Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Komisi X DPR sambut baik pembatalan izin kampus kelola tambang

    Komisi X DPR sambut baik pembatalan izin kampus kelola tambang

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

    Komisi X DPR sambut baik pembatalan izin kampus kelola tambang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi X DPR RI menyambut baik ketentuan dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang membatalkan pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

    “Komisi X menyambut baik ketentuan bahwa perguruan tinggi tidak perlu mengelola pertambangan, namun tetap dapat menerima manfaat atas pengelolaan tambang batubara,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal tersebut dapat memastikan perguruan tinggi bisa tetap berfokus pada tugas utamanya di bidang pendidikan dan penelitian.

    Hetifah menyampaikan manfaat dari pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara secara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta harus dipastikan benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan perguruan tinggi.

    “Jadi, bukan hanya menjadi sumber pendapatan tanpa relevansi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

    Komisi X menekankan pentingnya keberadaan mekanisme penyaluran manfaat dari pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi agar dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah, kata Hetifah, diharapkan segera menetapkan sistem yang memastikan pendapatan dari WIUP batubara dialokasikan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

    Ia meminta perguruan tinggi tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya itu agar tidak bertentangan dengan visi pendidikan berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan. Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2025, menyepakati RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    DPR dan pemerintah bersepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Sebaliknya, pemberian WIUP diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Sumber : Antara

  • BBWSBS rumahkan 99 pekerja kontrak, dampak efisiensi anggaran

    BBWSBS rumahkan 99 pekerja kontrak, dampak efisiensi anggaran

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    BBWSBS rumahkan 99 pekerja kontrak, dampak efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 14:33 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 99 karyawan kontrak Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) telah dirumahkan sampai akhir Bulan Desember 2024 lalu. Jumlah tersebut keseluruhan pekerja dari hulu hingga hilir, sebanyak 39 orang diantaranya berkantor di BBWSBS Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Menurut Kepala BBWSBS Maryadi Utama, pemutusan kontrak pekerja ini merupakan salah satu dampak kebijakan efisiensi. Kontrak para pekerja tidak diperpanjang setelah selesai masa kerja sesuai kesepakatan  per Desember lalu. Balai memang tidak memiliki kecukupan anggaran lantaran ada pembekuan atau pemblokiran anggaran dari pemerintah.

    “Soal anggaran ini masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan,” kata dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (18/2). 

    Pekerja kontrak BBWBBS memiliki masa kontrak per tiga bulan dengan pembaharuan menyesuaikan dafta isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang diajukan ke pemerintah pusat. Dan awal tahun ini terjadi pemblokiran anggaran hingga berdampak pada pemberhentian pembaruan kontrak pada pekerja outsourcing.

    Maryadi Utama menyebutkan, pekerja kontrak yang diputus adalah petugas Pos Hidrologi Bengawan Solo mulai dari hulu di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah sampai ke hilir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yakni para petugas pengelola pos hodrologi lapangan yang mengumpulkan data primer, sebagai dasar perencanaa untuk pengelolaan sumber daya air. Salah satunya untuk memitigasi potensi banjir di aliran Sungai Bengawan Solo.

    Dia mengatakan, selurut petugas yang diputus kontrak telah diberikan sudat akhir penugasan. Untuk selanjutnya, pengawasan dan pengendalian sumber daya air menggunakan alat otomatis yang sudah terpasang disejumlah titik pintu air dan titik strategis lainnya.

     Namun demikian, para petugas yang sudah diputus kontrak ini memungkinkan dipanggil kembali apabila kondisi anggaran pulih. “Kami tetap mengupayakan para pekerja ini mendapatkan tempatnya kembali saat blokir anggaran dibuka,” tutupnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BMKG prakirakan mayoritas daerah berpotensi diguyur hujan pada Rabu

    BMKG prakirakan mayoritas daerah berpotensi diguyur hujan pada Rabu

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas daerah berpotensi diguyur hujan pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan pada Rabu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Sekar Anggraeni dalam video perkiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Rabu pagi, menyampaikan bahwa hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar, seperti Padang, Sumatera Barat; Pekanbaru, Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Serang, Banten; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta; Surabaya, Jawa Timur; dan Denpasar, Bali.

