Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung

    Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung

    Foto: Tita Sopandi/Radio Elshinta

    Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 20:28 WIB

    Elshinta.com –  Jelang pelantikan, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, pindah domisili dari Purwakarta ke Bandung dengan mengurus kepindahan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara Purwakarta, Jumat (10/1).

    Dedi Mulyadi datang ke Bale Madukara bersama anak bungsunya dan dijemput oleh pejabat setempat.

    Setelah mengunjungi bagian pelayanan kependudukan untuk mengurus kepindahan yang semula berdomisili di Purwakarta mengajukan kepindahan ke Kota Bandung, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi.

    Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengatakan, pengajuan kepindahan alamat kependudukan tersebut merupakan persyaratan administrasi sesuai aturan, sebab Gubernur Jawa Barat yang dilantik harus ber-KTP Bandung.

    Saya ke Bale Madukara ini untuk langsung mengurus perpindahan penduduk, karena pindah domisili ini sebagai kelengkapan persyaratan pelantikan Gubernur Jawa Barat, kata Dedi Mulyadi, usai mengurus kepindahan.

    Dedi menyebutkan, meski sudah pindah di Bandung, tapi sebagai Gubernur Jawa Barat, dirinya akan tetap tinggal di lima titik dan bekerja dengan berkeliling ke berbagai daerah di Jawa Barat.

    Pasangan Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan, telah resmi ditetapkan sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih pada Pilkada 2024.

    Rencananya pasangan ini akan dilantik 7 Februari mendatang, namun kepastian pelantikanya masih menunggu perkembangan selanjutnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • IHSG Jumat dibuka menguat 12,31 poin

    IHSG Jumat dibuka menguat 12,31 poin

    Seorang pengunjung mengambil gambar pergerakan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (30/12/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    IHSG Jumat dibuka menguat 12,31 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi, dibuka menguat 12,31 poin atau 0,17 persen ke posisi 7.076,90.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,12 poin atau 0,14 persen ke posisi 822,51.

    Sumber : Antara

  • Langkah besar mencegah hegemoni elite dan kooptasi oligarki

    Langkah besar mencegah hegemoni elite dan kooptasi oligarki

    Foto: Supriyarto Rudatin/Radio Elshinta

    Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024: Langkah besar mencegah hegemoni elite dan kooptasi oligarki
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 20:42 WIB

    Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan setelah menerbitkan Putusan No.62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan ketentuan ambang batas minimal pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential nomination threshold) dalam Pasal 222 UU No.7/2017. 

    Putusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mencegah dominasi elite politik maupun kooptasi oligarki.

    Putusan yang diambil dengan suara 7-2 ini didasari pertimbangan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 

    MK menegaskan, ketentuan tersebut menciptakan ketidakadilan, merusak moralitas politik, dan mempersempit peluang masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.

    Dalam forum diskusi “Ngaji Konstitusi” yang digelar oleh Jimly School of Law and Government (JSLG), Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan bahwa keputusan MK ini menandai perubahan arah hukum yang sangat signifikan.

    “Putusan ini menjadi refleksi atas tren politik Indonesia yang kerap kali hanya menghasilkan dua pasangan calon dalam pilpres, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan polarisasi masyarakat,” kata Titi, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

    Menurut MK, penyederhanaan partai politik dalam sistem presidensial tidak seharusnya mengorbankan hak politik warga negara. MK menyarankan langkah-langkah rekayasa konstitusional untuk menciptakan kompetisi yang sehat, seperti memberikan hak bagi semua partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon tanpa terikat pada persentase kursi di DPR atau suara nasional.

    Selain itu, MK mengusulkan penerapan mekanisme pencalonan yang lebih demokratis melalui pemilihan pendahuluan (preliminary election) yang transparan dan akuntabel. Proses ini harus melibatkan anggota partai secara berjenjang, serta memungkinkan partisipasi tokoh eksternal. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dominasi elite partai dan meningkatkan keterwakilan rakyat.

