Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Prabowo tekankan efisiensi anggaran jangan kurangi hak publik

    Prabowo tekankan efisiensi anggaran jangan kurangi hak publik

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dalam `Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju` di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). ANTARA/M. Fikri Setiawan

    Prabowo tekankan efisiensi anggaran jangan kurangi hak publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menekankan agar efisiensi anggaran tak berimbas pada pengurangan hak-hak masyarakat.

    “Tadi dijelaskan bahwa adanya efisiensi anggaran dan manfaat efisiensi anggaran, kemudian tadi sudah dijelaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi hak-hak, terutama pelayanan publik,” ucap Dasco usai Silaturahmi Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Arahan mengenai efisiensi itu disampaikan kepada peserta silaturahmi yang terdiri atas jajaran Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, hingga para pimpinan partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Pada acara silaturahmi tersebut, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang hadir karena telah berjuang bersama di pemerintahan, khususnya selama 100 hari kerja setelah pelantikannya menjadi Presiden.

    “Tadi Pak Prabowo hanya ucapkan terima kasih atas perjuangan selama ini dan kerja sama selama ini sampai dengan 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran,” kata Dasco.

    Prabowo Subianto selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas salat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat menghadiri silaturahmi di Hambalang, antara lain, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni beserta elite PSI.

    Sumber : Antara

  • Disperindag lakukan pasar murah Lebaran 2025

    Disperindag lakukan pasar murah Lebaran 2025

    Kabid Perdagangan Dalam Negri (Dagri) Disperindag Sulut Leyla Karamoy, di Manado. (ANTARA)/HO-Disperindag. (1)

    Disperindag lakukan pasar murah Lebaran 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pasar murah Lebaran tahun 2025, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Tahun ini kami merencanakan pasar murah Lebaran akan dimulai akhir bulan Februari 2025,” kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri (Dagri) Disperindag Sulut Leyla Karamoy, di Manado, Jumat (14/2).

    Leyla mengatakan pihaknya akan fokus di kabupaten dan kota yang mayoritas penduduknya merayakan Lebaran.

    “Kami harap dengan adanya pasar murah Lebaran ini, akan mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasar dan tetap stabil,” katanya.

    Dia menjelaskan pihaknya mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan pasar murah Lebaran ini karena produk yang dijual masih lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional.

    Pasar murah Lebaran biasanya menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, mentega, tepung terigu, telur dan masih banyak lagi.

    Pemerintah, katanya, akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan berupaya menjaga agar harga kebutuhan pokok tetap stabil, sehingga inflasi terjaga.

    Sumber : Antara

  • Dubes RI LBBP paparkan kebijakan Presiden RI

    Dubes RI LBBP paparkan kebijakan Presiden RI

    Sumber foto: KBRI Tokyo

    Indonesia Outlook at Keidanren: Dubes RI LBBP paparkan kebijakan Presiden RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Dubes RI untuk Jepang dan Federasi Micronesia Heri Akhmadi, memberikan paparan terkait outlook kebijakan dan perkembangan perekonomian Indonesia di hadapan Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) di Tokyo, Kamis (13/02).

    Kegiatan tahunan ini dihadiri 39 pimpinan perusahaan-perusahaan besar Jepang dalam berbagai sektor antara lain Takehiko Kakiuchi, Chairman of the Board Mitsubishi Corporation; dan Masumi Kakinoki, President and CEO Member of the Board Marubeni Corporation. Keduanya menduduki posisi Chair of Japan-Indonesia Economic Committee Keidanren. 

    Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan termutakhir di Indonesia kepada perusahaan-perusaahan Jepang yang memiliki investasi di Indonesia. 

    Dubes Heri Akhmadi memaparkan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta keberhasilan dalam hubungan bilateral Indonesia seperti proyek MRT East West, investasi Nitori di Indonesia, pembangunan Cardiovascular Centre RS Harapan Kita dan Tokoshukai serta Samurai Bond senilai 200 Milyar Yen pada Mei 2024.  

    “Kebijakan ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan program Asta Cita, sebuah kerangka kerja ambisius yang bertujuan menguatkan persatuan nasional, mempertahankan stabilitas politik, dan mengutamakan kedaulatan ekonomi,” demikian disampaikan Dubes Heri Akmadi, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Pada kesempatan yang sama Dubes Heri juga menjabarkan pembentukan BPI Danantara, harapan dukungan Jepang pada implementasi Program Makan Siang Bergizi Gratis, serta rencana pengadaan 10.000 kapal nelayan Indonesia. 