    “Hujan ringan juga diprakirakan dapat mengguyur Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Kendari, Sulawesi Tenggara; serta di wilayah timur Indonesia, seperti Ternate, Maluku Utara; Sorong, Papua Barat Daya; Jayawijaya, Papua Tengah; dan Jayapura, Papua,” kata dia.

    Selanjutnya, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    BMKG juga memperingatkan potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah, seperti Bengkulu; Bandar Lampung, Lampung; Jakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Mamuju, Sulawesi Barat; Manado, Sulawesi Utara; serta Ambon, Maluku, dan Merauke, Papua Selatan.

    Sementara itu, beberapa wilayah lainnya diprakirakan mengalami kondisi cuaca berawan, yakni Medan, Sumatera Utara, sementara udara kabur terpantau di Banda Aceh, Aceh; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Manokwari, Papua Barat. BMKG lalu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan selalu memperbarui informasi terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @info.bmkg.

    “Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Sekar.

    Sumber : Antara

  • Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang

    Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop apresiasi pengesahan RUU Minerba, koperasi diizinkan kelola tambang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 16:46 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengapresiasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Revisi ini, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009, membuka peluang lebih luas bagi koperasi untuk turut mengelola tambang di Indonesia.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa beberapa pasal di dalam revisi UU Minerba—termasuk Pasal 51, 60, dan 75—secara eksplisit memberi kesempatan bagi koperasi untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

    “Pada Pasal 51 disebutkan WIUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas,” jelasnya.

    Menurut Menkop, kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, antara lain melalui lembaga berbasis kerakyatan seperti koperasi.

    “Selama ini pengelolaan tambang banyak didominasi oleh korporasi, padahal konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam dikelola langsung oleh rakyat. Melalui koperasi, kita dapat mewujudkan hal tersebut,” ungkap Budi Arie.

    Ia menambahkan, pengesahan UU Minerba ini menjadi momentum penting bagi koperasi untuk berkontribusi lebih strategis dalam arus besar ekonomi masa depan Indonesia. Dengan masuknya koperasi ke dalam sektor pertambangan, bukan hanya kapasitas usaha koperasi yang meningkat, tapi juga kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

    “Keikutsertaan koperasi dalam mengelola tambang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” paparnya. “Ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong asas keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, untuk berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.”

    Menkop Budi Arie berharap ke depan semakin banyak koperasi yang tertarik dan mampu mengelola pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, peran koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi dapat semakin kuat dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

    Gerakan Koperasi seluruh Indonesia wajib berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan DPR serta semua pihak yang telah membantu sehingga koperasi dapat berkiprah di sektor minerba. “Saatnya Koperasi Bangkit,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen

    Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:02 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen di tengah ketidakpastian global.

    Keyakinan ini didasarkan pada dukungan kuat parlemen terhadap pemerintahan baru serta berbagai stimulus kebijakan ekonomi yang telah disiapkan.

    “Dengan dukungan pemerintahan yang mencapai lebih dari 80 persen di parlemen dan popularitas lebih dari 82 persen, kami memiliki aspirasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni di kisaran 7 hingga 8 persen,” ujar Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Optimisme tersebut muncul di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini yang lebih rendah pascapandemi COVID-19, yakni berkisar antara 2,7 hingga 3,3 persen.

    Airlangga merinci berbagai tantangan global saat ini turut memengaruhi dinamika ekonomi, termasuk ketegangan geopolitik di Eropa dan Asia, pembatasan ekspor semikonduktor, serta inflasi tinggi di Amerika Serikat (AS).

    Meski demikian, ia menilai Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan yang stabil dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.

    “Indonesia tumbuh sekitar 5 persen, sejalan dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Namun, pertumbuhan kita lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain yang di bawah 5 persen,” jelasnya.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3 persen), Arab Saudi (4,4 persen), dan Malaysia (4,8 persen).

    Sementara, sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03 persen. Hal ini memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, termasuk untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan BRICS.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, papar Menko, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    Pemerintah juga menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus Ramadhan dengan diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari.