    Titi Anggraini juga menyoroti perlunya penyelenggara pemilu yang profesional dan independen untuk memastikan keadilan dalam kontestasi politik. “Penyelenggara pemilu yang curang atau partisan dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi,” ujarnya.

    Putusan ini turut mempengaruhi pilkada, di mana MK sebelumnya melalui Putusan No.60/PUU-XXII/2024 telah menurunkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Dengan penghapusan rezim ambang batas pencalonan, diharapkan fenomena calon tunggal yang sering terjadi dapat diminimalkan.

    Ke depan, revisi UU Pemilu dan UU Pilkada diusulkan menggunakan metode kodifikasi, bukan omnibus, agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan mampu memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, sekaligus mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat.

    Diketahui, diskusi hybrid ini dihadiri oleh Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie; Founder Adikara Cipta Aksa, Geofani Milthree Saragih; Kepala Departemen Hukum Tata Negara FH UII, Jamaludin ghafur; dan Dewan Pakar JSLG, Taufiqurrohman.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga pangan Jumat turun, cabai rawit merah Rp66.690 per kg

    Harga pangan Jumat turun, cabai rawit merah Rp66.690 per kg

    Arsip foto – Komoditas cabai rawit merah. ANTARA/Harianto

    Harga pangan Jumat turun, cabai rawit merah Rp66.690 per kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan pada Jumat pagi secara umum mayoritas turun, cabai rawit merah Rp66.690 per kilogram (kg), bawang merah Rp36.500 per kg, hingga daging sapi murni Rp128.370 per kg.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir di Jakarta, pukul 08.16 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional untuk beras premium, turun 4,01 persen atau Rp620 menjadi Rp14.860 per kg.

    Lalu beras medium juga turun 4,58 persen atau Rp620 menjadi Rp12.930 per kg; begitu pun beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 1,52 persen atau Rp190 menjadi Rp12.310 per kg.

    Selanjutnya komoditas bawang merah terpantau turun 9,65 persen atau Rp3.900 menjadi Rp36.500 per kg; begitu pun bawang putih bonggol turun 2,46 persen atau Rp1.050 menjadi Rp41.560 per kg.

    Kemudian, harga komoditas cabai merah keriting juga turun hingga 19 persen atau Rp9.780 menjadi Rp41.690 per kg; lalu cabai rawit merah juga turun 10,16 persen atau Rp7.540 menjadi Rp66.690 per kg.

    Selanjutnya harga daging sapi murni turun 4,54 persen atau Rp6.110 menjadi Rp128.370 per kg; lalu daging ayam ras juga turun 4,45 persen atau Rp1.670 menjadi Rp37.860 per kg; begitu pun telur ayam ras turun 2,52 persen atau Rp770 menjadi Rp29.820 per kg.

    Sementara itu, Komoditas kedelai biji kering (impor) terpantau naik 3,19 persen atau Rp330 menjadi Rp10.660 per kg; lalu gula konsumsi juga naik 0,44 persen atau Rp80 menjadi Rp18.120 per kg.

    Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana naik 0,83 persen atau Rp160 menjadi Rp19.480 per kg; berbeda dengan minyak goreng curah turun 5,11 persen atau Rp890 menjadi Rp16.510 per kg.

    Kemudian komoditas tepung terigu curah turun 4,18 persen atau Rp410 menjadi Rp9.400 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 6,63 persen atau Rp850 menjadi Rp11.980 per kg.

    Berikutnya, harga jagung di tingkat peternak turun 7,31 persen atau Rp460 menjadi Rp5.830 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga turun di level 11,71 persen atau Rp1.330 menjadi Rp10.030 per kg.

    Kemudian, untuk harga ikan kembung terpantau naik 6,66 persen atau Rp2.560 menjadi Rp40.970 per kg; lalu ikan tongkol juga naik 4,62 persen atau Rp1.480 menjadi Rp33.500 per kg; sedangkan ikan bandeng turun 6,84 persen atau Rp2.260 menjadi Rp30.780 per kg.

