Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 

    Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemensos hentikan 55 ribu penerima bansos anomali berprofesi ASN-BUMN 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kemensos telah menghentikan 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) anomali yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Gus Ipul mengungkap ada lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang anomali atau seharusnya tidak menerima bantuan.

    “Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak terima bansos lagi, tinggal sekarang 44 ribu yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos,” kata Gus Ipul di Jakarta pada Selasa.

    Selain ASN dan BUMN, penerima bansos berprofesi anomali itu juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos.

    Untuk mencegah bansos tidak tepat sasaran, Kemensos berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai pihak terkait untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menekankan pentingnya akurasi, interoperabilitas, pembaruan data, dan sinergi antarkementerian atau lembaga.

    Gus Ipul menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan rutin setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk. Hasil pemutakhiran diserahkan kepada BPS untuk divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bansos.

    Bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak, terutama mereka yang berada dalam desil 1 hingga desil 4, mencakup kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan.

    “Secara bertahap yang salah sasaran akan kita koreksi, kita alihkan kepada mereka yang berikutnya. Fokus kita menyalurkan kepada desil 1 sampai desil 4,” ujar dia.

    Gus Ipul juga mendorong peran aktif masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan warga melaporkan penerima bansos tidak layak atau mendaftarkan calon penerima yang seharusnya berhak namun belum mendapatkan bantuan. Untuk pengajuan tersebut, pelapor harus melampirkan identitas dan kelengkapan lain sebagai bahan verifikasi dan validasi.

    “Kalau merasa ada tetangganya, atau mungkin dirinya sendiri seharusnya mendapat bansos tapi tidak mendapatkan, berikan informasi identitasnya supaya kita bisa verifikasi,” tuturnya.

    Dengan langkah-langkah tersebut, Kemensos berharap penyaluran bansos semakin akurat, tepat sasaran, dan mampu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

    Sumber : Antara

  • Bandara Radin Inten Lampung kembali jadi bandara internasional

    Bandara Radin Inten Lampung kembali jadi bandara internasional

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bandara Radin Inten Lampung kembali jadi bandara internasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Bandara Radin Inten II Lampung kembali ditetapkan sebagai bandara internasional dan kini tengah mempersiapkan sejumlah persyaratan pendukungnya.

    “Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 secara resmi menetapkan kembali Bandara Radin Inten II Lampung sebagai bandara internasional,” ujar General Manager Bandara Radin Inten II Lampung Granito Wahyu Hindrawan berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Lampung, Selasa.

    Ia mengatakan dengan diterbitkannya keputusan Menteri Perhubungan terkait kembalinya status bandara internasional Bandara Radin Inten II, merupakan kabar baik bagi masyarakat Lampung.

    “Berdasarkan keputusan tersebut, Bandara Radin Inten II Lampung sedang melakukan beberapa persiapan yang menjadi syarat wajib bagi bandara internasional. Salah satunya adalah pemenuhan dokumen berupa surat pertimbangan dari menteri yang membidangi tugas dan fungsi di bidang pertahanan, serta surat rekomendasi menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan yang harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara,” ucap dia.

    Dia menjelaskan persyaratan tersebut harus disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan penerbangan luar negeri selambat-lambatnya enam bulan sejak keputusan menteri ditetapkan.

    Selanjutnya, secara bersamaan Bandara Radin Inten II Lampung juga sedang melakukan pemenuhan persyaratan fasilitas keselamatan, keamanan dan pelayanan bandar udara internasional.

    Serta, ketersediaan unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan.

    “Secara paralel kami sedang memenuhi persyaratan fasilitas keselamatan, keamanan dan pelayanan bandara internasional serta unit kerja dan personel kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan,” tambahnya.

    Ia pun mengharapkan dalam pelaksanaan persiapan Bandara Radin Inten II Lampung sebagai bandara internasional.

    Semua proses persiapan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat di Provinsi Lampung serta seluruh pihak terkait agar rute penerbangan internasional dapat terlaksana di Bandara Radin Inten II Lampung.