    Pemerintah juga memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan perputaran ekonomi di perdesaan.

    “Dengan program makan gratis, perputaran uang tunai di tingkat desa yang dalam program itu, program pokoknya hanya Rp1 miliar. Namun, dengan adanya program makan gratis (perputaran uang) bisa meningkat menjadi Rp5 miliar sampai Rp6 miliar (per tahun). Jadi, kalau ada Rp7 miliar perputaran uang di desa, maka ekonomi di akar rumput akan meningkat karena mereka yang menyuplai untuk program makan gratis,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Baznas salurkan ribuan bahan pangan pasca terima bantuan dari Raja Salman

    Baznas salurkan ribuan bahan pangan pasca terima bantuan dari Raja Salman

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Baznas salurkan ribuan bahan pangan pasca terima bantuan dari Raja Salman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan paket pangan Ramadhan 1446 H sebanyak 7.911 dari lembaga bantuan kemanusiaan yang didirikan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud, King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre.

    Paket Pangan Ramadan ini didistribusikan ke 40 kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bantuan tersebut berupa makanan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, kecap manis, saos, garam, dan gula. 

    Penyerahan dan pelepasan bantuan paket pangan Ramadan tersebut dilaksanakan di Gedung Baznas RI,  Matraman, Jakarta Timur, Senin (17/2/2025). Bantuan ini didanai oleh King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre. 

    “Bulan ini juga secara rutin Baznas menerima bantuan paket pangan Ramadan dari King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre, untuk disalurkan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan, penyaluran bantuan ini merupakan program tahun ke-3,” ujar Ketua Baznas RI, Kiai Noor Achmad.

    Menurut Kiai Noor, distribusi bantuan paket pangan seberat 29 kg per paketnya menjadi bukti nyata dari semangat kemanusiaan yang tinggi, di mana lebih dari sekedar kata-kata, tapi melangkah ke tindakan nyata untuk meringankan beban masyarakat yang tengah dilanda kesulitan.

    “Dengan menyebarkan paket-paket bantuan kepada 7.911 keluarga, kita tidak hanya memberikan makanan atau barang-barang pokok semata, tetapi kita juga memberikan harapan, cinta, dan kehangatan dalam setiap paketnya,” ujarnya.

    Kiai Noor menegaskan, melalui kerja sama yang baik antara Baznas dan King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre, diharapkan makin banyak masyarakat yang dibantu. 

    Kiai Noor juga berharap ke depannya Baznas dan King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre dapat meningkatkan kerja sama di bidang-bidang lainnya. 

    “Baznas siap untuk meningkatkan kerja sama yang lebih luas dengan King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre di segala bidang, tidak hanya dalam kemanusiaan saja, tetapi juga ekonomi, pendidikan dan lain-lain,” katanya.

    Kiai Noor pun mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Arab Saudi, khususnya King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre.

    “Semoga Allah selalu menjaga Raja Salman, Kerajaan Saudi Arabia dan seluruh penduduknya, Amin,” tutup Kiai Noor. 

    Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program bantuan paket pangan Ramadan hasil kerja sama antara Baznas dan King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre. 

    Pasalnya bantuan kemanusiaan ini merupakan arahan dan instruksi langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan Pangeran Muhammed bin Salman dengan berkoordinasi melalui Baznas 

    “Ini merupakan bentuk perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim Indonesia khususnya dan masyarakat muslim dunia secara umum,” katanya. 

    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bukti nyata peran yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi dalam masalah kemanusiaan.

    “Semoga  bantuan ini dapat diterima oleh masyarakat muslim Indonesia yang membutuhkan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan semoga kedua bangsa ini terus diberikan kemajuan dan kemakmuran,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Heru Lianto, Selasa (18/2).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (18/2/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Menkeu laporkan soal efisiensi anggaran saat rapat dengan DPD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan soal efisiensi anggaran pemerintah saat rapat dengan Komite IV DPD RI.

    “Telah kami sampaikan apa saja yang menjadi prioritas-prioritas pemerintah dari postur anggaran 2025, juga yang terkait dengan efisiensi anggaran yang sedang kita lakukan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui usai rapat di Kompleks DPD RI, Jakarta, Selasa.