    Pada sesi tanya jawab dengan peserta, Dubes Heri memberikan penjelasan terkait kebijakan RI menjadi anggota BRICS.

    “Indonesia menjadi anggota BRICS agar dapat menjembatani hubungan antara Global South dan Developed North di tengah polarisasi politik dunia. Dalam konteks tersebut, saya meminta kembali kepada Jepang untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi resiko konflik sebagaimana telah disampaikan Presiden RI kepada Perdana Menteri Jepang pada pertemuan di Istana Bogor,” tambah Dubes Heri yang didampingi Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo Sunan Jaya Rustam, Koordinator Fungsi Politik Ali Ali Andika Wardhana dan sejumlah Atase Teknis KBRI Tokyo.

    Indonesia Outlook at Keidanren ini diikuti dengan antusias oleh peserta dari perusahaan-perusahaan Jepang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat confidence pengusaha dan investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia kedepannya. 

    Sumber : Sumber Lain

  • Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan

    Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan

    Sumber foto: https://surl.li/ejqazs/elshinta.com.

    Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Kalangan pekerja yang menggantungkan hidup di Pantai Indah Kapuk (PIK) meminta agar polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak membuat mereka menjadi korban. Mereka berharap program tersebut terus berjalan sehingga bisa membuka lapangan kerja.

    “Kami orang kecil cuma bisa berharap agar masalah ini tidak membuat kami jadi kehilangan lapangan kerja. Ini kan pertarungan mereka yang punya kuasa, kalau kami cuma tidak ingin kami semua tidak jadi pengangguran,” kata salah seorang pekerja di kantor perusahaan swasta di PIK2, Rahmat Halim.

    Dijelaskannya, ia baru dua tahun bekerja setelah sebelumnya susah payah mengajukan lamaran ke berbagai kantor. “Sekarang sudah mulai baikan, bisa cukup memenuhi kebutuhan kehari-hari. Tapi kok kemudian ada isu penghentian PSN PIK. Nasib kami gimana lagi?” ungkap Rahmat.

    Perdebatan soal PSN PIK banyak yang tidak dipahami Rahmat. Tapi menurutnya, persoalan itu tidak terlepas dari para pihak yang berkepentingan terhadap PSN PIK. Baik itu LSM maupun orang-orang yang ingin mendapatkan proyek PSN PIK. “Tapi efeknya justru nasib kami yang jadi terancam,” kata Rahmat.

    Warga Teluk Naga ini juga menambahkan, warga di kapungnya juga cukup terganggu dengan isu ini. Karena di antara warga justru saling curiga. “Jadi gak enak suasananya. Apalagi juga ada demo-demo yang justru banyak orang luar wilayah pesisir yang demo,” kata dia.

    Security di salah satu kantor di kawasan PIK 2, Maswi, berharap isu penghentian PSN PIK tidak membuatnya kehilangan pekerjaan. “Untuk nyari kerjaan sekarang kan susah juga, ya khawatir juga (klo harus kehilangan pekerjaan, Red),” kata Maswi.

    Dijelaskannya, ia sekarang ini menjadi tumpuan yang menghidupi keluarganya. Sehingga ia khawatir juga jika isu penghentian PSN PIK2 akan berdampak pada mata pencahariannya.

    Maswi mengaku tidak tahu menahu persoalan PSN PIK2. Ia hanya tahu jika keberadaan PIK2 telah memberi manfaat bagi warga yang membutuhkan mata pencaharian. “Kalau yang begitu-begitu biar orang atas saja, saya cuma //sekuriti yang jaga keamanan,” ungkap warga Pakuhaji, Tangerang tersebut.

    Diakui Maswi, keberadaan PIK2 telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekelilingnya. Menurutnya, banyak tetangga maupun teman, yang juga bekerja di PIK2.  “Ya banyak yang kerja di sini,” kata Maswi.

    Sementara itu, diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim kecil yang akan merumuskan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 setelah serangkaian pertemuan dengan beragam kelompok masyarakat.

    “Tim sudah mulai menunjuk tim kecil untuk merumuskan hasil selama ini. Hasil apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di tim, hasil pertemuan dengan para ormas, pertemuan dengan para LSM, para tamu yang datang ke Majelis Ulama Indonesia,” ujar Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kepada Bapak Presiden, kemudian ke pihak ketua DPR RI,” tambahnya.

    Ditanya mengenai periode penyerahan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut, Utang menyampaikan belum dapat memberikan tanggal yang pasti karena menyusun perumusan itu akan dilakukan secara disiplin dan hati-hati.

