orang pada 2024, naik 12 persen dari tahun lalu. Momentum seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) berkontribusi besar, dengan total transaksi mencapai Rp25,7 triliun pada 2023, melonjak 182 persen dibandingkan penyelenggaraan pertama pada 2019.

    Lonjakan transaksi e-commerce dan penggunaan paylater mencerminkan transformasi digital yang pesat di Indonesia.

    Berdasarkan survei terbaru oleh Jakpat di Oktober tahun 2022, sebuah penyedia layanan survei daring yang memiliki lebih dari 1,1 juta responden terdaftar. Lebih dari 90 persen pengguna layanan paylater pada masing-masing generasi X, milenial, hingga generasi Z, memanfaatkan layanan ini untuk belanja di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

    Survei ini melibatkan 1.506 responden berusia 15 hingga 71 tahun. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang dominasi e-commerce dalam penggunaan layanan paylater di semua generasi.

    Namun, kombinasi pertumbuhan ini dengan memburuknya kualitas kredit menjadi tanda bahaya bagi keuangan pribadi masyarakat. Fenomena ini memunculkan dugaan kuat bahwa konsumsi masyarakat kian terdorong oleh impulsive buying, yaitu jika seseorang pernah berencana membeli sesuatu di mall atau tempat pembelanjaan lainnya, namun begitu masuk ke lokasi tiba-tiba daftar barang belanjaan yang telah ada di alam pikir menjadi buyar seketika. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh strategi pemasaran agresif seperti diskon, cashback, atau kemudahan pembayaran cicilan.

    Peningkatan kualitas kredit bermasalah menunjukkan bahwa banyak konsumen tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola utang mereka.

    Dampak negatif dari penggunaan paylater yang tidak terkontrol dapat dirasakan dalam berbagai aspek, baik finansial maupun psikologis. Dari sisi finansial, keterlambatan pembayaran sering kali menyebabkan akumulasi bunga dan denda, yang memperburuk kondisi keuangan individu. Bahkan, riwayat kredit yang buruk akibat gagal bayar dapat menyulitkan akses ke fasilitas kredit lain di masa depan, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Sementara itu, dampak psikologisnya tak kalah serius. Beban utang yang menumpuk kerap menimbulkan stres dan kecemasan, yang berakibat pula pada menurunnya produktivitas kerja. Karena dengan meningkatnya stres dan kecemasan, seseorang akan kesulitan berkonsentrasi dalam menjalankan pekerjaannya. Padahal seseorang akan dapat berpenghasilan yang baik ketika ia dalam kondisi jasmani yang sehat, pikiran yang penuh konsentrasi, serta hati yang tenang.

    Dalam beberapa kasus ekstrem, individu yang merasa terjebak dalam jeratan utang dapat mengalami depresi yang mendalam, bahkan sampai mengambil tindakan nekat. Fenomena ini menunjukkan bahwa paylater, meski menawarkan kemudahan, namun justru membawa risiko besar yang acapkali tak disadari oleh penggunanya.

    Kajian dari jurnal el Barka: Journal of Islamic Economics and Business yang terbit pada 2024 berfokus pada integrasi literasi keuangan dan nilai etika untuk mengontrol perilaku impulsif. Literasi keuangan yang dipadukan dengan nilai etika dapat membantu seseorang membangun kesadaran finansial dan memiliki nilai etis yang kuat.

    Dengan pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki,” seseorang dapat mengembangkan kebiasaan belanja yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

    Refleksi pribadi dan membangun kebiasaan baru dapat membantu menghindari perilaku konsumtif. Ini termasuk memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan dan menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran untuk meningkatkan pengelolaan keuangan.

    Untuk mencegah dampak buruk dari lonjakan penggunaan paylater dan transaksi e-commerce, diperlukan solusi yakni dengan menanamkan karakter hidup sederhana. Keluarga memegang peranan penting dalam membentuk karakter hidup sederhana pada anak. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui ajaran agama yang mengajarkan prinsip qana’ah (merasa cukup) dan tabayyun (memastikan kebutuhan sebelum bertindak).

    Selain itu, budaya hidup sederhana juga dapat menjadi teladan melalui pengelolaan keuangan keluarga, seperti membuat anggaran harian atau memprioritaskan kebutuhan esensial. Pola pikir “sadari, terima, dan perbaiki” merupakan langkah sederhana namun efektif untuk membantu individu mengubah kebiasaan konsumtif menjadi lebih bertanggung jawab.

    Langkah pertama adalah menyadari kebiasaan belanja yang berlebihan atau tidak perlu. Selanjutnya, individu perlu menerima fakta bahwa kebiasaan tersebut memengaruhi kondisi keuangan dan memerlukan perbaikan. Langkah terakhir adalah membuat rencana aksi, seperti menyusun anggaran atau membatasi pembelian hanya pada barang yang benar-benar dibutuhkan.

    Pola pikir ini tidak hanya mendorong refleksi pribadi, tetapi juga membantu membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Metode Eisenhower Matrix dapat digunakan untuk membantu individu membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

    Matriks ini membagi keputusan belanja ke dalam empat kategori: Do (penting dan mendesak), seperti belanja kebutuhan pokok; Schedule (penting tapi tidak mendesak), seperti pembelian barang elektronik yang direncanakan; Delegate (tidak penting tapi mendesak), yakni aktivitas belanja yang dapat diabaikan atau diserahkan kepada orang lain; dan Delete (tidak penting dan tidak mendesak), seperti membeli barang karena tren atau diskon besar.

