Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Prabowo bentuk Komite Transformasi Digital tingkatkan kepatuhan pajak

    Prabowo bentuk Komite Transformasi Digital tingkatkan kepatuhan pajak

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu (kanan) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (kiri) memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam (7/1/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Prabowo bentuk Komite Transformasi Digital tingkatkan kepatuhan pajak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak melalui reformasi sistem perpajakan.

    Hal itu disampaikan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini usai keduanya menghadiri rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    “Presiden sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital, yakni pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange,” kata Mari Elka saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam.

    Mari Elka menjelaskan bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, DEN menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan perbaikan administrasi perpajakan dan mengurangi penghindaran pajak. Menurut dia, digitalisasi dapat memperbaiki administrasi pajak dan koleksi pajak dengan mengaitkan pada digital ID guna melihat profil wajib pajak, pembayaran digital (digital payment), hingga pertukaran data (data exchange).

    Kementerian Keuangan pun telah mengambil langkah strategis dengan diluncurkannya sistem administrasi coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

    “Karena intinya percuma kita naikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi. Maka itu, kepatuhan lebih dahulu dan transformasi digital melalui pentingnya digital ID, digital payment dan data exchange,” kata Mari Elka.

    Senada dengan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian dalam melakukan transformasi digital. Dalam melakukan transformasi ini, Rini menuturkan sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian salah satunya infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI).

    “Mudah-mudahan dengan pondasi ini nanti transformasi digital kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.

     

    Sumber : Antara

  • Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo

    Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pakar: Keanggotaan penuh di BRICS jadi langkah tepat Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 22:48 WIB

    Elshinta.com –  Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Selain itu, Prof. Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS.

    Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Sebelumnya, Senin (6/1), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan tersebut.

    Sumber : Antara

  • Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat

    Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat

    Menpan RB Rini Widyantini menyapa wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025), sebelum menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

    Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat belum ada aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali ASN-ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga, serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN-nya.

    “Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya nggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.

    Dia melanjutkan pemindahan ASN ke IKN juga sulit berjalan dalam waktu dekat, karena harus ada penambahan jumlah bangunan yang diperuntukkan bagi kementerian/lembaga beserta pegawainya.

    “Kalau kemarin, tower-tower-nya sudah didesain 34 kementerian. Kemudian, orang-orangnya juga yang mau berpindah kita sudah punya datanya. Tetapi, ternyata dengan adanya pemecahan kementerian jadi kami juga harus menanyakan kembali orang-orangnya ke mana,” ujar Rini.

    Dia mencontohkan misalnya saja ada sejumlah orang yang dulunya berdinas di Kementerian Hukum dan HAM saat ini menempati tugas baru, baik itu di Kementerian Hukum maupun Kementerian HAM. Rini menjelaskan harus mendata dan menanyakan kembali ke masing-masing kementerian/lembaga, apakah orang-orang yang semula diproyeksikan pindah ke IKN tetap akan dipindahkan atau ada orang-orang lain yang dipersiapkan.

    “Mereka (kementerian/lembaga) harus menata kembali, bahwa si A, si B masuk ke kementerian ini, si C, si D masuk kementerian itu. Harus didata dulu supaya nanti perpindahannya bisa lebih sempurna,” sambungnya.

    Tidak hanya itu, kuota ASN yang bakal dipindahkan dari Jakarta ke IKN juga kemungkinan berubah. Rini menyebut jumlah kementerian yang bertambah dapat menyebabkan kuota masing-masing kementerian pun berkurang.

    “Misalnya, Kemenpan harus memindahkan sekitar — kami kan kementerian kecil — harus memindahkan sekitar 60 orang. Mungkin dengan jumlah kementerian sebanyak ini, mungkin menpan harus mengurangi. Misalnya seperti itu,” kata dia.

    Menpan RB melanjutkan pada prinsipnya kementeriannya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto berikut peraturan presiden (perpres) yang mengatur teknis perpindahan ASN dari Jakarta ke IKN.

    “Perpres-nya belum ditandatangani oleh Presiden. Perpres pemindahannya. Jadi, kami juga menunggu arahan,” kata Rini.

    Sumber : Antara

  • Apple komitmen investasi bangun pabrik vendor AirTag di Batam

    Apple komitmen investasi bangun pabrik vendor AirTag di Batam

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Rosan: Apple komitmen investasi bangun pabrik vendor AirTag di Batam
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosal Roeslani menyatakan perusahaan besar asal Amerika Serikat, Apple, berkomitmen untuk membangun pabrik vendor AirTag di Batam, Kepulauan Riau, senilai Rp16 triliun.