    Hal itu mengingat permasalahan tersebut merupakan isu penting yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara, menurut Utang.

    Sebelumnya, MUI telah menyampaikan sikap meminta kepada Pemerintah RI untuk menghentikan PSN yang berada di PIK 2. Sikap itu diumumkan sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika

    BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika

    Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Pol. Agus Irianto (kiri) dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Kamis (13/2/2025). ANTARA/HO-BNN RI

    BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti pentingnya pengaturan batasan berat atau jumlah (gramatur) narkotika yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika.

    Dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Kamis (13/2), Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Pol. Agus Irianto berharap pengaturan gramatur dalam RUU Narkotika tidak hanya dilakukan berdasarkan studi pustaka atau barang bukti semata.

    “Akan tetapi, juga berdasarkan kajian dari sisi kesehatan,” ujar Agus, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/2).

    Agus mengingatkan bahwa perkembangan jenis narkotika di dunia sangat pesat dengan lebih dari 1.262 jenis narkotika baru yang teridentifikasi, dan sejumlah di antaranya belum diatur dalam UU.

    Di Indonesia, sambung dia, terdapat 97 jenis narkotika baru, dan sebanyak enam di antaranya belum diatur dalam UU sehingga harus disikapi dengan serius.

    Dalam kesempatan itu, Agus menekankan beberapa hal penting terkait penyelarasan RUU yang sedang dibahas.

    “Rapat ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarlembaga serta pihak terkait dalam merumuskan UU yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia,” tuturnya.

    Adapun beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain, ⁠BNN memastikan kesepakatan yang tercapai antara para menteri dan kepala lembaga terkait dengan RUU yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Selain itu, kata dia, draf RUU yang disusun BNN telah mengikuti ketentuan dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker).

    “BNN berkomitmen untuk memastikan draf RUU Narkotika yang kami usulkan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ciptaker,” ungkap Agus.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa BNN akan mempertimbangkan kembali ketentuan pidana yang dicabut dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Bab Tindak Pidana Khusus Narkotika.

    Poin utama lainnya yang dibahas, yakni fokus RUU Narkotika pada aspek kesehatan, termasuk penguatan sistem Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan perbaikan dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan serta penguatan peran dan fungsi BNN melalui UU dan peraturan presiden untuk mendukung implementasi yang lebih efektif.

    Isu penting lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut berupa pengaturan terkait dengan zat psikoaktif baru, ambang batas narkotika, penguatan kelembagaan BNN, serta rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu narkotika.

    Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dengan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk pejabat BNN, kementerian terkait, dan tenaga ahli di bidang hukum.

    Sumber : Antara

  • KemenPPPA desak mekanisme restitusi penganiayaan anak di Bengkulu

    KemenPPPA desak mekanisme restitusi penganiayaan anak di Bengkulu

    Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar. (ANTARA/HO-KemenPPPA)

    KemenPPPA desak mekanisme restitusi penganiayaan anak di Bengkulu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendesak dilakukannya mekanisme restitusi dalam penanganan hukum kasus penganiayaan terhadap pelajar berinisial RA (16) yang diduga dilakukan oleh empat remaja di Rejang Lebong, Bengkulu.

    “Mekanisme restitusi atau ganti rugi terhadap kasus ini perlu diupayakan dari pelaku atau pihak ketiga agar korban dan keluarga korban tidak semakin berat menghadapi kondisi anaknya setelah kejadian,” kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, menurut dia, mekanisme restitusi perlu segera ditetapkan dalam putusan pengadilan. “Ini membutuhkan penanganan proses hukum yang lebih cepat,” kata Nahar.

    Nahar menuturkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Rejang Lebong telah melakukan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang terkait kasus ini.

    “Berharap perhatian terhadap kondisi fisik dan psikis korban anak menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus ini,” katanya.

    Saat ini, berkas perkara kasus ini sedang dalam pengajuan ke Kejaksaan. Para terduga pelaku ada empat orang yang masih berusia anak.

    Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ketentuan jika korban mengalami luka berat, pelaku terancam pidana paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp100 juta.

    “Karena ini kasus anak, prosesnya diberlakukan SPPA (Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) bagi empat anak terduga pelaku dan satu anak korban,” kata Nahar.

    Berdasarkan ketentuan UU SPPPA, penahanan baru dapat dilakukan jika tidak ada jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga, pelaku dapat menghilangkan atau merusak barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana. Juga, pelaku telah berusia lebih dari 14 tahun dengan ancaman hukuman 7 tahun atau lebih.