    Sikap pertengahan, yakni tidak boros namun juga tidak pelit, menjadi penting untuk ditanamkan dengan memahami keutamaan prioritas. Belanja kebutuhan harus selalu menjadi prioritas dibandingkan keinginan.

    Untuk membedakan keduanya, masyarakat dapat bertanya pada dirinya sendiri: apakah barang ini jika tidak dibelanjakan akan menimbulkan konsekuensi negatif dalam keberlangsungan hidup? Jika jawabannya iya, maka hal itu adalah kebutuhan.

    Kecenderungan menggunakan paylater di tengah sindrom impulsive buying terbukti menjerumuskan masyarakat ke dalam siklus utang yang sulit dikendalikan. Dengan menanamkan nilai hidup sederhana melalui ajaran agama, budaya, dan literasi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan lebih bijak.

    Bagi mereka yang tidak mendapatkan pendidikan tersebut sejak kecil, refleksi pribadi dan pembentukan kebiasaan baru dapat menjadi jalan keluar. Penerapan metode seperti Eisenhower Matrix dapat menjadi solusi praktis untuk membantu individu membedakan kebutuhan dan keinginan.

    Pada akhirnya, hati yang tenang, pikiran yang mampu berkonsentrasi, dan jasmani yang sehat menjadi modal utama seseorang untuk meraih penghasilan yang cukup dan kehidupan yang seimbang. Sehingga selalu ada solusi bagi mereka yang saat ini tengah kesulitan melepaskan diri dari jerat utang.

    Setiap langkah kecil dalam mengelola keuangan dengan bijak adalah awal dari perubahan besar. Dengan disiplin, doa, dan usaha yang terus-menerus, masa depan yang lebih cerah dan bebas dari jeratan utang insya Allah akan dapat dicapai.

    Sumber : Antara

  • 2 Januari 1680: Akhir tragis pemberontakan Trunajaya

    2 Januari 1680: Akhir tragis pemberontakan Trunajaya

    Pertempuran antara tentara VOC dan Trunajaya, digambarkan di sebuah buku cerita Belanda tahun 1890. (Wikipedia)

    2 Januari 1680: Akhir tragis pemberontakan Trunajaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 06:02 WIB

    Elshinta.com – Pada 2 Januari 1680, sebuah babak penting dalam sejarah Nusantara berakhir dengan tragis. Hari itu menandai penangkapan Raden Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang memimpin pemberontakan besar melawan Kesultanan Mataram. Perlawanan yang berlangsung selama enam tahun ini mengguncang stabilitas politik Jawa dan membawa dampak besar terhadap kekuasaan lokal serta pengaruh kolonial Belanda (VOC).

    Latar Belakang Pemberontakan
    Pemberontakan Trunajaya dimulai pada tahun 1674, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Amangkurat I, raja Mataram yang dianggap otoriter. Kebijakan monopoli dagang dan kerja sama erat dengan VOC menciptakan keresahan di kalangan bangsawan dan rakyat. Trunajaya, dengan ambisi dan karismanya, berhasil menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk pasukan Makassar yang dipimpin Karaeng Galesong.

    Perlawanan ini memuncak pada 1677 ketika pasukan Trunajaya merebut ibu kota Mataram, Plered. Keberhasilan ini memaksa Amangkurat I melarikan diri, memperburuk citra kesultanan di mata rakyat.

    Peran VOC dalam Konflik
    Kondisi kacau di Jawa menarik perhatian VOC, yang melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya. VOC memberikan dukungan militer kepada Amangkurat II, putra Amangkurat I, yang berusaha merebut kembali kekuasaan. Dengan bantuan VOC, Mataram melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Trunajaya.

    Penangkapan dan Akhir Pemberontakan
    Pada 2 Januari 1680, Trunajaya akhirnya ditangkap di Kediri setelah mengalami serangkaian kekalahan. Meskipun menyerah, nasibnya tidak berakhir dengan damai. Ia dieksekusi atas perintah Amangkurat II, yang ingin memastikan tidak ada ancaman lagi terhadap kekuasaannya.

    Dampak Pemberontakan
    Kekalahan Trunajaya mengakhiri salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah Mataram. Namun, dampaknya tidak berhenti di situ. Peristiwa ini melemahkan Kesultanan Mataram secara signifikan, membuatnya semakin bergantung pada VOC. Kolonial Belanda pun mulai memainkan peran dominan dalam politik Jawa, membuka jalan bagi penguasaan kolonial yang lebih intensif di masa depan.

    Warisan Sejarah
    Pemberontakan Trunajaya dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan tirani. Meskipun gagal mencapai tujuan utamanya, perjuangan Trunajaya mengajarkan pentingnya keberanian dan solidaritas dalam melawan kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

    Dengan berakhirnya pemberontakan pada 2 Januari 1680, sejarah Nusantara mencatat pelajaran pahit tentang ambisi politik, kekuasaan, dan campur tangan asing yang terus memengaruhi jalannya waktu.

    Sumber : Sumber Lain