Xcloud.id

Category: Elshinta.com

  • Nilai tukar rupiah terkendali di tengah ketidakpastian pasar

    Nilai tukar rupiah terkendali di tengah ketidakpastian pasar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Nilai tukar rupiah terkendali di tengah ketidakpastian pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa nilai tukar rupiah terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, ditunjukkan dari kecenderungan yang menguat pada Februari 2025 disertai dengan komitmen kuat kebijakan bank sentral.

    Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Februari 2025 (hingga 18 Februari 2025) menguat sebesar 0,15 persen point to point (ptp) dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Januari 2024.

    “Perkembangan tersebut sejalan konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo​​​ dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dengan perkembangan tersebut, imbuh Perry, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 1,06 persen year to date (ytd) dari level akhir Desember 2024.

    Namun demikian, rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar AS tetap berada dalam tren menguat.

    “Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” kata Perry.

    Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Penguatan kebijakan Pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang berlaku mulai 1 Maret 2025 diprakirakan akan turut mendukung stabilitas nilai tukar rupiah ke depan,” kata Perry.

    Sumber : Antara

  • Presiden tiba di MA untuk hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan

    Presiden tiba di MA untuk hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025) untuk menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024. Kedatangan Presiden Prabowo di Mahkamah Agung disambut oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto (dua kanan). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

    Presiden tiba di MA untuk hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu, pukul 09.45 WIB, untuk menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024. Kedatangan Presiden disambut oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto tepat di depan pelataran Balairung, kemudian keduanya berjalan bersama-sama menuju ruang transit.

    Beberapa menit setelahnya, Presiden RI didampingi Ketua Mahkamah Agung RI berjalan bersama-sama menuju ruang utama tempat berlangsungnya acara.

    Dalam rangkaian acara Laporan Tahunan MA hari ini, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan para hakim agung Mahkamah Agung RI, hakim ad hoc Mahkamah Agung RI, hakim-hakim agung dari negara-negara sahabat, sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, dan beberapa duta besar.

    Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan agenda rutin yang digelar oleh Mahkamah Agung. Kegiatan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Mahkamah Agung selama setahun terakhir kepada publik. Dalam acara laporan tahun ini, Mahkamah Agung mengangkat tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas”.

    Dalam acara itu, Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto dijadwalkan menyampaikan pidato laporan tahunan Mahkamah Agung terkait capaian, prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan pencapaian-pencapaian MA lainnya. Dalam rangkaian acara, yang berlangsung sejak Selasa (18/2), Mahkamah Agung juga menggelar Pameran Kampung Hukum, yang menjadi ajang sosialisasi mengenai Mahkamah Agung dan produk-produk hukum.

    Pameran itu, yang rutin digelar oleh Mahkamah Agung tiap tahun sejak 2008, bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai Mahkamah Agung, beserta tugas dan fungsi lembaga, kemudian berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Tangkapan layar – Dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berlaku per 5 Februari 2025. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Dilansir dari dokumen salinan di Jakarta, Rabu, Inpres yang berlaku per 5 Februari 2025 itu menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara berkala. Beberapa kementerian yang terlibat dalam kebijakan ini, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan data.

    Presiden, dalam instruksinya mencantumkan bahwa integrasi data sosial dan ekonomi nasional meliputi penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, peningkatan aksesibilitas data antar-kementerian/lembaga, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan andal.

    Data yang dikelola akan mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address), yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi.

    Sementara itu, Menteri Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemutakhiran data menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan sosial. Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan hak akses data kependudukan kepada BPS guna memastikan pemutakhiran data yang akurat.

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memperbarui data sosial dan ekonomi di tingkat desa guna memastikan akurasi dalam kebijakan pembangunan di wilayah terpencil.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut berperan dalam menjaga keamanan data, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pendanaan untuk kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

    Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendes PDT: Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan koalisi permanen yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu.

    Hal ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Sumber : Antara

  • Budidaya kopi tingkatkan perekonomian masyarakat

    Budidaya kopi tingkatkan perekonomian masyarakat

    Meeting by Omset (MbO) dan Peninjauan Perkebunan Kopi di Imah Kopi Banten, Kelurahan Juhut Kecamatan Karang, Tanjung Kabupaten Pandeglang, Senin (17/2/2025). (ANTARA/HO-Pemprov Banten)

    Pemprov Banten: Budidaya kopi tingkatkan perekonomian masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Banten A Damenta optimistis budidaya kopi dari hulu sampai hilir, seperti yang dilakukan di Imah Kopi Banten, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Imah Kopi Banten merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten dan masyarakat.

    “Kami yakin budidaya kopi bisa meningkatkan perekonomian daerah dan  masyarakat Banten,” ujar Damenta dalam keterangannya di Serang, Senin.

    Damenta usai acara Meeting by Omset (MbO) dan Peninjauan Perkebunan Kopi di Imah Kopi Banten, Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang, mengatakan budidaya kopi di Imah Kopi Banten memiliki prospek yang bagus. Apalagi ditunjang dengan pemasaran melalui Imah Kopi Banten yang berada di kaki Gunung Karang yang merupakan sentra produksi kopi di Banten.