    “Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah, masyarakat serta pihak terkait, terutama pihak maskapai penerbangan agar dapat membuka rute penerbangan internasional di Bandara Radin Inten II Lampung. Sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Lampung,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif

    FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar agar melakukan penyusunan perubahan APBD Tahun 2025 secara cermat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD.  

    Juru bicara Fraksi PDI-P dan PKB DPRD Provinsi Sumbar, Sri Kumala Dewi saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 ini menjadi wujud respons pemerintah terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan riil masyarakat di sisa tahun anggaran yang berjalan. 

    “Maka, Pemerintah Provinsi Sumbar harus bijaksana dalam pelaksanaan rasionalisasi anggaran belanja daerah dengan tidak mengurangi atau menghapus kegiatan-kegiatan belanja langsung ke masyarakat,” sebut Sri Kumala Dewi saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna, Senin (11/8). 

    Terkait dengan penurunan PAD, sebut Sri Kumala Dewi, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar agar dapat menguatkan strategi untuk optimalisasi pemungutan pajak berbasis digital, peningkatan pengawasan retribusi, percepatan dana transfer pusat, serta peningkatan kinerja BUMD. 

    “Pemerintah Provinsi Sumbar dan OPD-OPD terkait sudah seharusnya melihatkan kinerja yang lebih optimal agar nanti tidak terjadi capaian PAD yang tidak sesuai target, untuk itu Fraksi kami meminta penjelasan,” kata Sri Kumala Dewi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Selasa (12/8). 

    Ia menyebutkan, di dalam Nota keuangan menjelaskan bahwa kondisi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar pada semester I yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp 1,268 triliun dari target yang ditetapkan pada APBD awal sebesar Rp 2,8 triliun atau sebesar 44,47 persen.  

    “Realisasi itu belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. Kita juga tidak menutup mata, kondisi itu terjadi tidak lepas dari kondisi ekonomi daerah yang terjadi saat ini,” ujarnya. 

    Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi mengatakan, kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda APBD- Perubahan Provinsi Sumbar Tahun 2025, masih perlu dipertajam dan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan Asta Cita Presiden RI. 

    Muhidi menyebutkan, berdasar data semester pertama menunjukkan bahwa serapan anggaran masih tergolong rendah, sementara waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan lagi. 

    “Hal ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi program di tingkat OPD,” sebut Muhidi. 

    Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD provinsi Sumatera Barat, Muhidi dan disampingi wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, Senin (11/8). 

    Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi menghadiri rapat paripurna berikut pelaksana tugas sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, asisten dan kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tokoh adat di Jayapura hibahkan lahan untuk Dapur Sehat MBG

    Tokoh adat di Jayapura hibahkan lahan untuk Dapur Sehat MBG

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshnta.com.

    Tokoh adat di Jayapura hibahkan lahan untuk Dapur Sehat MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 20:57 WIB

    Elshinta.com – Guna mendukung  program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua, Ondoafi Hamadi memberikan lahan yang akan digunakan untuk membangun dapur MBG seluas 20 x 15 meter berlokasi di kediaman Ondoafi Hamadi Entrop.

    Peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG ini dihadiri Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto, Asisten II Pemerintah Kota Jayapura, Widy Hartati, Ondoafi Hamadi, DPW Barisan Merah Putih RI, Max Abner Ohee, Ketua Barisan Merah Putih Papua Yery Stenli Hamadi, masyarakat dan Muspida Kota Jayapura, Selasa (12/8/2025).

    Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu Sudarmanto didampingi Forkopimda Kota Jayapura, Ondoafi Hamadi secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis.

    Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Yery Stenli Hamadi mengatakan, peletakan batu pertama pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kediaman Ondoafi Hamadi ini bertujuan agar bisa menjangkau sekolah-sekolah terdekat di wilayah Entrop mulai dari sekolah Paud, TKD SD, SMP, dan SMA.

    “Harapan saya dapur makan bergizi gratis (MBG) bisa memanfaatkan masyarakat setempat. Kita juga membuka lapangan kerja bagi warga khususnya mama-mama untuk menjadi karyadan pada dapur MBG itu,” ujar Yery Hamadi.

