Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Selama Nataru, Divre I Sumut angkut 165.083 penumpang, naik 11 persen

    Selama Nataru, Divre I Sumut angkut 165.083 penumpang, naik 11 persen

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    Selama Nataru, Divre I Sumut angkut 165.083 penumpang, naik 11 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 14:50 WIB

    Elshinta.com – Selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT KAI Divre I Sumatera Utara secara total mengangkut 165.083 penumpang sehingga jika dirata-rata setiap harinya mengangkut sebanyak 9.172 penumpang.

    Menurut Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin  pada Nataru 2024/2025 terjadi peningkatan penumpang sejumlah 16.282 atau meningkat 11% dibandingkan Nataru 2023/2024 yang hanya mengangkut 148.801 penumpang.

    “Angkutan Nataru 2024/2025 telah resmi ditutup pada 5 Januari 2025, di wilayah Divre I Sumut total penumpang yang diangkut sebanyak 165.083 atau meningkat 11% dari Nataru sebelumnya yang hanya mengangkut 148.801 penumpang,” jelas Anwar, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Selasa (7/1).

    Selain itu Anwar juga menyebut bahwa kenaikan volume penumpang pada Nataru kali ini menunjukkan animo masyarakat Sumut dalam menggunakan moda transportasi KA meningkat sehingga KAI Sumut memberikan layanan 2 KA Tambahan relasi Medan-Rantauprapat serta memaksimalkan stamformasi KA untuk mengakomodir kebutuhan saat libur Natal dan Tahun Baru.

    Sementara itu 3 KA dengan jumlah penumpang terbanyak selama Nataru 2024/2025 yakni, KA Putri Deli (Medan-Tanjung Balai PP) mengangkut 66.212 penumpang, KA Sribilah Utama (Medan-Rantauprapat PP) mengangkut sebanyak 58.705 penumpang dan KA Siantar Ekspres (Medan-Siantar PP) mengangkut 28.858 penumpang.

    “Selain pencapaian positif volume penumpang saat Nataru juga terdapat ketepatan waktu atau on time performance (OTP) keberangkatan dan kedatangan KA Divre I Sumut mencapai 99%,” ujar Anwar.

    Anwar juga menyebut untuk volume penumpang tertinggi di stasiun saat Nataru terjadi di Stasiun Medan yang melayani sebanyak 57.814 penumpang. Sedangkan di Stasiun Rantauprapat terdapat 17.365 penumpang, Stasiun Kisaran 17.155 penumpang dan Stasiun Tanjung Balai sebanyak 12.964 penumpang dan 
    Berbagai peningkatan layanan menurut Anwar juga diberikan Divre I Sumut saat angkutan Nataru, diantaranya kehadiran Customer Service Mobil (CSM), Face Recognition (FR) Boarding Gate dan layanan Game Zone di Stasiun Medan. Selain itu juga disediakan layanan karaoke gratis, kopi & snack gratis, diskon tiket KA, serta yang terbaru yakni dibukanya overpass Stasiun Medan sebagai akses masuk ke stasiun yang dibangun oleh Pemko Medan.

    “Kami atas nama Manajemen KAI Divre I Sumut mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengguna KA yang telah mempercayakan layanan transportasi menggunakan KA. Apresiasi juga kami sampaikan kepada TNI, Polri, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kota, relawan, serta seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan angkutan Nataru PT KAI Divre I Sumut,” tutup Anwar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pasangan gubernur Aceh terpilih undang investor ciptakan lapangan kerja

    Pasangan gubernur Aceh terpilih undang investor ciptakan lapangan kerja

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com

    Pasangan gubernur Aceh terpilih undang investor ciptakan lapangan kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 15:35 WIB

    Elshinta.com – Majelis Ulama Nanggro Aceh menghadiri acara syukuran dan doa bersama pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih H.Muzakir Manaf dan Fadhlullah (Dek Fat) di Komplek Makam Kesultanan Malikussaleh Sumudera Pasai di Gampong Beuringen Kecamatan Samudera Aceh Utara,” Selasa 07 Januari 2025.

    Acara tersebut dihadir Forkopimda Aceh Utara para eks Kombatan Gam, Tokoh Masyarakat, simpatisan dan kader Partai Aceh. 