    Ia berharap Imah Kopi Banten menjadi pendorong berkembangnya kopi Banten, dan dikembangkan menjadi sebuah ekowisata unggulan di Provinsi Banten.

    “Imah Kopi Banten, letaknya di kaki Gunung Karang dan memiliki view yang indah. Memiliki potensi ekowisata yang besar untuk mendongkrak perekonomian masyarakat,” kata Damenta.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauhid mengatakan saat ini produksi kopi di Provinsi Banten mencapai 2.100 ton per tahun.

    “Satu per tiga produksi Kopi Banten dihasilkan dari Kawasan Gunung Karang,” kata Agus.

    Agus optimistis kopi Banten bisa bersaing dengan kopi-kopi lain di nusantara. Ia menjelaskan keunggulan Kopi Banten adalah jenis kopi Robusta, meskipun banyak juga menghasilkan jenis kopi Arabika. Keunggulan Kopi Robusta Banten memiliki kandungan kafein yang lebih rendah dibanding Kopi Robusta di wilayah nusantara lainnya.

    “Rasanya lebih lembut. Saya optimistis Kopi Banten bisa bersaing,” kata Agus.

    Manajer Imah Kopi Banten Aan mengatakan produksi kopinya sudah merambah ekspor, salah satu tujuannya adalah Malaysia.

     

    Sumber : Antara

  • Aturan VMS bagi kapal di bawah 30 GT memberatkan

    Aturan VMS bagi kapal di bawah 30 GT memberatkan

    Dua nelayan mengangkut kerang hijau di kawasan rumah panggung dan apung Muara Angke, Jakarta, Senin (25/11/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.

    Gerbang Tani : Aturan VMS bagi kapal di bawah 30 GT memberatkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 13:29 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Bangkit Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menilai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kewajiban kapal di bawah 30 tonase kotor (gross ton/GT) harus menggunakan perangkat monitoring sistem berbasis sinyal (vessel monitoring systemVMS) sangat memberatkan bagi nelayan kecil.

    “Aturan ini menambah beban nelayan kecil karena mereka harus membeli perangkat senilai Rp18 juta per unit untuk kapal mereka,” kata Ketua Gerbang Tani DKI Jakarta Tri Waluyo di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal ini dikeluhkan nelayan yang datang ke Posko Gerbang Tani Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara atas regulasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang akan diberlakukan tahun ini terhadap kapal di bawah 30 GT.

    Pria yang akrab disapa TW ini menyebutkan, di dermaga Muara Angke ini ada 1.000 lebih nelayan dengan kapal di bawah 30 GT, belum lagi nelayan dari Kamal Muara dan Kali Baru Jakarta serta nelayan kecil lainnya. Para nelayan mengaku sangat keberatan karena sama saja aturan itu mencekik mereka. 

    “Belum lagi pajak tahunan yang harus mereka bayar sebesar Rp6 juta per tahun,” katanya.

    Ia mengatakan dengan adanya VMS ini juga akan mengetahui posisi kapal nelayan saat melaut dan jika mereka berada di luar zonasi tangkap maka akan diberikan sanksi administratif dan sanksi denda sesuai regulasi tersebut. Bahkan, jika mesin kapal nelayan mati dan mereka terbawa angin laut hingga ke luar zonasi tangkap mereka juga akan didenda.

    “Ini yang memberatkan nelayan,” kata dia.

    Ia mengatakan nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT ini merupakan nelayan kecil dan mereka memiliki beragam kendala saat melaut mulai dari kesulitan mendapatkan akses bahan bakar minyak bersubsidi, cuaca buruk yang membuat mereka tidak melaut dan lainnya.

    “Jika kapal tidak memasang VMS ini maka mereka tidak boleh melaut dan jika memaksa tetap melaut akan ada sanksi denda,” kata dia.

    Jadi, lanjutnya, dari segi aturan, banyak yang harus dipenuhi dan modal uang cukup banyak, sementara mereka saat ini saja, saat  saat melaut tak jelas penghasilan yang mereka dapat.

    Ada yang berhasil bawa ikan pulang dan tidak sedikit pulang dengan tangan hampa.

    “Ini yang perlu dikaji pemerintah agar regulasi ini benar-benar membuat nelayan sejahtera, jangan menambah beban mereka,” kata dia.

    Ia mengatakan Gerbang Tani sebagai organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memfasilitasi nelayan ini bertemu wakil rakyat di DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui fraksi PKB untuk menyampaikan aspirasi ini.

    “Kami menunggu kawan-kawan nelayan dari luar daerah untuk datang ke Jakarta dan bertemu dengan DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata dia.

    Dikaji  ulang

    Sementara itu pemilik kapal di bawah 30 GT di Muara Angke, H Edi mengaku keberatan dengan kebijakan ini karena harus melengkapi kapal dengan alat yang mahal dan membuat potensi mereka kena denda jika memaksa melaut tanpa ada alat ini.

    “Saya menolak ini karena nelayan itu berangkat melaut, kadang untung, kadang merugi, ini memberatkan,” kata dia.