    Sumber : Antara

  • Jalani sidang perdana, KPU Kota Bekasi hadapi lima tuntutan di MK

    Jalani sidang perdana, KPU Kota Bekasi hadapi lima tuntutan di MK

    Foto: Hamzah Aryanto/Radio Elshinta

    Jalani sidang perdana, KPU Kota Bekasi hadapi lima tuntutan di MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – KPU Kota Bekasi menjalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi lima gugatan terkait Pilkada 2024.

    Komisioner KPU Kota Bekasi, Achmad Edwin mengatakan, sidang tersebut berfokus pada mendengarkan pokok permohonan dari para pemohon.

    “Di sidang perdana kemarin hanya agendanya mendengarkan pokok permohonan dari pemohon,” kata Edwin kepada Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto pada Jumat (10/1).

    Ia menjelaskan, kelima poin gugatan tersebut meliputi dugaan money politik, netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, keterlibatan penyelenggara Pilkada dalam mendukung salah satu pasangan calon, dan keberadaan pihak tertentu saat rekapitulasi suara di tingkat kota.

    Ia menyebut pemohon juga mengajukan bukti tambahan berupa kartu keren yang diduga terkait dengan praktik money politik.

    “Kalau kita lihat di permohonan itu terkait dengan dugaan money politik ya dalam bentuk kartu keren, nah mereka mendalilkan itu juga dan penambahan alat buktinya juga terkait dengan kartu keren,” jelas Edwin.

    Edwin mengungkapkan sidang lanjutan dijadwalkan pada Jumat, 17 Januari 2024, pukul 13.30 WIB.

    Pada sidang tersebut, KPU Kota Bekasi akan menyampaikan jawaban atas pokok-pokok permohonan, diikuti oleh jawaban dari pihak terkait, termasuk pasangan calon nomor urut 03 dan keterangan dari pihak-pihak terkait lainnya di Kota Bekasi.

    “Jadi di tanggal 17 Januari agendanya adalah dari pihak kita KPU menyampaikan bagaimana kita merespon dari pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon,” tutur Edwin.

    Proses hukum ini akan menentukan kelanjutan sengketa Pilkada Kota Bekasi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga emas Antam melonjak ke Rp1,555 juta per gram

    Harga emas Antam melonjak ke Rp1,555 juta per gram

    Seorang karyawan menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT Aneka Tambang (Antam), Jakarta, Rabu (25/9/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Harga emas Antam melonjak ke Rp1,555 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 10:56 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Jumat, naik sebesar Rp9.000 per gram, dari Rp1.546.000 per gram menjadi Rp1.555.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.402.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp827.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.555.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.050.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.550.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp7.550.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp15.045.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp37.487.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp74.895.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp149.712.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp374.015.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp747.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.495.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri

    Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri

    Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

    Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 21:27 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. DR.Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi kebangkitan imperialisme di dalam negeri. Namun bukan imperialisme dari negara asing, tapi oleh anak bangsa sendiri..

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel. 

    Awalnya, Megawati bercerita soal imperialisme masa Belanda dulu. Ia menyebutkan bahwa Belanda sebenarnya tidak terlibat langsung dalam pemerintahan Indonesia, melainkan hanya melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang kemudian memperkenalkan imperialisme. 

    Megawati mengaku sudah mendengar tentang jalur sutera yang menghubungkan timur dan barat, itu menunjukkan betapa kaya dan strategisnya negara Indonesia. 

    “Belanda itu tidak masuk dalam pemerintahan loh, yang ada adalah VOC. Tapi karena melibat kekayaan begitu dia ngomong sama pemerintahannya, datanglah imperialisme penjajah. Jangan lupa pula, saya sudah dengar liat ke sana timur. Yang namanya jalur sutera itu bener-bener menunjukkan apa? Mangkanya mikir, negara kita ini kaya raya banget dari timur ke barat,” kata Megawati. 

    Presiden ke-5 RI ini pun menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus fokus pada upaya untuk memajukan negara, bukan sekadar mementingkan kekayaan individu. 