    Kegiatan diawali  dengan pembacaan  ayat suci Alquran Nulqarim lalu dulakukan peusijuk (tepung tawar) pasangan Gubernur Aceh dan Bupati serta Wakil Bupati Oleh paran Ulama . 

    Ketua DPRK Aceh Utara Arafat Ali dalam sambutannya mengatakan, pihak nya mengajak seluruh elemen untuk mendukung sepenuhnya kepada Gubernur terpilih yaitu Muzakir Manaf dan Dek fat dalam membangun Aceh kedepan buntu  mengembalikan marwah Aceh seperti sedia kala,” paparnya.

    “Kita sangat mengapresiasi seluruh masyarakat aceh telah menyukseskan pemilihan kepala daerah secara demokrasi dan damai hingga sukses nya bapak Ismail A.Jalil (Ayahwa) bersama Wakil bupati Tarmizi (Panyang) menjadi pemimpin orang nomor 1 di Aceh Utara dan Mualem Dekfad kita antar untul memimpin aceh priode 2025 sampai 2030 mendatang,” ucapnya. 

    Sementara itu Gubernur  Aceh terpilih H. Muzakir Manaf dalam sabutannya mengatakan, ada sejumlah aitem perencanaan pembangunan di Aceh salah satunya pemgunan Masjid termegah dikawasan Makam Kesultanan  Malikussaleh sebagai ikon Aceh Utara,” katanya. 

    “Insya Allah perencanaan kita dalam waktu dekat kita telah sepakat mendatangkan inpestor untuk membangun sebuah pabrik rokok dilahan yang telah kita sediakan yaitu dijalan elak wilayah Kota Lhokseumawe,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani.

    Kata Muzakkir Manaf,dengan ada nya perusahaan pabrik rokok berpperasi maka  lapangam kerja untuk angka  pengangguran di Aceh  semakin menurun   dan teratasi secara berkala,” tutup Mualem. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong

    PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Dokumen pribadi/am.

    PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 13:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta publik tidak berpolemik terkait dengan keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

    “Tidak perlu berpolemik terkait dengan pemberhentian STY ini. Di balik keputusan ini diharapkan akan ada perbaikan kualitas timnas secara keseluruhan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sebaliknya, dia berharap pubik dapat menghormati keputusan PSSI yang memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan itu diyakini sudah didasari atas evaluasi dan penilaian objektif demi perbaikan kualitas timnas ke depan.

    “Pemberhentian STY bukan karena tidak suka, melainkan lebih pada upaya perbaikan soliditas timnas dan kekompakan antara pelatih, pemain, ofisial, dan PSSI,” tuturnya.

    Meski demikian, dia tak memungkiri kesedihan pencinta sepak bola di Tanah Air berpisah dengan Shin Tae-yong. Bersamaan itu fakta yang tak terbantah pula bila STY mencatatkan sejumlah prestasi selama memimpin Timnas Indonesia.

    “Mengingat capaian tersebut, publik dan pencinta sepak bola banyak yang menaruh sayang pada STY. Mereka tentu akan bersedih dengan keputusan ini. Dalam dialektika dan perdebatan, ada banyak elemen yang masih ingin mempertahankan STY,” ucapnya.

    Perdebatan itu, di antaranya STY berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127, mengantarkan timnas lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, hingga mengantarkan Timnas U-23 jadi semifinalis Piala Asia 2024.

    “Garuda Muda juga nyaris menembus olimpiade, dan yang tidak kalah pentingnya dia mampu membawa Indonesia masuk pada putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Capaian tersebut tergolong sangat baik dan membanggakan mengingat STY menjadi pelatih timnas tidak lebih dari 5 tahun,” katanya.

    Menyoal keputusan yang telah diambil PSSI itu, dia berharap sosok pengganti Shin Tae-yong jauh lebih baik demi mengantarkan mimpi agar Timnas Indonesia berjaya di Piala Dunia.

    “Sebelum itu, kita harus berterima kasih pada STY. Dia diharapkan akan tetap menjadi bagian dari timnas. Paling tidak, saran dan masukkannya masih tetap diperlukan dan dinantikan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Senin (6/1), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Untuk kandidat pelatih baru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum menyebutkan namanya. Namun, dia membocorkan kandidat pelatih baru yang akan memenuhi target menuju Piala Dunia 2026 adalah juru taktik asal Belanda.