    “Mereka bicara dan berkomitmen penuh untuk pembangunan tahap pertama vendor AirTag itu 1 miliar dolar AS (Rp16 triliun),” kata Rosan, usai melakukan pertemuan dengan Vice President of Global Policy Apple Nick Amman, di Jakarta, Selasa.

    Menurut Rosan, investasi tersebut merupakan tahap pertama, dan ke depannya Apple akan mengundang vendor-vendor lainnya ke Indonesia, sehingga nilai penanaman modal yang diterima akan terus meningkat.

    Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya sudah diinformasikan lokasi pembangunan pabrik tersebut, serta dijadwalkan rampung pada awal tahun 2026 mendatang.

    “Awal tahun 2026 pabrik ini sudah selesai,” ujarnya.

    Adapun dari komitmen investasi yang digelontorkan oleh Apple, akan menciptakan lapangan pekerjaan hingga 2.000 orang. Rosan turut mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan mengawal rencana investasi ini agar berjalan dengan lancar.

    “Kita kawal lah investasinya seperti biasa, yang penting commitment-nya sudah ada ya nanti dari tim akan mengawal investasi itu untuk berjalan,” katanya lagi.

    Sebelumnya, Vice President of Global Policy Apple Nick Amman melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menegosiasikan perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Sertifikasi tersebut dibutuhkan Apple untuk dapat melakukan penjualan iPhone 16 secara resmi di Indonesia.

    Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta mengatakan proses negosiasi yang dilakukan antara Kemenperin dengan pihak Apple akan terus berlanjut, serta menyatakan pihak Apple sudah mengetahui terkait rencana peningkatan TKDN untuk Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) dari 35 persen menjadi 40 persen.

    “Negosiasi sedang berjalan, dan mereka masih mempelajari usulan dari kita,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • Kemenperin sebut proposal Apple masih pakai skema inovasi

    Kemenperin sebut proposal Apple masih pakai skema inovasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Kemenperin sebut proposal Apple masih pakai skema inovasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 23:46 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan proposal yang diajukan perusahaan raksasa Apple untuk mendapatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) masih menggunakan skema inovasi, dan belum membahas skema pembangunan pabrik.

    “Skemanya tetap inovasi, belum bicara bangun pabrik,” kata Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta usai melakukan negosiasi dengan Apple di Jakarta, Selasa.

    Disampaikan dia, negosiasi dengan Apple hanya membahas soal pemenuhan TKDN supaya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bisa menjual produk terbarunya iPhone 16 secara resmi di Indonesia.

    Menurut dia, proses negosiasi yang dilakukan antara Kemenperin dengan Apple akan terus berlanjut, serta menyatakan pihak Apple sudah mengetahui terkait rencana peningkatan TKDN untuk Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) dari 35 persen menjadi 40 persen.

    “Negosiasi sedang berjalan, dan mereka masih mempelajari usulan dari kita,” ujarnya.

    Adapun dalam proses pengajuan sertifikasi TKDN, produsen HKT bisa melakukan perpanjangan melalui tiga skema, yakni skema pertama pembangunan fasilitas produksi atau manufaktur, skema kedua pembuatan aplikasi, dan skema ketiga yakni inovasi.

    Selama ini Apple mendapatkan perpanjangan sertifikasi TKDN menggunakan skema ketiga dengan membangun Apple Academy di Indonesia.

    Vice President of Global Policy Apple Nick Amman tiba di kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Selasa untuk melakukan negosiasi investasi dengan pemerintah.

    Nick tiba sekitar pukul 14.35 WIB, dan bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pukul 15.30 WIB.

    Negosiasi tersebut ditujukan untuk perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar Apple bisa melakukan penjualan produk terbarunya iPhone 16 secara resmi di Indonesia.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi yang pertama atau pembangunan fasilitas produksi/pabrik.

    “Pertimbangan kami dalam mendorong Apple untuk mengambil opsi skema pembangunan pabrik adalah agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Sumber : Antara

  • Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR

    Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – 

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

    Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

    Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

    “Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat,” kata Maruarar.

    Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

    Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

    “Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” kata Maruarar.

    Sumber : Antara

  • Perda sekolah gratis di Jakarta ditargetkan selesai akhir Januari

    Perda sekolah gratis di Jakarta ditargetkan selesai akhir Januari

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (7/1/2025). (ANTARA/Khaerul Izan)

    Perda sekolah gratis di Jakarta ditargetkan selesai akhir Januari
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan bahwa regulasi atau payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengatur program sekolah gratis ditargetkan selesai pada akhir Januari 2025 ini.