    Ia berharap pembangunan dapur MBG ini segera bisa diselesaikan oleh pihak ketiga yang melakukan pembangunan agar program ini bisa berjalan di Jayapura dengan baik.

    “Masyarakat adat dan warga setempat sangat antusias menyambut pembangunan dapur MBG ini, karena dengan adanya dapur ini kita membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dapur MBG ini nantinya setiap hari menyiapkan 3000 makanan per hari,” tutur Yery seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan. 

    Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kota Jayapura, Widy Hartati menyampaikan apresiasi kepada Ondoafi Hamadi yang telah menyiapkan lokasi di kediamannya untuk pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG).

    Pembangunan dapur MBG ini adalah untuk mendukung program pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi yang layak bagi masyarakat khususnya anak-anak di wilayah Kota Jayapura.

    “Pembangunan dapur ini merupakan bentuk nyata dari pemerintah dan tanggung jawab moral terhadap masa depan penerus bangsa. Dapur MBG tidak hanya sebagai tempat penyediaan makanan begizi, tetapi juga sebagai pusat edukasi pelatihan bagi masyarakat dalam hal ketahanan pangan,” katanya.  

    Dikatakan Widy, pembangunan dapur MBG diharapkan terjadi sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat yang sejahterah sejalan dengan visi misi Kota Jayapura.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota

    Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Kadin DKI usulkan 4 langkah strategis ke DPRD DKI untuk memperkuat ekonomi di ibu kota
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI perlu melakukan 4 langkah strategis untuk memperkuat perekonomian di ibu kota sesuai dengan pandangan yang dipaparkan oleh Kadin DKI.

    Dimata Diana Dewi, fenomena rombongan jarang beli (rojali), rombongan hanya nanya (rohana) dan rombongan hanya mengelus-elus (rohalus) sebuah produk di pusat perbelanjaan disebabkan oleh faktor pelemahan daya beli, melambatnya ketersediaan lapangan kerja formal serta ketidakpastian global.

    Untuk itu dalam pertemuan Kadin DKI Jakarta dengan DRPD DKI di Balai Kota pada Selasa (12/8) yang dikemas dalam acara dengan tajuk Good Morning, Diana Dewi mengusulkan agar pihaknya bisa melakukan MoU yang meliputi 4 langkah strategis dengan DPRD DKI untuk menghidupkan kembali transaksi perdagangan secara offline di pasar-pasar legendaris di Jakarta.

    “Empat langkah strategis tersebut meliputi : Pertama, sinkronisasi kebijakan ekonomi, perlindungan UMKM dan keterlibatan pengusaha lokal, kedua, relaksasi dan keringanan pajak bagi pelaku UMKM yang omsetnya menurun secara signifikan, termasuk penundaan PBB bagi tempat usaha,” ungkap Diana Dewi.

    Adapun langkah strategis ketiga lanjut Diana Dewi berupa insentif bagi pencipta lapangan kerja baru, termasuk potongan pajak dan subsidi pelatihan karyawan serta keempat memprioritaskan pengusaha lokal dalam proyek pengadaan barang/jasa di Pemprov maupun di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI pada DPRD DKI lanjut Diana menandakan bahwa Kadin bukan hanya sekadar organisasi pengusaha tetapi juga mitra strategis pemerintah. 

    Sebagai mitra strategis, Kadin DKI tandas Diana tidak ingin hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi bagian dari pengambil keputusan, penggerak dan pemberi solusi.

    Pada kesempatan yang sama, Diana Dewi juga mendorong agar Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta juga memberi perhatian pada penguatan ekonomi syariah.

    “Kami memandang penting ekonomi syariah yang bukan sekedar isu sektoral tetapi sebagai agenda strategis nasional. Presiden menargetkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia dan Jakarta memiliki peluang menjadi role model kita global disektor ini,” lanjut Diana menambahkan.

    Salah satu langkah konkret yang diusulkan terkait syariah papar Diana Dewi adalah peningkatan status Bank Jakarta dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Syariah Jakarta penuh, sesuai amanat UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah.