    “Kalian kok mikirnya cuma saya hanya mau kaya, bukan negara akan menjadi kaya. Dengan cara seperti apa? Karena potensinya luar biasa. Apa kita mau jadi imperialisme bagi warga negara kita sendiri? Namanya itu reinkarnasi (imperialisme), ya enggak (boleh dibiarkan) lah. Masa begitu? Jadi harap diingat, apakah hal itu tidak mungkin? Why not?” kata Megawati. 

    Lebih jauh, Megawati mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa lalu jauh lebih mudah karena musuh yang dihadapi adalah penjajah asing. 

    Namun, menurut Megawati, tantangan masa kini jauh lebih berat, yaitu menghadapi ancaman yang datang dari dalam negeri. 

    “Atas dasar hal inilah Bung Karno mengatakan bahwa “perjuanganku lebih mudah karena mengusir bangsa asing, namun perjuanganmu lebih berat karena berhadapan dengan bangsamu sendiri,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemkab Tegal serahkan DPA APBD Tahun 2025 senilai Rp3,08 triliun

    Pemkab Tegal serahkan DPA APBD Tahun 2025 senilai Rp3,08 triliun

    Foto: Hari Nurdiansyah/rA

    Pemkab Tegal serahkan DPA APBD Tahun 2025 senilai Rp3,08 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 16:52 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Tegal menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 senilai Rp3,08 triliun kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungannya dengan disertai penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025 di Gedung Dadali, Selasa (07/01).

    Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengatakan penyerahan DPA ini merupakan momentum penting perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun ke depan, terlebih tahun ini merupakan tahun transisi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih.

    Tonggak baru perjalanan pembangunan daerah ini harus didukung pengelolaan keuangan yang semakin baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien di mana semangat kolaborasi dan inovasi menjadi landasan terkuatnya dalam menjalankan setiap agenda kerja dan pembangunan Kabupaten Tegal.

    “Ini adalah kesempatan emas kita untuk memulai babak baru pembangunan daerah. Tentunya ini harus dilandasi semangat kolaborasi dan inovasi untuk menggerakkan kerja-kerja di pemerintahan, terutama sektor pelayanan publik,” ujar Amir, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah.

    Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelola Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menyusun APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025.

    Pemkab Tegal dan DPRD Kabupaten Tegal sebelumnya telah menetapkan belanja APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025 sebesar Rp3,08 triliun yang terdiri atas belanja operasional Rp2,26 triliun dan belanja modal Rp312,82 miliar. 

    Adapun pendapatan APBD 2025 ini ditetapkan Rp2,88 triliun, di mana 75,46 persennya diperoleh dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah serta 24,53 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

    Melalui kebijakan ini, terdapat defisit anggaran sebesar Rp200,61 miliar yang rencananya akan ditutupi melalui pembiayaan netto.

    Sekda Amir juga menekankan pentingnya pelaksanaan program unggulan dan prioritas yang harus dibarengi dengan prinsip efisiensi dan pengawasan yang ketat. 

    Program unggulan tersebut antara lain peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengelolaan persampahan, hingga digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

    Lebih lanjut, Amir menyatakan setiap perangkat daerah harus fokus pada keberlanjutan program, sekalipun ada pergantian kepemimpinan. Tujuannya agar target pembangunan Kabupaten Tegal bisa dicapai maksimal seperti peningkatan IKM menjadi 83,15, pertumbuhan ekonomi 5,85 persen, dan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,65 persen.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Tegal Bangun Nuraharjo menyampaikan capaian positif yang berhasil diraih tahun 2024, termasuk predikat A pada Indeks Kepala Daerah dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan selama delapan tahun berturut-turut.

    “Penyesuaian anggaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait pendapatan transfer ke daerah dan dana desa,” jelasnya.

    Menurut Bangun, dengan semangat kerja sama dan fokus pada prioritas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Tegal optimis dapat menjalankan semua agenda program kerja dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2025 ini.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan

    DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan

    Sejumlah siswa mengikuti pelajaran di SDN Karet 01, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 11:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait wacana libur sekolah selama Bulan Ramadhan yang bergulir  beberapa hari terakhir.

