Calon penumpang pesawat menyaksikan pameran Injourney UMKM Expo di selasar Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (1/1/2025). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU
Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 05 Januari 2025 – 11:57 WIB
Elshinta.com – Menyambut fajar baru 2025, masyarakat tidak bisa abai terhadap sejumlah tantangan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa.
Berbagai tantangan itu memang sempat memunculkan kekhawatiran, terutama terkait isu kenaikan pajak serta stagnasi pendapatan. Sekalipun demikian, publik tetap optimistis akan adanya perbaikan ekonomi pada tahun 2025.
Kabar baik tiba-tiba muncul, ketika pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum, pada tahun 2025 dari 11 persen ke 12 persen.
Pembatalan kenaikan PPN diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo saat menjelang peralihan tahun beberapa hari lalu.
Pembatalan kenaikan PPN tersebut, memperlihatkan sensitivitas Presiden Prabowo terhadap kondisi perekonomian nasional, di tengah pemulihan daya beli masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha.
Dengan mempertahankan PPN 11 persen untuk mayoritas barang dan jasa, konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga serta tidak mengalami tekanan lebih lanjut.
Meski tantangan ekonomi global masih membayangi, semangat kebangkitan dan daya juang bangsa Indonesia bakal tetap berkobar.
Selaras dengan pidato Tahun Baru-nya, Presiden Prabowo Subianto berkeyakinan akan kemampuan Indonesia untuk melewati berbagai hambatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Penguatan UMKM
Dalam konteks ekonomi mikro, saat muncul kecenderungan kenaikan harga, umumnya akan diikuti penurunan konsumsi.
Daya beli masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada pada level menengah ke bawah, membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga.
Itu sebabnya Presiden Prabowo menegaskan, untuk barang dan jasa yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat, serta mendapat fasilitas pembebasan pajak (tarif PPN nol persen), masih akan tetap berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk meringankan beban ekonomi rakyat, dengan cara memberikan paket stimulus, total senilai Rp38,6 triliun.
Paket itu dalam implementasinya berupa bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere (VA), hingga pembiayaan industri padat karya.
Kemudian bebas PPh (Pajak Penghasilan) bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) beromzet kurang dari Rp500 juta per tahun.
Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, insentif PPh tersebut akan sangat terasa dampaknya. UMKM menyumbang 61 persen produk domestik bruto (PDB), dan memperkerjakan lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
Itu sebabnya penurunan konsumsi domestik, berisiko mengurangi omzet UMKM, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Sudah selayaknya pemerintah memberikan insentif pajak bagi UMKM, pembebasan pajak untuk bahan tertentu yang digunakan sektor UMKM, dapat menjadi solusi untuk menekan biaya produksi.
Selain insentif bagi UMKM, perlu juga adanya subsidi langsung untuk barang dan jasa esensial bagi masyarakat luas, seperti transportasi publik, bahan bakar, dan energi rumah tangga, untuk menjaga daya beli masyarakat.
Secara bersamaan diterapkan kebijakan harga yang terjangkau untuk kebutuhan pokok, dibarengi dengan pengawasan rantai distribusi serta memberikan insentif kepada produsen untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan tarif pajak.
Masyarakat juga layak optimistis atas prospek ekonomi tahun ini, dengan tren positif kolaborasi UMKM dan jenama lokal.
Untuk industri FMCG (fast moving consumer goods), produsen domestik telah mengalami perkembangan pesat.
Perusahaan seperti Mayora, data terakhir sudah hampir melampaui Unilever Indonesia dari sisi penjualan, dengan 40 persen produknya untuk memenuhi pasar ekspor.
Jenama lain, seperti produk perawatan wajah Wardah, sudah mampu berkembang pesat, dan telah menjadi trendsetter untuk konsumen Muslim.
Perkembangan yang sama juga terjadi di industri elektronik peralatan rumah tangga. Perusahaan seperti Polytron telah menjadi raja di rumah sendiri untuk produk audio, mengalahkan produsen yang sama dari luar negeri.
Polytron bahkan mampu berekspansi ke industri sepeda motor listrik, dan dewasa ini telah menguasai pangsa pasar terbesar di negeri ini.
Bahkan dalam industri kertas dan bubur kertas (pulp and paper), Indonesia menjadi raja di dunia, dengan pangsa ekspor terbesar adalah China.
Menjaga optimisme
Salah satu faktor pendukung optimisme itu adalah stabilitas politik. Publik percaya situasi politik tahun ini akan lebih stabil, mengingat Indonesia baru saja menuntaskan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, yang menguras energi seluruh komponen masyarakat. Tingginya optimisme publik menjadi modal penting bagi pemerintah.
Seusai pesta demokrasi tahun lalu, terdapat nilai positif yang dapat dibanggakan. Di tengah persaingan dan ketegangan politik, Pilpres 2024 berlangsung aman.
Tidak terlihat blok-blok masyarakat berbasis ikatan primordial. Sebuah prestasi besar, ketika bangsa ini mampu melampaui tahun politik 2024 dengan damai.
Selaras dengan penggalan pidato Tahun Baru dari Presiden Prabowo, tahun 2024 mengajarkan masyarakat tentang banyak hal, khususnya tentang pentingnya adaptasi dan inovasi menghadapi situasi ketidakpastian.
“Namun, saya percaya dengan kerja keras, kolaborasi serta semangat gotong royong, kita mampu membangun Indonesia lebih maju dan sejahtera pada 2025 dan seterusnya,” tutur Presiden Prabowo.
Sikap optimisme itu bakal menjadi pendorong dalam menghadapi tantangan yang ada.
Dalam hal itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,2 persen per tahun berjalan pada 2025. Ini perlu didukung beberapa sektor unggulan seperti pariwisata, digital ekonomi, dan industri manufaktur.
Berbagai program strategis pun disiapkan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.
Pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung distribusi logistik dan efisiensi ekonomi.
Infrastruktur merupakan public good yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menarik investasi.
Pada konteks Indonesia sekarang, langkah ini relevan untuk menghadapi tantangan geografis yang luas dan beragam, di mana konektivitas menjadi kunci integrasi pasar domestik.
Digitalisasi sektor ekonomi sebagai inisiatif yang signifikan. Pada teori ekonomi modern, digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan mendorong inovasi.
Pemerintah, melalui agenda transformasi digital, berikhtiar mempercepat adopsi teknologi di sektor industri, UMKM, dan layanan publik.
Digitalisasi tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti ekonomi berbasis platform dan fintech, yang telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Selanjutnya transisi menuju energi terbarukan sebagai langkah penting untuk keberlanjutan ekonomi.
Mengadopsi teori green economy, langkah ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya secara efisien.
Fenomena perubahan iklim dan komitmen global terhadap dekarbonisasi membuat Indonesia tidak hanya melihat transisi energi sebagai kewajiban lingkungan, tetapi juga peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.
Dengan mendorong percepatan transisi energi, pemerintah dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dengan energi bersih, yang berbasis sinar matahari (PLTS) dan air (PLTA).
Bonus demografi juga menjadi faktor optimisme yang penting dalam ekonomi nasional. Menurut teori transisi demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) tinggi, maka ada potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi krusial.
Pendidikan berkualitas dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sementara sistem kesehatan yang baik memastikan produktivitas tetap tinggi, menjelang Indonesia Emas 2045.
Sumber : Antara