    “Perda tentang pendidikan bisa kami selesaikan akhir Januari ini,” kata Khoirudin di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan perda tersebut tengah terus dikebut karena program sekolah gratis di Jakarta akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025. Dengan demikian, aturan yang mengatur hak, kewajiban, hingga sanksi harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru. Ia menjelaskan, Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan perlu direvisi, tujuannya, supaya pelaksanaan program sekolah gratis berjalan maksimal.

    “Kalau tidak didukung Perda, khawatir teknisnya tidak maksimal dan pelaksanaan di lapangan menyalahi aturan,” tuturnya.

    Khoirudin juga mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan segera memulai pembahasan karena banyak hal yang perlu diatur dalam waktu singkat. Terutama, lanjutnya, terkait hak, kewajiban, dan sanksi bagi peserta didik penerima manfaat bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, serta sekolah gratis.

    “Nanti ada dua layanan pada objek yang sama, KJP diberikan, kemudian sekolah gratis diberikan juga. Ini kan harus diatur dalam Perda Pendidikan, dan butuh waktu membahas itu,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk program sekolah swasta gratis yang rencananya dimulai pada Juli 2025 sebesar Rp2,3 triliun.

    “Itu (anggaran sekolah swasta gratis) Rp1,6 (triliun),” kata Ima Kamis (7/11).

    Tapi, kata dia, ada tambahan Rp700 miliar untuk bantuan berupa seragam dan buku-buku.

    “Tapi harus dipakainya untuk seragam sama alat-alat sekolah. Jadi kita lebih memprioritaskan keperluan sekolah,” katanya.

    Ima menyebutkan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) banyak disalahgunakan oleh pihak orang tua siswa. Misalnya, untuk membayar cicilan motor atau untuk hal lainnya di luar keperluan sekolah siswa.

    Sumber : Antara

  • Tahun 2025, PAM Jaya fokus peningkatan cakupan air minum 100 persen di Jakarta

    Tahun 2025, PAM Jaya fokus peningkatan cakupan air minum 100 persen di Jakarta

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Tahun 2025, PAM Jaya fokus peningkatan cakupan air minum 100 persen di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Menyambut tahun 2025, Perusahaan Air Minum Jakarta (PAM JAYA) telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Direktur Utama PAM JAYA, Arief Nasrudin, memastikan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan jaringan distribusi air, termasuk pengembangan infrastruktur pipa yang lebih efisien dan merata di seluruh wilayah Jakarta.

    “Tujuan kami adalah memastikan distribusi air yang lancar ke seluruh pelanggan tanpa hambatan teknis yang berarti. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur secara berkesinambungan,” ujar Arief Nasrudin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Selain penguatan infrastruktur, PAM JAYA juga berencana untuk mengembangkan layanan digital yang lebih modern. Hal ini termasuk pembangunan aplikasi dan platform berbasis website yang memungkinkan pelanggan untuk mendaftar, membayar tagihan, serta menyampaikan keluhan dengan lebih cepat dan mudah. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada masyarakat Jakarta.

    Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, PAM JAYA akan meluncurkan kampanye edukasi mengenai pentingnya penggunaan air minum perpipaan serta praktik hemat air. Program ini dirancang melalui kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan air yang bijak.

    “Melalui program edukasi ini, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya mengerti pentingnya air minum perpipaan, tetapi juga dapat menerapkan cara-cara hemat air yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Arief.

    Tak hanya fokus pada kapasitas distribusi, PAM JAYA juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas air minum. Peningkatan ini sejalan dengan penerapan standar terbaru dalam pengelolaan air baku hingga proses distribusi ke pelanggan. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan air minum yang disalurkan kepada masyarakat Jakarta tetap bersih, aman, dan berkualitas tinggi.

    Cakupan layanan 100% air minum di Jakarta pada tahun 2030 pun tetap menjadi target utama PAM JAYA. Pencapaian yang diraih pada tahun 2024 menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan visi besar tersebut. Melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, PAM JAYA optimis dapat mencapai target ini sesuai dengan komitmennya untuk memastikan kedaulatan air bagi seluruh warga Jakarta.

    “Pencapaian rekor pemasangan sambungan baru di tahun 2024 kemarin adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus melayani warga Jakarta dengan sepenuh hati. Di tahun 2025, kami akan terus berupaya lebih keras agar setiap warga Jakarta mendapatkan akses air minum yang layak,” tutup Arief.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Perjuangan Manasse Malo, dari Sumba untuk Indonesia

    Perjuangan Manasse Malo, dari Sumba untuk Indonesia

    Manasse Malo, seorang sosiolog dan politikus Indonesia. https://tinyurl.com/2bm7eyhe

    6 Januari 2007: Perjuangan Manasse Malo, dari Sumba untuk Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Manasse Malo (2 Mei 1941 – 6 Januari 2007) adalah seorang sosiolog dan politikus Indonesia yang dikenal atas perjuangannya dalam mewujudkan keadilan sosial dan memberdayakan masyarakat adat. Lahir di Waingapu, Sumba Timur, ia tumbuh di lingkungan yang kaya dengan tradisi dan budaya lokal. Lingkungan tersebut membentuk pemahaman awalnya tentang dinamika sosial yang kemudian menjadi dasar dari kontribusinya di dunia akademik dan politik.  