    “Beberapa nama yang sudah punya nama di dunia sepak bola tentu tak hanya mencari pekerjaan, mereka juga pasti ingin punya legasi untuk menjadi bagian sejarah Indonesia menuju Piala Dunia 2026,” kata Erick pada jumpa pers dalam tajuk Rencana Baru Terkait dengan Perkembangan Timnas Indonesia di Jakarta.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Anggota DPR dukung evaluasi penggunaan senjata api di TNI

    Anggota DPR dukung evaluasi penggunaan senjata api di TNI

    Anggota Komisi I DPR RI. ANTARA/HO-DPR

    Anggota DPR dukung evaluasi penggunaan senjata api di TNI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 14:25 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas. Walaupun TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, menurut dia, pengawasan terhadap implementasi SOP terkait dengan penggunaan senjata api harus lebih diperketat.

    “Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” kata Amelia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan karena tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik. Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, kata dia, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

    Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, kata dia, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten. Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga.

    Amelia berharap insiden serupa tidak terulang sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Ia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku telah ditangani oleh Polisi Militer TNI. Hal tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

    “Namun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” katanya.

    Jika pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, menurut dia, pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

    “Kami percaya pimpinan TNI mampu menangani persoalan ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI,” kata dia.

    Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, Jakarta, Senin (6/1), mengungkapkan bahwa oknum anggota TNI AL yang melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merak membawa senjata api karena tugasnya sebagai ajudan.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. Namun, penggunaan senjata api melekat untuk seorang ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri.

    Sumber : Antara

  • Pemprov DKI tegaskan MBG tak sasar guru maupun warga sekitar

    Pemprov DKI tegaskan MBG tak sasar guru maupun warga sekitar

    Seorang siswi SMPN 61 Jakarta bersiap menyantap makan siang dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai pada Senin (6/1/2025). Pada hari pertama pelaksanaan MBG, DKI Jakarta mengoperasikan sebanyak empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG untuk menjangkau sebanyak 12.054 siswa penerima manfaat. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Pemprov DKI tegaskan MBG tak sasar guru maupun warga sekitar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 09:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak menyimpang dengan tetap menyasar kepada siswa sekolah serta dipastikan tidak disalurkan kepada guru apalagi warga di sekitar sekolah.

    “Sasaran penerima MBG adalah siswa yang ada di sekolah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Sarjoko saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan pada Senin (6/1) di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

    Di Jakarta, pelaksanaan MBG di Jakarta menjangkau sebanyak 12.054 siswa penerima manfaat. Siswa-siswa ini mendapatkan suplai makanan dari empat dapur MBG yakni SPPG Halim yang menyediakan makanan untuk delapan sekolah (dengan total penerima manfaat 2.953 siswa).

    Selanjutnya, SPPG Ciracas menyiapkan MBG untuk sembilan sekolah (3.055 siswa), kemudian, SPPG Palmerah menyiapkan MBG untuk 11 sekolah (2.987 siswa), sementara SPPG Pulogebang sebanyak 13 sekolah (3.059 siswa). Sarjoko menyebutkan nantinya akan ada 13 SPPG lainnya yang dioperasikan untuk mendistribusikan makanan bergizi untuk program MBG sehingga totalnya nanti menjadi 17 SPPG.

    Ke-13 SPPG lainnya ini beroperasi dalam waktu berbeda namun di bulan Januari ini, antara lain SPPG Kemang 1 (mulai 9 Januari), SPPG Yayasan Mora Perkasa, Pulo Gadung (mulai 9 Januari).

    Lalu, SPPG Buaran (mulai 13 Januari), SPPG Jakut (mulai 13 Januari), SPPG Yayasan Assalam Cilacap, Ciracas (mulai 13 Januari), SPPG Yayasan Hasanah Rohman Rohim, Cipayung (mulai 13 Januari), SPPG Yayasan Hasanah Rohman Rohim, Pulo Gadung (mulai 13 Januari), SPPG Yayasan Masjid Miftahussalam RIFTAH Kebon Jeruk (mulai 13 Januari), SPPG Sagolicious, Gading Kirana, Kelapa Gading (mulai 13 Januari).