    Sementara itu menanggapi usulan empat langkah strategis yang diajukan oleh Kadin DKI untuk memperkuat perekonomian di ibu kota, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan bahwa pihaknya memastikan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama dengan eksekutif bekerja sama membuka peluang lebih banyak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya kontribusi di sektor pangan.

    “UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat rantai pasok pangan, menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan perekonomian daerah,” tutup Khoirudin.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kemendag catat transaksi ekspor UMKM tembus Rp1,46 triliun

    Kemendag catat transaksi ekspor UMKM tembus Rp1,46 triliun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemendag catat transaksi ekspor UMKM tembus Rp1,46 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 21:24 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat transaksi kumulatif dari program penjajakan bisnis atau business matching pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa ekspor pada Januari-Juli 2025 mencapai 90,04 juta dolar AS atau setara Rp1,46 triliun.

    Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan nilai itu terdiri atas pesanan pembelian (purchase order/PO) sebesar 55,09 juta dolar AS dan potensi transaksi sebesar 34,95 juta dolar AS.

    “Untuk Januari-Juli 2025, total transaksi ‘business matching’ dalam program UMKM BISA Ekspor telah menembus 90,04 juta dolar AS,” ujar Puntodewi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan Kemendag terus berkomitmen membuka akses pasar ekspor seluas-luasnya bagi produk UMKM. Penjajakan bisnis merupakan jembatan penting agar pelaku UMKM tidak sebatas mengenal pasar global, tetapi juga mampu mencatatkan transaksi yang nyata dengan pembeli luar negeri.

    Sepanjang Januari-Juli 2025, Kemendag melalui 46 perwakilan perdagangan (perwadag) RI di 33 negara mitra dagang telah memfasilitasi 410 kegiatan penjajakan bisnis, yang diikuti oleh 773 UMKM berbeda.

    Kegiatan tersebut terdiri atas 268 sesi kurasi produk oleh perwadag RI (pitching) dan 142 sesi pertemuan langsung antara pelaku UMKM dan pembeli potensial di negara tujuan ekspor.

    Sementara itu, khusus Juli 2025, total transaksi penjajakan bisnis mencapai 2,99 juta dolar AS yang terdiri atas PO senilai 2,39 juta dolar AS dan potensi transaksi 600 ribu dolar AS.

    Telah terlaksana pula 45 kegiatan penjajakan bisnis yang terdiri atas 27 kurasi produk dan 18 pertemuan dengan pembeli, dengan cakupan produk meliputi ikan bandeng, minyak sawit, telur, permen dan makanan manis (confectionery), kosmetik, kopi, dekorasi rumah, kertas, dan makanan dan minuman olahan lainnya.

    Menurut Puntodewi, Kemendag akan terus memperluas cakupan kegiatan penjajakan bisnis dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Harapannya, kegiatan itu dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan pembeli potensial di masa mendatang.

    “Keberlanjutan komitmen pelaksanaan ‘business matching’ khusus bagi eksportir perempuan juga turut membuktikan dukungan Kemendag bagi peningkatan peran perempuan dalam perdagangan internasional,” kata Puntodewi.

    Sumber : Antara

  • Jogjess & Polda DIY bagi-bagi bendera Merah Putih dan sembako pada sopir truk

    Jogjess & Polda DIY bagi-bagi bendera Merah Putih dan sembako pada sopir truk

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Sambut HUT ke-80 Republik Indonesia

    Jogjess & Polda DIY bagi-bagi bendera Merah Putih dan sembako pada sopir truk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:47 WIB

    Elshinta.com – Menyambut HUT ke 80 kemerdekaan RI dan untuk menggelorakan semangat nasionalisme aksi bagi-bagi bendera Merah Putih dan sembako di Yogyakarta menyasar para sopir truk. Aksi bagi-bagi bendera Merah Putih dan Sembako dilakukan oleh Paguyuban Sopir Truk Jogja Express (Jogjess) dan Kepolisian Daerah (Polda) DIY di Lapangan Parkir Barat Monumen Yogya Kembali, Selasa (12/8).

    Aksi sosial ini merupakan salah satu upaya Polda DIY dalam mendukung keselamatan berlalu lintas, terutama untuk sopir truk dalam menerapkan standar operasi yang mengedepankan etika berkendara, kepatuhan terhadap aturan lintas dan saling menghormati sesama pengguna jalan.