    Secara umum, rapat itu diagendakan untuk membahas capaian kinerja 2024 dan program kerja tahun 2025 Kementerian Keuangan, termasuk proyeksi APBN Perubahan tahun 2025 serta pengawasan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi mulanya menetapkan rapat digelar secara terbuka untuk umum. Namun, usai dia menyampaikan pengantar, akses terhadap rapat ditutup.

    Setelah rapat, Suahasil menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya mengelaborasikan kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Terkait rencana efisiensi hingga Rp750 triliun (44 miliar dolar AS) yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Suahasil mengatakan angka itu diperoleh dari efisiensi yang dilakukan dalam tiga putaran.

    Efisiensi pertama, menurutnya, sudah dilakukan lewat penyisiran anggaran pada tahun sebelumnya. Efisiensi kedua merupakan arahan Inpres 1/2025. Kemudian efisiensi ketiga nantinya akan melibatkan BUMN.

    Namun, Suahasil enggan merinci penggunaan dana hasil efisiensi.

    Ditemui terpisah, Nawardi mengaku mendukung rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

    Namun, ia meminta pemerintah untuk tetap memperhatikan penyaluran anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Kami di DPD mendukung penghematan, asalkan, seperti yang disampaikan Menkeu dan Wamenkeu bahwa penghematan ini tidak menyentuh program sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Dana bantuan sosial, pendidikan, beasiswa, semuanya utuh,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas

    Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas

    Gubernur Banten terpilih Andra Soni berjalan keluar ruangan usai menjalani tes kesehatan dan pengambilan tanda pangkat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU

    Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni-Dimyati Natakusumah menolak pakaian dinas hingga tempat tidur yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Banten untuk keperluannya nanti saat bertugas.

    “Saya dan Pak Dimyati pakai pakaian yang dijahit sendiri untuk pelantikan. Dan tidak akan melaksanakan pembelanjaan untuk furnitur rumah dinas,” ujar Andra dalam keterangannya di Serang, Selasa.

    Mantan Ketua DPRD Provinsi Banten itu mengatakan ia juga akan menggunakan rumah dinas dengan fasilitas yang sudah ada sebelumnya.

    “Kemudian setelah resmi dilantik saya akan memberikan arahan kepada dinas terkait untuk melakukan evaluasi atas keperluan gubernur yang telah dianggarkan sebelumnya di mana anggaran telah ditetapkan sebelum Gubernur Banten terpilih, dan setelah terpilih saya memilih untuk tidak menggunakan anggaran tersebut,” ujar dia menegaskan.

    Terpisah, Pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menjelaskan semenjak munculnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pihaknya berencana untuk membatalkannya.

    “Yang ditayangkan di RUP (rencana umum pengadaan) yang terdapat dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) belum tentu direalisasikan apalagi kita semua sama mengetahui sedang melakukan beberapa efisiensi dan rasionalisasi sesuai Inpres 1 Tahun 2025,” ujar dia.

    Rina mengatakan pada pelaksanaannya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih untuk pengadaan pakaian, meubel serta peralatan lainnya tidak akan membebani anggaran.

    “Pemprov pun merencanakan menganggarkan melaksanakan sesuai norma aturan penyiapan sarana prasarana kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH). Namun arahan jelas dan konkrit dari gubernur terpilih Bapak Andra menyatakan bahwa beliau tidak akan membebani APBD dan menyediakan semua pakaian-pakaian dengan biaya sendiri,” ujar dia.

    Pemprov Banten melalui Biro Umum dan Perlengkapan menganggarkan belanja pakaian dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih dengan total pagu Rp1.015.000.000.

    Hal itu diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten. Paket pengadaan itu memiliki kode rancangan umum pengadaan (RUP) 56082744.

    Sementara dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten dengan kode rancangan umum pengadaan (RUP) 55086871, bahwa Pemprov Banten melalui Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten menganggarkan hampir setengah miliar atau tepatnya Rp426,84 juta untuk pengadaan tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

    Sumber : Antara

  • Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS

    Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring ketidakpastian berkelanjutan rencana tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian yang berkelanjutan atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakan tarif perdagangan AS.