    Kemudian, SPPG 1 Warakas (mulai 20 Januari), SPPG Yayasan Tunas Cendekia Sejahtera, Tebet (mulai 20 Januari), serta SPPG Kepulauan Seribu Utara (mulai 30 Januari).

    Sarjoko mengatakan untuk peserta didik, program MBG bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung kesehatan mereka di berbagai jenjang pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberagaman menu, serta dilakukan sosialisasi budaya ’Habiskan Porsi Makanmu’.

    “Kami berkoordinasi intensif dengan semua SPPG yang merupakan kepanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan pelaksanaan MBG di Jakarta berjalan lancar,”  kata Sarjoko.

    Sumber : Antara

  • Ekonom prediksi dampak PPN 12 persen kecil bagi inflasi dan BI rate

    Ekonom prediksi dampak PPN 12 persen kecil bagi inflasi dan BI rate

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Ekonom prediksi dampak PPN 12 persen kecil bagi inflasi dan BI rate
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 20:08 WIB

    Elshinta.com – Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman memproyeksikan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang mewah berdampak kecil terhadap kenaikan inflasi maupun BI rate.

    “Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang mewah dapat berdampak terbatas pada inflasi secara keseluruhan, mengingat kontribusi barang mewah dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK) relatif kecil,” kata M Rizal Taufikurahman saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Namun, ia menyatakan bahwa kenaikan PPN pada barang mewah berpotensi menekan konsumsi di segmen pasar tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor terkait.

    Selain berpengaruh kecil terhadap inflasi, ia menuturkan bahwa pengenaan PPN 12 persen terhadap barang mewah juga berdampak minimal terhadap BI rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia.

    Rizal mengatakan bahwa hal tersebut karena penentuan suku bunga acuan lebih dipengaruhi oleh inflasi inti dan ekspektasi inflasi secara umum.

    “Selama inflasi inti dan ekspektasi inflasi tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan, kenaikan PPN pada barang mewah tidak akan menjadi faktor utama dalam penentuan BI rate,” ujarnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2024 sebesar 0,44 persen month-to-month (mtm), sehingga secara tahunan inflasi IHK 2024 menjadi 1,57 persen year-on-year (yoy). Angka tersebut masih dalam kisaran target pemerintah 2,5 persen plus minus 1 persen.

    Sementara Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 17-18 Desember 2024 memutuskan untuk tetap mempertahankan BI rate di level 6 persen.

    Mempertimbangkan situasi perekonomian nasional tersebut, pemerintah pun membatalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk semua komoditas dan hanya mengenakan nominal PPN baru tersebut terhadap barang mewah.

    Barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 12 persen di antaranya adalah hunian mewah, balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara, peluru dan senjata api, serta kapal pesiar mewah.

    Sumber : Antara

  • Tambahan Rp10 triliun untuk LPDB-KUMKM bersumber dari APBN

    Tambahan Rp10 triliun untuk LPDB-KUMKM bersumber dari APBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Menkop: Tambahan Rp10 triliun untuk LPDB-KUMKM bersumber dari APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan tambahan Rp10 triliun dana bergulir melaluiLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersumber dari APBN.

    “APBN, itu bentuknya piutang negara,” kata Budi Arie Setiadi usai memimpin Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) terkait Program Kerja LPDB-KUMKM Tahun 2025 di Jakarta, Senin.

    Menkop Budi Arie Setiadi menghadiri Rapat Kerja bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) terkait Program Kerja LPDB-KUMKM Tahun 2025 di Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai tambahan Rp10 triliun dana bergulir melalui LPDB-KUMKM.

    “Iya, itu bagaimana menurunkannya dalam bentuk program dan aksi yang nyata, bagaimana dieksekusinya, bagaimana mendukung swasembada pangan dan penguatan koperasi,” ujarnya.

    Terkait mekanismenya, Menkop nantinya akan melakukan revisi dan penyesuaian-penyesuaian.

    Sebagai informasi, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan dukungan nyata terhadap koperasi.