    Panit 3 Subdit 2 Ditintelkam Polda DIY, Ipda Gunawan Sri Kuncoro menyampaikan, selain menjaga keselamatan di jalan, sopir truk memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalan. Selain itu, sopir truk juga berperan dalam melaporkan potensi gangguan keamanan yang ditemui selama perjalanan seperti kemacetan akibat kecelakaan, kondisi jalan rusak, atau kejadian mencurigakan yang dapat mengganggu kelancaran distribusi.

    “Kami berkolaborasi dengan Jogja Express yang tergabung dalam angkutan sopir di wilayah Yogyakarta, sama-sama berempati untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara berbagi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Gunawan menjelaskan ada beberapa tempat yang menjadi sasaran pembagian sembako oleh Jogjess ini. Selama ini Jogjess berperan aktif dalam pendistribusian angkutan barang di wilayah DIY. Karenanya kolaborasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu di tengah situasi ekonomi global saat ini.

    “Kami sengaja mengajak Jogjess karena mereka memiliki jaringan yang kuat di wilayah Yogyakarta. Tentunya Jogjess selama ini berperan aktif untuk saling menjaga situasi kamtibmas karena di jalan beliau-beliau ini mewakili masyarakat untuk berkontribusi dan mendistribusikan barang di wilayah Yogyakarta maupun se Indonesia,”imbuhnya.

    Polda DIY berperan menjaga kamtibmas mempunyai kewajiban untuk mereduksi hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu Polda DIY berusaha memberikan edukasi dan pencerahan kepada sopir truk, termasuk edukasi soal truk yang memiliki muatan berlebih.

    “Kita melakukan pendekatan sosialisasi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Paguyuban Jogja Express, Supriyanto menambahkan, sopir truk memiliki peran ganda sebagai pengemudi dan penjaga ketertiban. Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan perjalanan distribusi yang aman, tertib dan bebas dari pelanggaran.

    “Kami menanamkan nilai bahwa setiap perjalanan bukan hanya tentang ketepatan waktu, tetapi juga tentang keselamatan semua pihak. Sopir kami dibekali pelatihan berkala terkait keselamatan berkendara dan etika di jalan,” katanya.

    Dalam momen ini, Supriyanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama sopir truk untuk menghormati jasa pahlawan dengan cara mengibarkan bendera Merah Putih di masing-masing truk yang dikendari. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat semangat nasionalisme sekaligus mengenang perjuangan para pahlawan kemerdekaan.

    “Parkiran Monjali memiliki makna khusus karena monumen ini merupakan simbol perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan, terutama terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Semua truk-truk kita dipasangi bendera Merah Putih,” jelasnya.

    Bantuan sembako ini nantinya akan didistribusikan ke wilayah Gunungkidul, Kulon Progo Utara, Sleman, Bantul dan wilayah DIY lainnya yang terdata secara tepat oleh anggota Jogjess.

    “Nanti dibawa pulang dan kemudian didistribusikan lewat anggota. Harapannya ini juga untuk sosialisasi dan mendukung kamtibmas di Yogyakarta juga. Semua anggota Jogjess itu komunitas sopir truk yang ada di jalanan, jadi untuk contoh pengendara yang lain agar tertib di jalan,” ungkapnya. 

    Ketua Paguyuban Sopir Truk Jogjess Sleman, Ahmad Subarkah mendukung keberlangsungan kenyamanan lalu lintas di wilayah Sleman khususnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi edukasi bagi pelaku ekonomi agar memiliki jiwa sosial dan peduli kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami akan menjalankan perintah-perintah dari Polda DIY dalam menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam lalu lintas. Di Sleman anggota Jogjess ada 50 orang dari jumlah keseluruhan sekitar 400 orang,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`

    DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Suli Daim meminta seluruh lapisan masyarakat di wilayah setempat untuk menaati aturan terkait penggunaan sound horeg atau sound system bertenaga besar yang kerap menimbulkan kebisingan.