    “Ketidakpastian yang berkelanjutan atas rencana Trump untuk tarif perdagangan, bahkan ketika Presiden AS mengisyaratkan bahwa tarif timbal baliknya pada mitra dagang AS baru akan dikenakan pada bulan April,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, dilaporkan bahwa Uni Eropa sedang mempertimbangkan kontrol impor pada barang-barang AS tertentu. Langkah ini dinilai sebagai dapat menandai peningkatan ketegangan perdagangan dengan AS.

    Pada pekan lalu, Trump disebut telah mengenakan tarif 25 persen terhadap semua impor baja dan aluminium yang berkonsekuensi terhadap peningkatan kekhawatiran atas tindakan balasan dari negara lain.

    Seiring dengan faktor tersebut, pasar waspada terhadap suku bunga AS yang tetap tinggi untuk waktu lebih lama.

    “Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mengatakan pada hari Selasa bahwa meskipun ia tidak melihat tarif Trump menyebabkan lonjakan besar dalam inflasi, ia masih mendukung untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil untuk waktu yang lebih lama. Komentar Waller muncul setelah data minggu lalu menunjukkan inflasi AS tumbuh lebih dari yang diharapkan pada bulan Januari,” ungkap dia.

    Investor pada pekan ini dinyatakan bakal fokus rilis rapat Federal Reserve (The Fed) bulan Januari 2025 untuk mengukur bagaimana para pembuat kebijakan telah berupaya mempertimbangkan risiko perang tarif yang lebih luas menyusul kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump.

    “Data minggu lalu menunjukkan (indeks) harga konsumen AS meningkat pada laju tercepat dalam hampir 18 bulan pada bulan Januari, memperkuat pesan Fed bahwa mereka tidak terburu-buru untuk melanjutkan pemotongan suku bunga di tengah meningkatnya kekhawatiran ekonomi,” ujar Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 50 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.278 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.228 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.275 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.208 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Transjakarta kembali mengoperasikan Halte Ramawangun

    Transjakarta kembali mengoperasikan Halte Ramawangun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Transjakarta kembali mengoperasikan Halte Ramawangun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) siap kembali mengoperasikan Halte Rawamangun yang sempat ditutup sementara karena adanya pekerjaan konstruksi kereta ringan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome -Manggarai.

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani dalam keterangan di Jakarta, Selasa menyatakan halte ini mulai aktif kembali melayani pengguna mulai esok (19/2).

    “Pelanggan sudah bisa menggunakan kembali Halte Rawamangun (pada 19 Februari 2025). TransJakarta selalu memastikan mobilitas masyarakat dapat terpenuhi,” ujar dia.

    Dengan begitu, halte temporer (sementara) Rawamangun 1 dan Rawamangun 2 yang semula berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan pengguna Transjakarta tak lagi diperlukan.

    Lalu, melalui pengoperasian Halte Rawamangun, sambung Ayu, pengguna dari arah Galunggung (koridor 4) yang ingin menuju koridor 10 (Tanjung Priok – PGC) dapat melakukan perpindahan atau transit di Halte Rawamangun, tidak perlu lagi transit di Halte Kayu Jati.

    Adapun Halte Rawamangun melayani Koridor 4 (Pulo Gadung – Galunggung) dan rute 4D (Pulo Gadung – Kuningan).

    Sementara itu, progres proyek LRT Jakarta Fase 1B hingga 31 Januari 2025 telah mencapai 47,13 persen terdiri pekerjaan struktur jalur layang dengan fokus pada pondasi, konstruksi tiang jembatan, serta pemasangan balok jembatan. Saat ini, fokus utama pembangunan yakni konstruksi struktur jalur jembatan, mulai dari pekerjaan pondasi hingga pemasangan balok jembatan.

    Hadirnya LRT Jakarta Fase 1B dikatakan tidak hanya akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga mendukung sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Proyek ini diharapkan menjadi solusi mobilitas perkotaan yang terjangkau dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat daya saing Jakarta di kancah global.

    Sumber : Antara