    Menurut dia, dukungan nyata Presiden Prabowo terhadap koperasi dibuktikan dengan beberapa kabar baik. Pertama, adanya tambahan anggaran sebagai modal kepada koperasi dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp10 triliun melalui LPDB-KUMKM.

    Budi Arie mengatakan, angka tersebut bukan angka yang kecil, sehingga itu tanggung jawab besar. Untuk itu, ia meminta harus ada pengawasan.

    Kedua, penyaluran pupuk bersubsidi dengan melibatkan koperasi. Ketiga, dorong untuk digitalisasi induk Koperasi Unit Desa (KUD).

    Keempat, Kementerian Koperasi terus berkoordinasi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang harus menggunakan produk lokal. Melibatkan desa, koperasi dan BUMdes.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan pentingnya penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk sektor produktif pada tahun 2025.

    Keberadaan koperasi sangat penting karena merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan kebersamaan.

    Sumber : Antara

  • Kementerian P2MI targetkan pengiriman 425 ribu PMI pada 2025

    Kementerian P2MI targetkan pengiriman 425 ribu PMI pada 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Kementerian P2MI targetkan pengiriman 425 ribu PMI pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan pengiriman 425 ribu pekerja migran Indonesia (PMI) bekerja ke luar negeri pada 2025.

    “Kita targetkan minimal 425 ribu akan kita kirim tentu dengan support Pak Presiden,” kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding kepada awak media di Kementerian P2MI Jakarta, Senin (6/1).

    Dengan rencana pengiriman sebanyak 425 ribu PMI tersebut, Karding berharap hal itu dapat mendorong perekonomian Indonesia sebesar 0,52 persen dengan kemungkinan capaian devisa hingga lebih dari Rp300 triliun.

    Karding menyampaikan target tersebut setelah pada 2024 kementeriannya, yang sebelumnya merupakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mencatat pengiriman sebanyak 297 ribu PMI ke luar negeri, dengan dampak perolehan devisa sebesar Rp251 triliun dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,36 persen.

    Selain itu, realisasi pengiriman PMI pada 2024 tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran sebesar 3,98 persen dari total 7,47 juta pengangguran yang tercatat pada 2024.

    Realisasi tersebut, kata Karding, sebenarnya belum memenuhi permintaan pekerja di pasar luar negeri, yang menyediakan 1,35 juta peluang kerja.

    Untuk itu, pada tahun ini Kementerian P2MI menambah target pengiriman PMI agar dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada secara optimal sehingga dapat semakin mendorong perekonomian nasional.

    Untuk mendorong target pengiriman PMI, sejumlah upaya akan dipersiapkan, termasuk peningkatan keterampilan bahasa dari para pekerja migran.

    “Kemarin juga di ratas kami usulkan agar terutama Bahasa Inggris itu menjadi bahasa nomor dua setelah bahasa Indonesia dan akan diusulkan untuk mulai dipelajari sejak sekolah dasar,” katanya.

    “Dengan harapan ketika mereka selesai SMP atau SMA mereka sudah fluent atau lancar berbahasa Inggris sehingga kita lebih kompetitif dibanding Filipina,” ujar Karding lebih lanjut.

    Sumber : Antara

  • Fokus penyaluran LPDB-KUMKM usaha produktif sektor riil

    Fokus penyaluran LPDB-KUMKM usaha produktif sektor riil

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Menkop: Fokus penyaluran LPDB-KUMKM usaha produktif sektor riil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya fokus penyaluran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kegiatan produktif di sektor riil, dengan dana yang disalurkan harus memberikan daya ungkit perekonomian nasional.

    “Khususnya, kegiatan ekonomi ekstraktif dan kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah,” kata Budi Arie Setiadi, di Jakarta, Senin.

    Menkop mengungkapkan hal itu berkaitan dengan rencana Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan Kemenkop melalui LPDB-KUMKM mengelola tambahan dana bergulir sebesar Rp10 triliun.

    Kedua, penyaluran dana bergulir harus diselaraskan dengan kebutuhan program kedeputian, sehingga tidak terjadi duplikasi kegiatan. “Pemanfaatan anggaran harus dilakukan secara efektif dan optimal,” kata Budi Arie.