    “Saya minta masyarakat menaati keputusan tersebut demi kemaslahatan bersama,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

    Terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang Penggunaan Sound System atau Pengeras Suara di Jawa Timur

    SE Bersama bernomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tersebut ditandatangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, serta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin pada 6 Agustus 2025.

    Menurut Suli, perlu ada jalan tengah agar keberadaan sound horeg tidak merugikan masyarakat sekitar.

    Ia menekankan perlunya kajian menyeluruh terkait dampak kesehatan, sosial, dan lingkungan sebelum kegiatan tersebut digelar.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menilai sound horeg merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat, meski potensi dampak negatifnya perlu diminimalkan.

    Ia juga menegaskan tidak berada di posisi mendukung atau menolak, melainkan mendorong pengaturan yang adil.

    “Saya kira MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim juga telah melakukan kajian terkait dampak agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat,” ujarnya.

    Suli menjelaskan pengaturan sound horeg mencakup pembatasan waktu penggunaan sound system nonstatis atau berpindah tempat.

    Selain itu juga kewajiban mematikan pengeras suara saat melintas di tempat ibadah pada waktu ibadah berlangsung, rumah sakit, ketika ada ambulans yang mengangkut pasien, dan saat kegiatan pembelajaran di sekolah.

    “Yang terpenting penggunaan sound system harus menjaga ketertiban, kerukunan, tidak menimbulkan konflik sosial, serta tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Gula petani tak terjual, legislator khawatirkan gagalnya swasembada pangan

    Gula petani tak terjual, legislator khawatirkan gagalnya swasembada pangan

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Gula petani tak terjual, legislator khawatirkan gagalnya swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:02 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menanggapi keluhan petani tebu di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur yang dapat mengancam gagalnya swasembada pangan nasional yang menjadi nawa cita Presiden Prabowo Subianto, karena gula milik mereka tidak terjual dengan harga yang jadi patokan pemerintah yaitu Rp14.500 perkilogram sesuai HET.

    Jika pemerintah lamban menangani persoalan itu semangat petani tebu akan pupus dan dipastikan kran impor akan terus meningkat tidak hanya untuk kebutuhan industri makanan dan minuman namun untuk pasokan gula dari luar tersebut ke pasaran. Sementara desakan dari legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta BUMN segera melakukan pembelian gula sesuai keputusan HET Rp14.500 dari kucuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) senial Rp1,5 triliun 

    “Saya minta kepada pemerintah via BUMN untuk segera membeli gula petani dengan harga HET Rp14.500 perkilogram, ⁠dalam rakortas sedang diputuskan untuk percepatan pembelian segera melalui pencairan dana Rp1,5 T dari Danantara,” ucap Riyono, Selasa (12/08).

    Riyono berharap pemerintah melakukan percepatan distribusi dana sampai ke pabrik gula, keterlambatan pembelian yang tidak sesuai harapan petani sampai hari membuat resah dan bisa beralih cocok tanam selain tebu. Pemerintah agar jeli kran impor tidak dibuka seluas-luasnya namun benar-benar memperhatikan dan menghitung kebutuhan gula nasional, bila tanpa hitungan cermat merembes ke pasar rakyat hal itu yang jadi pemicu rusaknya harga gula petani.

    “Saya minta mempercepat distribusi ke PG agar bisa ke petani, stop gula rafinasi yang beredar di pasar rakyat,” pinta Riyono seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (12/8). 

    Sementara itu Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Lumajang Jawa Timur H. Didik Purwanto mempertanyakan Danantara beban bunganya yang menanggung pengembalian dibebankan kepada petani, pabrik gula atau Sinergi Gula Nusantara (SGN) karena merupakan dana komersial.

    “Pemerintah menjanjikan dana Rp1,5 triliun pada kenyataannya dari perbankan dikenakan dana komersil, dan saya kurang paham apa bunganya dibebankan kepada petani, pabrik gula atau SGN,” tutur petani dari Kecamatan Tempeh.