    Tokoh masyarakat Muara Angke H Suhaeri menyatakan penolakan karena regulasi ini memberatkan nelayan dalam mencari ikan di laut. Nelayan harus mengurus izin tangkap di lokasi tertentu dan jika keluar zona wilayah tangkap ada sanksi denda yang memberatkan. Ia mencontohkan di musim barat ini, angin kencang dan nelayan biasanya melaut di pinggir alias di luar zona biasa dan ini tentu memberatkan.

    “Kami meminta agar regulasi ini dikaji ulang dan jangan diberlakukan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • IHSG Selasa dibuka menguat 32,73 poin

    IHSG Selasa dibuka menguat 32,73 poin

    Pekerja melihat gawainya di dekat layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Jumat (28/6/2024). (ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso)

    IHSG Selasa dibuka menguat 32,73 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 09:42 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka menguat 32,73 poin atau 0,48 persen ke posisi 6.863,61.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 6,59 poin atau 0,83 persen ke posisi 803,04.

    Sumber : Antara

  • Harga emas Antam Selasa naik Rp8.000 menjadi Rp1,679 juta per gram

    Harga emas Antam Selasa naik Rp8.000 menjadi Rp1,679 juta per gram

    Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (18/2) naik sebesar Rp8.000, kini harga logam mulia tersebut menjadi Rp1.679.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.529.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Harga emas Antam Selasa naik Rp8.000 menjadi Rp1,679 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (18/2) naik sebesar Rp8.000, kini harga logam mulia tersebut menjadi Rp1.679.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.529.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

    -Harga emas 0,5 gram: Rp889.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.679.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.298.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.922.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp8.170.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp16.285.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp40.587.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp81.095.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp162.112.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp405.015.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp809.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.619.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

     

     

     

     

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.237 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.237 per dolar AS

    Arsip Foto : Petugas menghitung uang pecahan rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (11/10/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.237 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah hingga 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.237 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.228 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Presiden cek langsung kondisi SPPI penggerak MBG di daerah

    Presiden cek langsung kondisi SPPI penggerak MBG di daerah

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) mengecek kondisi sejumlah sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) melalui sambungan video conference dari ruangan kerjanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden cek langsung kondisi SPPI penggerak MBG di daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung kondisi para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang saat ini bertugas di sejumlah daerah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari ruang kerjanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menyapa langsung dan berdialog dengan beberapa SPPI di beberapa daerah melalui sambungan video conference, Selasa (18/2).

    Adhian Mahri, yang mewakili sarjana penggerak dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menjadi salah satu SPPI yang berkesempatan melaporkan hasil kerjanya mengawal pelaksanaan MBG.

    “Untuk sampai dengan saat ini Bapak, semuanya keadaan lancar terkendali. Harapan kami semua anak-anak di Asahan, untuk percepatan semua dapat menerima manfaat (Makan Bergizi Gratis, red.),” kata Adhian melapor langsung kepada Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Adhian juga mengungkapkan rasa haru, karena dia menyaksikan langsung program Makan Bergizi Gratis dapat dinikmati sebagian besar anak-anak di Asahan. Dia menilai Makan Bergizi Gratis ikut membantu para orang tua di Asahan memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak mereka.

    “Mereka sangat bersyukur juga. Orang tua, dengan adanya program ini, anak-anak itu bisa makan bersama. Kemudian, dengan menyantap lauk yang sama, tidak ada perbedaan antara kasta di mana pun itu,” sambung Adhian.

    Dalam sesi dialog yang sama, Irman, perwakilan sarjana penggerak di Kalimantan Barat, menyebut ada 26 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani Makan Bergizi Gratis di 152 sekolah. Sarjana-sarjana penggerak yang ditugaskan di Kalimantan Barat pun ikut membantu pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.

    Presiden kemudian mengingatkan para sarjana penggerak ikut mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, termasuk ikut memastikan dapur-dapur umum dalam keadaan bersih, begitu juga dengan makanan yang disantap oleh para siswa.

    “Saya tekankan jaga kebersihan. Harus diawasi semuanya. Semuanya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tugas mulia untuk anak-anak kita, supaya dijaga kesehatan mereka, mereka bisa jadi kuat, mereka belajar dengan semangat. Jaga setiap rupiah harus dipakai semuanya untuk anak-anak kita,” kata Presiden saat menyampaikan pesan dan arahan-arahan kepada SPPI yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

    Sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menjaring para sarjana ataupun lulusan D4 dan S2 untuk berkontribusi membantu beberapa program prioritas pemerintah, khususnya makan bergizi gratis. Program itu memberi kesempatan bagi para sarjana yang lolos seleksi untuk bekerja sebagai kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memimpin operasional dapur-dapur umum untuk menyediakan makan bergizi gratis di daerah-daerah.

    Di tempat tugas masing-masing, para sarjana penggerak itu berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

    Presiden Prabowo meluncurkan makan bergizi gratis, yang merupakan prioritas kerjanya, pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi. Per 17 Januari 2025, ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

    Badan Gizi Nasional menargetkan jumlah SPPG terus bertambah tiap waktunya sehingga pada April—Agustus 2025, penerima manfaat MBG dapat mencapai 6 juta orang, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Sumber : Antara