    Langkah ketiga, pengelolaan dana bergulir harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengawasan yang komprehensif. “Jika ada mekanisme yang belum jelas, maka harus diperjelas. Jangan berasumsi,” ujarnya.

    Caranya, kata dia, ajak diskusi Inspektorat Kemenkop, gandeng auditor internal pemerintah, atau pihak lain, untuk memberikan masukan yang independen jika diperlukan.

    Dalam kesempatan itu, Menkop Budi Arie juga menekankan pentingnya menyelaraskan beberapa hal secara lintas kedeputian, termasuk LPDB.

    “Saya berharap Ses-Kemenkop dan seluruh deputi segera melakukan pemetaan program sesuai sesuai skala prioritas berdasarkan nilai strategis, kompleksitas program, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam waktu dekat, hingga menyusun rencana pelaksanaannya,” ujarnya.

    Bagi Menkop, program yang dilakukan harus fokus sebagai upaya menyelesaikan sumber permasalahan yang riil, bukan hanya menyelesaikan gejala.

    “Kebijakan dan program yang disusun harus bertujuan memudahkan kehidupan masyarakat, khususnya pengurus dan anggota koperasi,” katanya pula.

    Menkop Budi Arie mengingatkan peran Kemenkop adalah memberdayakan koperasi agar semakin inovatif, solutif, dan dipercaya untuk terlibat aktif pada berbagai program prioritas sektor lain.

    Kemenkop dapat melakukan upaya tersebut antara lain melalui penyusunan kebijakan strategis, serta penguatan koperasi agar dapat mendukung kegiatan sektor lain. “Bukan Kemenkop melaksanakan tugas atau fungsi kementerian atau lembaga lain,” ujar Budi Arie.

    Sumber : Antara

  • Pakar dorong Apple bangun pabrik di RI guna pacu serapan tenaga kerja

    Pakar dorong Apple bangun pabrik di RI guna pacu serapan tenaga kerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pakar dorong Apple bangun pabrik di RI guna pacu serapan tenaga kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mendorong supaya Apple untuk membangun fasilitas produksi di Tanah Air, sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja sekaligus mendorong pertukaran teknologi.

    Dirinya di Jakarta, Senin mengatakan pembukaan lapangan kerja tersebut bisa dimulai untuk aktivitas perakitan perangkat keras (hardware), lalu berlanjut ke level yang lebih tinggi sambil mempersiapkan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

    “Misalnya, fase satu untuk hardware, fase dua untuk software, dan fase tiga baru yang high-tech digital atau sudah full-fledged. Karenanya, minimal untuk fase satu ini jangan 1 miliar dolar AS, tapi bisa tiga kali lipatnya,” katanya.

    Ia berpendapat bahwa untuk mendukung hal ini, pemerintah perlu menyiapkan jalan tengah bagi upaya mendorong tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh Apple di Indonesia.

    Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan investasi manufaktur berteknologi tinggi seperti Apple, perlu kolaborasi antarkementerian dan lembaga, mengingat upaya peningkatan investasi perlu didukung oleh kepastian hukum, SDM dan talenta digital, serta keamanan siber yang kuat.

    Hal ini juga berkaitan dengan rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menaikkan nilai minimum TKDN ponsel dari 35 persen menjadi 40 persen.

    Menurutnya, dengan melihat kondisi perekonomian dunia yang juga cenderung proteksionis di era Presiden AS terpilih Donald Trump, strategi meningkatkan nilai TKDN dapat membuka lebih banyak lapangan kerja.

    “Angka TKDN tersebut masih realistis untuk dicapai oleh dunia usaha. Di era Trump sekarang yang proteksionis, menurut saya kebijakan ini relatif lebih bisa diterima,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi yang pertama atau pembangunan fasilitas produksi/pabrik. Sebelumnya, hingga tahun 2023, Apple mengambil opsi skema investasi ketiga, yaitu skema inovasi dengan mendirikan Apple Academy.

    “Pertimbangan kami dalam mendorong Apple untuk mengambil opsi skema pembangunan pabrik adalah agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Kemenperin memandang bahwa wacana investasi Apple yang disebutkan sebesar 1 miliar dolar AS masih belum memenuhi prinsip berkeadilan, dilihat dari empat aspek, yaitu investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pemasukan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem.

    Sumber : Antara