    Sebagai seorang sosiolog, Manasse memadukan pemikiran akademis dengan realitas sosial yang ia temui di masyarakat. Tulisan-tulisannya banyak menyoroti isu kesetaraan, pembangunan yang inklusif, dan pentingnya pengakuan terhadap budaya lokal dalam kebijakan nasional. Ia menekankan perlunya pemerataan pembangunan, terutama di kawasan timur Indonesia yang sering kali tertinggal dibanding wilayah barat.  

    Di dunia politik, Manasse Malo berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan kelompok marginal. Ia percaya bahwa kebijakan yang baik harus berlandaskan pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat. Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya inklusif tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal.  

    Selama kariernya, Manasse kerap menjadi penghubung antara dunia akademik dan politik. Ia mengintegrasikan hasil penelitian sosial ke dalam kebijakan yang ia usulkan, sebuah pendekatan yang membuatnya dihormati sebagai pemikir dan pelaku perubahan. Perjuangannya dalam menghadapi ketimpangan pembangunan, terutama di daerah terpencil seperti Sumba, menjadi bukti nyata dedikasinya.  

    Manasse Malo wafat pada 6 Januari 2007 di Waikabubak, Sumba Barat. Meskipun telah tiada, warisannya tetap hidup melalui karya-karya dan pemikirannya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda dari wilayah terpencil, untuk berani bermimpi besar dan membawa perubahan bagi bangsa.  

    Kehidupan dan perjuangan Manasse Malo adalah bukti bahwa dedikasi, ilmu pengetahuan, dan kepekaan sosial dapat menciptakan dampak yang besar. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu tokoh besar dari Sumba yang telah memberi warna dalam perjalanan Indonesia menuju keadilan sosial.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Masyarakat diimbau waspada meski belum ditemukan kasus virus HMPV

    Masyarakat diimbau waspada meski belum ditemukan kasus virus HMPV

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Masyarakat diimbau waspada meski belum ditemukan kasus virus HMPV
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 21:47 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Tangerang Banten memastikan hingga kini belum menemukan kasus virus Human metapneumovirus (HMPV), namun masyarakat diimbau tetap waspada dengan menjaga kesehatan tubuh.

    “Untuk virus ini belum ditemukan di Kota Tangerang dan mudah-mudahan tidak ada kasusnya. Masyarakat Kota Tangerang kami imbau menjaga kesehatan dan puskesmas juga sudah kami upayakan untuk bergerak ke masyarakat,” kata Pj Wali Kota Tangerang Nurdin di Tangerang, Selasa.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni menambahkan masyarakat Kota Tangerang tetap waspada, tetapi tidak panik berlebihan. Gejala HMPV juga seperti flu yaitu batuk, pilek, hingga demam.

    “HMPV ini sejenis virus RNA untai tunggal berpolaritas negatif. Tetap waspada, tetapi jangan panik karena virus ini bukan virus baru seperti COVID-19. Gejalanya seperti flu pada umumnya seperti batuk, pilek, hingga demam,” kata dia.

    Ia melanjutkan, penularan HMPV melalui kontak langsung dan cairan tubuh. Seperti, percikan air liur atau droplet ketika batuk maupun bersin. Virus ini juga dapat menular melalui tangan atau benda yang terkontaminasi virus tersebut.

    Dini mengimbau agar masyarakat Kota Tangerang tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, menggunakan masker ketika sedang tidak dalam kondisi sehat.

    “Istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi seimbang dan olahraga. Jika mengalami gejala hingga tiga hari belum sembuh silakan kunjungi fasilitas layanan kesehatan terdekat,” ujarnya.

    HMPV merupakan virus dengan gejala flu, meliputi batuk, demam, hidung tersumbat. Namun, terkadang kasus HMPV yang parah dapat menyebabkan bronkitis dan pneumonia.

    Pada individu yang rentan dengan kondisi medis yang mendasarinya, infeksi HMPV dapat menyebabkan kematian.

    Berdasarkan data dari sebuah artikel yang diterbitkan di Lancet Global Health pada 2021, satu persen dari kematian terkait infeksi saluran pernapasan bawah akut pada anak-anak di bawah usia lima tahun dapat dikaitkan dengan HMPV.

    Sumber : Antara