    Beliau juga menyinggung adanya Keputusan Menteri Perdagangan nomer 16 tahun 2025 menjadi monster ditengah harga gula petani merosot, yang mana harga tetes dari luar lebih murah sekitar Rp9.00 perliter dan milik petani Rp1.000 per liter sedangkan pada tahun sebelumnya kisaran Rp3.000 per liter.

    “Keluarnya Keputusan Menteri Perdagangan nomer 16 tahun 2025 menambah para petani tebu di Lumajang tidak baik-baik saja,” cetusnya.

    Didik Purwanto siap menjadi garda mengajak petani menambah luasan tanam lahan tebu agar dalam waktu dekat impian Prabowo Subianto swasembada pangan menjadi nyata, dari itu diharapkan pro aktif pemerintah memperhatikan dan mempermudah terpenuhi kebutuhan petani seperti biaya garap hingga menjamin harga jual gula petani yang saling menguntungkan bagi petani dan bagi mitra yaitu pabrik.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rupiah melemah dipengaruhi ekspektasi kenaikan inflasi AS

    Rupiah melemah dipengaruhi ekspektasi kenaikan inflasi AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipengaruhi ekspektasi kenaikan inflasi AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ekspektasi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) Amerika Serikat (AS).

    “Fokus pasar hari ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) akan dirilis malam nanti pukul 19.30 WIB. IHK umum pada Juli diperkirakan akan berada di sekitar 2,8 persen secara YoY (year on year), naik dari 2,7 persen di bulan Juni. Sementara, IHK inti untuk Juli diperkirakan akan naik di atas ambang batas 3 persen untuk pertama kalinya sejak Februari 2025,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Mengutip Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), disebutkan bahwa pasar berpotensi mengurangi ekspektasi terhadap suku bunga sebesar 25 basis points (bps) pada pertemuan Federal Open Market Committee bulan September 2025.

    Melihat dari perspektif kebijakan moneter AS, pasar berpegang pada prospek dovish The Fed dengan probabilitas pemangkasan suku bunga di bulan September mencapai 85-89 persen menurut CME FedWatch Tool, serta ekspektasi minimal dua kali penurunan hingga akhir tahun.

    Gubernur The Fed Michelle Bowman secara eksplisit telah menyatakan dukungan untuk melakukan pemangkasan suku bunga pada setiap pertemuan FOMC yang tersisa tahun ini. Hal ini didasari alasan pelemahan pasar tenaga kerja lebih signifikan dibandingkan risiko inflasi yang berpotensi meningkat.

    Selain itu, pelemahan kurs rupiah juga dipengaruhi kesepakatan dagang AS-China terkait penundaan penerapan tarif.

    “AS dan Tiongkok memperpanjang gencatan senjata tarif mereka pada hari Senin (11/8/2025) selama 90 hari lagi, mencegah bea masuk tajam yang dapat mengganggu perdagangan,” ujar Ibrahim.

    Mengacu Kyodo, Presiden AS Donald Trump pada Senin menandatangani perintah eksekutif yang memperpanjang gencatan perang tarif dengan China selama 90 hari. Tanpa perpanjangan tersebut, produk-produk buatan China yang masuk ke AS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 24 persen mulai Selasa (12/8/2025).

    Para pejabat memastikan bahwa kedua negara berencana memperpanjang penundaan itu setelah melakukan pembicaraan tingkat tinggi di Stockholm, Swedia, akhir Juli lalu.

    Pada pertengahan Mei, AS dan China sepakat untuk menahan tarif tinggi yang saling mereka terapkan selama perang dagang. Gencatan itu adalah hasil kesepakatan di Jenewa pada putaran pertama perundingan kedua negara.

    Saat ini, AS memberlakukan tarif 10 persen dari rencana kenaikan 34 persen untuk seluruh impor dari China. Tarif awal 10 persen itu diberlakukan sejak awal April di bawah skema tarif timbal balik, sementara sisa kenaikannya masih akan dirundingkan.

    China juga mempertahankan tarif 10 persen dari rencana kenaikan 34 persen untuk seluruh barang AS yang diimpor, sementara sisa 24 persen masih dalam tahap negosiasi.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah sebesar 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp16.290 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.280 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.298 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.253 per dolar AS.

    Sumber : Antara