    “Terkait dengan penahanan, dengan jaminan orang tua, maka (pelaku) anak tidak ditahan dan wajib lapor,” kata Nahar.

    Sebelumnya, RA (16) menjadi korban penganiayaan di Rejang Lebong, Bengkulu, pada 21 September 2024. Akibat penganiayaan tersebut, kondisi RA saat ini mengalami kelumpuhan dan tidak bersekolah.

    Sumber : Antara

  • Pertamina pastikan stok solar subsidi di Kota Jayapura aman

    Pertamina pastikan stok solar subsidi di Kota Jayapura aman

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Terima Kunjungan Komisi C DPR Kota Jayapura:

    Pertamina pastikan stok solar subsidi di Kota Jayapura aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menerima kunjungan kerja dari tim Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura di Kantor Regional Papua Maluku pada Rabu (12/2/2025). Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan DPR Kota Jayapura, salah satunya membahas kondisi penyaluran Solar Subsidi di Kota Jayapura.

    Pada kesempatan itu, Ketua Komisi C DPR Kota Jayapura Muhammad Yusran Yunus beserta rombongan disambut langsung oleh Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ziko Wahyudi.

    Yusran menjelaskan, bahwa kunjungan tersebut diagendakan sebagai bentuk rapat dengar pendapat terkait kondisi penyaluran Solar Subsidi di Kota Jayapura.

    “Kedatangan kami ke Pertamina untuk mengetahui bagaimana kondisi terkait penyaluran Solar Subsidi yang ada di Kota Jayapura, sehingga jika ada kendala, bisa sama-sama kita carikan solusi, demi kelancaran penyaluran di Kota Jayapura,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan.

    Di tempat yang sama, Ziko menyampaikan Pertamina menjamin stok Solar Subsidi yang ada di Kota Jayapura dalam kondisi aman. “Seperti diketahui, secara stok Solar (Subsidi) tidak ada masalah, per 12 Februari 2025 di Integrated Terminal (IT) Jayapura ketahanan stok hingga 9 hari kedepan dan akan bertambah seiring dengan adanya supply kembali untuk menjaga stok tetap aman,” tutur Ziko.

    Ia pun menerangkan, pihaknya selalu melakukan monitoring stok dan pengecekan transaksi tidak wajar serta meningkatkan sidak di Lembaga Penyalur Kota Jayapura.

    “Sebagai informasi, per 12 Februari 2025 kami sudah melakukan pemblokiran QR Code sebanyak 2.994 kendaraan yang melakukan kecurangan,” terang Ziko.

    Terakhir, Ia menghimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM Subsidi sesuai peruntukkan, sebab stok BBM Subsidi selalu tersedia dan tetap disalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah.

    “Kami imbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM Subsidi sesuai peruntukan dan tidak digunakan untuk hal lain, karena kami sediakan BBM Subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah,” imbuhnya.

    Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku berharap dukungan dari Pemerintah Daerah serta Aparat Penegak Hukum khususnya TNI & POLRI untuk terus mengawasi penyaluran BBM subsidi agar semakin tepat sasaran.

    Sebagai sub holding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga tentunya akan terus berkomitmen memastikan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat. “Bagi konsumen atau masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses bisnis Pertamina Patra Niaga termasuk yang terkait produk-produk Pertamina dapat menghubungi kontak Pertamina 135 atau melalui aplikasi MyPertamina,” tutup Ziko.

    Sumber : Radio Elshinta

  • TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit

    TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit

    KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali di atas KRI Diponegoro 365 saat bersandar di Kolinlamil Jakarta Utara, Jumat (14/2/2025). ANTARA/Walda Marison

    TNI AL pastikan efisiensi anggaran tidak pengaruhi gaji prajurit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi gaji pegawai aparatur sipil negara (ASN) ataupun prajurit.

    “Jadi, bukan efisiensi anggaran, tetapi blokir sementara nanti tidak berpengaruh banyak pada operasional. Yang tidak boleh diganggu itu adalah operasional, kemudian belanja pegawai, gaji, dan tunjangan,” kata KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali saat jumpa pers di atas kapal KRI Diponegoro 365 yang tengah bersandar di Kolinlamil Jakarta Utara, Jumat.

    Laksamana TNI Ali mengatakan bahwa efisiensi anggaran tersebut hanya memengaruhi anggaran belanja barang dan modal. Kendati demikian, KSAL tidak membeberkan secara perinci berapa biaya yang berkurang untuk belanja barang dan modal.

    KSAL juga tidak menjelaskan secara perinci berapa anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS serta prajurit.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI mengefisiensikan anggaran sebesar Rp26,993 triliun.