    “Untuk libur Ramadhan masih menunggu kebijakan dari pusat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadhan diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i. Dia mengiyakan ada wacana libur saat Ramadhan namun belum pembahasan mengenai hal tersebut.

    Setelah itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan masih dalam tahap kajian.

    Adapun kebijakan libur sekolah selama Bulan Ramadhan pernah diterapkan di era kepemimpinan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 agar siswa lebih fokus mempelajari ilmu agama Islam dan khusyuk beribadah.

    Saat itu, Gus Dur mengimbau pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan pesantren kilat sehingga tak sekadar meliburkan sekolah begitu saja.

    Wacana libur sekolah selama Ramadhan pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Novi asal Lenteng Agung, Jakarta Selatan, salah satu yang menyambut baik bila nantinya wacana tersebut benar-benar menjadi kebijakan pemerintah.

    Dia setuju dengan wacana libur selama Bulan Ramadhan, apalagi anaknya masih SD. “Kalau berkaca sama tahun-tahun sebelumnya, setelah sahur dan Shalat Subuh mereka suka tidur lagi, nah giliran waktunya sekolah sulit dibangunkan dengan alasan masih ngantuk,” katanya.

    Novi mengatakan, kebijakan libur selama Ramadhan juga memungkinkan siswa lebih fokus menjalankan ibadah puasa.

    “Kalau, misalnya, diterapkan libur selama puasa, mungkin lebih enak kalau bisa PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) atau melalui daring seperti saat pandemi COVID-19. Jadi mereka bisa tetap belajar tanpa harus keluar rumah,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Target 425 ribu PMI sulit, tapi bukan mustahil untuk dicapai

    Target 425 ribu PMI sulit, tapi bukan mustahil untuk dicapai

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Wabendum Perpemindo: Target 425 ribu PMI sulit, tapi bukan mustahil untuk dicapai
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Bendahara Umum Perpemindo, Anggi Muhammad Nur angkat bicara terkait target Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) akan mengirim 425 ribu pekerja migran indonesia ke negara penempatan.

    Menurutnya, target tersebut sulit dicapai dalam kondisi saat ini lantaran penempatan PMI ke Saudi Arabia masih ditutup.

    “Target 425 ribu pertahun memang cukup berat apalagi penutupan sementara (evaluasi SPSK) penempatan PMI ke Saudi Arabia belum ada kepastian hingga saat ini. Tapi bukan mustahil untuk dapat dicapai,” ucapnya usai Rakernas ke-1 Perpemindo di D’Padmaya Residence, Jakarta, 9 Januari 2025.

    Direktur Utama PT Hosana Jasa Persada yang tergabung dalam asosiasi Perpemindo ini menegaskan, selama belum ada kepastian evaluasi SPSK (penutupan sementara penempatan PMI ke Arab Saudi), mafia penempatan PMI secara non prosedural tetap berjalan dan hal ini dapat mengganggu iklim usaha serta hukum dagang, supply and demand khususnya negara penempatan Asia Pasific dan negara penempatan lainnya. 

    Dia berharap, hasil Rakernas ke-1 Perpemindo yang meminta KP2MI segera membuka kembali penempatan PMI ke Arab Saudi dapat menunjang dan membantu KP2MI dalam mencapai target 425 ribu PMI tersebut. 

    Selanjutnya, Bendahara Umum Satgas P2MI Projo ini juga berharap, pemerintah dan swasta (P3MI) dapat bersinergi dengan lebih baik lagi.

    “Target 425 ribu dapat tercapai apabila pemerintah dan swasta dalam hal ini (P3MI) dapat bersinergi lebih baik lagi dan regulasi-regulasinya dipermudah sehingga mengurangi penempatan PMI secara non prosedural dan meningkatkan perlindungan terhadap PMI,” tutupnya.

    Sumber : Elshinta.Com