    Wamenhan menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, yang membahas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Berdasarkan jenis belanja, Donny menjelaskan bahwa belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi, kemudian belanja barang diefisiensikan sebanyak Rp10,94 triliun, dan belanja modal sebesar Rp16,05 triliun.

    Donny menekankan bahwa efisiensi diambil dari belanja barang dan modal, kemudian anggaran tetap berada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan dan TNI. Namun, dengan status diblokir.

    “Dan menurut unit organisasi (UO). Satu, UO Kemhan sebesar Rp8,43 triliun. Dua, UO Mabes TNI sebesar Rp3,68 triliun. Tiga, UO TNI AD (Angkatan Darat) sebesar Rp5,16 triliun. Empat, UO TNI AL (Angkatan Laut) sebesar Rp6,07 triliun, dan UO TNI AU (Angkatan Udara) sebesar Rp3,63 triliun,” kata dia.

    Selain itu, Wamenhan mengemukakan bahwa efisiensi tersebut setelah Kemhan dan TNI mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran terhadap seluruh program dan kegiatan dengan menyisir kegiatan sesuai dengan kriteria dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    Sumber : Antara

  • Operasi Keselamatan Candi 2025 dapati 1 armada langgar aturan

    Operasi Keselamatan Candi 2025 dapati 1 armada langgar aturan

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Operasi Keselamatan Candi 2025 dapati 1 armada langgar aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 18:04 WIB

    Elshinta.com – Operasi Keselamatan Candi 2025:yang digelar Jajaran Satlantas Polres Salatiga, Jawa  Tengah bersama Dinas Perhubungan Kota Salatiga di Terminal Tipe A Tingkir, Salatiga,  Rabu (12/2/2025) menemukan satu armada angkutan melanggar, yakni wiper tidak berfungsi.

    Kasatlantas Polres Salatiga AKP Darmin menjelaskan, kegiatan operasi bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran 2025, khususnya terkait dengan kelayakan kendaraan angkutan umum.

    “Dalam operasi kegiatan ini Satlantas Polres Salatiga juga didukung dengan Satgas Bantuan Operasi dari Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), tim medis dari Si Dokkes Polres Salatiga,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Kamis (13/2). 

    Dijelaskan lagi oleh Kasatlantas, bahwa Operasi Keselamatan Candi 2025 akan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari tindakan preemtif, preventif hingga penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, rampcheck terhadap kendaraan angkutan umum ini juga salah satu  upaya antisipasi terjadinya laka lantas fatal. 

    “Melalui Operasi Keselamatan Candi 2025 ini kami juga  akan berupaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran  lalu lintas (Kamseltibcar lantas) khususnya di Kota Salatiga,  serta menurunkan tingkat pelanggaran dan  menekan angka korban kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Rupiah menguat dipengaruhi harapan pembicaraan kesepakatan Ukraina

    Rupiah menguat dipengaruhi harapan pembicaraan kesepakatan Ukraina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat dipengaruhi harapan pembicaraan kesepakatan Ukraina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 18:46 WIB

    Elshinta.com – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menyatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipengaruhi harapan pembicaraan untuk kesepakatan Ukraina.

    “Rupiah dan mata uang regional maupun dunia pada umumnya menguat terhadap dolar AS yang melemah oleh harapan pembicaraan untuk kesepakatan Ukraina,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Pada Rabu (12/2), Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk menghentikan perang di Ukraina. Mereka berbicara tentang kekuatan negara masing-masing dan “manfaat besar” yang akan mereka dapatkan suatu hari nanti jika bekerja sama.

    Trump meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Direktur CIA John Ratcliffe, Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz dan utusan khususnya Steve Witkoff untuk memimpin negosiasi dengan Rusia dan Ukraina. Dia yakin proses negosiasi akan berhasil.

    Efek dari hasil pertemuan ini dinilai memberikan sentimen positif terhadap mata uang emerging markets, termasuk rupiah.

    Dolar AS juga tertekan akibat testimoni Gubernur The Fed Jerome Powell di depan Senat AS yang less hawkish.

    “Walau Powell mengatakan tidak akan buru-buru memangkas suku bunga, namun juga mengakui telah ada kemajuan besar dalam inflasi,” ucap Lukman.

    Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa penguatan rupiah tidak signifikan oleh sentimen risk off di pasar ekuitas domestik.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Kamis di Jakarta, menguat 15 poin atau 0,09 persen menjadi Rp16.361 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.376 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru melemah tipis ke level Rp16.365 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.364 per dolar AS.

    Sumber : Antara